Nobility and Land System in the Pre-Colonial Era of the Surakarta and Yogyakarta Kingdoms

This article discusses apanage land belonging to the village heads, which is a legacy of the land system in the era of pre-colonial Surakarta and Yogyakarta kingdoms or what is termed as Vorstenlanden. This paper is aimed to find out how the feudal and nobility system in Java, which in the colonial era was very vulnerable to intervention and politics of splitting or fighting. To answering this question, a study will be conducted on the history of the Islamic Mataram kingdom until the era of Surakarta and Yogyakarta, en focusing on the analysis of the apanage and nobility systems. The method used is a historical method that consists of four steps, namely, heuristics, textual criticism, interpretation, and historiography. This research shows high officials and royal aristocrats have the power and the right to collect land tax and labor. A decline in the degree of nobility in Java will also affect the extent or amount of apanage land obtained. In the other side, the peasant only enjoy a small portion of the results of working on land or rice fields. Artikel ini membahas tentang tanah apanage milik para kepala desa yang merupakan peninggalan sistem pertanahan di era pra-kolonial kerajaan Surakarta dan Yogyakarta atau yang disebut dengan Vorstenlanden. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem feodal dan bangsawan di Jawa yang pada masa penjajahan sangat rentan terhadap intervensi dan politik perpecahan atau perkelahian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan studi tentang sejarah kerajaan Mataram Islam hingga era Surakarta dan Yogyakarta, dengan fokus pada analisis sistem bangsawan dan bangsawan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik tekstual, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menunjukkan pejabat tinggi dan bangsawan kerajaan memiliki kekuasaan dan hak untuk memungut pajak tanah dan tenaga kerja. Penurunan derajat kebangsawanan di Jawa juga akan mempengaruhi luasan atau jumlah rata-rata tanah yang diperoleh. Di sisi lain, petani hanya menikmati sebagian kecil dari hasil menggarap lahan atau sawah.

The Business Ethics of Kotagede’s Silver Entrepreneurs from the Kingdom to the Modern Era

The silver business since the reign of Sri Sultan HB VIII has gained its position in driving the economic progress of Kotagede’s people. The silver industry, besides its economic values, is also a cultural asset of the people of Yogyakarta. From 1935-1938, there were more than 78 silver entrepreneurs with a total annual production of 25 tons of silver. This study aims to determine and to analyze the history of the silver business in Kotagede and the values inherited from the kingdom period to the modern era. This research used the historical method by describing data on the development of silver business in Kotagede in a descriptive, chronological manner combined with a phenomenological approach. This research shows the success of the silver industry in Kotagede from the kingdom to the colonial era. It is supported by the collective power of the craftsmen community and silver entrepreneurs. It was also encouraged by the local government which helped to open the silver market network both at national and international levels. During the old order until the new order, the role of business actors in each founder of the silver business in building marketing networks both nationally and internationally became one of the main factors in running the silver industry in Kotagede. Third, the ethics inherited include honest, patient, simple, clean, neat, conscientious, healthy intentions, innovative, hard work. Bisnis perak sejak era pemerintahan Sri Sultan HB VIII telah mendapatkan posisi tersendiri dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat Kotagede. Industri perak selain bernilai ekonomis tinggi dan potensial di pasar domestik maupun mancanegara juga menjadi aset budaya masyarakat Yogyakarta. Sejak 1935- 1938 terdapat lebih dari 78 pengusaha perak dengan total produksi tiap tahun 25 ton perak. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejarah perkembangan bisnis perak di Kotagede beserta nilai-nilai yang di wariskan dari era kerajaan sampai era modern. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memaparkan data-data perkembangan bisnis perak di Kotagede secara deskriptif, kronologis yang digabungkan dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, kesuksesan perkembangan perak di Kotagede pada era kerajaan sampai kolonial selain ditopang oleh kekuatan kolektivitas komunitas pengrajin dan pengusaha perak juga didorong oleh pemerintah lokal yang membantu membuka jejaring pasar perak baik level nasional maupun internasional. Kedua, pada masa orde lama sampai orde baru peranan aktor-aktor bisnis pada masing-masing pendiri usaha perak dalam membangun jaringan pemasaran baik tingkat nasional maupun internasional menjadi salah satu faktor utama dalam menjalankan roda bisnis perak di Kotagede. Ketiga, etika yang diwariskan dalam bisnis perak diantaranya adalah: jujur, sabar, sederhana, bersih, rapi, teliti, niat kuat, inovatif, kerja keras.

Nurturing the Collective Memory of Plantation Traces

The article aims to explore and to discuss strategies for nurturing collective memory and identity in Medan City. The problem is focused on strategies to care for the collective memory and identity of the city while preserving cultural heritage buildings in Medan City. The theoretical references used are the collective memory and city identity approaches of Kusno. The study found that the collective memory and identity of the plantation are attached to the grandeur of the shape and variety of building architecture. The variety of architecture refers to masterpieces of internationally renowned architects, while the forms and patterns represent the climate, aesthetics, and success of the plantation. Novelty studies that the lack of protection of cultural heritage buildings has implications for the waning of collective memory and city identity. Economic and business battles, lack of government political will, and synergy with the private sector have an impact on the destruction of cultural heritage buildings. Cultural heritage buildings are an integral part of the history of Medan City with plantations. The study concluded that maintaining collective memory and plantation identity is a preservation activity of cultural heritage buildings. The strategy of nurturing for cultural heritage buildings is not enough through local regulations, utilization as public spaces, but also providing incentives for cultural heritage building owners. Artikel bertujuan mengeksplorasi dan mendiskusikan strategi merawat memori kolektif dan identitas perkebunan di Kota Medan. Permasalahan difokuskan pada strategi merawat memori kolektif dan identitas kota sekaligus melestarikan bangunan pusaka budaya di Kota Medan. Acuan teoritis dipergunakan adalah pendekatan memori kolektif dan identitas kota dari Kusno. Kajian menemukan bahwa memori kolektif dan identitas perkebunan terlampir pada kemegahan bentuk dan ragam arsitektur bangunan. Ragam arsitektur menunjuk pada mahakarya arsitek kenamaan mancanegara; sedang bentuk dan pola merepresentasi iklim, estetika dan keberhasilan perkebunan. Novelty kajian bahwa kurangnya perlindungan bangunan pusaka budaya berimplikasi bagi memudarnya memori kolektif dan identitas kota. Pertarungan ekonomi dan bisnis, kurangnya political-will pemerintah serta sinergi dengan swasta berdampak bagi pemusnahan bangunan pusaka budaya. Bangunan pusaka budaya merupakan bagian integral sejarah Kota Medan dengan perkebunan. Kajian menyimpulkan bahwa memelihara memori kolektif dan identitas perkebunan adalah aktifitas pelestarian bangunan pusaka budaya. Strategi merawat bangunan pusaka budaya tidak cukup melalui Peraturan Daerah, pemamfaatan sebagai ruang publik, tetapi juga pemberian insentif bagi pemilik bangunan pusaka budaya.

The Brantas River Crisis: the Sand Mining Problem and the Search for Solution

This article examines the dynamics of power relations in the Brantas River sand mining and its influences on the fate of the most important river of East Java. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and oral history interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand extractions facilitated by improved extraction technology in the form of mechanical sand extracting machines and the growing demand for sand for infrastructure development. Automated sand mining caused damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal protection, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and comfortable profits from mining that lured sand miners amid the limited available alternative sources of livelihood. Artikel ini membahas dinamika relasi kuasa dalam penambangan pasir Sungai Brantas dan pengaruhnya terhadap nasib sungai terpenting di Jawa Timur in. Dengan mengandalkan sumber arsip, surat kabar kontemporer, dan wawancara sejarah lisan, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi karena percepatan ekstraksi pasir yang difasilitasi oleh perubahan teknologi ekstraksi dalam bentuk mesin diesel penyedot pasir mekanis dan meningkatnya permintaan akan pasir untuk pengembangan infrastruktur. Penambangan pasir mekanis menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari daerah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Pencarian solusi telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas.

The History And Values of Tolerance In Tabot Traditional Ceremonies In Bengkulu Society

This article aims to reveal the history of the Tabot tradition and the values of tolerance contained in the Tabot celebration in each month of Muharram in the Bengkulu Society. This research method uses qualitative and history methods, with data collection through documents, interviews, and observations to the perpetrators of the Tabot, traditional leaders, and the community around the Tabot event in Bengkulu. The results of this study indicate that; First, the Tabot tradition is related to the growth and development of Islam in Bengkulu, which was developed by a Shiite Islamic cleric from southern India named Syeh Burhanuddin who was later better known as Imam Senggolo, namely in the 18th century. He introduced the procedures of the Tabot ceremony to the people of Bengkulu, who then passed on to their descendants who assimilated with the people of Bengkulu. Secondly, the values of tolerance in the tabot ceremony every month in Muharram in Bengkulu include mutual respect, mutual respect, help, and cooperation. This is evidenced in the Tabot ceremony activities open to the public so that all people can follow it and do not side with a particular religion, ethnicity, and culture of a particular community, but embrace all the differences that exist. Tabot tradition activities are not only as a religious activity but also are expected to reduce the division of society and also non-Muslims in the city of Bengkulu.Artikel ini bertujuan untuk mengungkap sejarah tradisi Tabot dan nilai-nilai toleransi yang terkandung di dalamnya di setiap bulan Muharram di Masyarakat Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sejarah, dengan pengumpulan data melalui dokumen, wawancara, dan observasi terhadap para pelaku Tabot, tokoh adat, dan masyarakat di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, tradisi Tabot terkait dengan tumbuh kembang Islam di Bengkulu yang dikembangkan oleh seorang ulama Islam Syiah dari India selatan bernama Syeh Burhanuddin yang kemudian lebih dikenal dengan nama Imam Senggolo, pada abad ke-18. Ia memperkenalkan tata cara upacara Tabot kepada masyarakat Bengkulu, yang kemudian diwariskan kepada keturunannya yang berasimilasi dengan masyarakat Bengkulu. Kedua, nilai-nilai toleransi dalam upacara tabot setiap bulan Muharram di Bengkulu meliputi saling menghormati, saling menghormati, membantu, dan gotong royong. Hal tersebut dibuktikan dalam kegiatan Upacara Tabot yang terbuka untuk umum sehingga semua masyarakat dapat mengikutinya dan tidak berpihak pada agama, suku, dan budaya tertentu dari masyarakat tertentu, melainkan merangkul segala perbedaan yang ada. Kegiatan tradisi tabot tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan tetapi juga diharapkan dapat mengurangi perpecahan masyarakat dan juga nonmuslim yang ada di kota Bengkulu.

Transformative Learning for Controversial History of G 30 S/PKI

G 30 S/PKI is a controversial issue in Indonesian history and a sensitive material because of past traumatic memories. It is a challenge for history teachers in learning in schools. This research aims to analyze the controversial history material of the G30 S/PKI in history textbooks in school and formulate the learning concepts that are relevant for the controversial history. This type of research is qualitative with the content analysis. The data source is the history textbook and any other sources appropriate. The results show that in the Indonesian History Book for grade XII, 7 (seven) versions of the theory of the G30 S/PKI are presented. The various versions need to be integrated into the substance of the G30 S/PKI incident material so that it reflects the balance in the construction of the content with its arguments and weaknesses. In learning, the concept of transformative learning that is directed at historical didactics based on academic history is needed. History learning introduces educational content to build awareness of values. Students are actively involved through cooperative learning accompanied by exploration activities related to G 30 S/PKI material. Learning is directed at active historical thinking that opens an open dialogue. In this way, the teaching of controversial material history has the potential for character education (critical, analytical, objective, open-minded) that relies on internalization to minimize indoctrination. G 30 S/PKI merupakan isu kontroversial dalam pembelajaran sejarah Indonesia dan materi yang sensitif karena memori traumatik masa lalu. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para guru sejarah dalam pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis materi sejarah kontroversial G 30 S/PKI dalam buku pelajaran sejarah di sekolah menengah atas dan merumuskan konsep pembelajaran yang relevan untuk materi sejarah kontroversial. Jenis penelitian kualitatif dengan analisis isi. Sumber data berupa buku teks sejarah di sekolah dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku Sejarah Indonesia SMA kelas XII Kurikulum 2013 dipaparkan 7 (tujuh) versi teori tentang G 30 S/PKI. Berbagai versi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam substansi materi sehingga mencerminkan keseimbangan dalam konstruksi materinya dengan argumentasi dan kelemahan-kelemahannya. Dalam pembelajaran diperlukan konsep pembelajaran transformatif yang diarahkan pada didaktik historis berbasis historis akademik. Pembelajaran sejarah mengintroduksi muatan-muatan edukatif untuk membangun kesadaran nilai. Siswa terlibat aktif melalui pembelajaran kooperatif yang disertai kegiatan-kegiatan eskplorasi materi G 30 S/PKI. Pembelajaran diarahkan pada active historical thingking yang membuka dialog terbuka. Dengan cara demikian, pembelajaran sejarah materi kontroversial potensial bagi pendidikan karakter (kritis, analitis, objektif, terbuka) yang bertumpu pada internalisasi untuk meminimaliasasi indoktrinasi.

History Curriculum Policy of Senior High School during Sukarno Era

This article aims to investigate the history curriculum policy of senior high school during the Sukarno era. The method used is qualitative research by using the historical approach. Also, this research used document study as the primary method. A document study was conducted to both the primary and secondary sources for the source triangulation. Additionally, the complementary approach used interviews with several practitioners and academics, including the practitioners of the Indonesia history curriculum. Data analysis used an interactive analysis model. The results show that during 1945-1951, the history curriculum of senior high school still used AMS (Algemene Middelbare School) curriculum as the inheritance from the Dutch Indies era, so it is directed to the political policy, and the materials are clearly oriented to politics, doctrine, national ideology. The philosophical foundation of history curriculum policy in senior high school during the Sukarno Era is based on Pancasila and UUD 1945. But its implementation refers to government politics and essentialism and perennialism philosophy. The position of history subject in senior high school during the Sukarno era has a strategic role in creating historical awareness and nationalism. However, Manipol USDEK indoctrination was very visible. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan kurikulum sejarah SMA pada era Sukarno. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai metode utama. Studi dokumen dilakukan pada sumber primer dan sekunder untuk triangulasi sumber. Selain itu, pendekatan komplementer menggunakan wawancara dengan beberapa praktisi dan akademisi, termasuk praktisi kurikulum sejarah Indonesia. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 1945-1951, kurikulum sejarah sekolah menengah atas masih menggunakan kurikulum AMS (Algemene Middelbare School) sebagai warisan dari jaman Hindia Belanda, sehingga mengarah pada kebijakan politik, dan materi yang jelas berorientasi pada politik, doktrin, ideologi nasional. Landasan filosofis kebijakan kurikulum sejarah di Sekolah Menengah Atas pada masa Sukarno berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Namun implementasinya mengacu pada filosofi politik pemerintahan dan esensialisme dan perenialisme. Kedudukan mata pelajaran sejarah di sekolah menengah atas pada era Soekarno memiliki peran strategis dalam menciptakan kesadaran sejarah dan nasionalisme. Namun, indoktrinasi Manipol USDEK sangat terlihat.

Socio-Historical Media Tourism Promotion Study during the Dutch East Indies Period of 1930 - 1940

This study discusses the media of tourism promotion in the Dutch East Indies period, in the form of lithographic print art images. The purpose of this research is to determine the meaning of visual language in the promotional media images. Promotional objects in question are pictures of lodging, photos of exotic cultural and natural products of the colonies insulinde printed between 1930 and 1940. With socio-historical methods consisting of social and historical studies, data obtained from literature studies, literature studies, and field observations will be analyzed using Teun A. van Dijk’s critical discourse approach. Furthermore, the results of the study will be interpreted descriptive qualitatively and presented with a historiographic approach. The findings of this study are there had been a process of Westernization in visual culture in the colonial period. The conclusion of this research is the portrayal of media promotion tourism during the Dutch East Indies of 1930-1940, which has given birth to traces of art deco style lithographic print as an effort of modernization in supporting modernity and developing a modernistic Dutch colonialist tourism aimed at European travelers. Penelitian ini membahas tentang media promosi wisata di masa kolonial Belanda, berupa gambar seni cetak litografi. Tujuan penelitian untuk mengetahui makna bahasa rupa yang ada dalam gambar media promosi tersebut. Objek promosi yang dimaksud adalah gambar penginapan, gambar hasil budaya dan alam eksotik pedalaman tanah jajahan insulinde yang dicetak antara tahun 1930 hingga 1940. Dengan metode sosio historis yang terdiri dari kajian sosial dan sejarah, data yang diperoleh dari studi literatur, kajian pustaka dan observasi lapangan akan dianalisis dengan pendekatan wacana kritis Teun A. van Dijk. Selanjutnya berdasarkan data yang ada, hasil penelitian akan diintepretasikan secara deskriptif kualitatif dan dipaparkan dengan pendekatan historiografi. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi proses pembaratan dalam budaya visual di masa kolonial. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu penggambaran media promosi wisata masa Hindia Belanda 1930 - 1940, telah melahirkan jejak seni cetak litografi bergaya art deco sebagai upaya modernisasi dalam mendukung modernitas dan memajukan pariwisata kolonialis Belanda yang modernistik di Hindia Belanda yang ditujukan bagi pelancong orang-orang Eropa.

Managing Diversity in History Learning Based on the Perspective of Kakawin Ramayana

This research aims to build a framework of diversity management in history learning based on the reinterpretation of diversity from the perspective of Kakawin Ramayana. The authors used a critical hermeneutic approach to interpret the texts of Kakawin Ramayana, especially in the texts of Prěthiwi and Aṣṭabrata. The text of Prěthiwi and Aṣṭabrata implicitly elucidates that diversity should be acknowledged based on the moral and ethical attributes of an individual. There are no spaces for arbitrary prejudices based on social identities, such as ethnicity, race, or even religiosity and political affiliation. The findings of the research show that the framework of diversity management in history learning can be built by creating three layers: (1) inclusive curriculum, (2) alternate narratives in learning materials and history textbooks, and (3) teacher and students’ attitude of multi-perspectivity. The history curriculum has to accommodate inclusiveness by acknowledging social and psychological diversity. Along with the inclusive curriculum, history textbooks should provide alternate narratives in the form of personal or biographical history as the third way to counter the grand narratives and present the multi-narratives in learning history. Teachers and students have to accept multi-perspectivity as the representation of diversity in history learning. The authors believe that these layers of diversity management can provide a prolific understanding of diverseness and its relativity in history learning in which diversity could not be merely observed in the societal term but also the personal parameter. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka manajemen keberagaman dalam pembelajaran sejarah berbasis reinterpretasi kebhinekaan dari perspektif Kakawin Ramayana. Penulis menggunakan pendekatan hermeneutik kritis untuk menafsirkan teks Kakawin Ramayana, terutama dalam teks Prěthiwi dan Aṣṭabrata. Teks Prěthiwi dan Aṣṭabrata secara implisit menjelaskan bahwa keberagaman harus diakui berdasarkan atribut moral dan etis seseorang. Tidak ada ruang untuk prasangka sewenang-wenang berdasarkan identitas sosial, seperti etnis, ras, atau bahkan religiusitas dan afiliasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen keberagaman dalam pembelajaran sejarah dapat dibangun dengan membuat tiga lapisan: (1) kurikulum inklusif, (2) narasi alternatif dalam materi pembelajaran dan buku teks sejarah, dan (3) sikap guru dan siswa. multi-perspektif. Kurikulum sejarah harus mengakomodasi inklusivitas dengan mengakui keragaman sosial dan psikologis. Seiring dengan kurikulum inklusif, buku teks sejarah harus memberikan alternatif narasi berupa sejarah personal atau biografis sebagai cara ketiga untuk melawan narasi besar dan menyajikan multi narasi dalam pembelajaran sejarah. Guru dan siswa harus menerima multiperspektif sebagai representasi keberagaman dalam pembelajaran sejarah. Penulis percaya bahwa manajemen keanekaragaman ini dapat memberikan pemahaman yang produktif tentang keanekaragaman dan relativitasnya dalam pembelajaran sejarah di mana keanekaragaman tidak dapat hanya diamati dalam konteks masyarakat tetapi juga level pribadi.

Vedic Aryan Society and Pattern of Production System

History is the sequential chain of the social structure of human beings. The Vedic Aryan society represents ancient human society. The main objective of this article is to find out the production system of livelihoods and the source of the means of production adopted by the Vedic Aryans. Based on historical facts of ancient civilization obtained through secondary sources, which have been analyzed through historical content analysis method. An attempt has been made in this article to find out the method of production of livelihoods and the source of production adopted by the Vedic Aryans. Men to be more involved in the expansion of resources and livestock and agricultural land, and as women were managing domestic work, the ownership of men over resources increased. Due to the process of state-building, regarding the ownership of resources, it appears that the resources were in the collective right of the family and couldn’t be sold or bought without the permission of the head of the family. We concluded that Mentioned facts are analog to the theory of production system of Karl Marx Sejarah adalah rantai sekuensial dari struktur sosial manusia. Masyarakat Arya Weda mewakili masyarakat manusia purba. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengetahui sistem produksi mata pencaharian dan sumber alat produksi yang diadopsi oleh Arya Weda. Berdasarkan fakta sejarah peradaban kuno diperoleh melalui sumber-sumber sekunder yang dianalisis melalui metode analisis isi sejarah. Sebuah upaya telah dilakukan dalam artikel ini untuk mengetahui metode produksi mata pencaharian dan sumber produksi yang diadopsi oleh para Arya Weda. Laki-laki untuk lebih terlibat dalam perluasan sumber daya dan ternak serta lahan pertanian, dan ketika perempuan mengelola pekerjaan rumah tangga, kepemilikan laki-laki atas sumber daya meningkat. Dalam proses pembangunan negara, mengenai kepemilikan sumber daya, tampak bahwa sumber daya tersebut merupakan hak kolektif keluarga dan tidak dapat dijual atau dibeli tanpa izin kepala keluarga. Kami menyimpulkan bahwa fakta yang disebutkan adalah analog dengan teori sistem produksi Karl Marx