scholarly journals Upaya Bersama Masyarakat Dalam Memperkokoh Mindset Pencegahan Penularan COVID-19

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Martinus Robert Hutauruk ◽  
Aas Indarahmadani
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Rural Areas ◽  
Public Awareness ◽  
Significant Risk ◽  
Village Community ◽  
Service Programs ◽  
The Government ◽  
The One ◽  
Almost All ◽  
The Village

Penyebaran wabah COVID-19 (Coronavirus Disease Tahun 2019) yang bermula di bulan Desember 2019 dari salah satu negara di Asia semakin meluas dan berskala pandemi telah mencapai hingga ke hampir di seluruh belahan dunia. Di Indonesia penyebaran COVID-19  ini telah menularkan hingga mencapai 307.120 orang, dengan korban meninggal sebanyak 11.253 jiwa (BNPB, 2020b). Situasi ini menggambarkan bahwa penyebaran virus corona adalah secara masif dan dengan korban jiwa yang besar. Hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan virus corona ini. Penyebaran COVID-19 ini semakin meluas hingga ke seluruh wilayah di Indonesia, dan tidak terkecuali di wilayah pedesaan. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pandemi COVID-19 dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Di satu sisi masyarakat desa berupaya untuk dapat mempertahankan ekonomi keluarganya dengan tetap melakukan aktivitas di luar rumah walaupun dengan risiko yang besar. Melihat situasi ini maka tergerak keinginan untuk melakukan program bakti sosial dengan tujuan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan realisasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya di pedesaan. Kegiatan dalam upaya bersama masyarakat untuk memperkokoh mindset masyarakat terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 adalah melalui pembuatan spanduk himbauan di beberapa lokasi yang sering dilewati masyarakat, penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga, penempelan stiker, dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai wujud dari mengubah mindset masayarakat yang masih belum percaya. Seluruh kegiatan ini mendapatkan dukungan dan antusiasme masyarakat desa yang berjumlah 2.325 jiwa serta mampu mengubah mindset sebelumnya. The spread of the Coronavirus Diseases 2019 called the COVID-19 outbreak, which began in December 2019 from one of the countries in Asia. That is increasingly widespread, and the pandemic scale has reached almost all parts of the world. In Indonesia, the spread of COVID-19 has infected up to 307,120 people, with 11,253 deaths (BNPB, 2020b). This situation illustrates that the spread of the coronavirus is massive and with enormous casualties. Until now, no treatment can cure this coronavirus. COVID-19 is increasingly spreading to all regions in Indonesia, and rural areas are no exception. The problems experienced by rural communities are the lack of public awareness of the COVID-19 pandemic and the health protocols that the government has set to break the chain of the spread of the coronavirus. On the one hand, the village community strives to maintain the family's economy by carrying out activities outside the home even though it is at significant risk. Seeing this situation, the desire to carry out social service programs moved to concern and realization of community service activities, especially in rural areas. Activities in a joint effort with the community to strengthen the community's mindset towards preventing the spread of COVID-19 are through the making of appeal banners in several locations that are often passed by the community, spraying disinfectants into people's homes, sticking stickers, and socializing health protocols as a form of changing the mindset of people who still do not believe it. All of these activities received the support and enthusiasm of the village community, totaling 2,325 people, and were able to change the previous mindset.

scholarly journals Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis

Jurnal Niara ◽  
2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 227-236
Author(s):  
Khairul Amri ◽  
Adia Ferizko
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Organizational Factors ◽  
Community Empowerment ◽  
Absolute Poverty ◽  
Literature Study ◽  
Village Community ◽  
Classic Problem ◽  
The Government ◽  
Almost All ◽  
The Village

ABSTRAK   Pokok permasalah pada masalah kemiskinan di Indonesia khususnya kabupaten Bengkalis. Kemiskinan adalah masalah klasik dan terjadi hamper di seluruh Negara di dunia. baik itu kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah tentang masyarakat  miskin ternyata sangat kompleks, sehingga meskipun sudah banyak program-program dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun juga tak kunjung selesai.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat di kabupaten bengkalis dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bengkalis. Metode penelitian menggunakan pedekatan kualitatif studi kepustakaan,  jenis penelitian menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan masyarakat di kabupaten bengkalis belum maksimal, hal ini terlihat dari lemahnya upaya pemerintah dalam upaya melinearisasi kebijakan hingga tingkat desa khususnya desa tradisional yang masih tertinggal, tentu butuh sentuhan-sentuhan khusus yang bisa di tuangkan ke dalam sebuah aturan/kebijakan. Dengan kata lain, factor administrasi dan organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bengkalis juga belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari lemahnya upaya pemerintah dalam upaya menduplikasi strategi dari desa yang berhasil kepada desa-desa lainnya di kabupaten bengkalis. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bengkalis perlu menanamkan kesadaran kepada masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan terhadap pentingnya pemberdayaan tersebut agar dalam pelaksanaan, masyarakat sasaran pemberdayaan dapat lebih partisipasif.   Kata Kunci: Manajemen, pemberdayaan, masyarakat.desa. Abstract: The main problem in the problem of poverty in Indonesia, especially Bengkalis Regency. Poverty is a classic problem and occurs in almost all countries in the world. both absolute poverty and relative poverty. The problem of the poor turns out to be very complex, so that even though there have been many programs in poverty alleviation efforts, it has also not been finished. The purpose of this study was to find out how the management of community empowerment in Bengkulu Regency and village community empowerment in Bengkalis Regency. The research method uses a qualitative approach to literature study, this type of research uses literature studies by looking for theoretical references relevant to the case or problem found. The results of this study indicate that the management of community empowerment in Bengkulu Regency is not yet maximal, this can be seen from the weak efforts of the government in an effort to line up policies at the village level, especially traditional villages that are still lagging, naturally requiring special touches that can be poured into a rule / Policy. In other words, administrative and organizational factors greatly influence success in achieving goals. Empowerment of rural communities in the Bengkulu district has also not been carried out to the maximum. This can be seen from the weak efforts of the government in an effort to duplicate the strategy of the successful village to other villages in the Regency of Bengkulu. In an effort to empower the village community in Bengkulu Regency it is necessary to instill awareness to the people who are the target of empowerment of the importance of empowerment so that in the implementation, the target community of empowerment can be more participatory. Keywords: Management, empowerment, community. Village

scholarly journals BUMDES Management Training in Sei Bamban District Based on Cognitive Cointegration Method

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Lilinesia L ◽  
Yenni Mariani Sinurat ◽  
Rodi Syafrizal ◽  
Rico Nur Ilham
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Rural Areas ◽  
Management Training ◽  
Community Empowerment ◽  
Primary Data ◽  
Economic Potential ◽  
Village Community ◽  
The Government ◽  
And Function ◽  
The Village

Currently the government continues to strive to build and develop the economy of rural areas through community empowerment programs with the aim of increasing productivity, business diversity and regional potential with the aim of improving the economy and welfare of rural communities. One of the government programs is by providing a budget. Funds in the field of community empowerment are used to support capital for the formation of Village Owned Enterprises (BUMDes). Where in accordance with the objectives of BUMDes, namely optimizing the management of village assets and the potential of existing villages, to support the village economy, and improve the welfare of the village community. But unfortunately, until now the role and function of my BUMDes has not been effective and cannot be felt by the community. This is due to the incompetence and lack of professionalism of human resources managing BUMDes and the lack of integration of the businesses managed by BUMDes with the existing village potential so that it seems as if BUMDes stands only as a formality without supporting the economic potential of rural communities. The purpose of this study is to create a strategic concept in the management of BUMDes so that it runs more effectively and according to targets so that it can support the economy of rural communities through the development of human resource knowledge in managing BUMDes that is integrated with the economic potential of rural communities. So that BUMDes and Village Basic Pontesials are integrated in a business institution that supports the village economy for the welfare of the village community. This solution can help rural communities in strengthening their economy and provide knowledge views and open insight to BUMDes managers so that they can develop BUMDes into businesses that are in synergy with the community. This study uses primary data sourced from questionnaires and interviews aimed at BUMDes management employees to see the extent to which the abilities, expertise, and knowledge of BUMDes management employees can evaluate and innovate in the business.

scholarly journals STUDY ON USE OF FUNDS RURAL PRIORITY FOR RURAL DEVELOPMENT IN ORDER TO ACHIEVE VILLAGE AUTONOMY

2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 95
Author(s):  
Sri Kusriyah
Keyword(s):  
Quality Of Life ◽  
Rural Development ◽  
Government Policy ◽  
Rural Areas ◽  
Village Community ◽  
The Government ◽  
The Village

The government policy in terms of rural development are set to determine the priority of the village budget is used for rural development initially was referring to Act No. 6 of 2014 on the village, Article 1 point 8 states that Rural Development is an effort to improve the quality of life and life to sebesar- the welfare of the village community. Priority use of the Village Fund to finance the implementation of priority programs and activities that cut across the field. among other areas of activity featured products village or rural areas

scholarly journals Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-7
Author(s):  
Mus Mualim ◽  
Marcus R. Maspaitella
Keyword(s):  
Regression Analysis ◽  
Rural Areas ◽  
Sampling Technique ◽  
Equitable Distribution ◽  
Independent Variables ◽  
Fund Allocation ◽  
Descriptive Research ◽  
Village Community ◽  
The Government ◽  
The Village

The concept of development in Indonesia is an effort to increase equitable distribution of development and its results through sectoral policies and community performance, especially in rural areas. To prosper the village community, the government issued a special budget for villages through the Village Fund Allocation (VFA) to increase community independence, including the Sumber Boga Village. The amount of VFA for Sumber Boga Village naturally should be followed by an increase in the welfare of the community. This study aims to analyze the effect of the management of VFA on the welfare of the community in Sumber Boga Village, Masni District, Manokwari Regency. The type of research used is qualitative and descriptive research using 88 heads of families as respondents obtained using purposive sampling technique. Regression analysis was carried out and the results show that either partially or simultaneously, all independent variables affect people's welfare.

scholarly journals BUMDESMA EMPOWERMENT IN WARUNGKIARA VILLAGE, SUKABUMI TO BECOME AN INDEPENDENT VILLAGE

EkoPreneur ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 185
Author(s):  
Dewi Gunherani
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Driving Force ◽  
Research Method ◽  
Social Economy ◽  
Accurate Information ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Definition Of ◽  
The Village

Bundesma empowerment is the  process of developing a village's economy. This program took the initiative to start a process of Social Economy activities that could improve the economic situation and conditions of the village community in Sukabumi, especially in the Warungkiara. In the  Empowerment activities, the participation of the Bundesma and the village community as a driving force for economic development is overseen by the Government.  The main objective of empowering Bundes and Bundesma is an independent village. This activity intends that rural communities in the Warungkiara area can turn their village into an independent village. The definition of an Independent Village is a village that is able to manage the economy of each citizen without the assistance of other parties. The creation of this condition reflects the strong willingness of the people of the village to move forward, the village that produces their products / works that are proud of and the ability of the village to meet their needs. In empowering Bundes and Bundesma  there are several problems that hamper them including; Difficulties in product marketing, financial limitations and limited human resources (HR).  In this study, the researchers used qualitative naturalistic methods. Qualitative naturalistic is a method that is carried out in the actual conditions that occur at the research location. This research method offers convenience and freedom for researchers to obtain accurate information from informants in the warungkiara sub-district. The results showed that in Warungkiara sub-district there were 12 Bundes in 12 villages and 2 Bundesma.  Keywords : Empowerment, Bundes, qualitative, marketing, financial, HRD  

Rural Mobile Telephony: A VSAT (Satellite) Based Approach

2011 ◽  
Vol 367 ◽  
pp. 215-222
Author(s):  
Francis Enejo Idachaba ◽  
F.O. Edeko
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Rural Areas ◽  
Satellite Communication ◽  
Access Point ◽  
Urban Centers ◽  
Satellite Technology ◽  
Village Community ◽  
Frequency Translation ◽  
Solar Powered ◽  
The Village

This work presents a VSAT based approach for extending mobile communication access to rural communities in developing countries using VSAT and satellite technology. The rural areas are clustered into village community cells with each cluster being served by a non regenerative bidirectional repeater system. The telecommunication technology of choice is the GSM standard. Traffic from the rural areas is collated together at the access point which serves as an interface between the village community cells and the satellite. The access points perform a frequency translation moving the signal from the GSM band to the satellite band at the transmitter and vice versa at the receiver. The system maximizes the advantage of satellite communication technology over other types in linking remote areas to urban centers that are geographically far apart. The satellite then links the village cell to the operator’s network via a dedicated BTS in the urban area. The system has the advantage of being modular, scalable and solar powered due to the low traffic from rural areas.

scholarly journals PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Pendampingan Masyarakat Dalam Mengurangi Buang Sampah Sembarangan Di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kebupaten Mojokerto)

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 82-96
Author(s):  
Teguh Ansori
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Urban Communities ◽  
Environmental Problem ◽  
Public Awareness ◽  
Community Empowerment ◽  
Shared Responsibility ◽  
Critical Education ◽  
Village Community ◽  
Garbage Disposal ◽  
The Village

The environmental problem is a shared responsibility that is becoming a global problem, mainly about littering. Littering does not only entrench culture in urban communities, but also arises in rural communities, one of which is the village community of Jembul, Jatirjo District, Mojokerto Regency. The existence of a culture of littering, assistance to the community through empowerment is needed to foster public awareness in protecting the environment. In addition, community empowerment is done so that people are empowered and no longer littering. The results of the community empowerment carried out in the village of Jembul found the results of 4 points, the first service every week in cleaning up the environment, secondly to make a garbage shelter, thirdly to use manure about livestock that had not been utilized, and fourthly critical education to the community about the dangers of littering.Keywords: Garbage Disposal, Environment, Community Empowerment AbstrakMasalah limgkungan merupakan tanggung jawab bersama yang menjadi masalah global, t erutama adalah tentang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan tidak hanya membudaya di masyarakat perkotaan, akan tetapi juga timbul di masyarakat pedesaan salah satunya adalah mayarakat desa Jembul Kecamatan Jatirjo Kabupaten Mojokerto. Adanya budaya buang sampah sembarangan tersebut, pendampingan terhadapa masyarakat melalui pemberdayaan sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat berdaya dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Hasil ari pemberdayaan masyarakat yang di lakukan di Desa Jembul tersebut menemukan hasil 4 poin, pertama keja bakti setiap seminggu sekali dalam membersihkan lingkungan, kedua membuat tempat penampungan sampah, ketiga memanfaatkan kotoran ntang hewan ternak yang selama ini belum dimanfaatkan, dan keempat pendidikan kritis terhadap masyarakat tentang bahaya buang sampah sembarangan.Kata kunci : Buang Sampah, Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat

scholarly journals Integral rural development: Toward a more harmonious regional development

2010 ◽  
pp. 41-51 ◽  
Author(s):  
Veljko Radovanovic
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Rural Development ◽  
Regional Development ◽  
Rural Areas ◽  
Complex Model ◽  
Wide Range ◽  
Basic Parameters ◽  
Almost All ◽  
The Village ◽  
Active Policy

The paper discusses the integral rural development and its importance for the policy of a more balanced regional development. Highly emphasized regional disproportions in almost all domains, as well as the long-standing lagging behind in the development of village and agriculture, resulted in faltering and stagnation of total development of the country. Overcoming, this problem calls for application of a more complex model of developmental policy for the village and rural society, which demand a multidisciplinary approach. Active policy and promotion of integral rural development is not only in the interest of rural communities, but of the society as a whole. This implies that investment in a wide range of economic branches in rural areas is of vital importance for increasing the attractiveness of rural areas, encouragement of sustainable development and creation of new possibilities for employment, especially of young educated people who are ready and capable to accept the new philosophy of development of these areas. Although rural areas in Serbia observed as a whole are highly heterogeneous with respect to economic development, according to the basic parameters of development degree, they lag behind urban and industrial centers considerably, and much more attention should be devoted to this phenomenon in the future.

scholarly journals THE EVALUATION OF VILLAGE ADMINISTRATION AS A GOVERNMENTAL AXIS TO ACHIEVE AUTONOMOUS AND PROSPEROUS VILLAGE (COMMUNITY DEVELOPMENT IN CIAWI, BOGOR REGENCY, WEST JAVA)

ICCD ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 305-316
Author(s):  
Triyuni Soemartono ◽  
Enisar Sangun
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Rural Areas ◽  
National Development ◽  
Evaluation Process ◽  
Daily Basis ◽  
Self Evaluation ◽  
Village Community ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Ministerial Decree

The autonomy of village government offers an important role in the development of rural areas. The village government can serve as a governmental axis, which directly shapes and governs people on daily basis. Thus, national development is inseparable from the devotion of village government. Nevertheless, there are still many problems faced by the village community, which until now cannot be completely solved. These problems ranging from the limited ability of the village government in carrying out its functions and roles, slow growth and social change in village, the tendency of rural communities to passively involve in social and economic change to dependence on parties outside the village area. It is thus imperative that the implementation of an effective evaluation process of village government must be explored and strengthened. This is research is conducted to answer “how to evaluate the village government in order to achieve autonomous and prosperous village.” This research use descriptive qualitative approach, in order to interpret facts by accurately describing the nature of certain group or individual phenomena derived from the findings. It finds that Permendagri No. 81/2015 as the focal regulation on the development of village government regulates the evaluation process of village government into eight process: (1) self-evaluation, (2) assessment, (3) analysis, (4) validation, (5) review, (6) clarification, (7) ranking, and (8) ministerial decree if needed. However, the research finds that in several indicators, there need to be some improvement or a more detailed set of sub-indicators that specifically address the diversity of village’s characteristics.

scholarly journals SYNERGITY BETWEEN THE VILLAGE GOVERNMENT AND PADJADJARAN UNIVERSITY IN ENCOURAGING THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY ENTREPRENEURS IN JATIMUKTI VILLAGE

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 51-57
Author(s):  
Yusa Djuyandi ◽  
Aditya Pradana ◽  
Fahmy Luqman
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Research Process ◽  
Verification And Validation ◽  
Validation Process ◽  
Village Community ◽  
Cultural Compatibility ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Objective: This study is aimed to examine the development of entrepreneurship to improve welfare in Jatimukti village, Sumedang Regency, is one form of activity in the economic field by empowering rural communities. Efforts to encourage the development of entrepreneurship in the village can be done by synergizing the existence and role of the stakeholders, including the village government with universities. Methodology: In the research process, the method used is qualitative, where data research is obtained from interviews and observations. The collected data is then classified based on its type, after that the verification and validation process is carried out through triangulation techniques. Main Findings: The results of this study indicate that the synergy between institutions in encouraging the development of entrepreneurship in Jatimukti village community, especially between the village government and universities, is important. Implications: In its implementation, the Padjadjaran University with the Government of Jatimukti Village has conducted a synergy with a series of activities and coordination to advance community entrepreneurship. Novelty/Originality of the Study: To achieve good results from the synergy process, effective communication, fast feedback, trust and creativity are needed. The value of such relationships, such as loyalty to partners, maintaining interdependence, adaptation to partners (cultural compatibility), integrity and intensity of relationships, and institutionalization (means acting on behalf of institutions and in the interests of shared institutions).

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document