scholarly journals RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 18-38
Author(s):  
Winarsih Winarsih ◽  
Cahya Wulandari
Keyword(s):  
Deviant Behavior ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Court ◽  
Qualitative Approach ◽  
The Other ◽  
Criminal Offenses ◽  
Secondary Data Sources ◽  
The Government ◽  
Different Characteristics

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karateristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: Pertama, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. Kedua, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian pertama, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this reseach are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.

scholarly journals MENGUJI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGGELEDAHAN SEBAGAI TINDAKAN MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)

Esensi Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 48-63
Author(s):  
Arman Tjoneng ◽  
Christin Septina Basani ◽  
Novalita Sidabutar
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Supervisory Board ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
The Other ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
The Government

Abstract The Corruption Eradication Commission (KPK) has become a super institution with extraordinary restraint. With the new Corruption Eradication Commission Law, some people think that the KPK has been weakened, which has been an institution loved by the public, even though the government denies that the new KPK Law has not weakened the KPK at all. One of the new things is the formation of the KPK Supervisory Body, one of which has the authority to grant permission to the KPK to conduct searches, which in fact has an impact on the problems at hand. The method used is a normative legal research method. The approach used is a statutory approach. The data used are secondary data obtained by literature study and primary data obtained by conducting interviews with related party respondents. There has been a shift in the meaning of Barriers to Justice as stated in Article 221 of the Criminal Code with Article 221 of the Corruption Eradication Law where Article 221 of the Criminal Code views Obstruction of Justice as a material offense while for Article 21 of the Corruption Eradication Law, Judicial Obstruction is seen as a formal offense. On the other hand, the actions of the Supervisory Board in granting licenses for searches, confiscation, etc. are not automatically considered a disturbance of justice unless it can be proven that the elements of wrongdoing committed by the Supervisory Board can be proven.   Keywords : Corruption, Authority, Obstruction Of Justice.   ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi lembaga super dengan pengekangan yang luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang KPK yang baru, sebagian orang menilai telah terjadi pelemahan KPK yang selama ini menjadi institusi yang dicintai masyarakat, padahal pemerintah membantah bahwa Undang-Undang KPK yang baru sama sekali tidak melemahkan KPK. Salah satu hal baru yaitu adalah pembentukan Badan Pengawas KPK yang salah satunya memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada KPK untuk melakukan penggeledahan, yang ternyata berdampak pada permasalahan yang sedang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statutori. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden pihak terkait. Telah terjadi pergeseran makna Hambatan Keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 221 KUHP dengan Pasal 221 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dimana Pasal 221 KUHP memandang Obstruksi Keadilan sebagai delik material sedangkan untuk Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Obstruksi Peradilan dipandang sebagai delik formal. Di sisi lain, tindakan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain tidak serta merta dianggap sebagai gangguan keadilan kecuali dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur perbuatan salah yang dilakukan Dewan Pengawas dapat dibuktikan. Kata Kunci: Korupsi, Otoritas, Obstruksi Keadilan.

scholarly journals SECURITIES CROWDFUNDING : TRANSFORMASI PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

AdBispreneur ◽  
2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 163
Author(s):  
Suryanto Suryanto
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Financial Services ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
The Other ◽  
Primary Data ◽  
Digital Platform ◽  
Medium Enterprise ◽  
The Government ◽  
Descriptive Method

 ABSTRACTThis study aims to analyze the transformation of small and medium enterprise (SMEs) financing in Indonesia. This research is motivated by the phenomenon of SMEs, which often face problems in financing. However, on the other hand, financial institutions find it difficult to find a database of SMEs to channel their loans. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data were obtained from various sources, both primary and secondary. Primary data is obtained from statements made by informants from the Financial Services Authority, the Association of Indonesian Crowdfunding Services, crowdfunding players, and SMEs that have taken advantage of crowdfunding. Meanwhile, secondary data were obtained from several published articles. The results show that the government has helped provide a source of financing for SMEs, both through banking and non-banking. However, there were several obstacles that occurred in the field, both from SMEs and financial institutions. Securities crowdfunding instruments raises new hopes for SMEs in fulfilling financing. In addition to an easy submission procedure, access can also be done via a digital platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena UKM yang sering menghadapi permasalahan dalam pembiayaan. Namun, disisi lain lembaga pembiayaan kesulitan mencari database UKM untuk menyalurkan kreditnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, pelaku crowdfunding, dan UKM yang telah memanfaatkan crowdfunding. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa artikel yang telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membantu menyediakan sumber pembiayaan UKM baik melalui perbankan maupun non perbankan. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan baik dari pelaku UKM maupun lembaga pembiayaan. Instrumen securities crowdfunding memunculkan harapan baru bagi pelaku UKM dalam memenuhi pembiayaan. Selain prosedur pengajuan yang mudah, aksesnya pun dapat dilakukan melalui platform digital.

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA

2017 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 113
Author(s):  
Muhammad Rio Ervandra Putra ◽  
Ambar Budhisulistyawati
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Structured Interview ◽  
Internal Resistance ◽  
Qualitative Approach ◽  
Consumer Finance ◽  
Bad Faith ◽  
Time Period ◽  
Finance Company ◽  
Secondary Data Sources ◽  
Internal Barriers

<h1><em>Abstract</em><em></em></h1><p><em>In this articel is to discuss the bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This articel is included into law research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data collected by the author using a structured interview techniques, literature on primary and secondary data, and content analysis of secondary data sources. The cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith since going to do the financing agreement, can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are planned to pay principal and interest debt used for other purposes. Loan resolution most ideal according to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta can through two efforts, the efforts of non-litigation and litigation. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers.For external barriers party finance company requesting internal and external parties to resolve these obstacles. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em> : consumer finance companies , non performing loan , tort</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Dalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami. Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder.Penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik sejak akan melakukan perjanjian pembiayaan, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaiankredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal pihak perusahaan pembiayaan meminta pihak internal dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.</p><p><strong>Kata kunci</strong> : perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi</p>

scholarly journals Analysis of the Effectiveness of E-Government in the Federal Government of Nigeria

2018 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 75
Author(s):  
Robert A. Dibie ◽  
Maryam O. Quadri
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Federal Government ◽  
Negative Correlation ◽  
Secondary Data ◽  
The Other ◽  
Government Relations ◽  
Professional Journals ◽  
Governance Practices ◽  
Government Websites ◽  
The Government

This paper examines the nature, impact, effectiveness and barriers of e-government in the Federal Government of Nigeria. It also explores the extent to which e-government has facilitated a better relationship between citizens and the federal government of Nigeria. It argues that the utilization of technologies such as internet, email, websites, and social media have yet to effectively connect citizens, and the government. As a result, the federal government of Nigeria has not fully adopted the new e-government approaches to improve its services. The paper uses data derived from questionnaire survey administered to 3,000 Nigerian citizens including federal government staff in Abuja, Lagos and some state capitals in Nigeria., Interviews of 300 federal officials and stakeholders were conducted. The secondary data consisted of the review of related government reports, government websites, academic and professional journals. Data were analyzed to determine the impacts of e-governance in the federal government. The conceptual framework is based on stakeholders’ theory, and an integrated e-government model. The findings suggest that on one hand there is a negative correlation between the e-governance initiatives and federal government efficient service delivery in Nigeria. On the other hand, there is also a negative correlation between citizens and federal government relations in the country. Some challenges preventing the adoption of proactive e-governance practices were identified and recommendations for appropriate policies that could address the current impediments were offered.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 95-114
Author(s):  
Mahadiena Fatmashara ◽  
Muhamad Amirulloh ◽  
Laina Rafianti
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Moral Rights ◽  
The Other ◽  
Government Agencies ◽  
Economic Rights ◽  
Natural Right ◽  
Commercial Activities ◽  
The Government ◽  
Alter Ego

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah. ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.

scholarly journals Public Service by the Government of Papua Province in the Special Autonomy

2016 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 72-78
Author(s):  
Efraim Kambu
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Local Governments ◽  
Public Services ◽  
Secondary Data ◽  
Physical Development ◽  
Data Sources ◽  
Government Officials ◽  
Industry Growth ◽  
Secondary Data Sources ◽  
The Government

Special Autonomy assigns its rights and obligations to local governments to regulate and manage their own affairs and interests of the society so that people increasingly can be served well. But in fact, public services provided is not maximized. This study used qualitative methods, data sources are divided into two types of data sources, namely primary and secondary data sources. The results of this study indicate that there is still lack of public services the Government of Papua Province visible from the weak aspects of responsiveness, which local governments less responsive to some of the problems in the field of education, economy and industry growth and physical development as well as non-physical. From the aspect of responsibility is also still found their weaknesses, which the Government of Papua Province is still not fully overcome the problems of corruption and poverty. Meanwhile, from the aspect of accountability, it is known that the performance of governance in Papua in providing public services are not running optimally, one reason is the lack of competence and capability of local government officials.

scholarly journals DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TERHADAP PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 133
Author(s):  
Janiar Ningrum ◽  
Jamalludin Jamalludin ◽  
Izzun Nafiah ◽  
Ferry Maurist Sitorus ◽  
Ferlistya Pratita Rari ◽  
...  
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Civil Servants ◽  
Capital City ◽  
Medium Term ◽  
The West ◽  
West Java ◽  
East Kalimantan ◽  
Secondary Data Sources ◽  
The Government ◽  
Surrounding Areas

The plan to relocate the Indonesian capital as set out in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) to East Kalimantan Province will start in 2024. During the process, the government also plans to move central civil servants to the new capital. The planned relocation of the capital city impacts all central civil servants located in DKI Jakarta and surrounding areas. This research used secondary data sources as a basis for population and employment projections. From the results obtained, West Java's population will continue to grow during the growth rate decline. The relocation plan will directly impact the West Java population, but the effect tends to be less significant given the small number of central civil servants located in west java compared to West Java's population as a whole. The relocation plan will impact social environment conditions, economic activity, and the environment in surrounding areas.

Enhancing Innovation Adoption to Boost SMEs Performance

2020 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 1-20 ◽  
Author(s):  
Neeta Baporikar ◽  
Sigried Shikokola
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Sampling Method ◽  
Innovation Adoption ◽  
Qualitative Approach ◽  
The Other ◽  
Primary Data ◽  
Major Influence ◽  
Positive Performance ◽  
Strategic Measures ◽  
The Government

SMEs contribute to economic growth, employment and thereby reduce poverty. Hence, they are considered as an engine of growth, especially in the developing countries like Namibia. The other reason is they aid promotion of entrepreneurship, innovative activities enhance competition, productivity and economic growth. Adopting a qualitative approach, this study investigated the influence of innovation on SME performance and how enhancing innovation adoption will boost SMEs performance in the Khomas Region, Namibia. Primary data was collected through open and closed-ended questionnaire, distributed to 20 SME owners by means of purposive sampling method and content analysis done. Findings reflect that innovation is an important element of every organization as it had major influence on performance. Besides, innovative enterprises showed better growth. The recommendations include that the Government of Namibia consider strong financial and mentor-ship support through strategic measures, like business incubators so as to augment and sustain SMEs positive performance.

scholarly journals TINDAKAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Desy Maryani
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Sexual Violence ◽  
Child Protection ◽  
Criminal Code ◽  
The Other ◽  
Human Being ◽  
Legal Policy ◽  
Violence Against Children ◽  
Men 2 ◽  
The Government

The government needs to re-examine the provision of additional punishment that is considered a violation of human rights violated human rights and not in accordance with Islamic Shari'a. The results of the study show that (1) the punishment of the noble violates the Shari'a of Islam so it is forbidden with three reasons: a) Islamic shari'ah has unlawfully prohibited the human being, without any dissenting opinion (khilafiyah) among fuqaha, b) Islamic shariah has set penalties for pedophile who commit acts of immorality and rape according to the details of the facts of his deeds, so that it may not (haram) carry out any kind of punishment outside the provisions of Islamic Sharia, c) in the case of the method of using a chemical injection method, namely injected estrogen hormone, from the other side, because it resulted in castrated men having physical characteristics such as women. Yet Islam has forbidden men to resemble women or vice versa women resemble men. (2) In the regulation of legal policy for perpetrators of sexual violence against children is contained in the Criminal Code and the issuance of Law no. Law No. 23 of 2002, Law no. 35 of 2014 until the issuance of Law no. 1 Year 2016 on Child Protection

scholarly journals The Reverse Burden of Proof in Indonesia's Money Laundering: A Review

Lentera Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 355
Author(s):  
Adinda Putri Jade ◽  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Diah Nadia Putri ◽  
Aisya Sanghra Devi Nugraha
Keyword(s):  
Money Laundering ◽  
International Criminal ◽  
Burden Of Proof ◽  
Regulatory Reform ◽  
Criminal Code ◽  
Diplomatic Relations ◽  
Legal Assistance ◽  
Criminal Offenses ◽  
The Government ◽  
Specific Regulation

Money laundering has become one of Indonesia's serious criminal offenses. Then, cases related to it should proceed under the specific regulation and procedure. In Indonesia, money laundering is a further crime preceded by predicate offenses. In practice, there are two main problems to apply in money laundering: first, the principles' difference between national and international criminal laws, and second, their norm contradiction. Although the money laundering crime is claimed to be a further crime, it is separated from the preceded crime in prosecution, investigation, and evidence. This study aims to review the juridical contention of the reverse burden of proof in money laundering by considering the existing challenges to apply the norms. This study confirms that there is a juridical problem in the reversal of proof mechanism in money laundering. Therefore, the government should harmonize the existing laws relating to the reverse of the burden of proof in money laundering. It is essential to reform the existing regulations by harmonizing laws related to this case. It considers the existing fragmented criminal provisions set out in the Criminal Code and special laws to indicate serious crimes. This harmonization contributes to restoring the return of the state's losses resulted from this crime. Regulatory reform is inevitable. The government then needs to strengthen diplomatic relations with other countries, especially to enforce national laws through Mutual Legal Assistance (MLA) and extradition of money laundering perpetrators. KEYWORDS: Indonesian Money Laundering, Money Laundering Act, Reverse Burden of Proof.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document