Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

14
(FIVE YEARS 14)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By Universitas Esa Unggul

2655-9129, 2354-8932

2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 83-90
Author(s):  
Laksita Barbara ◽  
Mareta Dea Rosaline ◽  
Akhiyan Hadi Susanto

AbstractThere are numbers of Indonesian Youtube Videos that show steps to wear and remove Personal Protective Equipment (PPE) for Corona Virus Disease (COVID19). However, the conformity with the current guidelines remains unknown. This paper aims to determine the validity of these videos based on the World Health Organization (WHO) guidelines. We searched on the Youtube website for videos in donning and doffing PPE for droplet precaution and selected the videos using inclusion and exclusion criteria. Included videos were then evaluated with a checklist derived from WHO course on donning and doffing PPE for COVID-19 and WHO recommendation on PPE for Covid-19. The search that was undertaken resulted in 66 videos, and 40 videos were included for evaluation. There is no significant difference in the donning and doffing score between account types (personal, organizational/institutional, news). The average number of viewers of all videos is more than 2700 viewers. The average score of donning is less than 70% of the total score, and the average doffing score is under 65%. The vast majority of the videos do not follow the WHO recommendation on the PPE type and use more equipment than recommended. There are several contamination risks shown by the videos. Indonesian Youtube videos on PPE procedures for COVID-19 must be selected carefully to be used as an instructional or educational media since most of it presents a high risk of cross-contamination.Keyword: personal protective equipment, audiovisual, cross-contamination, trainingAbstrakTerdapat video dalam Bahasa Indonesia yang terkait cara memakai dan melepaskan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Corona Virus Disease (COVID19). Namun, kesesuaian video terhadap pedoman terkini belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan validitas video berdasarkan pedoman World Health Organization. Kami menelusuri Youtube untuk memperoleh video instruksi mengenakan dan melepas APD pencegahan kontaminasi droplet dan menyeleksi video tersebut berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Video yang telah diseleksi kemudian dievaluasi menggunakan checklist yang diturunkan dari langkah-langkah yang ditunjukan dalam kursus APD COVID-19 yang disediakan oleh WHO, serta rekomendasi APD dari WHO. Penelusuran Youtube menampilkan 66 video, dan dipilih 40 video yang sesuai dengan kriteria kelayakan. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam skor mengenakan dan melepaskan APD antara akun personal, organisasi/institusi, dan berita. Rata-rata jumlah penonton video adalah lebih dari 2700. Skor rata-rata pemakaian APD kurang dari 70% dari skor total, dan skor pelepasan APD kurang dari 65%. Sebagian besar video tidak mengikuti rekomendasi WHO dalam pemilihan tipe PPE dan menggunakan alat yang lebih banyak dari yang direkomendasikan. Terdapat sejumlah risiko kontaminasi yang dapat diobservasi dari langkah-langkah yang ditunjukan dalam video. Video Youtube prosedur APD untuk COVID-19 perlu diseleksi dengan cermat untuk digunakan sebagai media instruksi maupun pendidikan karena sebagian besar menunjukan risiko tinggi kontaminasi silang.Kata Kunci: alat pelindung diri, audiovisual, kontaminasi silang, pelatihan


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 138-152
Author(s):  
Sri Rahayu ◽  
Hosizah Hosizah

AbstractThe Health Care Referral System is a service system that controls the delegation of authority and responsibility for health problems which is carried out reciprocally vertically or horizontally, in the sense of a unit with less capability to a more capable unit. The purpose of this study was to determine the implementation of the health service referral system in terms of regulations, health personnel resources and infrastructure. This research is a systematic review (Systematic Literature Review). The data synthesis process was carried out by comparing 15 literatures that met the quality assessment as well as inclusion and exclusion criteria with the database sources used, namely, Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect. The data is processed and presented in tabulated form. The results showed that several countries such as Indonesia, Iran, Northern Tanzania, Riyadh, Ghana, Zambia and Hoduras from the articles reviewed used a referral system starting from the basic level (Primary), secondary level (Secondary) and tertiary level (Tertiary). Judging from the three aspects of the implementation of the health service referral system reviewed, it shows that there are problems in its implementation, including; the regulatory aspect found only 2 literatures that discussed regulations in the implementation of the referral system, the aspect of health personnel resources was found to be unavailability of health workers in health services causing patient referral and infrastructure aspects found obstacles in inadequate infrastructure resulting in referral.Keywords: implementation, referral system, health care AbstrakSistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan sistem pelayanan yang mengendalikan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab atas permasalahan kesehatan yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal ataupun horizontal, dalam makna dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih, terjangkau dan rasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem rujukan layanan kesehatan dilihat dari aspek regulasi, sumber daya tenaga kesehatan dan sarana prasarana. Penelitian ini merupakan tinjauan sistematis (Systematic Literature Review). Proses data sintesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 15 literature yang memenuhi penilaian kualitas serta kriteria inklusi dan ekslusi dengan sumber database yang digunakan yaitu, Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect. Data diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi. Hasil penelitian menunjukan beberapa negara seperti Indonesia, Iran, Tanzania Utara, Riyadh, Ghana, Zambia dan Hoduras dari artikel yang direview menggunakan sistem rujukan yang dimulai dari tingkat dasar (Primary), tingkat menengah (Secondary) dan tingkat tersier (Tertiary). Dilihat dari ketiga aspek implementasi sistem rujukan layanan kesehatan yang direview menunjukkan adanya permasalahan dalam pengimplementasiannya diantaranya; aspek regulasi ditemukan hanya 2 literature yang membahas regulasi dalam pengimplementasian sistem rujukan, aspek sumber daya tenaga kesehatan ditemukannya ketidaktersediaan tenaga kesehatan di layanan kesehatan sehingga menyebabkan terjadinya rujukan pasien dan aspek sarana prasarana ditemukannya hambatan pada infrastruktur yang tidak memadai sehingga menyebabkan terjadinya rujukanKata Kunci: implementasi, sistem rujukan, layanan kesehatan


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 102-108
Author(s):  
Edi Kurnianto ◽  
Daniel Happy Putra ◽  
Puteri Fannya ◽  
Deasy Rosmala Dewi

AbstractCOVID-19 is an infectious disease caused by the acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). COVID-19 causes respiratory tract infections ranging from the common cold to serious illnesses such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). This study aim is to determine the characteristics of patients with positive cases of COVID-19 at the Matraman District Health Center. The characteristics data that collected as a variable are symptoms, age, gender and residence. This research uses a descriptive analysis research method with a quantitative approach. There are 495 data collected from epidemiological investigation forms. The sampling technique used in this study is simple random sampling with a checklist sheet collecting data method. Based on the results of data collection and analysis the majority of symptoms characteristic found in this research this positive case of COVID-19 researches at the Matraman District Health Center, the major characteristics of symptoms in COVID-19 patients are patients with mild symptoms (59%); 31-45 years old are the majority of patients (29%), woman is the majority of gender characteristic (62%), and most of the cases founded in the Pisangan Baru district. It is to be expected that health services can provided education to every community regarding health protocols especially for a group at risk to prevent and slowing down the rate of virus transmission in the Matraman area.Keywords: COVID-19, characteristics of positive patients, epidemiology AbstrakCOVID-19 adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus-2 (SARS-CoV-2). COVID-19 menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik pasien dengan kasus positif COVID-19 di Puskesmas Kecamatan Matraman. Karakteristik yang dilihat pada penelitian ini adalah gejala, umur, jenis kelamin dan tempat tinggal. Metode penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah formulir penyelidikan epidemiologi sebanyak 495 formulir. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian adalah simpel random sampling dengan menggunakan lembar checklist. Berdasarkan hasil pengumpulan dan danalisis data didapatkan hasil yaitu  karakteristik gejala pada pasien COVID-19 pada penelitian ini adalah gejala ringan (59%); umur 31-45 tahun adalah mayoritas penderita covid 19 (29%), jenis kelamin mayoritas adalah perempuan (62%) dan mayoritas kasus terjadi di daerah Pisangan Baru (35%) Pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada setiap masyarakat terkait tentang protokol kesehatan kepada kelompok-kelompok yang berisiko untuk pencegahan dan memperlambat laju transmisi virus di wilayah Matraman.Kata Kunci: Covid-19, karakteristik pasien positif, epidemiologi


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 91-101
Author(s):  
Herwando Herwando ◽  
Taufiq Hamzah Sitompul

AbstractTelemedicine is the use of medical information exchanged from one site to another through electronic communication to improve the clinical health status of patients. Telemedicine can be one of the solution options to overcome the limitations of health workers. This study aims to describe the benefits of implementing Telemedicine in archipelagic countries. This type of research is a Systematic Literature Review with literature sourced from Elsevier, Garuda, IEEE Xplore, NCBI, PubMed, ProQuest, ResearchGate, Science Direct, and Springer. Literature selection using PRISMA, obtained 257 scientific articles consisting of duplicate data 15, did not enter the topic 73, did not meet the inclusion & exclusion criteria 154, did not meet the minimum standard of SRQR 4 and only 10 were used. The results of the analysis obtained are 5 of the 19 archipelagic countries that are related, namely Cape Verde, the Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, and Sao Tome & Principe. Furthermore, improving access to care in the form of eliminating trips that are burdensome for patients, making it easier for patients to access health services through patient devices. The nearest Telemedicine satellite device. Then the timeliness in treatment is to facilitate the diagnosis of patients and patient health care. Then the increase in patient satisfaction and involvement of patient satisfaction and patient involvement. Meanwhile, the increase in demand and cost-effectiveness is obtained in the form of efficient services, increasing patient expectations. The benefits of implementing Telemedicine are mostly in Cape Verde and the least in Papua New Guinea. Keywords: telemedicine, telemedicine application, archipelago country AbstrakTelemedicine sebagai penggunaan informasi medis yang dipertukarkan dari satu situs ke situs lain melalui komunikasi elektronik untuk meningkatkan status kesehatan klinis pasien. Telemedicine bisa menjadi salah satu opsi solusi mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manfaat penerapan Telemedicine di negara kepulauan. Jenis penelitian Sytematic Literature Review dengan literatur bersumber dari Elsevier, Garuda, IEEE Xplore, NCBI, PubMed, ProQuest, ResearchGate, Science Direct, dan Springer. Seleksi literatur menggunakan PRISMA, diperoleh 257 artikel ilmiah terdiri dari duplikasi data 15, tidak masuk topik 73, tidak masuk kriteria inklusi & eksklusi 154, tidak masuk standar minimal SRQR 4 dan hanya 10 yang digunakan. Hasil analisis yang diperoleh ada 5 dari 19 negara kepulauan yang terkait yakni Cape Verde, Filipina, Indonesia, Papua New Guinea, dan Sao Tome & Principe.Selanjutnya pada peningkatan akses perawatan berupa menghilangkan perjalanan yang memberatkan pasien, memudahkan pasien mengakses layanan kesehatan melalui perangkat pasien/perangkat satelit Telemedicine terdekat. Lalu ketepatan waktu dalam perawatan yakni memudahkan penegakan diagnosis pasien dan perawatan kesehatan pasien. Kemudian peningkatan kepuasan dan keterlibatan pasien adanya kepuasan pasien dan keterlibatan pasien. Sedangkan pada peningkatan permintaan dan hemat biaya diperoleh berupa layanan yang efisien, meningkatnya ekspektasi pasien. Adapun manfaat penerapan Telemedicine paling banyak di negara Cape Verde dan paling sedikit di Papua New Guinea.Kata Kunci: telemedicine, penerapan telemedicine, negara kepulauan


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 109-114
Author(s):  
Dies Puji Ramadhani ◽  
Ida Sugiarti

AbstractVisum et repertum (VeR) is a medical certificate used for judicial needs in the form of a written report made by a doctor containing the results of the examination. VeR is one of the five legal pieces of evidence in court. Making a VeR that is not following hospital procedures can lead to the submission of evidence in court proceedings. This study aims to determine the standard procedure for implementing medical information for VeR and the types of cases for which a VeR is requested. This type of research is a literature review using Google Scholar and Garuda databases with a boolean system strategy. The flow of the implementation of patient medical information for VeR begins with the police submitting a letter of request for VeR to the hospital administration by bringing the requirements of an official request letter from the director of the hospital. The visa request letter and the report are placed in the Medical Record Installation for further processing by the Medical Record. The types of cases requested for VeR are divided into two, namely for living victims and dead victims. Living victims are divided into injuries, sexual crimes, and psychiatric.Keywords: literature review, visum et repertum (VeR), fixed procedure, type of request. AbstrakVisum et repertum (VeR) merupakan surat keterangan medis yang sifatnya dipergunakan untuk kebutuhan peradilan berupa laporan tertulis yang dibuat oleh dokter yang memuat hasil pemeriksaan. Visum et Repertum merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah di pengadilan. Pembuatan visum et repertum yang tidak sesuai dengan prosedur tetap rumah sakit dapat menghambat penyampaian bukti dalam proses pengadilan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur tetap pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum serta jenis permintaan visum et repertum. Jenis penelitian adalah literature review menggunakan database Google Scholar dan Garuda dengan strategi boolean system. Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien untuk keperluan visum et repertum dimulai dengan pihak kepolisian menyerahkan surat permintaan visum et repertum ke bagian tata usaha Rumah Sakit dengan membawa persyaratan surat permohonan resmi dari kepolisian kepada direktur Rumah Sakit. Surat permintaan visum et repertum tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya diproses. Jenis kasus yang dimintakan visum et repertum dibagi menjadi dua, yaitu untuk korban hidup dan korban mati. Korban hidup terbagi menjadi perlukaan, kejahatan seksual, dan psikiatrik.Kata Kunci: literature review, visum et repertum, prosedur tetap, jenis permintaan


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 115-126
Author(s):  
Putu Ika Farmani ◽  
I Nyoman Mahayasa Adiputra ◽  
Putu Ayu Laksmini

AbstractMaternal mortality and stunting descent acceleration is one of effort to increase quality and competitive human resources. Posyandu become one of the efforts that can reduce these two indicators through activities that involve the community. Therefore, the quality and accuracy of recording and reporting posyandu data is an important thing. This study aims to design a toddler Posyandu information system as an effort to overcome recording, reporting, and digitizing posyandu data problems. Case study research was design at the UPTD of PHC II East Denpasar Health Service used to design a web-based information system with Waterfall method. Primary data was obtained through interviews with PHC officers and secondary data by reviewing recording and reporting documents. The design stages included defining requirements, system design, implementation and unit testing, and integration and system testing.  Total of 240 toddler visited data from posyandu were used for the system testing. The result show that the posyandu information system design help cadres to reduce repetitive data recording incident, can increase the uniformity and punctuality of reporting by cadres, help PHC officers to integrate posyandu data that can be used for nutritional surveillance reporting, and also store the activities posyandu data in digital form. The conclusion of this study is the posyandu information system can be a recording and reporting solution by cadres and PHC officers. Keywords: posyandu, information system, digitalizing, design AbstrakPercepatan penurunan kematian ibu dan stunting menjadi salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Posyandu menjadi salah satu upaya yang dapat menurunkan dua indikator tersebut melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu kualitas dan ketepatan pencatatan dan pelaporan data posyandu menjadi hal yang penting. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi posyandu balita sebagai upaya mengatasi permasalahan pencatatan, pelaporan, dan digitalisasi data posyandu. Rancangan penelitian studi kasus di UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Denpasar Timur mengunakan perancangan sistem informasi berbasis web dengan metode Waterfall. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas puskesmas dan data sekunder dengan menelaah dokumen pencatatan dan pelaporan. Tahapan perancangan meliputi mendefinisikan kebutuhan, desain sistem, implementasi dan pengujian unit, dan integrasi serta pengujian sistem. Sebanyak 240 data kunjungan balita dari posyandu digunakan untuk uji coba sistem. Hasil penelitian menunjukkan perancangan sistem informasi posyandu membantu kader untuk mengurangi kegiatan pencatatan data yang berulang-ulang, dapat meningkatkan keseragaman dan ketepatan waktu pelaporan oleh kader, membantu petugas puskesmas untuk mengintegrasikan data posyandu yang bisa digunakan untuk pelaporan surveilans gizi, serta menyimpan data kegiatan posyandu dalam bentuk digital. Simpulan dalam penelitian ini adalah sistem informasi posyandu dapat menjadi solusi pencatatan dan pelaporan oleh kader dan petugas puskesmas.Kata Kunci: posyandu, sistem informasi, digitalisasi, perancangan 


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 127-137
Author(s):  
Taufiq Hamzah Sitompul ◽  
Popy Meilani ◽  
Syefira Salsabila ◽  
Lalu Lian Hariwangi

AbstractCOVID-19started outbreaks in Indonesia from March 2020, with a large spread rate making not only Indonesia, but all exposed countries in the world find the difficulties to deal with it. The advance of technology has been used to overcome the COVID-19 cases. The Ministry of Health supported by Health Information System Programme (HISP) Indonesia adopted the DHIS2 platform in the development of a contact tracing application called SILACAK. In this study, we will discuss the development of the SILACAK application which is used as a COVID-19contact tracing application in Indonesia. The method in this study is a qualitative method with an action research approach. The use of SILACAK starts from the primary healthcare level by utilizing health workers and collaboration with volunteers and The Indonesian National Military and The Indonesia National Police. The use of SILACAK was used in stages and in July 2020 it was used by 34 provinces. Currently SILACAK is used as a tool for tracking and monitoring close contact, in which close contact tracing (at least 80%) and the ratio of close contact to confirmation cases are used as a national reference (1:15).  However, for some regions there are those that cannot exceed this provision because tacthe number of close contacts does not exceed the specified limit. So that, another assessment was also carried out to see the performance of contact tracing, which consisted of: close contacts who conducted entry and exit tests, close contacts who were monitored and completed the monitoring.Keyword: SILACAK, DHIS2, COVID-19, contact tracing applicationAbstrakCOVID-19 memasuki Indonesia di bulan Maret 2020, dengan laju penyebaran yang besar membuat tidak hanya Indonesia tapi seluruh negara yang terpapar di dunia merasa kesulitan dalam menghadapinya. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan untuk menanggulangi COVID-19. Kementerian Kesehatan didukung oleh Health Information System Programme (HISP) Indonesia mengadopsi platform DHIS2 dalam pengembangan aplikasi Pelacakan Kasus Kontak COVID-19 yang disebut SILACAK. Dalam penelitian ini akan membahas perkembangan aplikasi SILACAK yang digunakan sebagai aplikasi pelacakan kontak COVID-19 di Indonesia. Metode dalam penelitian ini dengan metode kualitatif dengan pendekatan action research. Pemanfaatan SILACAK dimulai dari level puskesmas dengan memanfaatkan tenaga Kesehatan dan berkolaborasi dengan relawan serta TNI dan POLRI. Penggunaan SILACAK digunakan secara bertahap dan di bulan Juli 2020 dimanfaatkan oleh 34 provinsi.  Saat ini SILACAK dijadikan sebagai alat untuk pelacakan dan pemantauan kontak erat, yang mana pelacakan kontak erat (minimal 80%) dan rasio kontak erat dengan kasus konfirmasi yang dijadikan sebagai acuan Nasional (1:15). Namun beberapa daerah belum bisa memenuhi angka tersebut di karena kan angka dari jumlah kontak eratnya tidak memenuhi sampai angka tersebut. Sehingga dalam menilai suatu kinerja dari keberhasilan pelacakan kontak suatu daerah juga dapat mempertimbangkan dari kontak erat yang dilakukan entry tes dan exit tes, kontak erat yang dilakukan pemantauan dan menyelesaikan pemantauannya.Kata Kunci: SILACAK, DHIS2, COVID-19, aplikasi pelacakan kontak


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 01-12
Author(s):  
Charvia Ismi Zahrani ◽  
Setia Pramana

AbstractCOVID-19 is a serious problem that faced by almost all countries in the world. Since announced as a pandemic by WHO on March, the number of positive COVID-19 cases in Indonesia has reached 287,008 patients until the end of September 2020. COVID-19 cases dispersion depends on the local government policies and the awareness of the public to obey. About 60 percent of positive cases and 65 percent of death cases were in Java. Therefore, the aim of this study is to analyze the growth of the COVID-19 case in Java from March to September 2020 in relation to the local government policies. The results showed that six provinces in Java had the same pattern. The large-scale social restriction (PSBB), which was implemented since April 10 2020, seen to be able to contain the dispersion of cases because from April to June the positive cases did not increase significantly. A very high increase occurred in August and September, this was probably due to the easing of the PSBB become new-normal where various public places and facilities have been reopened. Meanwhile, death cases, the number is very high in mid-April and June and late July to September 2020. For cured cases, there was a significant increase in late August to September 2020. The importance of information about the growth of the COVID-19 cases can help government to formulate strategies and policies to prevent the dispersion of COVID-19.Keyword: COVID-19, Pandemic, Java, cases growth AbstrakCOVID-19 merupakan suatu masalah serius yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara. Sejak diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada Maret lalu, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 287.008 pasien hingga akhir September. Penyebaran kasus COVID-19 sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Sebesar 60 persen kasus positif dan 65 persen kasus meninggal berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan kasus COVID-19 di Pulau Jawa sejak Bulan Maret-September 2020 dikaitkan dengan kebijakan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam provinsi memiliki pola yang sama. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan sejak 10 April 2020 terlihat dapat menahan penyebaran kasus karena pada bulan April-Juni 2020 kasus positif tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang sangat tinggi terjadi pada bulan Agustus dan September 2020, hal ini mungkin disebabkan oleh dilonggarkannya kebijakan PSBB menjadi PSBB Transisi dimana berbagai tempat dan fasilitas umum telah dibuka kembali. Sementara untuk kasus meninggal, angka tertinggi terjadi pada pertengahan April dan Juni serta akhir Juli hingga September 2020. Untuk kasus sembuh, terjadi peningkatan yang signifikan pada akhir Agustus hingga September 2020. Pentingnya informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 ini dapat membantu pemerintah daerah untuk membuat strategi dan kebijakan untuk mencegah penyebaran rantai virus COVID-19.Kata Kunci: COVID-19, Pandemi, Jawa, perkembangan kasus 


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 57-72
Author(s):  
Ade Heryana ◽  
Erlina Puspitaloka Mahadewi

AbstractIndonesia health system just facing the surge of health service due to Covid-19 pandemic i.e. diagnostic, cases tracing, treatment and immunization that unbalance with existing capacity. The requisition of non-physical queue health services more increasing due to and after Covid-19 pandemic. This condition opposite with inevitability queue problem in health services. The queues control related to health services quality and cost efficient. This paper aims to propose framework for queue system optimization with deliberates quality and cost controlling. Literature study and health system observation were conducted to build the optimization framework for resources allocation. It’s suggest that this framework would applied in order to queues controlling in health services.      Keyword: queuing theory, health services, system optimization, determining model  AbstrakSistem kesehatan Indonesia sedang menghadapi lonjakan permintaan layanan kesehatan terkait Covid-19 seperti diagnostik, pelacakan kasus, pengobatan dan vaksinasi pada akhir tahun 2020 yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Selama dan pasca pandemik tuntutan untuk memberikan pelayanan yang tidak menimbulkan antrian fisik semakin tinggi. Kondisi ini bertolak belakang dengan keniscayaan pelayanan kesehatan yang tidak mungkin terhindar dari masalah antrian. Pengendalian antrian berkaitan dengan atribut kualitas dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan. Paper ini bertujuan mengusulkan kerangka kerja optimalitas sistem antrian yang mempertimbangkan kendali mutu dan kendali biaya. Studi pustaka dan observasi dilakukan untuk membangun kerangka kerja dalam rangka alokasi sumber daya pelayanan yang optimal. Diharapkan kerangka kerja ini dapat digunakan industry pelayanan kesehatan dalam pengendalian antrian.  Kata Kunci: teori antrian, pelayanan kesehatan, sistem optimasi, model penentuan


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 47-56
Author(s):  
Novi Mulyani Putri ◽  
Witri Zuama Qomarania ◽  
Hosizah Hosizah

AbstractSultan Thaha Saifuddin Hospital is heading towards the implementation of SNARS-1. The first phase of accreditation in 2016 uses the 2012 version with only four services (SKP, HPK, KPS, PPI) so that there is no medical record review assessment as in the MIRM 13.4 SNARS-1 assessment element. Currently, Sultan Thaha Saifuddin Hospital must adjust the medical record review with the MIRM standard on SNARS-1. Field Study Practices at the Sultan Thaha Saifuddin Hospital, Tebo Jambi Regency on April 1, 2019 to April 20, 2019 with the aim of knowing the implementation of medical record reviews based on the SNARS-1 accreditation standard. Methods of data collection are carried out by observation and interviews using observation sheets and interview guides. The results of the field study practice are: there is a team responsible for reviewing medical records called the medical record committee; there is an SPO regarding medical record review; review of medical records using an open, closed, and recapitulation review form; There was an increase in the quality of medical records based on the results of reviews between period 1 and period 2, namely from 89.65% to 96.8% on timeliness, an increase from 95.4% to 97.6% in legibility, and an increase from 97, 6% to 99.2% on completeness of medical records. The implementation of reviewing medical records at Sultan Thaha Saifuddin Hospital is in accordance with the applicable SPO. The implementation of the review is also in accordance with the SNARS-1 assessment elements.Keyword: medical record, completness, Accreditation Assessment SNARS-1                                                                AbstrakRSUD Sultan Thaha Saifuddin sedang menuju implementasi SNARS-1. Akreditasi tahap pertama tahun 2016 menggunakan versi 2012 baru sebatas empat pelayanan (SKP, HPK, KPS, PPI) sehingga belum ada penilaian review rekam medis seperti pada elemen penilaian MIRM 13.4 SNARS-1. Saat ini, RSUD Sultan Thaha Saifuddin harus menyesuaikan review rekam medis dengan standar MIRM pada SNARS-1. Praktik Belajar Lapangan dilakukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Jambi pada tanggal 01 April 2019 sampai 20 April 2019 dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan review rekam medis berdasarkan standar akreditasi SNARS-1. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara menggunakan lembar observasi dan panduan wawancara. Hasil praktik belajar lapangan yaitu: terdapat tim yang bertanggung jawab pada review rekam medis disebut panitia rekam medis; terdapat SPO tentang review rekam medis; review rekam medis menggunakan form review terbuka, tertutup, serta rekapitulasi; terdapat kenaikan kualitas rekam medis berdasarkan hasil review antara periode 1 dan periode 2 yaitu dari 89,65% menjadi 96,8% pada ketepatan waktu, terjadi kenaikan  dari 95,4% menjadi 97,6% pada keterbacaan, serta terjadi kenaikan dari 97,6% menjadi 99,2% pada kelengkapan rekam medis. Pelaksanaan review rekam medis di RSUD Sultan Thaha Saifuddin telah sesuai dengan SPO yang berlaku. Pelaksanaan review juga telah sesuai dengan elemen penilaian SNARS-1.Kata Kunci: rekam medis, kelengkapan, akreditasi SNARS-1


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document