KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH / LEGAL CERTAINTY OF QANUN ACEH NUMBER 3 YEAR 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL

2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 195
Author(s):  
Nfn Arabiyani
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Central Government ◽  
Academic Community ◽  
Legal Certainty ◽  
Government Officials ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Year 2013

UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaiki terhadap beberapa materi Qanun tersebut, namun pihak Pemerintah Aceh hal dianggap menyalahi MoU Helsinki. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kedua, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah Aceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian kepada rakyat Aceh supaya tidak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikan komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan Lambang Aceh.The 1945 Constitution Article 18B paragraph (1) gives legitimacy to the Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol which is the result of the Government of Indonesia's and GAM agreement. This is then poured into Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government. The problem is that the Qanun material is considered to be contradictory to Government Regulation Number 77 of 2007. The central government wants to improve on some of the Qanun material, but the Government of Aceh is considered to have violated the Helsinki MoU. The results of the research are as follows: First, find the foundation of the thought of the birth of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh consists of Article 18B of the 1945 Constitution and the formulation of Article 246 and Article 247 of Law Number 11 Year 2006. Second, the existence of Article 246 and Article 247 is valid and valid to be implemented through the establishment of Aceh Qanun. Thirdly, the juridical consequences of the Aceh Qanun Number 3 of 2013 are valid in a juridical manner and can be acted upon by the Government of Aceh as already enacted in the local gazette. It is suggested by the academic community, the government officials of Aceh, DPRA and the Central Government clarify and give assurance to the people of Aceh so that Qanun Aceh No. 3 of 2013 is not used as a political commodity at certain times. Then with the issuance of Government Regulation No. 77 of 2007, the meaning of the flag and the symbol of Aceh need to be reviewed.

scholarly journals Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

2018 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 295-314 ◽  
Author(s):  
Arabiyani Arabiyani
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Central Government ◽  
Provincial Government ◽  
Legal Certainty ◽  
The Government ◽  
Legal Consequences ◽  
Year 2013

Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya adalah materi qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaiki terhadap beberapa materi qanun, namun pihak Pemerintah Aceh dianggap menyalahi MoU Helsinki. Rumusan masalah kajian ini sebagai berikut: Pertama, apakah landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Kedua, apakah akibat hukum dari adanya Pasal 246 ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 247 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh? Ketiga, apakah akibat hukum adanya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Kedua, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secara otomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh. Legal Certainty of Qanun Aceh Number 3 Year 2013 On Flag and Symbol of Aceh  The 1945 Constitution Article 18B paragraph (1) gives legitimacy to the Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh which is the result of the Government of Indonesia's agreement with GAM. This is then poured into Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government. The problem is that the Qanun material is considered to be contradictory to Government Regulation Number 77 of 2007. The central government wants to improve on some of the Qanun material, but the Government of Aceh is considered to have violated the Helsinki MoU. The formulation of the problem as follows: First, what is the basis of thinking the formulation of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the flag and the symbol of Aceh? Second, what are the legal consequences of the existence of Article 246 paragraph (2), and paragraph (4) and Article 247, Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government? Thirdly, what are the legal consequences of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh? The results of the research are as follows: First, find the foundation of the thought of the birth of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh consists of Article 18B of the 1945 Constitution and the formulation of Article 246 and Article 247 of Law Number 11 Year 2006. Second, the existence of Article 246 and Article 247 is valid and valid to be implemented through the establishment of Aceh Qanun. Thirdly, the juridical consequences of the Aceh Qanun Number 3 of 2013 are valid in juridical manner and can be acted upon by the Government of Aceh as already enacted in the regional slabs. Of course already valid automatically because at the time passed by the Governor of Aceh as Head of the Government of Aceh and DPRA is immediately promulgated in the sheet area of Aceh Provincial Government.

scholarly journals PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rasji Rasji
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Government Officials ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

scholarly journals Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut

2018 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 140
Author(s):  
Cut Asmaul Husna TR
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Oil And Gas ◽  
Central Government ◽  
Geological Structure ◽  
The State ◽  
Constitutional Court ◽  
Joint Management ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government

Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadangan Minyak dan Gas baru di Aceh diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara dan Penerimaan Pemerintah Aceh dalam membangun infrastruktur dan Ketahanan Energi Aceh untuk melahirkan kembali industri-industri skala internasional. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, kewenangan pengelolaan Migas pada Wilayah Laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola dan dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh. Tafsir dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Conditions of tectonic and geological structure in Aceh prospect for explorating and producing Oil and Natural Gas, either in onshore or offshore. The discovery of Oil and Gas news reserved in Aceh is expected to increase the Central Government Take and Aceh Government Take to build infrastructure and Aceh’s Energy Security to regenerate industries on an international scale. The provisions in Article 3 of the Government Regulation Number 23 Year 2015 concerning Joint Management of Natural Resources Oil and Gas in Aceh, the joint management authority of Oil and Gas in Offshore 12 (twelve) to 200 (two hundreds) nautical miles of an Exclusive Economic Zone (EEZ) is managed and held by the Central Government to include the Government Aceh. Commentary within 3 (three) Decision of Constitutional Court Number 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 and Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012 of Judicial Review of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas Law) Against the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia the meaning of “controlled by the state” must be comprehended to include the meaning of a wide-ranging state occupation, as a result of the people’s sovereignty concept. The people, collectively constructed by the 1945 Constitution, provide a mandate to the state to conduct policy (beleid) and functions of administration (bestuurdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the greatest prosperity of the people.

scholarly journals Problematika Online Single Submission Di Indonesia : Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 110-120
Author(s):  
Arista Satryo Wicaksono Mualim
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Key Words ◽  
Government Regulation ◽  
Legal Certainty ◽  
Conflict Of Laws ◽  
Government Administration ◽  
Second Amendment ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Important Basis

In order to facilitate the investment in Indonesia, the government of Indonesia issued the Government Regulation Number 24 year 2018 on licensing services attempted integrated electronically (OSS), this is done in order to increase the investment which is an important basis to improve the progress and welfare of the people of Indonesia, but the regulation on the OSS is apparently contrary to law No. 30 year 2014 about about. Government administration, and Law No. 9 year 2015 Second Amendment to Law No. 23 of 2014 on local government, this then resulted in a conflict between the legislation and regulations related to the authorization of business license, the author aims to examine and analyze the conflict of laws and regulations related to the authorization of business license by using normative juridical approach to find the legal certainty in the application of government Regulation Number 24 year 2018 concerning licensing services seeks electronically integrated (OSS).   Key words: Investment, Online Single Submission, Conflict of authority  

HUKUM DAN TEKLOGI SUATU KAJIAN TEORITIS TERHADAP PENOMENA LAYANAN TRANSFORTASI ONLINE

2017 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 20
Author(s):  
Aria Dimas Harapan
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Theoretical Study ◽  
Legal Protection ◽  
Creative Economy ◽  
Legal Certainty ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Times

ABSTRACTThe essence of this study describes the theoretical study of the phenomenon transfortation services online. Advances in technology have changed the habits of the people to use online transfortation In fact despite legal protection in the service based services transfortation technological sophistication has not been formed and it became warm conversation among jurists. This study uses normative juridical research. This study found that the first, the Government must accommodate transfotation online phenomenon in the form of rules that provide legal certainty; second, transfortation online as part of the demands of the times based on technology; third, transfortation online as part of the creative economy for economic growth . 

scholarly journals PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

2012 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 207
Author(s):  
Slamet Tri Wahyudi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Death Penalty ◽  
Government Policy ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Issues ◽  
Government Policies ◽  
Legal Certainty ◽  
The People ◽  
The Government

Law enforcement without direction and not based on the three pillars of the justice of law, legal certainty and the benefits to society can break the law anyway even violate human rights. As one of the policies of the government that are not considered mencerminakan the values of justice and disturbing for the people, the government policy that acts of omission or delay in the application of the death penalty. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on these results it can be concluded that in the application of the death penalty there are serious legal issues, this is due to government policies that commit omission or delay in the execution of the death penalty is a violation of human rights as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution. Keywords: Death penalty, Justice, Legal Certainty, Law

scholarly journals Citizen’s Charter a Mechanism for Accountability: An Analysis of India Conditions

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 41-51
Author(s):  
Ramthanpuia Pachuau
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Central Government ◽  
Government Policies ◽  
Administrative Reforms ◽  
The People ◽  
Official Statement ◽  
Long Time ◽  
The Government ◽  
Democratic Country

The initiatives of Citizen’s Charter are an effort in solving citizen’s problems that they encounter regularly over a long time while dealing with the government or any other organizations. It is a document of an official statement that ensures the accountability of the organization and their commitment towards the citizen in providing the quality of service. The charter aimed to revolutionize public service by empowering the people who were so long regarded as a silent spectator and a mere receiver on the government policies and programmes. In a democratic country, citizens have become more vocals towards the government responsibilities and they expect the administration not only to respond to their demands but also to foresee their needs in the future. In India, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances in Government (DARPG) is in charge of organizing, directing, formulating, and operationalizing Citizen's Charters at the Central Government as well as States Government. However, the fulfillment of Citizen’s Charter in India faced many difficulties due to its government bureaucratic structure and resistant to change in its working system.

scholarly journals AIR QUALITY MONITORING OF KALABAHI-ALOR’S SEAPORT-EAST OF NUSA TENGGARA

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 130-133
Author(s):  
Rikson Siburian ◽  
Minsyahril Bukit ◽  
Herlince Sihotang ◽  
Saur Lumban Raja ◽  
Minto Supeno ◽  
...  
Keyword(s):  
Air Quality ◽  
Government Regulation ◽  
The Other ◽  
Quality Monitoring ◽  
Air Quality Monitoring ◽  
Other Hand ◽  
The People ◽  
The Government

Evaluation of environment of seaport is needed as well as our responsibility to nature sustainability. The Alor’s seaport belongs to Pelindo III. In order to know the air quality of Alor’s seaport, we did this study. Our aims are to know level quality of air at Alor’s seaport and compare to the government regulation. This study refers to Pararosaniline (SOx), Saltzman (NOx), Particle Calculation (dust) and decibel (noisy) methods. We used four locations, those are A-1 (Entrance gate of PELINDO (8013’09.12”S, 124031’07.21”E)); A-2 (In front of passengers terminal (8013’08.75”S, 124031’01.60”E)); A-3 (Exit  gate Kalabahi’s seaport (8013’08.2”S, 124031’00.87”E)) and A-4 (In front of port of the people (8011’09.12”S, 124031’07.21”E)). Results show that the averages level of SOx, NOx and dust of A-1, A-2 and A-3 are 103.01, 104.65 and 107.47 (µg/Nm3), 37.87, 30.62, and 39.73 (µg/Nm3), 56.64, 47.47 and 50.72 (µg/Nm), respectively. On the other hand, the level of noisy of A-1, A-2, A-3 and A-4 are 68.76, 65.69, 65.20 and 73.60 (dBA), respectively. Base on all of data, we conclude that the air quality of Alor’s seaport is still appropriate according to government regulation (PP. No. 4, 1999).

scholarly journals ANALISIS PENERAPAN WILAYAH KERJA PPAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 DI PROVINSI DKI JAKARTA

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 267
Author(s):  
Ivandi Setiawan ◽  
Rasji .
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Property Right ◽  
Public Official ◽  
Legal Certainty ◽  
The Public ◽  
Work Area ◽  
The Government ◽  
The Right

PPAT is a public official authorized to make authentic deeds concerning certain legal acts concerning the right to land or the Property Right of the Flats Unit. Government Regulation No. 24 of 2016 is the latest regulation made by the government to regulate provisions on PPAT. in Government Regulation No. 24 of 2016 in Article 12 paragraph one explained that the scope of work area of PPAT is expanded into one province where in the previous regulation that is government regulation number 37 year 1998 explained that the scope of work of PPAT is only limited to district only. but the fact is now the government regulation number 24 of 2016 has not been applied efficiently, especially in terms of the scope of work of PPAT, it happens because of several factors that hamper causing the loss of effectiveness in Article 12 Paragraph one of Government Regulation No. 24 of 2016 . it is of course also contrary to the legal certainty that the public should have legal certainty with the enactment of the government regulation number 24 of 2016 by the government then the regulation should be applicable in the scope of the working area of PPAT should be applicable in practice in the community. contrary to lex posterior derogate legi priori principle which explains that in the same rules the new rules can replace the old rules. the approach used in this study using the approach of law.

scholarly journals Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Bekas Adat yang Belum Bersertifikat (Studi di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon)

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 165-183
Author(s):  
Melatul Aliyah ◽  
Fifik Wiryani ◽  
Isdian Anggraeny
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Field Research ◽  
Land Registration ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Customary Land

This study aims to find out all procedures for the transfer of rights to ex-customary land that have not been certified along with the requirements that must be completed to register the transfer of rights to ex-customary land that has not been certified as well as to find out the problems faced by the people of Ambit Village related to the registration of the transfer of rights to land. former customs and solutions for their solutions. The research method used is field research with an empirical juridical approach that is based on field research and interviews and is adapted to legal conditions. The results of the study can be concluded that the registration of the transfer of rights to former customary land that has not been certified in Ambit Village has been carried out in accordance with the provisions of the government regulation of land registration No. 24 of 1997. There are several problems that arise in the process of registering the transfer of rights to former customary land that has not been certified, such as land parcels that are still in dispute and there is no proof of SPPT PBB payment from the previous owner. It can be concluded that the community must follow the procedure and register their land with complete required documents and pay taxes on time. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seluruh prosedur peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat beserta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat serta mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ambit terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat beserta solusi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada penelitian lapangan dan wawancara serta disesuaikan dengan keadaan hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat di Desa Ambit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah pendaftaran tanah No. 24 Tahun 1997. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat seperti bidang tanah masih dalam keadaan sengketa serta tidak ada bukti pembayaran SPPT PBB dari pemilik sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus mengikuti prosedur dan mandaftarkan tanahnya dengan dokumen persyaratan lengkap serta membayar pajak tepat waktu.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document