scholarly journals Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu

2017 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Julianti Pontoh ◽  
Ventje Ilat ◽  
Hendrik Manossoh

Abstract. Indonesian Government has increased the quality of their education. One of their efforts is by providing School Operational Funding. However, there is a lack of supervision in managing the funding. BPK, BPKP, Inspectorate of North Sulawesi Province and the city of Kotamobagu had not yet conducted any audit on the fundings from 2012 to 2016. BPK has only monitored or controlled the funding whether they are genuinely transferred from central government to School Education Unit and to each school in City of Kotamobagu. From the supervising point of view, nor has School Committee implemented their supervising functions sufficiently. Therefore, this research is intended to investigate such phenomena. This is a qualitative exploratory research. Data were collected by in-depth interviews and document analysis. Data were validated by triangulations: researchers, theory and sources of data. Findings indicate that there are some constraints in managing BOS: supervision, human resources, communication and bureaucracy structure. Those four factors are crucial in relation to manage the funding complying with regulations.       Keywords:  School Operational Funding Management, Supervision, Human Resources, Communication and Bureaucracy StructureAbstrak. Pemerintah Republik Indonesia berusaha meningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana BOS di Kota Kotamobagu sangatnya tadi lapangan. BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara maupun Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu belum melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS di Kota Kotamobagu dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Selama ini BPK tidak melakukan audit tapi hanya sekedar mengontrol atau memonitoring apakah dana BOS yang disalurkan dari pusat telah diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu sesuai dengan dana yang ditransferkan ke rekening masing-masing sekolah. Dari segi pengawasan masyarakat, komite sekolah yang seharusnya menjalankan fungsi ini juga tidak melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (exploratory approach). Data diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interviews), dan dokumentasi (documentation). Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terjadi beberapa hambatan dalam pengelolaan dana BOS. Hambatan-hambatan tersebut adalah masalah-masalah yang terjadi karena pengawasan, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Keempat hal tersebut sangat penting dalam hubungannya dengan pengelolaan dana BOS agar pelaksanannya sesuai dengan regulasi yang ada.Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOS, Pengawasan, Sumber Daya, Komunikasi dan Struktur Birokrasi

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 145
Author(s):  
Hamirul - Hamirul

The problem of bureaucracy has become a national problem, not least in the city of Cimahi, BPN / ATR as one of the institutions serving the community has always been in the spotlight because of the many complaints felt by the community and in this paper the researcher wants to know the types of bureaucratic pathology that violate legal norms and laws. invitations that apply and what strategies can be done to overcome the problem. The method used is a mixed method with descriptive analysis, data collection techniques used are structured interviews and questionnaires. Pathology suffered by the BPN / ATR city of Cimahi; Receive a bribe, Corruption. The strategy carried out is the strategy of strengthening the role of individual bureaucracy related to the quality of human resources, the strategy of strengthening the role of the bureaucracy in an organization, and the Strengthening Strategy of the role of the bureaucracy in a systematic manner. Permasalahan Birokrasi sudah menjadi masalah nasional, tidak terkecuali di kota Cimahi, BPN/ATR sebagai salah satu lembaga yang melayani masyarakat selalu menjadi sorotan kerena banyaknya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dan dalam tulisan ini peneliti ingin mengetahui jenis patologi birokrasi yang melanggar norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan angket. Patologi yang di derita oleh BPN/ATR kota Cimahi; Menerima sogok, Korupsi. Strategi yang dilakukan adalah stretegi penguatan peran birokrasi secara individu terkait dengan kualitas SDM, Strategi penguatan peran birokrasi secara organisasi, dan Strategi Penguatan peran birokrasi secara kesisteman.  


2018 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
Author(s):  
Steady Bent' Tampanatu ◽  
Herman Karamoy ◽  
Jessy D.L Warongan

Abstract. The development and tecnological progress in procurement of goods in the city of Bitung make procurement official need to choose and observe about the providers of goods and services quaity and can provide benefits as big as to the existing society based on presidential rules on the procurementof goods and services. The study is a qualitative exploratory research. Respondents were chosen by purposive sampling. Data were collected by interviews, observation and documentation. Triangulation was conducted to validate data. This study concludes: (1) Procurement officers have not been able to perform their role in determining quality goods and services providers because they are still viewed as routines jobs; (2) Educational background and length of tenure as procurement officers do not affect the quality of goods and services produced by city government of Bitung; (3) Training and technical guidance are intended to improve  the quality of human resources, however the results of such activities are not optimal yet; (4) Communication is a supporting factor in the procurement process between the commitment maker and the procurement officer; (5) Personal or group interests, which always take precedence in the implementation of procurement of goods and services, have closed the opportunity to the other providers to supply their goods and or services.Keywords: Resources, Bureaucratic Structure, Communication and DispositionAbstrak. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi dalam pengadaan barang dipemerintahan Kota Bitung menjadikan pejabat pengadaan perlu memilih dan mencermati tentang penyedia barang dan jasa yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang sebesarnya kepada masyarakat yang ada berdasarkan aturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif (exploratory approach). Pemilihan responden mengunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam validitas data digunakan metode triangulasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Para pejabat pengadaan barang dan jasa yang menjadi informan cenderung belum dapat melakukan perannya dalam menentukan penyedia barang dan jasa yang berkualitas, karena masih dipandang pekerjaan tersebut sebagai suatu pekerjaan rutinitas; (2) Latar belakang pendidikan dan lamanya masa jabatan sebagai pejabat pengadan tidak mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Bitung; (3) Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelatihan atau bimbingan teknis menjadi salah satu sarana yang sering diikuti pejabat pengadaan tetapi hasilnya belum maksimal terkesan hanya untuk realisasi penyerapan anggaran; (4) Komunikasi menjadi faktor pendukung ditahapan proses pengadan antara pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan; (5) Kepentingan pribadi atau kelompok, yang selalu didahulukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa membuka ruang dan kesempatan yang sama kepada pihak penyedia yang lain.Kata Kunci: Sumber daya, Struktur Birokrasi, Komunikasi dan Disposisi


Author(s):  
Mudasetia Hamid ◽  
Evy Rosalina Widyayanti

Yogyakarta is a city and the capital of Yogyakarta Special Region in Java, Indonesia. It is renowned as a center of tourism, education and culture. Yogyakarta is one of the foremost cultural centers of Java. This region is located at the foot of the active merapi vulcano. Yogyakarta is often called the main gateway to the Central Java as where it is geographically located. It stretches from Mount Merapi to the Indian Ocean. This province is one of the most densely populated areas of Indonesia. Yogyakarta is popular tourist destination in indonesia after Bali. These have attracted large number of visitors from across Indonesia and abroad to the city. This status makes Yogyakarta is one of the most heterogeneus cities in Indonesia. In edition, Yogyakarta has attracted large number of people to reside in this city for business. One of these comers is small entrepreneurs with their market munchies enterprise (specially a traditional snack trader). This business is one of famous business in Yogyakarta, we will find rows of pavement vendors selling market munchies. The students and tourists are their main target customers. Market munchies enterprise is part of small and medium enterprises SMEs as livelihood activities. SMEs has an important role in economic growth of Indonesia. Therefore, it is very important to develop and strengthen the micro enterprise empowerment. Micro enterprise empowerment is one of strategy to reduce the poverty rate in Indonesia. Major challenger in implement this program are that micro entrepreneurs are conventional and have satisfied with their revenue. It is very important to develop a comprehensive and sustainable micro enterprise empowerment which consist of strengthen the quality of human resources, maximize the government’s roles, empower the enterprise capital and strengthen the partnership and autonomous. Micro enterprise autonomy will contribute to the economic and investment climate. This will lead to establish an accountable enterprise both for the micro enterprise and customers which at the end will strengthen the development of the micro enterprise in Yogyakarta.Keyword: micro entreprise, human resources, government roles, capital, partnership and autonomous.


Author(s):  
Bertha Lubis

In this study, one important thing will be discussed, namely about what is performance, its services, especially for the state civil apparatus (ASN). Since personnel are so important from both the employee and organizational point of view, an efficient evaluation orders related evaluations to the organization. The main objective of this research is to assess the importance of evaluating the performance of the civil service to increase public efficiency as a special type of human capital. This concludes with the steps necessary to ensure the efficient use of the capacity of the civil service of the state. This study uses a qualitative approach with a literature review method to explain the performance of the State Civil Apparatus as a development of the quality of human resources.


2022 ◽  
pp. 565-578
Author(s):  
Paolo Bellavista ◽  
Antonio Corradi ◽  
Luca Foschini ◽  
Eliza Helena Gomes ◽  
Elena Lamberti ◽  
...  

The wide availability of accurate sensors currently hosted by smartphones are enabling new participative urban management opportunities. Mobile crowdsensing (MCS) allows people to actively participate in any aspect of urban planning, by collecting and sharing data, reporting issues to public administrations, proposing solutions to urban planners, and delivering information of potential social interest to their community. Although collected data can be very helpful to enhance the quality of life of citizens, mobile users are still reluctant to use their devices to take advantages of the opportunities offered by the digitized society, mainly due to privacy issues. From August to December 2018, the city of Florianópolis, capital of Santa Catarina, in southern Brazil, was used as a living lab environment for an MCS application called ParticipACT Brazil, a socio/technical-aware crowdsensing platform. While the current literature focuses on MCS from a purely technical point of view, this research demonstrated that a multidisciplinary approach that includes both human sciences and ICT is needed in order to better identify critical issues, highlights the untapped potential of MCS paradigm, and suggests research methodologies that could provide benefits for all the actors involved (researchers, public administrators, and citizens).


2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 22-34
Author(s):  
Paolo Bellavista ◽  
Antonio Corradi ◽  
Luca Foschini ◽  
Eliza Helena Gomes ◽  
Elena Lamberti ◽  
...  

The wide availability of accurate sensors currently hosted by smartphones are enabling new participative urban management opportunities. Mobile crowdsensing (MCS) allows people to actively participate in any aspect of urban planning, by collecting and sharing data, reporting issues to public administrations, proposing solutions to urban planners, and delivering information of potential social interest to their community. Although collected data can be very helpful to enhance the quality of life of citizens, mobile users are still reluctant to use their devices to take advantages of the opportunities offered by the digitized society, mainly due to privacy issues. From August to December 2018, the city of Florianópolis, capital of Santa Catarina, in southern Brazil, was used as a living lab environment for an MCS application called ParticipACT Brazil, a socio/technical-aware crowdsensing platform. While the current literature focuses on MCS from a purely technical point of view, this research demonstrated that a multidisciplinary approach that includes both human sciences and ICT is needed in order to better identify critical issues, highlights the untapped potential of MCS paradigm, and suggests research methodologies that could provide benefits for all the actors involved (researchers, public administrators, and citizens).


Author(s):  
Luiz Antonio Felix Júnior ◽  
Geraldo Luiz Valle dos Santos ◽  
Gustavo Henrique Costa Souza ◽  
Luciana Gondim de Almeida Guimarães ◽  
Wlly Karen Meira Feitosa

The objective of this study was to identify the causes of the turnover process in the city of Viçosa-AL. For this, it was held a descriptive and qualitative study aiming to identify, by means of the perception of managers and contributors, the reasons for process of turnover of micro and small businesses in the commercial sector. It was identified that elements of professional qualification, existence of new job opportunities, quality of life at work, perception of success in the career and the process of recruitment and selection influence on the process of turnover. The age element has demonstrated not to be an influencer on this process. Findings of the study also identified that the satisfaction at work, dissatisfaction with the manager, bad resourcefulness as a professional and discontinuity in the rhythm of work also contribute to the turnover process. A  managers' contribution to this study was helping to elencare the main flaws of controlling the process of turnover in trade in a vision from collaborators and managers, showing both sides of the working relationship. From an academic point of view, this study collaborates with the understanding of the turnover process, offering two visions - supposedly antagonistic -, besides conducting a research in trade without restriction of business branches. As a contribution to future studies, there is a suggestion of deeping the question embracing other sectors to verify if there is a difference in the managers and employees’ perception from different sectors.


2018 ◽  
Vol 17 (2) ◽  
pp. 163
Author(s):  
Adya Hermawati ◽  
Nasharuddin Mas

ABSTRACTHuman resource is an element determining the success of the organization. Because of that many effort to improve the performance of the organization are started the good performance of the employees. It has an important value to improve the individual performance that will give a contribution toward the organization’s performance. The aims of the study are to analyse, to get the empirical evidence, and to explain the effect of mediation of quality of work life, the involvement of work on the influence of transglobal leadership toward the performance of the employee in all cooperatives in East Java Province. The study is exploratory research trying to find the new relationship and explanarory research explaining the symptom caused a research. The study with quantitative approach uses purposive sampling of the cooperatives employee in several cities and regents in East Java Province. The analysis used is Generalized Structural Component Analysis (GSCA) with Sobel Test Approach to test the mediation effect on the relationship between the variables. The research result finds that the development of human resources management science especially the quality of work life, and the involvement of work on the influence of transglobal leadership toward the performance of the employee in all cooperatives in East Java Province will provide a recommendation as an useful information to the management in managing the human resources.It will accelerate the success of the organization especially the cooperatives in East Java Province.The conclusions of the research results are 1) Quality of work life fully mediate the influence of transglobal leadership toward the employee performance; 2) The involvement of work fully mediate the influence of transglobal leadership toward the employee performance. It is concluded that the optimalization of the implementation of quality of work life and the involvement of work will achieve the performance of the employee if the strategy of transglobal leadership in managing the human resources in the sucess cooperatives in East Java Province.


2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 12
Author(s):  
Kawa Muhammad Rostam ◽  
Atta Adam Hama Salah

This research aims to identify the role of management method by goals in the effectiveness of organizations, including universities in the city of Sulaymaniyah from the point of view of administrative leaders, and the research community was in the Faculties of Administration and Economics at the Sulaymaniyah University and Human Development and the College of Administrative Technology at Sulaymaniyah Technical University for the academic year 2019-2020, and used The two researchers were an intentional sample, and they used the questionnaire as a tool to collect data. The hypotheses were tested using simple and multiple linear regression, and the correlation coefficient of the Pearson method, and the research concluded with a number of results, the most important of which are: The administration with objectives helps in the optimal utilization of available material and human resources. The two researchers presented a set of recommendations, the most important of which are: The appropriate climate should be created to implement the method of management by objectives and provide the necessary. Key word: Management by objectives, Effectiveness of organizations


2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 174-182
Author(s):  
Thirdy Hadmiarso ◽  
Kismartini Kismartini

The Semarang Police, as a form of bureaucratic reform in services, uses a Tour Driver's Licenseservice. However, in its implementation, there are still many obstacles, namely inadequate infrastructure for Tour Driver’s License services and lack of human resources. The purpose of this study was to analyze the service quality of a Tour Driver’s License in Semarang Regency and the factors inhibiting and supporting it. This research uses a descriptive qualitative approach. The data analysis technique used is qualitative analysis (data condensation, data presentation and conclusion drawing). Based on the results of data analysis, it can be seen that the service quality of Tour Driver’s Licenses in Semarang Regency is good. Service implementers have the ability and are able to act professionally. It's just that in its implementation it is constrained by a lack of infrastructure, namely there is only one Tour Driver’s License unit, waiting chairs and tents are still not available, and a lack of human resources. There is a need for additional facilities, infrastructure and human resources to support the implementation of Tour Driver’s License services so that they are able to reach all areas in Semarang Regency.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document