scholarly journals PRAKTIK REKAYASA DISPENSING PUMP SPBU PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

Asy-Syari ah ◽  
2021 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 237-258
Author(s):  
Hazar Kusmayanti ◽  
Ratu Chairunissa

Abstract: This research aims to examine and analyze the responsibilities of petrol stations as well as legal protection that can be obtained by consumers designed by petrol stations based on statutory views and Islamic law. This study uses the Normative Juridical method with references to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology regarding measuring instruments. These results conclude that: First, engineering pump removal by business actors carried out by SPBU managers has an impact on the revocation of the PASTI PAS predicate by Pertamina which has harmed consumers, so that it is the responsibility of business actors who provide compensation in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law because it has increased to default. Furthermore, in Islamic law, the stipulation of compensation is carried out because no loss or damage to the victim has occurred. Second, legal protection for consumers, namely in the form of preventive and repressive. Preventive measures are carried out by providing guidance by the government and Pertamina, while repressiveness is carried out by law enforcement and / consumer dispute resolution both through courts and outside the court. Likewise, the Islamic view of pump engineering is not in line with the principles and principles of Islamic law because there is an element of gharar in it.

2016 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 351
Author(s):  
Mul Irawan

Dari sudut pandang syariah, pasar modal adalah produk muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yang sedemikian pesat, akan turut meningkatkan jumlah dan ragam potensi masalah hukum yang mungkin terjadi di pasar modal syariah. Setidaknya, diperlukan dua upaya hukum dalam penguatan kerangka hukum pasar modal syariah, yaitu pertama, upaya preventif yang dapat meminimalisir terjadinya masalah-masalah hukum, seperti perlunya pembentukan regulasi yang merujuk kepada syariah Islam agar tercipta kestabilan dan suasana kondusif bagi penegakan hukum di pasar modal syariah, Kedua, upaya penyelesaian sengketa pasar modal syariah dilakukan melalui dukungan terhadap pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perdata pasar modal syariah, perlunya peningkatan kompetensi hakim dan aparatur pengadilan agama serta perlunya pedoman, yurisprudensi dan referensi sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Indonesia. According to the sharia point of view, sharia capital market is muamalah product. Capital market transactions are allowed as long as it does conflict with the terms outlined by sharia. The rapid development of Indonesia sharia capital market results in the increasing number and variety of potential legal problems. It takes two legal efforts in strengthening the legal framework for sharia capital market. First, preventive measures to minimize the legal issues occurrence, such as the establishment of islamic law regulations in order to produce stability and good atmosphere of sharia capital market law enforcement. Second, efforts in sharia capital market mediation which is done through support the religious court as the only judicial institutions having the absolute authority in resolving sharia capital market civil cases. We need to increase the judges and religious courts officials competencies, make guidelines, jurisprudence and the references of sharia capital market dispute resolution in Indonesia.


2020 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Sugiharto Sugiharto ◽  
Andi Aina Ilmih

This research focuses on the form of legal protection for used clothing consumers based on Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and analyzes the impact of the use of used clothing by the community in the city of Semarang, related to the Thaharah aspects in Islamic Law.To achieve this goal, researchers used a sociological juridical approach with data collection techniques in the form of library research and field studies by conducting direct interviews with relevant parties in connection with this research. The data obtained were then processed and analyzed by descriptive qualitative.The results showed that the form of legal protection for used clothing consumers in the Consumer Protection Act under Article 4, namely the right of consumers to get comfort, security, and safety. This is closely related to the obligations of business actors in providing true, clear and honest information about the conditions and guarantees of goods and/or services; and the need for guidance and supervision by the government. The impact caused by used clothing is negative impact and positive impact for used clothing consumers, both in terms of economic, social and public health in Indonesia. Although in an Islamic perspective, it is recommended that people prioritize aspects of thaharah (cleanliness) as Allah SWT requires every Muslim to purify in accordance with the criteria of Allah and His Prophet.


2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 1-25
Author(s):  
Sulasi Rongiyati

E-commerce in Indonesia is continuing to grow. As a transactions with a special characteristic which involves parties across many jurisdictions without having to be physically present, a form of legal protection is highly required for the consumers. Through the normative juridical research method, this paper examines consumer protection in trade transaction through electronic system (E-Commerce) and its dispute resolution. The result of the research show that the consumer protection cannot be maximally implemented because regulating it is still distributed in several laws and requesting implementing regulations. In addition, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has not been able to extend consumer protection in the electronics’ trade transactions / e-commerce as a whole, especially in the common situation where parties have jurisdictional differences. Whereas in the case of consumer disputes, the parties can take the matter through litigation (on court) as well as non-litigation (off court), in accordance to the agreement agreed by the parties. Nevertheless, the alternative online dispute resolutions can be implemented in full. This research recommends that the Government shall immediately form a Government Regulation related on trade/commerce transactions through an electronic system and to regulate online dispute resolutions. AbstrakTransaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik dan penyelesaian sengketanya. Hasil penelitian menunjukan pelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem elektronik belum dapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungan konsumen dalam transaksi dagang secara elektronik secara keseluruhan, khususnya dalam hal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa konsumen, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara online dapat dilaksanakan secara penuh. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang transaksi dagang melalui sistem elektronik dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara online.


Author(s):  
Ashabul Kahpi

AbstrakPerkembangan perkonomi dunia dewasa ini turut pula membawa peningkatan pada tren ekonomi syariah. Bersamaan itu pula, peluang terjadinya sengketa (dispute) yang timbul dari hubungan bisnis tersebut juga akan banyak terjadi, diantaranya adalah potensi permasalahan yang terkait dengan sengketa produsen dan konsumen terhadap produk-produk bisnis syari’ah. Perlindungan konsumen, berikut sengketa konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, yang menghendaki adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut telah dituangkan ke dalam berbagai undang-undang beserta peraturan lainnya, akan tetapi masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim dan tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan penyelesaian sengketa konsumen yang pada prinsipnya terdapat di dalam syariat Islam. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, hanyalah merupakan salah satu bentuk sengketa di antara jenis sengketa konsumen muslim.Kata kunci : Perlindungan hukum, sengketa, konsumen muslimAbstractThe development of the world economy today also brings an increase in sharia economic trends. At the same time, there will also be many opportunities for disputes arising from these business relationships, including potential problems related to the disputes between producers and consumers of Shari'ah business products. Consumer protection, following consumer disputes are an integral part of healthy business activities, which requires a balance of legal protection between consumers and producers. In Indonesia, the regulation regarding this matter has been stated in various laws along with other regulations, but it is still done partially so that it is not felt as a protection for Muslim consumers and does not clearly mention the protection of Muslim consumers. Included in this matter is the issue of consumer dispute resolution which in principle is contained in Islamic law. That sharia economic dispute resolution (especially sharia banking) has become the absolute authority of the religious court, is only one form of dispute among the types of disputes of Muslim consumers.Keywords: Legal protection, disputes, Muslim consumers


2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 141
Author(s):  
Deviana Yuanitasari ◽  
Sonny Dewi Judiasih ◽  
Ratu Chairunissa

Services in business activities at SPBU (gas station) often created problems between business operators and consumers that can cause cost to consumers. Underhanded practices are carried out by SPBU owner by manipulation digital technology systems that automatically measure the flow of fuel (dispensing pump) that is not in accordance with the measurements. This writing aims to review and analyze responsibility of business operators and legal protection for consumers related to manipulation dispensing pump of SPBU. The method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications conducted with the approval of the regulations in the field of employment in terms of layoffs conducted by companies and research by interviewing the parties involved in industrial relations. Based on the research results obtained answers is: First, the responsibility of business operators who carry out manipulation dispensing pump is to revoke the PASTI PAS predicate within a period of two months and terminating cooperative relationship if the business operators is considered to inflict losses many consumers by Pertamina and granting compensation in accordance with Article 19 of UUPK. Second, legal protection for consumers is protection in the form of preventive and repressive, where prevention is carried out coaching by the government or Pertamina and repressive with law enforcement or settlement of consumer disputes both through the court and outside the court.


2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Bing Yusuf

The development of information and electronic technology every time becomes faster, supported by the great curiosity of humans to make information technology and electronics as daily consumption. Technology penetrated into the business world pampering the community with ease of accessibility through ecommerce systems. People enjoy buying and selling facilities through e-commerce, but most people forget that every thing has a positive and negative side. The majority of people enjoy the convenience and convenience of e-commerce to access and obtain the desired items, but not a few community members have become victims of e-commerce transactions. The government acting as a regulator has issued a lot of laws and regulations, but until now all forms of injustice, fraud, and even crime through ecommerce buying and selling have not been completely blocked. Institutions established specifically to defend disadvantaged consumers also do not yet have adequate specifications to protect disadvantaged consumers through e-commerce buying and selling. The capabilities and facilities possessed by law enforcement officers are still limited, there are still many perpetrators of injustice, fraud and crime in buying and selling e-commerce that are still moving and operating freely. Based on the reality of e-commerce buying and selling formulated a problem regarding how legal protection is actually for consumers in buying and selling e-commerce? What obstacles are faced by consumers to get legal protection in buying and selling e-commerce? How is the legal effort made by consumers who are disadvantaged in buying and selling ecommerce? Using positive law analyzed with reality that occurs in the community it can be concluded that e-commerce buying and selling is arguably a new thing so that it demands for the whole legal system and legal subjects to adapt to technological developments and the progress of civilization


2017 ◽  
Vol 24 (2) ◽  
pp. 224
Author(s):  
Zaka Firma Aditya ◽  
Sholahuddin Al-Fatih

The population of sharks and rays in Indonesia threatened with extinction. Based on the findings of WWF Indonesia that there are at least 10 million sharks caught in Indonesian waters each year for commercial purposes. Urgency of protection against sharks and stingrays are not only conservation activities related to efforts to save species of marine animals from extinction, but also related to global environmental issues. Until this time there has been no regulation of the Indonesian government, which specifically provides protection to the conservation of sharks and rays in Indonesia’s marine waters. In this paper, the author will discuss two findings. First, the lack of regulations that provide legal protection to sharks and stingrays from illegal fishing activity. Secondly, there are two efforts can be made by the government, repressive and preventive measures. A repressive measure carried out by law enforcement with a very heavy sanction the perpetrators of fishing of sharks and stingrays. Preventive efforts done by making shark conservation areas and through education and awareness to the community.


2018 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
pp. 222
Author(s):  
Abd. Shomad ◽  
Rahadi Wasi Bintoro

Religious court as forefront in economic sharia dispute resolution in litigation has not ideal place to perform their duty since there are still regulation conflicts such as implementation of encumbrance right execution which still becomes a domain in district court. As explained, this article discusses phi-losophical foundation of Religious Court competence to resolve economic sharia issues. In regard to this, conceptual approach, law approach and historical approach are respectively used. Based on the analysis, basic competence of religious court is Islamic personality principle which carries the use of Islamic law elements (sharia principle) in its legal relationship. From the analysis the implication is drawn that as long as a dispute belongs to economic sharia, then it is Religious Court which is com-petent to handle including court decision.Keywords: law enforcement, economic sharia dispute, absolute competence, court decision implementation


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 281-286
Author(s):  
I Made Aswin Ksamawantara ◽  
Johannes Ibrahim Kosasih ◽  
I Made Minggu Widyantara

The phenomenon of Foreign Exchange (Forex) that runs in the investment sector and can help the development of Indonesia. Currently forex is a trend that is endemic and attracts the attention of many parties, both investors and the public in general. Foreign exchange or forex is a type of trade or transaction that trades the currency of a country against the currencies of other countries involving the main money markets in the world for 24 hours continuously, so in this case a legal protection is needed. The purpose of this research is to analyze legal protection in Forex transactions and legal sanctions imposed by the government on illegal Forex broker activities. This research uses a normative method that with a statutory approach. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources. After primary legal data and secondary legal data are collected, the data will then be processed and analyzed using systematic legal data processing methods. The results showed that the alleged fraudulent investment fraud case under the guise of forex trading involved illegal brokers from the Guardian Capital Group (GCG) Asia, which harmed consumers. In line with that, the government issued a legal rule, namely Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Consumer Protection Law that has been set by the government is the legal basis that is accurate and full of optimism in protecting consumer rights.


2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 195-199
Author(s):  
Rezky Ayu Saraswati ◽  
I Nyoman Sujana ◽  
Diah Gayatri Sudibya

The rise of drug trafficking involving children as narcotics couriers is a problem that needs serious attention from both the government, law enforcement and the community. Children who commit crimes must continue to obtain legal protection in the best interests of the child. Child protection is contained in Law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, where at the moment children can become narcotics abuse even as narcotics brokers with the rampant abuse of narcotics for all circles both in Indonesia and in the international world. The formulation of the problem raised is how is the basis for judges' consideration in imposing criminal sanctions on children as intermediaries for narcotics? And what is the legal protection of children as an intermediary for narcotics? The problems to be discussed will be examined based on normative perspectives and the legislative approach to the decisions of the Denpasar District Court No. 14 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN. Dps, that the judge considers that the accused child has committed narcotics crimes by being charged Law number 35 of 2009 concerning narcotics, which can be sentenced to a minimum of 5 years and a maximum of 20 years and can be subject to fines. Legal protection for children is carried out by judges by imposing criminal training on employment in a generation of Indonesian foundations, solely so that children can carry out their activities as usual when they return to the community and do not disturb their psychic rights and can increase their skills in children. The child does not return to committing a crime.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document