Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta

Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 30-49
Author(s):  
Pitasari Pitasari ◽  
I Gusti Nyoman Guntur ◽  
Sri Kistiyah

Abstract: The relinquishment of rights in the acquisition of land for the development of public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from waqf land, village land, and government agency land for New Airport in Special Region of Yogyakarta construction. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study are: first the problem of the release is the difficulty of finding a replacement land, the length of time the permit, and there are differences in the meaning of the compensation. Second, the strategy to accelerate the settlement is to provide compensation in the form of money, simplification of licensing for the release from the government on it, and the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance. Basically the mechanism for the release of the three types of land status must obtain permission from the government on it.Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition. Intisari: Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa problematika pelepasan tanah adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk. Pada dasarnya mekanisme pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah di atasnya.  Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.

2016 ◽  
Vol 95 ◽  
Author(s):  
Triana Rejekiningsih ,

Abstract The objective of this study is to investigate the nature of the social function principles of land rights within the theoretical and juridical perspective and its implementation in Indonesia. This research used the sociological or empirical research method to view the effectiveness of law in society. The result of research shows that the nature of social function principles of land rights theoretically is an acknowledgement of individual, social, and public interests in lands. The juridical basis of the social function principles of land rights refered to Article 6 of Law Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations for Agrarian welfare. The social function principles are materialized in various law norms that are land reform, land consolidation, land redistribution, abandoned land controlling, and land provision for public interest. The government through the National Land Agency controls land affairs as to protect its citizens’ land rights. The implementation of the social function principles of land rights is also done through the community empowerment program, namely: Pokmasdartibnah (community groups which are aware of land affairs) established by the National Land Agency and participation through Consortium Agrarian Reform, which establishes Damara (Advanced Land Reform) villages. Keywords: Social function principles, theory, implementation Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hakekat asas fungsi sosial atas tanah baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah secara teori merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai amanah konstitusi tentang pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui BPN, melakukan pengendalian pertanahan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh BPN, dan adanya partisipasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membentuk Desa Maju Reforma Agraria (Damara). Kata Kunci : asas fungsi sosial hak atas tanah, teori, penerapan


Yuridika ◽  
2012 ◽  
Vol 27 (3) ◽  
Author(s):  
Rizky Amalia

Land acquisition is done by way of release or transfer of land rights of the holders of rights over land to government agencies that require ground. As a form of respect for the rights of holders of land rights, which require land-party in this case is the government agency, provide appropriate compensation on the basis of agreement between both parties through consultation. Form of legal protection given to holders of land rights is the determination of compensation based on the deliberations, the proper compensation that can provide a better survival than the level of socio-economic life before the affected land acquisition, and submission of objections to the amount of indemnification. Custody compensation cannot be the basis for taking land holders of land rights by Government agencies that require ground.Key Words : land acquisition, legal protection, custody compensation.


2016 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Triana Rejekiningsih

<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p><em>T</em><em>h</em><em>e objective of this study is to investigate the nature of the social function principles of land rights within the theoretical and juridical perspective and its implementation in Indonesia. This research used the sociological or empirical research method to view the effectiveness of law in society. The result of research shows that the nature of social function principles of land rights theoretically is an acknowledgement of individual, social, and public interests in lands. The juridical basis of the social function principles of land rights refered to Article 6 of Law Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations for Agrarian w</em><em>e</em><em>l</em><em>f</em><em>a</em><em>re. The social function principles are materialized in various law norms that are land reform, land consolidation, land redistribution, abandoned land controlling, and land provision for public interest. The government through the National Land Agency controls land affairs as to protect its citizens’ land rights. The implementation of the social function principles of land rights is also done through the community empowerment program, namely: Pokmasdartibnah (community groups which are aware of land affairs) established by the National Land Agency and participation through Consortium Agrarian Reform, which establishes Damara (Advanced Land Reform) villages.</em></p><p><em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>Social function principles, theory, implementation</em></p><p align="center">Abstrak</p><p>Artikel  ini bertujuan untuk mengetahui hakekat asas fungsi sosial atas tanah baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah secara teori merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai amanah konstitusi tentang pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui BPN, melakukan pengendalian pertanahan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh BPN, dan adanya partisipasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membentuk Desa Maju Reforma Agraria (Damara).</p>Kata Kunci : asas fungsi sosial hak atas tanah, teori, penerapan


2021 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 96-107
Author(s):  
Nida Alfi Nur Ilmi

ABSTRACT This paper tries to explain and describe the position of UMKM in the Kepuh, Boyolangu Village, Banyuwangi, as an effort to reduce the unemployment rate, especially in the lower middle class and to see how the strategy of the UMKM founders in maintaining their position in all conditions. So it is hoped that readers can find out and analyze UMKM within the scope of the region as an effort to minimize unemployment and increase living standards. This paper use qualitative research method with a qualitative descriptive approach. Establishing UMKM is certainly not an easy thing, because the large number of workers does not guarantee UMKM, who is determined by the appropriate expertise and strategy. In addition, the Government has not been maximally perfect in overcoming problems and financial assistance for community UMKM which in reality is able to absorb many new workers, and has an impact on reducing the unemployment rate.


Author(s):  
Irwan Sugiarto

This study aims to determine the impact of business planning for the development of MSMEs. The research method uses is a qualitative method with a descriptive and explorative descriptive approach. From the results of the research conducted, the results show that proper business planning and the application of a good marketing strategy have a positive impact on the sustainability of MSME activities. In addition, the quality of production that has a competitive advantage is also one of the driving factors. For the development of MSMEs, there are several obstacles faced, especially related to capital and guidance from the local government. With the development of MSMEs, it is expected to improve people's welfare, including helping the government in reducing unemployment.


2021 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Asri Elies Alamanda ◽  
Darminto Hartono

The revocation of the Rural Bank (BPR) business license is inseparable from the function of the OJK in fostering and supervising the BPR. This study used an empirical legal research method, namely research was conducted at OJK Regional 3 Central Java and Yogyakarta Special Region. The results indicate that there are 2 legal protections provided by the government to depositors of funds, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection has the character of preventing problems, including the application of the principles of confidentiality and prudence. Meanwhile, the repressive legal protection that functions to resolve disputes that arise is the Deposit Insurance Corporation (LPS). Then the factors that cause the revocation of the BPR's business license are factors that come from internal BPRs that cannot manage the BPR properly. The revocation of the RB's business license was caused by 2 things, namely the revocation of the business license at the request of the shareholders and the revocation of the business license because the rescue efforts carried out did not bear fruit.


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 119
Author(s):  
Rike Anggun Artisa ◽  
Cintantya Andhita Dara Kirana

The development of a paradigm in which the government no longer the only actor in charge of public affairs opens greater opportunities for the elderly to get attention. The elderly become a group with vulnerable conditions, from physical, social, mental, and spiritual aspects. The elderly school was formed through collaboration as a form of caring for the elderly in Bandung City. The elderly school is intended to improve the knowledge and behavior of the elderly towards health, increase the index of happiness, improve the quality of life and productivity, and increase independence from physical, psychological, social, and spiritual aspects. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that drive collaboration, the collaborative process, and the benefits of collaboration. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results show that the collaboration in the elderly school program is driven by the same goals and interests related to empowering the elderly, having appropriate resources with their fields and functions, and getting benefits from their involvement. Then, the collaborative process begins with a dialogue to build trust among stakeholders to build commitment to this program. Collaboration in senior schools is not only beneficial for the elderly but also for the actors involved.


Tunas Agraria ◽  
2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 22-40
Author(s):  
Rima Kurniasih ◽  
Sukayadi Sukayadi ◽  
Priyo Katon Prasetyo

Abstract: The construction of Bendung Slinga in Purbalingga Regency begins with land acquisition carried out in 2009 and 2010, but the land acquisition process has not been completed in the land rights certificate, especially the object that comes from the village cash lands of Banjaran. The purpose of this research is to explain the implementation of land acquisition for Development of Bendung Slinga in Banjaran Village, Bojongsari District, Purbalingga Regency and explain the constraints faced and the solution. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results show that the implementation of land acquisition for the construction of Bendung Slinga until the payment of compensation has been implemented in accordance with the prevailing regulations, namely Perpres 65/2006 and Perkaban 3/2007. Problems that occur is not complete the condition of the release of cash land Banjaran village which became the object of land acquisition. Terms of release that can not be fulfilled are village regulations, permission of the bupati, and permission of the governor. In addition, replacement land for disbursed village cash lands has not been fully controlled by the Banjaran Village Government and has not yet registered its land rights on behalf of the Banjaran Village Government. Keywords: land acquisition, Bendung Slinga, village cash land. Intisari: Pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga diawali dengan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, Namun proses pengadaan tanahnya belum selesai pada tahap sertipikasi hak atas tanah, terutama objek yang berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Banjaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan menjelaskan kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sampai dengan pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perpres 65/2006 dan Perkaban 3/2007. Permasalahan yang terjadi adalah belum lengkapnya syarat pelepasan TKD Banjaran yang menjadi obyek pengadaan tanah. Syarat pelepasan yang belum dapat dipenuhi yaitu peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur. Selain itu, tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dilepaskan belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Banjaran dan belum didaftarkan hak atas tanahnya atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Kata kunci: pengadaan tanah, Bendung Slinga, tanah kas desa.


2017 ◽  
pp. 275-299 ◽  
Author(s):  
Rajesh Chakrabarti ◽  
Kaushiki Sanyal

The epic journey of the Land Acquisition Act, 2013 is the subject matter of this chapter. The chapter traces the travails of the 1894 Act through the various challenges including the Narmada Bachao agitation and various SEZ acquisitions in the early 2000s till the four separate and more recent agitations that set the stage for work on new legislation—Nandigram and Singur in West Bengal, Maha Mumbai SEZ in Maharashtra and POSCO acquisition in Odisha. The UPA’s 2004 Rehabilitation and Resettlement (R&R) policy was revised in a 2007 Bill, largely as per NAC recommendations, that however lapsed in 2009. During UPA-II, fresh trouble erupted in Bhatta Parsaul in UP and the government elevated Jairam Ramesh to fast pace the passage of the new law. After much contentious negotiation the Act came into being in 2013. The movement reflects a combination of Punctuated Equilibrium Framework and Advocacy Coalition Framework.


2020 ◽  
Vol 8 (4) ◽  
pp. 530-536
Author(s):  
Achmadi ◽  
Khudzaifah Dimyati ◽  
Absori ◽  
Arief Budiono

Purpose of the study: This research aimed at highlighting the cultural implications in the context of the Dayak Tomun community in maintaining the management of land rights based on the customary in Lamandau, Indonesia. Methodology: This study used a quantitative doctrinal research method to look at the macro problems in legislation products and a qualitative non-doctrinal research method to look at the problems conceptualized at the level of microanalysis as a symbolic reality. Main Findings: This research revealed that the cultural approach perspective of the local indigenous people had an important role in the management of land rights. This study discovered the procedures for managing the people's customary land rights, which were simple and based on the local wisdom of the local community, which implied a philosophical meaning of belom behadat (living in traditions, obeying customs), human nature in protecting the realm from destruction. Applications of this study: The findings of this study may be useful for the government in Indonesia since the findings reveal information as regards the management of land rights viewed from not only the rules and laws, but also a form of behavior, actions, and actual and potential human interactions that will be patterned in the management of land rights of Dayak Tomun indigenous people. The cultural implications of the Dayak Tomun indigenous people in managing local land rights based on local wisdom are sacred. Novelty: Indigenous people's background has management procedures, which can be seen from the characteristics of traditional lands, such as the presence of planting and family tree. Meanwhile, the term in the management of land rights is a hereditary habit and contains legal values ​​derived from beliefs (religion), customs, and social culture.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document