scholarly journals ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)

2016 ◽  
Vol 95 ◽  
Author(s):  
Triana Rejekiningsih ,
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Land Reform ◽  
Research Method ◽  
Land Rights ◽  
Social Function ◽  
Community Empowerment ◽  
Public Interests ◽  
Land Redistribution ◽  
The Social ◽  
The Government

Abstract The objective of this study is to investigate the nature of the social function principles of land rights within the theoretical and juridical perspective and its implementation in Indonesia. This research used the sociological or empirical research method to view the effectiveness of law in society. The result of research shows that the nature of social function principles of land rights theoretically is an acknowledgement of individual, social, and public interests in lands. The juridical basis of the social function principles of land rights refered to Article 6 of Law Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations for Agrarian welfare. The social function principles are materialized in various law norms that are land reform, land consolidation, land redistribution, abandoned land controlling, and land provision for public interest. The government through the National Land Agency controls land affairs as to protect its citizens’ land rights. The implementation of the social function principles of land rights is also done through the community empowerment program, namely: Pokmasdartibnah (community groups which are aware of land affairs) established by the National Land Agency and participation through Consortium Agrarian Reform, which establishes Damara (Advanced Land Reform) villages. Keywords: Social function principles, theory, implementation Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hakekat asas fungsi sosial atas tanah baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah secara teori merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai amanah konstitusi tentang pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui BPN, melakukan pengendalian pertanahan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh BPN, dan adanya partisipasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membentuk Desa Maju Reforma Agraria (Damara). Kata Kunci : asas fungsi sosial hak atas tanah, teori, penerapan

scholarly journals ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)

2016 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Triana Rejekiningsih
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Land Reform ◽  
Research Method ◽  
Land Rights ◽  
Social Function ◽  
Community Empowerment ◽  
Public Interests ◽  
Land Redistribution ◽  
The Social ◽  
The Government

<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p><em>T</em><em>h</em><em>e objective of this study is to investigate the nature of the social function principles of land rights within the theoretical and juridical perspective and its implementation in Indonesia. This research used the sociological or empirical research method to view the effectiveness of law in society. The result of research shows that the nature of social function principles of land rights theoretically is an acknowledgement of individual, social, and public interests in lands. The juridical basis of the social function principles of land rights refered to Article 6 of Law Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations for Agrarian w</em><em>e</em><em>l</em><em>f</em><em>a</em><em>re. The social function principles are materialized in various law norms that are land reform, land consolidation, land redistribution, abandoned land controlling, and land provision for public interest. The government through the National Land Agency controls land affairs as to protect its citizens’ land rights. The implementation of the social function principles of land rights is also done through the community empowerment program, namely: Pokmasdartibnah (community groups which are aware of land affairs) established by the National Land Agency and participation through Consortium Agrarian Reform, which establishes Damara (Advanced Land Reform) villages.</em></p><p><em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>Social function principles, theory, implementation</em></p><p align="center">Abstrak</p><p>Artikel  ini bertujuan untuk mengetahui hakekat asas fungsi sosial atas tanah baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah secara teori merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai amanah konstitusi tentang pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui BPN, melakukan pengendalian pertanahan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh BPN, dan adanya partisipasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membentuk Desa Maju Reforma Agraria (Damara).</p>Kata Kunci : asas fungsi sosial hak atas tanah, teori, penerapan

Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan

Tunas Agraria ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Siti Arifatun Sholihah ◽  
Haryo Budhiawan ◽  
Sarjita Sarjita
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Dispute Settlement ◽  
Land Rights ◽  
Social Function ◽  
Land Registration ◽  
Registration Data ◽  
The Social ◽  
Individual Concepts ◽  
Empirical Law ◽  
The Right

Abstract : The right through the yard of another is a form of social function of land rights that reflected in Article 6 of the UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward individual concepts, leading to the non-fulfillment of the social function of land rights. This can lead to disagreements, such as disputes over road access of yard. This study aims to determine the problems encountered in the settlement of access of yard disputes and the pattern of settlement through Mediation, State Administrative Court and General Courts. The research method used is empirical law research method with case approach done to 3 (three) cases related to access of yard disputes. The results showed that the problems faced in the settlement of access of yard disputes is the lack of detailed regulations on the dedication of the yard, and the unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard in the first land registration. In relation to its implementation, dispute settlement through Mediation can be said to solve the problem more thoroughly than the handling of disputes through the judiciary, especially related to the maintenance of land registration data. Keywords : Dispute Resolution, Access of  Yard, Social Function of Land Rights Intisari : Hak melalui pekarangan orang lain merupakan salah satu wujud fungsi sosial hak atas tanah yang jiwanya tercermin dalam Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial hak atas tanah sendiri cenderung mengalami pergeseran menuju konsep individual, yang berujung pada tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, seperti sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus yang dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus terkait sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan detail mengenai pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali. Terkait pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara lebih tuntas dibandingkan dengan penanganan sengketa melalui lembaga peradilan, terutama terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

scholarly journals Limitations of Public Interest Clause in Land Acquisition So That Land Rights Holders Can Retain Their Rights

NORMA ◽  
2021 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 58
Author(s):  
Rias Frihandini
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
National Development ◽  
Legal Protection ◽  
Land Rights ◽  
The State ◽  
Public Interests ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Ownership Rights

This research aims to see and analyze legal protection for land rights holders who lost their land rights due to public interest clause, whether for the benefit of the state or the private sector. Based on the 1945 Constitution, it can be seen that the use of the earth (land), water, and natural resources contained therein by the state is required to be used for the greatest prosperity of the people, and not for certain elites from government agencies who need land. Limitations must be applied to this clause so that the use is not arbitrary because even though the land rights are ownership rights, it can lose since the Government carries it out. The public interest clause is always the way and the Government answer for those who refuse their land to be acquired. Research results are that public interests, which are the needs of many people or broad goals, must pay attention to social, political, psychological, vindication and security aspects based on the National development principle.Keywords: Land, Public Interest, Acquisition

Rebuilding Land Policy as a Base of Exploitation Right Preventing on the Land for Industrialization: Study on Mapping and Land Using in Social Function

2018 ◽  
Vol 2 ◽  
Author(s):  
Widhi Handoko ◽  
Purnawan D Negara
Keyword(s):  
Land Rights ◽  
Industrial Area ◽  
Social Function ◽  
Economic Liberalization ◽  
Land Policy ◽  
Market Mechanisms ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
Land Exploitation ◽  
Political Alignment

Policies in agrarian and natural resources is very close with economic liberalization that is the land exploitation for industrialization. The pressure of economic flows affects the political alignment of the economic power, so the bureaucratic system becomes weak. Das sollen concern with the industry is regulated with UU No. 3 year 2014 about Industrial and with PP No. 142 year 2015 about Industrial Area. The industrial provisions related to land rights are regulated in PP. 13 year 1995. According to Agrarian rules/Kep. BPN RI No. 2 year 1999, to attain the industrial permit, the applicant must obtain the location permit first which published by the Agrarian Office. Location permit is a license granted to a company to acquire the necessary land for investment, and it can be used as a license of replacement rights for using the land investment purposes. The government is very confident with the rules it makes, and does not focus on the economic impacts of liberalization that arise. The neglect on the environmental impacts to land rights exploitation, either directly or indirectly, has formed a "social system" that will interact in society, in the form of "system of expectations", so it becomes a very complex interaction which eventually emerges egocentric of human nature. A mutual relationship exists among the interested parties (it can be either positive or negative excess). Ultimately on behalf of the bureaucracy, the economic liberalization is born that puts the land on the economic function and market mechanisms, and keep away the social function of land rights from the concrete meaning of social justice.

Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta

Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 30-49
Author(s):  
Pitasari Pitasari ◽  
I Gusti Nyoman Guntur ◽  
Sri Kistiyah
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Research Method ◽  
Land Rights ◽  
Government Agency ◽  
Land Acquisition ◽  
Public Interests ◽  
The Subject ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Government ◽  
Special Region

Abstract: The relinquishment of rights in the acquisition of land for the development of public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from waqf land, village land, and government agency land for New Airport in Special Region of Yogyakarta construction. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study are: first the problem of the release is the difficulty of finding a replacement land, the length of time the permit, and there are differences in the meaning of the compensation. Second, the strategy to accelerate the settlement is to provide compensation in the form of money, simplification of licensing for the release from the government on it, and the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance. Basically the mechanism for the release of the three types of land status must obtain permission from the government on it.Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition. Intisari: Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa problematika pelepasan tanah adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk. Pada dasarnya mekanisme pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah di atasnya.  Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.

Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahtraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 112-125
Author(s):  
Hasjad Hasjad
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Scientific Publication ◽  
Community Empowerment ◽  
State Budget ◽  
Technological Readiness ◽  
The Government ◽  
The Impact ◽  
The Village

Development of village fund management is very much needed by the community so that it can be enjoyed by all levels of society in the villages. The seriousness of the government in developing villages is evidenced by the start of allocation of the Village Fund budget for 2015. The allocation of the Village Fund is mandated by Law (Law) Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation (PP) Number 6 of 2014 concerning Village Funds Sourced from STATE BUDGET. The regulation explained that the administration of the village government adheres to the principle of decentralization and the task of assistance. The principle of decentralization raises village internal funding (Desa APBD), while the principle of co-administration provides an opportunity for Villages to obtain funding sources from the government above it (APBN, Provincial APBD, Regency / City APBD). This study aims to observe what the development of village funds looks like, how they are implemented and the impact of the use of village funds in supporting development activities and community empowerment. The research method used is a qualitative research method that relies on observing places, actors and activities in Konawe Selatan Regency, Southeast Sulawesi Province, which was chosen as a case study. Initial observations show that the Village Fund does not have significant results in improving the welfare of the community. These indications are evident in the welfare of the community which has not improved with the existence of the village fund. Therefore it is necessary to develop a good management of village funds to improve the welfare of rural communities, especially in Konawe Selatan District. The output to be achieved is the scientific publication with ISSN Online and the level of technological Readiness that will be achieved 1-3.

scholarly journals Reconstruction of China’s Farmland Rights System Based on the ‘Trifurcation of Land Rights’ Reform

Land ◽  
2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 51
Author(s):  
Li ◽  
Tan ◽  
Wu
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Social Values ◽  
Land Rights ◽  
State Intervention ◽  
Social Function ◽  
Systematic Design ◽  
Legal Rules ◽  
The Social ◽  
Use Efficiency ◽  
New Perspective

With the aim of improving farmland use efficiency without damaging the social function of farmland, Chinese policymakers have proposed the ‘trifurcation of land rights’ reform. When it comes to realization of the law, however, neither the Ownership Model nor the Bundle of Sticks Model can adequately explain this reform. The tree concept of property, which provides a new perspective in delineating property rights based on the function served by specific properties, is thus adopted. We find that this tree concept of property helps to better understand and realize the trifurcated rights on farmland in China. Also, a balance between the social and economic functions of farmland can be reached through reconstruction of the property rights involved, a process which comprises three steps: identification of the nature of the newly-established rights; configuration of the rights and duties of relevant entities; and state intervention in the enforcement of relevant rights with the aim of realizing certain social values. Finally, this paper argues that success of this trifurcated structure requires a systematic design of the Chinese Civil Code. In particular, it requests further improvements in legal rules on farmland lease.

scholarly journals Hubungan Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Unilever dengan Keberdayaan Perempuan Pedesaan

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 261
Author(s):  
Sri Rezeki ◽  
Fredian Tonny Nasdian
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Social Responsibility ◽  
Success Rate ◽  
Rural Women ◽  
Community Empowerment ◽  
Private Sector Development ◽  
Qualitative Approaches ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
Corporate Social

The progress of increasingly sophisticated science and technology has led to a lot of development that refers to industrialization, especially in the private sector. Development carried out in Indonesia, is still gender-biased and lacks consideration for the role of women. The amount of development including companies has an impact on the environment and society, so the government has obliged every company to carry out activities called Corporate Social Responsibility (CSR). The CSR program is one of the community empowerment programs and can also be applied as a women's empowerment program. The purpose of this research is to see the relationship between the success rate of CSR programs and the level of empowerment of rural women. This study uses a combination of quantitative approaches and qualitative approaches. The quantitative approach is done by the census method using questionnaire instruments while the qualitative approach uses the case study method and is obtained through in-depth interview guides. The results showed that there was no relationship between the success rate of the CSR program and the level of empowerment of rural women in Sumbermulyo Village. This is because the success of CSR programs and the empowerment of CSR programs is more to the social and not economic aspects.Keywords: Corporate Social Responsibility, Success, Women Empowerment ABSTRAK Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan banyaknya pembangunan yang merujuk pada industrialisasi khususnya di sektor swasta. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia, masih bias gender dan kurang mempertimbangkan peran perempuan. Banyaknya pembangunan termasuk perusahaan memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat, maka pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR).  Program CSR merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dan dapat pula diterapkan sebagai program pemberdayaan perempuan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara tingkat keberhasilan program CSR dengan tingkat keberdayaan perempuan pedesaan. Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode sensus menggunakan instrumen kuesioner sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus dan didapatkan melalui panduan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat keberhasilan program CSR dengan tingkat keberdayaan perempuan pedesaan di Desa Sumbermulyo. Hal ini karena keberhasilan program CSR dan keberdayaan program CSR lebih kepada aspek sosial bukan ekonomi.Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Keberhasilan, Pemberdayaan Perempuan

scholarly journals Implications of Korea`s Saemaul Undong for International Development Policy: A Structural Perspective

2010 ◽  
Vol 25 (3) ◽  
pp. 87-100
Author(s):  
Kwon Huck Ju
Keyword(s):  
International Development ◽  
Development Policy ◽  
Land Reform ◽  
Social Inclusion ◽  
Good Governance ◽  
Political Support ◽  
Policy Implications ◽  
The Social ◽  
Social And Economic Development ◽  
The Government

Development strategies based on neoliberal theories and good governance have failed to achieved clear outcomes. This paper examines the Saemaul Undong movement in Korea with the contention that it can provide a missing link between market- and state-oriented development policy. Saemaul Undong contributed to social and economic development in Korea not only as a self-help community movement but also as a mechanism of social inclusion. Its success was based on a social structure that was made more open to upward mobility by the land reform of the 1950s. A negative aspect of Saemaul Undong is that it was promoted by the government to mobilize political support for authoritarian President Park Chung Hee. In order to draw policy implications from Saemaul Undong for international development, it is necessary to consider the social and political context of the developing countries under consideration.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document