Happy Elderly Through Elderly School: Collaboration in Empowering Elderly in Bandung City

The development of a paradigm in which the government no longer the only actor in charge of public affairs opens greater opportunities for the elderly to get attention. The elderly become a group with vulnerable conditions, from physical, social, mental, and spiritual aspects. The elderly school was formed through collaboration as a form of caring for the elderly in Bandung City. The elderly school is intended to improve the knowledge and behavior of the elderly towards health, increase the index of happiness, improve the quality of life and productivity, and increase independence from physical, psychological, social, and spiritual aspects. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that drive collaboration, the collaborative process, and the benefits of collaboration. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results show that the collaboration in the elderly school program is driven by the same goals and interests related to empowering the elderly, having appropriate resources with their fields and functions, and getting benefits from their involvement. Then, the collaborative process begins with a dialogue to build trust among stakeholders to build commitment to this program. Collaboration in senior schools is not only beneficial for the elderly but also for the actors involved.

Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Desa Banuroja

This study aims to analyze the socio-cultural interactions in social life. Where ethnicity harmony is very important to be further enhanced, especially in people of different ethnicity or ethnicity, religion and culture. Global issues that arise on the surface of the Indonesian soil cannot come from problems and challenges that touch significantly on the basis of comprehensive peace, security, law and justice. Issues include, among others, the social, cultural and religious fields. Conflicts that occurred in the past few years in several regions in Indonesia have partly accumulated on ethnic SARA issues (ethnicity, religion, race between groups and between ethnicities / tribes). The results of this study indicate that the incidence of conflict in these areas shows us that positive socio-cultural interactions in different Indonesian societies have never been overly established ethnically. However, in some areas or villages there are already more established and maintained positive socio-cultural interactions, for example in Banuroja village, Randangan district, Pohuwato district until now, ethnic harmony between ethnic groups is very well maintained, and positive socio-cultural interactions are always maintained. in those of different ethnicity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana kerukunan antar-etnis sangat penting untuk lebih ditingkatkan terutama pada masyarakat yang berbeda etnis atau suku, agama dan budaya. Isu-isu global yang muncul kepermukaan bumi Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari maslah-maslah dan tantangan-tatangan yang menyinggung secara signifikan terhadap tuntutan dasar dari perdamaian menyeluruh, keamanan, hukum serta keadilan. Isu-isu ini antara lain mencakup bidang sosial, budaya dan agama. Konflik yang terjadi pada beberapa tahun lalu di beberapa wilayah di Indonesia sebagian berkaumulasi pada masalah SARA (suku, agama, ras antar golongan dan antar etnis/suku). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya konflik di daerah-daerah tersebut secara inplisit menunjukkan kepada kita bahwa ternyata interaksi sosial budaya yang sifatnya positif pada masyarakat Indonesia yang berbeda etnis belum terlalu mapan betul. Meski demikian, di beberapa wilayah atau desa sudah ada yang lebih mapan dan terpelihara interaksi sosial budaya yang sangat positif, contohnya di desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sampai saat ini kerukunan antar etnis sangat terpelihara baik, serta interaksi sosial budaya yang sifatnya positif selalu terjaga pada mereka yang berbeda etnis.

Membangun Keharmonisan Antar Etnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah

The research objective is expected to find out how the Tri Rukun village government efforts in building harmony between Gorontalo local ethnicities and Balinese ethnicity in realizing a multiculturalism state and its implications for regional resilience. The research was conducted using a qualitative approach. Based on the results of the study, it shows that the harmonious relationship between the local ethnic Gorontalo and the Balinese is in a very strong qualitative position in realizing a multiculturalism country, because the indicators of competition, acculturation, cooperation, accommodation, assimilation, conflict are not found in Tri Rukun village. Likewise with the indicators of regional resilience, the ideological dimension, the political dimension, the economic dimension, the socio-cultural dimension and the defense and security dimension, there are no threats and obstacles in realizing a multiculturalism state. Thus the results of research in Tri Rukun village show that the condition of regional resilience has a very strong index in building a multiculturalism country where the Tri Rukun village community highly upholds egalitarian attitudes, tolerance, cooperation, autonomy and accommodative attitudes as the principles of a multiculturalism state. Hopefully the achievements of the Boalemo district government will succeed in maintaining the harmonious relationship that has been achieved by the Tri Rukun village government in realizing a multiculturalism country can be maintained.Tujuan penelitian diharapkan dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Tri Rukun dalam membangun keharmonisan antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali dalam mewujudkan negara multikulturalisme dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan hubungan harmonis antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali berada pada posisi kualitatif sangat tangguh didalam mewujudkan negara multikulturalisme, karena indikator kompetisi, akulturasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, konflik tidak ditemukan di desa Tri Rukun. Demikian halnya dengan indikator ketahanan wilayah dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi pertahanan dan keamanan tidak ditemukan gangguan ancaman dan hambatan dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Dengan demikian hasil penelitian di desa Tri Rukun menunjukan kondisi ketahanan wilayah memiliki indeks sangat tangguh dalam membangun negara multikulturalisme dimana masyarakat desa Tri Rukun sangat menjunjung tinggi sikap egalitarian, sikap toleransi, sikap kerjasama, sikap otonom dan sikap akomodatif sebagai prinsip dari negara multikulturalisme. Semoga prestasi pemerintah kabupaten Boalemo berhasil menjaga hubungan harmonis yang telah dicapai oleh pemerintah desa Tri Rukun dalam mewujudkan negara multikulturalisme dapat dipertahankan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility

This research is about the role of local governments in distributing funds for the Corporate Social Responsibility (CSR) program to the community, on the grounds that the importance of clarity of authority so that in the future there will be no imbalances in channeling Corporate Social Responsibility funds to the community. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Government of North Gorontalo Regency in the CSR programs implemented by investing companies and State-Owned Enterprises (BUMN) that have distributed CSR funds to the people of North Gorontalo and to find out the inhibiting factors. in implementing the CSR program. The results showed that the role of the local government as a facilitator in managing the CSR funds of the SULUTGO Bank was to provide health facilities in the form of a hearse, distribute educational scholarships and renovate buildings for the covid-19 quarantine. The role of the Regional Government as a Regulator is to make decisions about managing CSR Funds to SKPD-SKPD that are related to community needs that are urgent to be followed up in the form of procurement of facilities and infrastructure that are needed by the community. The role of the local government as a catalyst is to increase each year shares as equity participation in the Kwandang Branch of the SULUTGO Bank so that dividends for CSR funds will increase and establish communication with other banks to obtain CSR funds. Penelitian ini tentang peran Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat, dengan alasan bahwa pentingnya kejelasan kewenangan agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap program-program CSR yang telah diimplementasikan oleh perusahaan- perusahaan yang berinvestasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah menyalurkan dana CSR pada masyarakat Gorontalo Utara dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam pengelolaan dana CSR Bank SULUTGO adalah telah menyerahkan fasilitas kesehatan berupa mobil jenazah, menyalurkan beasiswa pendidikan dan renovasi gedung untuk karantina covid-19. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator adalah membuat keputusan pengelolaan Dana CSR ke SKPD-SKPD yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator adalah setiap tahunnya menambah saham sebagai penyertaan modal di Bank SULUTGO Cabang Kwandang agar deviden untuk dana CSR semakin bertambah dan menjalin komunikasi dengan Bank-Bank lainnya untuk memperoleh dana CSR.

Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon

Slum settlements are a very complex problem because they contain several indicators that are very important to be addressed, including buildings, environmental roads, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, solid waste management, fire protection and public open spaces. This article aims to determine the factors for increasing the social capacity of the community and how the commitment of the regional head in dealing with slum settlements in Cirebon Regency. How the community plays an active role in the programs that have been implemented by the Government and the commitment of the Cirebon Regency government to address the problem of slum settlements. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. This study uses the object of interviews with informants as an object of information that aims to achieve goals in order to obtain information in research. The formulation of the problem in this article the writer uses the concept of political commitment according to Brinkerhoff (2010) which consists of government initiatives, priorities, mobilization of political support, law enforcement, and business sustainability. Based on the results of the study, it can be concluded that the social capacity of the community is still lacking and the political commitment of the regional head still has obstacles in the priority dimension due to the limited budget and the absence of a legal umbrella such as the PERDA in alleviating slums in Cirebon Regency. Permukiman kumuh merupakan masalah yang sangat kompleks karena didalamnya terdapat beberapa indikator yang sangat penting untuk ditangani antara lain adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, protrkesi kebaran dan ruang terbuka publik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peningkatan kemampuan sosial masyarakat dan bagaimana komitmen kepala daerah dalam menangani permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Bagaimana masyarakat berperan aktif terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah serta komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan objek wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Rumusan masalah dalam artikel ini penulis menggunakan konsep Komitmen politik menurut Brinkerhoff (2010) yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial masyarakat masih kurang dan komitmen politik dari kepala daerah masih terdapat kendala dalam dimensi prioritas karena anggaran yang terbatas dan belum adanya paying hukum seperti PERDA dalam pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon.

Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara Terkait Pengungsi Timur Tengah: Peran Strategis Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam

The issue of refugees is one of the crucial issues that is currently becoming a trending topic in the international world. This can be seen from the media headlines and the proliferation of refugee camps scattered in Indonesia's various places. It is necessary to have a comprehensive and collective policy towards handling refugees in a bilateral framework by each country. However, it is necessary to have multilateral policies by Muslim-majority countries to overcome the refugee problem. This research uses a qualitative method with a case study method, focuses explicitly on Muslim-majority countries. In contrast, the type of data used in this research is data through library research/literature review, namely reports of related institutions, journals, books, websites, UNHCR data, and the results of previous research related to refugee issues. This study indicates that the attitudes and policies adopted by Muslim-majority countries related to refugees originating from the Middle East, in terms of quantity (people), the majority of refugee recipients come from OIC countries, especially in Turkey, Pakistan, Iran, and Lebanon. There are policy strategies that Muslim-majority countries can undertake to address refugee problems, including establishing a Refugee Emergency Team to safely travel to certain countries, providing education and employment rights. Islamic teachings related to refugees' handling have been discussed in many verses, hadiths, and Islamic history. However, people in Muslim countries rarely mention and articulate 'hijrah' when dealing with refugees, so that awareness and improvement of the quality of handling refugees is needed.Isu pengungsi merupakan salah satu isu krusial yang sedang menjadi trending topic di dunia internasional. Hal ini terlihat dari headline media dan maraknya kamp pengungsian yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan kolektif terhadap penanganan pengungsi dalam kerangka bilateral oleh masing-masing negara, diperlukan adanya kebijakan multilateral oleh negara mayoritas muslim untuk mengatasi masalah pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus secara eksplisit pada negara-negara mayoritas Muslim. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui studi pustaka/ literatur review yaitu laporan instansi terkait, jurnal, buku, website, data UNHCR, dan hasil penelitian sebelumnya terkait masalah pengungsi. Studi ini menunjukkan bahwa sikap dan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara mayoritas Muslim terkait pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, secara kuantitas (orang), mayoritas penerima pengungsi berasal dari negara-negara OKI, khususnya di Turki, Pakistan, Iran, dan Libanon. Ada strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim untuk mengatasi masalah pengungsi, termasuk membentuk Tim Darurat Pengungsi untuk bepergian dengan aman ke negara-negara tertentu (penerima suaka), dan memberikan hak pendidikan serta pekerjaan. Ajaran Islam terkait penanganan pengungsi telah dibahas dalam banyak ayat, hadits, dan sejarah Islam. Namun masyarakat di negara muslim jarang sekali menyebut dan mengartikulasikan 'hijrah' ketika berhadapan dengan pengungsi, sehingga diperlukan kesadaran dan peningkatan kualitas penanganan pengungsi bagi umat Islam.

Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ketapang

This research departs from an event that often occurs every year in Indonesia, namely forest fires. The high rate of forest fires that occur almost every year in Ketapang Regency raises the question of why Ketapang Regency is a region prone to this incident. This research uses descriptive qualitative method. The technique of collecting data was carried out by observation, interviews and documentation. Data were taken from selected sources based on purposive sampling technique. This study uses Fred R. David's Strategic Management theory, namely: Strategy Formulation, Strategy Implementation and Strategy Evaluation. The results of this study indicate that there are many factors that make Ketapang District experience high levels of forest fires every year. BPBD has made maximum efforts in preventing forest fires by managing its time and performance strategy for Ketapang Regency, however there are several other factors that have resulted in the relatively high number of forest fires, namely the existence of peat forest areas that are prone to burning and land clearing activities by burning Ketapang Regenc, especially BPBD has made efforts to prevent the number of forest fires in Ketapang District. Penelitian ini berangkat dari suatu peristiwa yang kerap terjadi setiap tahunnya di Indonesia yaitu Kebakaran hutan. Tingginya angka kebakaran hutan yang terjadi hampir disetiap tahunnya di Kabupaten Ketapang menimbulkan pertanyaan bagaimana manajemen strategi khususnya BPBD sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menjadi wilayah yang rawan terhadap kejadian ini. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskritif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan Teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi Fred R. David, yaitu : Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak faktor yang menjadikan Kabupaten Ketapang sering mengalami kebakaran hutan yang cukup tinggi setiap tahunnya. BPBD telah berupaya maksimal dalam pencegahan kebakaran hutan dengan melakukan manajemen strategi waktu dan kinerjanya untuk Kabupaten Ketapang, namun ada beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan angka kebakaran hutan masih relatif tinggi yaitu adanya wilayah hutan gambut yang rawan terbakar serta adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar Kabupaten Ketapang, khususnya BPBD telah berupaya melakukan pencegahan untuk dapat menekan angka kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang.This research departs from an event that often occurs every year in Indonesia, namely forestfires. The high rate of forest fires that occur almost every year in Ketapang Regency raises thequestion of why Ketapang Regency is a region prone to this incident. This research usesdescriptivequalitativemethod.Thetechniqueofcollectingdatawascarriedoutbyobservation,interviews and documentation. Data were taken from selected sources based on purposivesampling technique. This study uses Fred R. David's Strategic Management theory, namely:Strategy Formulation, Strategy Implementation and Strategy Evaluation. The results of thisstudy indicate that there are many factors that make Ketapang District experience high levelsof forest fires every year. BPBD has made maximum efforts in preventing forest fires bymanaging its time and performance strategy for Ketapang Regency, however there are severalother factors that have resulted in the relatively high number of forest fires, namely theexistence of peat forest areas that are prone to burning and land clearing activities by burningKetapang Regenc, especially BPBD has made efforts to prevent the number of forest fires inKetapangDistrict.

Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

This research is motivated by the large number of people with disabilites in Bekasi Regency, however the level of empowerment carried out by the Social Service has not been evenly distributed to person with disabilities in Bekasi Regency. This research method uses descriptive qualitative method, with data analysis using Milles and Huberman. The results of this study indicate that the effectiveness of the skills empowerment program for person with disabilities has not been effective, seen in the Integration variable in the precess of implementing the skill empowerment program, there is no socialization carried out either from the Social Service or from the South Tambun District, which has an impact on the lack of information for people variables of Facilities and Infrastructure provide during the preocess of empowering the skills of facilities and infrastucture, it was Social Service or Tambun District regarding the tools. That given toeach group were not used properly and there were some tools. That given by the office of social affairs is lost due to the lack of supervision carried out by the Social Service or Tambun District. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, namun tingkat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum merata kepada penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif, dengan analisa data mengunakan Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas program pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan efektiv dilihat pada variabel Integrasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan keterampilan tidak ada sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak Dinas Sosial ataupun dari Kecamatan Tambun Selatan, yang berdampak pada kurangnya informasi bagi penyadang disabilitas terkait dengan adanya program pemberdayaan keterampilan. Kemudian pada variabel Sarana dan Prasarana yang diberikan pada saat proses program pemberdayaan keterampilan sarana dan prasraana sudah memadai hanya saja kurang pengawasan baik dari Dinas Sosial atau Kecamatan Tambun terkait dengan alat-alat yang diberikan pada setiap kelompok tidak digunakan dengan baik dan ada sebagian alat-alat yang diberikan Oleh Dinas Sosial hilang karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ataupun Kecamatan Tambun.

Mitigasi Kegagalan Guna Mewujudkan Keberlanjutan E-Government

This study will discuss the government's effort to mitigate the failure in realizing e-government sustainability. E-government sustainability is essential to be reviewed to ensure the system's long-term provision of benefits to the public. This study used qualitative research methods through literature studies. The result of this study showed that the e-government sustainability discusses the length of implementation and the outcomes of e-government to stakeholders. The failure of e-government is still a challenge in realizing e-government sustainability by the government. For this reason, the government needs to mitigate the risk of failure. Some actions that can be taken by the government to realize e-government sustainability include: 1. Ensure that e-government is future-oriented; 2. Analyze the factors that will support the success and sustainability of e-government from the beginning and incorporate them into planning; 3. Ensure the availability of resources and support from stakeholders; 4. Evaluate by looking at the reality that is currently happening; and 5. Develop e-government according to public needs.Studi ini akan menguraikan upaya pemerintah dalam memitigasi kegagalan guna mewujudkan keberlanjutan e-government. Keberlanjutan e-government merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji guna memastikan pemberian manfaat oleh sistem dalam jangka waktu yang panjang kepada publik. Pendekatan yang digunakan dalam studi adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa keberlanjutan e-government tidak hanya membahas mengenai waktu implementasi saja, tetapi juga dampak dari e-government kepada stakeholder. Kegagalan e-government masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan e-government oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu untuk melakukan mitigasi munculnya risiko kegagalan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan keberlanjutan e-government, antara lain: 1. Memastikan bahwa e-government berorientasi kedepan; 2. Menganalisis faktor-faktor yang akan mendukung kesuksesan dan keberlanjutan e-government sedari awal dan memasukkan hal-hal tersebut dalam perencanaan; 3. Memastikan adanya ketersediaan sumber daya dan dukungan dari stakeholder; 4. Melakukan evaluasi dengan melihat realitas yang saat ini sedang terjadi; serta 5. Mengembangkan e-government sesuai dengan kebutuhan publik.