scholarly journals BENTUK TARI DANA SARA DI DESA PAGAR AGUNG KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Nurfadhilah Amintia ◽  
Ramanata Disurya ◽  
Efita Elvandari
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Facial Expressions ◽  
Slow Speed ◽  
Village Community ◽  
The Past ◽  
History Of ◽  
Village Government ◽  
Concept Theory ◽  
Night Lights ◽  
The Village

Tari Dana Sara adalah tari yang berasal dari Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena dari tari Dana Sara ini menceritakan mengenai sejarah dari Desa yang diangkat oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang mana merupakan tari yang berasal dari Desa Pagar Agung. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Bentuk Tari Dana Sara di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Metode dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka peneliti mendapatkan data yang diperlukan, yang mana penulis dapat mendeskripsikan dalam bentuk uraian yaitu bentuk tari Dana Sara yang diangkat masyarakat untuk mengenang sejarah dari Desa Pagar Agung sebelum terciptanya kedamaian dari dulu sampai sekarang yang dikaitkan dengan konsep teori dari Maryono. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu tema dikaitkan dengan sejarah dari desa yang diangkat oleh masyarakat desa Pagar Agung, alur cerita/alur dramatik yaitu alur ini dengan cara cepat lambatnya tari Dana Sara, gerak ada 6, penari ada 4 orang ditarikan oleh ibu-ibu/remaja, pola lantai: dua baris depan dan belakang, lurus, lingkaran dan zig-zag, ekspresi wajah/polatan ekspresi melambangkan kebahagian, rias cantik, busana yang dipakai: baju kurung, rok batik, ampak-ampak, pending, alas jilbab, dan jilbab pasmina warna lavender, musik yang digunakan gendang, taktawak/gong kecil, kentrongan, dan rumba/tamborin, panggung terbuka: fiur/bebas sesuai dengan acara yang dilaksanakan, properti selendang, pecahayaan yang digunakan yaitu lampu siang/malam, dan seting yang digunakan fiur/bebas sesuai dengan panggung pada saat pertunjukan tari Dana Sara.Dana Sara dance is a dance originating from Pagar Agung Village, Rambang District, Muara Enim Regency, South Sumatra Province. This phenomenon of Dana Sara dance tells about the history of the village that was raised by the community and village government, which is a dance that originated from Pagar Agung Village. The purpose of this study was to describe the Dana Sara Dance Form in Pagar Agung Village, Rambang District, Muara Enim Regency. The method of collecting data is by observation, interview and documentation. Data analysis is based on research that has been done by the writer so the researcher gets the necessary data, which the writer can describe in the form of a description that is the form of Dana Sara dance which is raised by the community to commemorate the history of Pagar Agung Village before creating peace from the past until now which is associated with the concept theory from Maryono. The research results obtained by the author that the theme is associated with the history of the village raised by the Pagar Agung village community, the storyline / dramatic storyline is this plot by way of the slow speed of the Dana Sara dance, motion there are 6, dancers there are 4 people danced by mothers / adolescent, floor pattern: two rows front and back, straight, circle and zig-zag, facial expressions / patterns of expression symbolizing happiness, beautiful makeup, clothing worn: clothes brackets, batik skirts, visible, pending, hijab pads, and lavender hijab pasmina, music used by drums, taktawak / small gongs, ukulele, and rumba / tambourine, open stage: fiur / free according to the event, shawl property, lighting used by day / night lights, and settings used fiur / free according to the stage at the Dana Sara dance performance.

scholarly journals Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 070
Author(s):  
Ilham Zitri
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Stable System ◽  
Budget Management ◽  
Rural People ◽  
Limited Ability ◽  
Village Community ◽  
The Past ◽  
Planning Implementation ◽  
Village Government ◽  
The Village

The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village income and expenditure budget. The goal is how the accountability of Benete Village revenue and expenditure budget management, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the village income and expenditure budget in Benete Village. The first problem faced by the village is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community which causes more problems. This condition can be seen clearly from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to a lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by many rural people who think that the management of the village income and expenditure budget is still not good. and there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly by the village government. Village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets are the main source of village development.Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Benete, adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Benete. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.

scholarly journals Assistance for Business Feasibility of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Respen Sakti Kulim Jaya Village Kempas District Indragiri Hilir

2020 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
pp. 12-23
Author(s):  
Yuslizar Yuslizar ◽  
Gunawan Syahrantau
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Data Collection ◽  
Community Service ◽  
Qualitative Data ◽  
Secondary Data ◽  
Study Program ◽  
Village Community ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
A Company

Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a company managed by the village community and its management is separate from the village government. Establishment of BUMDes aims to explore and optimize the potential of village entrepreneurs. As a business entity whose entire or most of its capital is owned by the village through direct participation from the village wealth which is separated to manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. Whereas BUMDes Respen Sakti which was established by the newly established Kulim Jaya village government has not been able to run a business properly and needed business feasibility assistance. Therefore, the agriculture faculty of the Agribusiness Study Program of the Islamic University of Indragiri conducts business feasibility assistance for BUMDes in the Kulim jaya Village, Kempas District . The method of carrying out community service activities is carried out with data collection techniques through lectures. Source of data obtained are secondary data with qualitative data analysis. Business feasibility assistance conducted by the Faculty of Agriculture Agribusiness Study Program of Indragiri Islamic University to the Village-Owned Enterprises (BUMDes) of the Respen Sakti Kulim Jaya Village is going well. This can be seen from the ability of BUMDEs in managing and running 2 (two) types of businesses, namely LPG 3 Kg GAS and Electronic Goods Credit. In addition, BUMDEs Respen Sakti is able to obtain increased revenue and sales of 3 Kg LPG GAS and BUMDes Respen Sakti is able to provide services to the demand for electronic goods needed by the community

COMBINING ORAL TRADITIONS AND BAYESIAN CHRONOLOGICAL MODELING TO UNDERSTAND VILLAGE DEVELOPMENT IN THE GULF OF PAPUA (PAPUA NEW GUINEA)

Radiocarbon ◽  
2021 ◽  
pp. 1-21
Author(s):  
Chris Urwin ◽  
Quan Hua ◽  
Henry Arifeae
Keyword(s):  
Papua New Guinea ◽  
New Guinea ◽  
Oral Traditions ◽  
Long Distance ◽  
Spatial History ◽  
The Past ◽  
History Of ◽  
Gulf Of Papua ◽  
The Village

ABSTRACT When European colonists arrived in the late 19th century, large villages dotted the coastline of the Gulf of Papua (southern Papua New Guinea). These central places sustained long-distance exchange and decade-spanning ceremonial cycles. Besides ethnohistoric records, little is known of the villages’ antiquity, spatiality, or development. Here we combine oral traditional and 14C chronological evidence to investigate the spatial history of two ancestral village sites in Orokolo Bay: Popo and Mirimua Mapoe. A Bayesian model composed of 35 14C assays from seven excavations, alongside the oral traditional accounts, demonstrates that people lived at Popo from 765–575 cal BP until 220–40 cal BP, at which time they moved southwards to Mirimua Mapoe. The village of Popo spanned ca. 34 ha and was composed of various estates, each occupied by a different tribe. Through time, the inhabitants of Popo transformed (e.g., expanded, contracted, and shifted) the village to manage social and ceremonial priorities, long-distance exchange opportunities and changing marine environments. Ours is a crucial case study of how oral traditional ways of understanding the past interrelate with the information generated by Bayesian 14C analyses. We conclude by reflecting on the limitations, strengths, and uncertainties inherent to these forms of chronological knowledge.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JAMBU KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Novi Ekri Nurwahyuni ◽  
Muhammad Farid Ma'ruf
Keyword(s):  
Goat Milk ◽  
Descriptive Study ◽  
Community Empowerment ◽  
Fund Allocation ◽  
Village Community ◽  
Tourist Village ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Collection Methods

Desa Wisata Jambu berdiri sejak tahun 2018  berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang meraih penghargaan  nominasi kategori desa wisata terbaik 2018 dan 2019 pada Penghargaan Anugerah Desa. Pada fase awal pembangunan desa wisata menggunakan modal anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Focus penelitian ini adalah meneliti mengenai permasalahan yang diangkat yaitu sumber daya manusia yang kurang responsive terhadap pengelolaan desa wisata. Desa wisata jambu memiliki 17 spot wisata diantaranya yaitu  Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolakah Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu “Ask Craft”, Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah Desa Jambu gencar mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengelola desa wisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Jambu yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan masyarakat desa yang mampu berdaya saing dan mandiri. Dalam proses pengelolaan desa wisata terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu tanggapan masyarakat yang tidak responsive terhadap konsep spot wisata yang sudah disepakati. Selain itu kurangnya akses sarana dan prasarana spot wisata juga menjadikan kondisi desa wisata yang tidak kondusif sehingga akan menurunkan daya tarik wisatawan. Kata kunci : Desa Wisata, Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan Masyarakat   Jambu Tourism Village was founded in 2018, located in Kayen Kidul District, Kediri Regency, which won the nomination award for the best tourism village category 2018 and 2019 at the Village Award. In the early phase of tourism village development using budget capital from the Village Fund Allocation (ADD) with the aim of increasing the empowerment of village communities. This research is a descriptive study using a qualitative approach, and data collection methods are carried out directly in the field with interviews, observation, and documentation. The focus of this research is to examine the problems raised, namely human resources who are not responsive to the management of tourist villages. Guava tourism village has 18 tourist spots including Kediri Seed Garden, Wiwit Paddy Educational Tour, Outbound Games, Niagara Tubing Tour, Catfish Catching Educational Tour, Longan Picking Agro, Avocado Picking Agro, Local Fruit Agro Tourism, Paddy Planting Educational Tour, Grafting Agro tourism and Tabulampat, Education Tour for Buffalo Angon, Education for Yogurt Processing, Education for Ettawa Goat Milk, Education for Making Rengginang, Education for Wood Waste Processing “Ask Craft”, One Million Fish River Tour, Education for Karawitan, Papringan Market. The Jambu Village Government is aggressively seeking the growth of community empowerment by managing a tourist village. The purpose of community empowerment through the management of the Jambu tourism village is to improve the economy of the village community and create a village community that is able to be competitive and independent. In the process of managing a tourism village, there are obstacles or obstacles that occur, namely the response of the community that is not responsive to the agreed tourist spot concept. In addition, the lack of access to tourist spot facilities and infrastructure also makes the condition of the tourist village not conducive so that it will reduce the attractiveness of tourists. Keywords: Tourism Village, Village Fund Allocation, Community Empowerment

scholarly journals IMPLEMENTATION OF THE VOCATION SCHOOL OF LEGISLATION AGENCY IN DISCUSSION AND AGREEMENT VILLAGE REGULATION (Study of The Implementation of The Sriwulan Village BPD in Sayung District, Demak Regency)

2018 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 411
Author(s):  
Siti Rodhiyah Dwi Istinah ◽  
Uyunun Nafisa
Keyword(s):  
Human Resource Development ◽  
Human Resource ◽  
Sociological Approach ◽  
Village Community ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
Priority Needs ◽  
The Village ◽  
The Voice

Reform and regional autonomy is actually a new hope for the goverment and village communities to build their villages according to the needs and aspirations of the community. The implementation of development in the village is intended to improve the standard of living and welfare of the village community itself through the establishment of policies, program activities that are in accordance with the essence of the problem and priority needs of the village community. The Village Consultative Division (BPD in Indonesian) is an institution of the realization pf democracy from the village community or an institution that represents the voice of the community and is a working partner of the village Government in administering The Goverment in the village head along with his device was overseen by the Village Consultative Division (BPD in Indonesian). The method of the approach used in this study is the Juridical Sociological approach, it uses the Juridical Sociological. The selection results obtained include : 1) Inbiting factors influenced by human resource factors both from the village Government itself as the highest office holder in the village, as well as from PD members who are tasked with assisting in the implementation of the legislative functions of approval and discussion of illage regulations. 2) Solutions and efforts, the village Goernment is expected to conduct training in human resource development such as improving the quality of education and developing capabilities in shapping regulations.

scholarly journals IMPLEMENTATION OF THE VOCATION SCHOOL OF LEGISLATION AGENCY IN DISCUSSION AND AGREEMENT VILLAGE REGULATION (Study of The Implementation of The Sriwulan Village BPD in Sayung District, Demak Regency)

2019 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Siti Rodhiyah Dwi Istinah
Keyword(s):  
Human Resource Development ◽  
Human Resource ◽  
Sociological Approach ◽  
Village Community ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
Priority Needs ◽  
The Village ◽  
The Voice

Reform and regional autonomy is actually a new hope for the goverment and village communities to build their villages according to the needs and aspirations of the community.  The implementation of development in the village is intended to improve the standard of living and welfare of the village community itself through the establishment of policies, program activities that are in accordance with the essence of the problem and priority needs of the village community. The Village Consultative Division (BPD in Indonesian) is an institution of the realization pf democracy from the village community or an institution that represents the voice of the community and is a working partner of the village Government in administering The Goverment in the village head along with his device was overseen by the Village Consultative Division (BPD in Indonesian). The method of the approach used in this study is the Juridical  Sociological approach, it uses the Juridical Sociological. The selection results obtained include : 1) Inbiting factors influenced by human resource factors both from the village Government itself as the highest office holder in the village, as well as from PD members who are tasked with assisting in the implementation of the legislative functions of approval and discussion of illage regulations. 2) Solutions and efforts, the village Goernment is expected to conduct training in human resource development such as improving the quality of education and developing capabilities in shapping regulations.

scholarly journals PERANAN PEMERINTAH KOTA BATU DAN PEMERINTAH DESA PUNTEN DALAM PEMBERDAYAAN WISATA PETIK APEL

REFORMASI ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 178
Author(s):  
Roro Merry Chornelia Wulandary ◽  
Abd. Rohman
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Development Plan ◽  
Data Presentation ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village

The Role of Tourism Office Batu City and Punten Village Government in tourism empowerment is very influential to the progress of Apple Picking Tour which is located in Punten Village, Batu City. This research aims to describe the role of Culture and Tourism Office also The Village Government in manifestation and implementation the mechanism of the tourism maximally. The research uses qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. Data analysis is done in several stages, including data eduction, data presentation and taking the conclusion. The results show that the role of Culture and Tourism Office and Village Government in empowering An Apple Picking Tour was carried through collaboration and give encouragement to the society, to establish the Group of Tourism Consciousness/Kelompok Sadar Wisata, and Joint Farmer group/Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), having coordination among the Culture and Tourism Office, Village Government and community, and also to have a Development Plan Deliberation (Musrenbang) in a village level. Peranan Dinas Pariwisata Kota Batu dan Pemerintah Desa Punten dalam pemberdayaan wisata sangat berpengaruh pada perkembangan wisata petik apel yang ada di Desa Punten, Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam memajukan pariwisata secara maksimal, terutama wisata petik apel yang ada di Desa Punten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dinas Pariwisata Kota Batu serta Pemerintah Desa Punten dalam mengembangkan wisata petik apel dilakukan melalui kerjasama dan memberikan dorongan kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata dan Gabungan Kelompok Tani (Pokdarwis & Gapoktan), melakukan koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa dan masyarakat, serta mendorong adanya musrembang di tingkat desa.

scholarly journals Padalka S.S., Kirilenko I.G., Vergunov V.A. Agrarian History of Ukraine: in Three Parts Part 1. From Ancient Times to the Beginning of the XXth century. Kyiv: Agrarian Science, 2019. 332p. Part II: Soviet Period 1917-1990 Kyiv: Agrarian Science, 2019. 458 p. Part III: The Period of Independence 1991-2018. Kyiv: Agrarian Science, 2019. 372p.

2021 ◽  
pp. 141-142
Author(s):  
Ivan Romaniuk ◽  
Keyword(s):  
Daily Life ◽  
Economic Life ◽  
Soviet Period ◽  
Xxth Century ◽  
The Past ◽  
Conscious Choice ◽  
History Of ◽  
Ancient Times ◽  
The Village ◽  
Reliable Basis

The article reviews the textbook in three parts, in which well-known authors using primarily source documents, the work of domestic and foreign researchers have revealed agrarian relations in Ukraine from ancient times to the present. Particular attention is paid to issues of change in agriculture, socio-economic life of the village, the environment of the peasantry, the daily life of the Ukrainian countryside. Knowledge of the experience of the past agrarian system can become a reliable basis for a conscious choice of optimal ways of further progress of Ukraine as a democratic and prosperous state.

scholarly journals Montenegrin-Albanian Linguistic Border: In Search of “Balanced Language Contact”

Slovene ◽  
2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 258-302 ◽  
Author(s):  
Maria S. Morozova ◽  
Alexander Yu. Rusakov
Keyword(s):  
Language Contact ◽  
Detailed Examination ◽  
Speech Community ◽  
Community Members ◽  
The Past ◽  
External Relations ◽  
History Of ◽  
Contact Situation ◽  
Linguistic Behavior ◽  
The Village

The article aims to clarify the notion of “balanced language contact” and to model the situation of a language contact (in the present and the past) in one of the ethnically and linguistically mixed regions of the Montenegrin-Albanian linguistic border. The study focuses on the situation in the bilingual community of thevillageofVelja Gorana, located in the area of Mrkovići inSouthern Montenegro. The community of the village, as it seems at a first glance, provides a good example of a “balanced contact” situation. The language situation in Velja Gorana is described in the article as a set of micro-situations, or scenarios, developing on family and individual levels. Attention is paid not only to the communication in the family domain, but also to the external relations of the community members. Following on from this material, the authors attempt to develop a methodology for assessing the role of both languages in such communities in general, showing which factors influence individual linguistic behavior; how this behavior may change during an individual lifetime; how the different speakers’ strategies amalgamate in what can be considered as behavior of a multilingual speech community. Analyzing the information on the history of Velia Gorana, in particular, conducting a detailed examination of the origins, genealogies and marriage strategies of its families, allows the authors to reconstruct the mechanisms for the development of “linguistic exogamy” in the community of Velja Gorana and to make assumptions about the nature of the contact situation in this region in the past.

scholarly journals Strategi Konservasi Guna Mempertahankan Identitas Arsitektur Pura Situs di Desa Sibang (Pengurangan Resiko Sosial, Ekonomi, dan Arsitektural)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 68
Author(s):  
Ni Putu Ratih Pradnyaswari Anasta Putri ◽  
I Putu Adi Widiantara
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Cultural Heritage ◽  
Qualitative Data ◽  
Conservation Strategy ◽  
The Real ◽  
The Past ◽  
Depth Interview ◽  
History Of ◽  
Depth Interviews ◽  
Site Conservation

Abstract: Pura is one of Balinese architectural works that serves as a place of worship for Hindus. Pura as one of the local wisdom of the Balinese people is often associated with the identity of a region and cultural heritage. Pura is considered as one of the real proofs of the history of history from the past until now. The rolling of time and time, and the absence of adequate historical documentation regarding temples in Bali caused changes and developments that often did not match the standard. Many factors can be said to be the cause of changes or developments in a temple, including: (1) lack of documentation; (2) understanding of local people who are still minimal in the process of building a temple; (3) the absence of rules, awig-awig, or guidelines regarding the process of building a temple; (4) the people's desire to carry out practical and inexpensive temple renovation processes; and (5) people's insensitivity to the identity of their territory. Sites that have historical value are instead replaced with new or current models that are not necessarily based on original literature from previous ancestral orders. Seeing this phenomenon, researchers believe that there needs to be a preservation effort, namely a conservation strategy so that changes and developments can be overcome and controlled according to their portion. This research was carried out in an exploratory manner with qualitative data analysis, which explores data in depth through in-depth interviews.                                     Keywords : Pura, Site, Conservation, IdentityAbstrak: Pura merupakan salah satu karya arsitektur Bali yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu. Pura sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Bali seringkali dikaitkan dengan identitas suatu wilayah dan warisan budaya. Pura dianggap sebagai salah satu bukti nyata perjalanan sejarah dari masa lampau hingga sekarang. Bergulirnya waktu dan jaman, serta tidak adanya dokumentasi sejarah yang memadai mengenai pura-pura di Bali menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan yang seringkali tidak sesuai pakemnya. Banyak faktor yang dapat dikatakan sebagai penyebab dalam perubahan ataupun perkembangan sebuah pura, antara lain : (1) tidak adanya dokumentasi; (2) pemahaman masyarakat setempat yang masih minim terhadap proses pembangunan sebuah pura; (3) tidak adanya aturan, awig-awig, ataupun guidelines mengenai proses pembangunan sebuah pura; (4) keinginan masyarakat untuk melakukan proses renovasi pura dengan praktis dan murah; dan (5) ketidakpekaan masyarakat akan identitas wilayahnya. Situs-situs yang memiliki nilai historis malah diganti dengan model kebaruan atau kekinian yang belum tentu berdasarkan sastra asli dari tatanan leluhur sebelumnya. Melihat fenomena tersebut, peneliti meyakini perlu adanya sebuah upaya pelestarian yaitu strategi konservasi sehingga perubahan dan perkembangan dapat diatasi dan dikendalikan sesuai dengan porsinya. Penelitian ini dilakukan secara eksploratif dengan analisis data kualitatif, dimana menggali data sedalam-dalamnya melalui wawancara mendalam (in depth interview).Kata Kunci: Pura, Situs, Konservasi, Identitas

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document