scholarly journals Keabsahan Klausula Perpanjangan Periode dalam Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19

Notaire ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 313
Author(s):  
Tamara Teguh
Keyword(s):  
Natural Disaster ◽  
Financial Services ◽  
Virus Disease ◽  
Human Life ◽  
Loan Repayment ◽  
Corona Virus ◽  
Presidential Decree ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Impact

The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) outbreak was determined by the President as a non-natural disaster through Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Designation of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. Its rapid spread has an impact on all aspects of human life, especially in the economic sector, many business actors have suffered losses and a number of banks are experiencing credit risk, which debtors or customers are unable to make credit installments on the pretext of being affected by the pandemic. The Presidential Decree cannot automatically cancel existing agreements, so that the Government makes policies in order to stimulate economic growth. This policy was issued by the Financial Services Authority through Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 which has been extended by the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 48/POJK.03/2020 as an effort to avoid default. The debtor is given loan repayment relief at the Bank or Leasing with terms determined by the Bank. This payment relief is known as credit restructuring, which there is a renegotiation process to change existing loans. One of the changes in the agreement is by rescheduling, namely extending the installment payment period. Keywords: COVID-19 Disease Outbreak; Credit Restructuring; Rescheduling.Wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebarannya yang begitu pesat berdampak pada segala aspek kehidupan manusia terutama di bidang ekonomi, banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian dan sejumlah perbankan mengalami risiko kredit, dimana debitur atau nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan kredit dengan dalih terkena dampak pandemi. Dengan adanya Keputusan Presiden itu tidak dapat serta merta membatalkan perjanjian yang sudah ada, sehingga Pemerintah membuat kebijakan dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah diperpanjang dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai upaya agar tidak terjadinya wanprestasi. Debitur diberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman di Bank atau Leasing dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Keringanan pembayaran ini dikenal dengan restrukturisasi kredit, dimana terdapat proses renegosiasi atau negosiasi ulang untuk merubah perjanjian kredit yang sudah ada. Perubahan perjanjian tersebut salah satunya ialah dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu memperpanjang periode pembayaran cicilan.Kata Kunci: Wabah Penyakit COVID-19; Restrukturisasi Kredit; Penjadwalan Kembali.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 46-58
Author(s):  
Anwar Hidayat ◽  
Budiman
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Large Scale ◽  
Social Impact ◽  
Virus Disease ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Corona Virus ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Impact

Perkembangan pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan dimana terjadinya suatupeningkatan kasus corona khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menganggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Metode penelitianhukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konseppenetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalamrangka penanganan Covid-19, berawal dari pemerintah tmengeluarkan kebijakan tentangPembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sertaKeputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan sampai dengan saat ini pemerintah telahmengeluarkan kebijakan PPKM yang dimana dilakukan secara berkala. Untukmenganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambilbeberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk WajibPajakTerdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Covid-19 The current development of the Covid-19 pandemic is very worrying where there is anincrease in special corona cases in Indonesia. This study aims to identify and analyze thepolicies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic and the steps taken bythe government to mitigate the impacts, especially the economic and social impacts of theCovid-19 pandemic. The legal research method used is the normative legal research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Thisresearch is based on the legislation governing the handling and handling of the Covid-19pandemic as well as an analysis of the concept of establishing these laws and regulations. The results of this study are in the context of handling Covid-19, starting with thegovernment issuing a policy on Large-Scale Social Restrictions which refers to Law Number6 of 2018 concerning Health Quarantine. The implementing regulations are GovernmentRegulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions, as well as thePresidential Decree on Health Emergencies. Until now, the government has issued a PPKMpolicy which is carried out regularly. To address the economic and social impact of Covid- 19, the government has taken several policies, including: Regulation of the Minister ofFinance of the Republic of Indonesia Number 23/Pmk.03/2020 concerning Tax Incentives forTaxpayers Af ected by the Corona Virus Outbreak; Regulation of the Financial ServicesAuthority of the Republic of Indonesia Number 11 /Pojk.03/2020 concerning NationalEconomic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona VirusDisease2019; and Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of2020 concerning Refocussing of Activities, Reallocation of Budgets, and Procurement ofGoods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019(Covid-19). Keyword : Policy, Handling, Covid-19

scholarly journals Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 49-58
Author(s):  
Wildan Tantowi ◽  
N.G.A.N Ajeng Saraswati ◽  
Viola Sekarayu Gayatri
Keyword(s):  
Natural Disaster ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Virus Disease ◽  
Literature Study ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Method ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
The Impact

This research examines the problems arising from the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic. C. Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is one of the weapons to fight corruption in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government.  In the event of corruption cases occur during the Covid-19 pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 pandemic has affected all sectors of life, one of which is the economy. Considering the Covid-19 pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study with the aim of writing the article to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 pandemic.

scholarly journals Legal Protection for Vaccine Recipients Covid-19 in Indonesia

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 75-82
Author(s):  
Muhammad Mahendra Abdi
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Human Life ◽  
Legal Protection ◽  
Corona Virus ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, this Minister of Health Regulation is a government step in carrying out the legality of administering the COVID-19 vaccine because the spread of the COVID-19 virus is very fast. Occurs in humans, thus creating great concern for human life because it can lead to death. Therefore, the government took a response action by providing vaccinations for the people of Indonesia, the purpose of this vaccination is to overcome the high spread of COVID-19, the provision of the covid-19 vaccine given to the Indonesian people must also fulfill the proper rights for the recipients of the COVID-19 vaccine, so that when there is an impact on the administration of the Covid-19 vaccine, the government can handle it quickly. The problems in this paper are how is legal protection for people who receive the COVID-19 vaccine, the extent to which the government provides legal protection rights to people who receive the COVID-19 vaccine.

scholarly journals Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19

2021 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 1203
Author(s):  
Wardah Qurni Nabilah
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Natural Disaster ◽  
Virus Disease ◽  
Community Services ◽  
Detention Centers ◽  
Corona Virus ◽  
Presidential Decree ◽  
The Republic ◽  
National Disaster

AbstractWith the stipulation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a national disaster through Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster, Minister of Law and Rights Human Rights conducts one of the efforts to prevent the transmission of covid-19 in prisons, detention centers and special guidance institutions for children by ratifying policies related to assimilation and integration for prisoners and children, this policy is then added to a system of guidance and guidance as well as supervision by the Correctional Center through Supervisors Community services carried out online with the aim that the prisoner does not commit a criminal act again, but this provision is not accompanied by stricter sanctions against inmates who commit repeated crimes, this is evidenced by the increase in criminality which then causes asked in the community regarding the effectiveness of the programKeywords: Assimilation and Integration; Covid-19; Repetition of Criminal Acts.AbstrakDengan ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan salah satu upaya pencegahan penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan lembaga pembinaan khusus anak dengan mengesahkan kebijakan terkait asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak, kebijakan tersebut kemudian ditambah dengan sistem pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan secara daring dengan tujuan agar narapidana tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi ,namun ketentuan tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih tegas terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kriminalitas yang kemudian menimbulkan tanya di masyarakat terkait keefektifan program tersebut. Kata Kunci: Asimilasi dan Integrasi; Covid-19; Pengulangan Tindak Pidana.

scholarly journals PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 1-20
Author(s):  
Inggit Akim
Keyword(s):  
Large Scale ◽  
Public Services ◽  
Virus Disease ◽  
Conceptual Approach ◽  
Work From Home ◽  
Corona Virus ◽  
Social Restriction ◽  
The Republic ◽  
The Government

ABSTRACTSupervise the government as the provider of public services to carry out their duties and authorities under applicable regulations. Large-Scale Social Restrictions are restrictions on certain activities in an area suspected of being infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which causes the quality of public services to be disrupted. The Ombudsman has the task of supervising the implementation of shared services organized by state or government officials and private or individual bodies assigned the task of providing services according to minimum service standards as a benchmark for service delivery and assessing the quality of services to the community. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach (Statute Approach).The results of this study are large-scale social restriction policies through the Mayor of Tarakan Regulation Number 17 of 2020, restrictions on activities outside the house such as the implementation of learning at schools and/or other educational institutions, Work From Home (WFH), religious movements in houses of worship, activities in public places, social and cultural activities and Mandatory rapid tests for those using Sea and Air transportation modes, and providing social assistance to communities affected by COVID-19. Ombudsman's supervision of public services during the COVID-19 pandemic in Tarakan City, namely by conducting coordination and control and cooperation with state and private officials as well as community or individual organizations, opening an Online Complaint Post for COVID-19 Affected Persons. Also, conduct unannounced checks to improve public services in the City of Tarakan. Based on the supervision, the receipt of reports on suspicion of maladministration and the Ombudsman's investigation results are subject to examination. Suppose it is proven that it has committed maladministration in public services, the Ombudsman of the Republic of Indonesia can take corrective action and provide recommendations/suggestions to state administrators to improve the quality of public services. Keywords: Surveillance; Ombudsman; Public Service; COVID-19 Pandemic

scholarly journals The Impact of Covid-19 on the Development of Various Business Sectors

2021 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 319-326
Author(s):  
Sunarmin Sunarmin ◽  
Ahmad Junaidi ◽  
Endah Fantini
Keyword(s):  
Public Transportation ◽  
Large Scale ◽  
Small And Medium Enterprises ◽  
Virus Disease ◽  
Religious Activities ◽  
Business World ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
Business Entities ◽  
The Impact

Outbreaks of the new corona virus or Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) are increasingly felt in the domestic economy, especially in terms of consumption, corporate, financial sector, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) that has been declared by the government most of the activities involving the public are restricted, such as offices or offices that are closed, restrictions on religious activities and restrictions on public transportation. The business world has not been separated from the shadows of the Corona Covid-19 pandemic. Instead of diminishing, some countries have confirmed that they will experience a second wave of pandemic that began in Wuhan, China. The purpose of this study is to find out whether the impact of Covid-19 will have a widespread effect on business entities and the sustainability of business entities. This research is a descriptive study, using the literature method where research is conducted by studying and collecting data from libraries related to tools, both in the form of journals and scientific studies of research that has been published in public journals. The results of the study concluded that the impact on Covid-19 had a significant influence on the development of the business world. The biggest influences occur in the mall/supermarket, hospitality, manufacturing and various businesses related to the use of mass labor. In this study, not many scientific writers have focused on examining the impact of this 19 on the business world in general. Although the fact in the field of influence of Covid-19 is clearly seen the fact in the life of the wider community due to many businesses limit / lay off and even deduct workers' income from the value of income received.

scholarly journals Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia

2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 253-270
Author(s):  
Leo Agustino
Keyword(s):  
Decision Making ◽  
Policy Analysis ◽  
Central Government ◽  
Virus Disease ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Corona Virus ◽  
The Government ◽  
Data Collection Technique ◽  
The Impact ◽  
Weak Coordination

This article discusses the efforts of the Indonesian Government in handling the outbreak of Corona Virus Disease-19 (COVID-19). The handling strategies assessed by understanding the efforts, steps, and policies formulated and implemented by the government while the analysis used a deliberative policy analysis approach was used. This approach analyzes the narratives and arguments of the authorities to understand the decision making and policy implementation. The research used a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods. Then the data collection technique used literature studies. The findings found that, first, negative narratives and the slow response of the government. Before COVID-19 approached Indonesia, narratives delivered by the elite government showed that there was no sense of crisis so that it slow-down decision making. Second, weak coordination, especially between the central government and regional governments. This asynchronous coordination created uncertain handling for the control of Coronavirus. Third, citizen ignorance or disobey government instruction. The impact is, the handling effort has stalled because it is not supported by the wider community. The combination of these three factors complicates the government's efforts to control the outbreak of COVID-19 in Indonesia. Keywords: Indonesia, COVID-19, Coronavirus, Handling, Policy Abstrak Artikel ini mendiskusikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus korona (Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, pendekatan deliberative policy analysis digunakan. Pendekatan ini menganalisis narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel jurnal, surat kabar, berita online, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, pertama, narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran COVID-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya krisis (sense of crisis) yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah. Impaknya, upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, COVID-19, Virus Korona, Penanganan, Kebijakan

scholarly journals Implementation of Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) in Bogor District Government

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 70
Author(s):  
Retnowati WD Tuti ◽  
Ma'mun Murod ◽  
Tria Patrianti
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Large Scale ◽  
Central Government ◽  
Virus Disease ◽  
Regional Government ◽  
Literature Study ◽  
Corona Virus ◽  
District Government ◽  
The Republic ◽  
The Government

Large-scale Social Limitation (hereinafter referred to as PSBB) is one form of concern. The government and local governments are Pendemic throughout Indonesia and the world, namely Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19). Bogor Regency, which is one of the buffer cities of the Republic of Indonesia, is an area that is quite vulnerable in spreading the Corona virus. Why? because many DKI Jakarta employees / laborers live in Bogor Regency, whose mobility is very high. With the birth of Regent Regulation No. 16 of 2020 concerning Implementation of Large- Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in order to conserve the use of Covid 19. The purpose of this study is to analyze the Implementation of Large Scale Social Limitation Policies in the Government of Bogor Regency. This research method uses Qualitative Methods with Literature Study research methods. (Huberman, Miles, 1994). The technique of inviting data is by searching Scientific Journals, Online Mass Media, Legislation and Books. The technique to determine Online Media by Pusposive, while for data analysis using Nvivo 12 Plus. Test the validity of the data by testing the data source. The results of the study show that the implementation of the Large-Scale Social Limitation Policy in the Bogor District Government has not yet proceeded, starting from the clash of authority between the Central Government and the Regional Government so that it cannot make improvements, and many more are in accordance with the provisions of Covid-19 and its distribution. Social assistance to the community.

scholarly journals KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19

2021 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Beny Yunianto ◽  
Tomy Michael
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Virus Disease ◽  
Financial System ◽  
System Stability ◽  
Equal Treatment ◽  
Financial Policy ◽  
Corona Virus ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
The Government

AbstractThe aim of the research is to offer novelty regarding the constitualism of the Government Regulation in Lieu of Law regarding Covid-19 which has now become a Law. This study uses a normative research method, with a focus on solving issues (problems) based on legal principles, legal rules, as well as on recognized legal expert opinion or doctrine. Through this research, the researcher offers that the perppu which has now become a law must be declared invalid or revoked because it is unconstitutional. As is well known, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / Or Financial System Stability, on March 31, 2020 (now Law Number 2 of 2020, on May 18, 2020). In Article 27 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) it is stated that there are parties who have "privileges", namely obtaining legal immunity from all actions they take on the basis of implementing the Covid Perppu. Of course this is a problem, because as a rule of law, Indonesia must provide justice in the form of equal treatment before the law or equality before the law to society without exception. This is stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, the Perppu which has now become a law is contrary to the Constitution, so it must be canceled or declared invalid.Keywords: constitution; Covid-19; equality before the lawAbstrakTujuan penelitian, yaitu menawarkan kebaruan mengenai konstitualisme dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Covid-19 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan berfokus pada pemecahan isu (masalah) yang didasarkan pada asas hukum, aturan hukum, maupun pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang diakui. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bahwa, perppu yang sekarang telah menjadi undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena inkonstitusional. Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mendapat “keistimewaan”, yaitu mendapat kekebalan hukum dari segala tindakan yang dilakukannya atas dasar pelaksanaan perppu covid tersebut. Tentu itu menjadi masalah, karena sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan keadilan berupa perlakuan yang sama didepan hukum atau equality before the law kepada masyarakat tanpa terkecuali. Hal tesebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Perppu yang kini telah menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

scholarly journals HUBUNGAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DENGAN POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 104
Author(s):  
Aceng Asnawi Rohani ◽  
Anne Gunawati ◽  
Agus Prihartono PS
Keyword(s):  
Interest Rates ◽  
Financial Services ◽  
The Public ◽  
Corona Virus ◽  
National Economic ◽  
Economic Stimulus ◽  
The Government ◽  
The Impact

The government enforces various kinds of regulations in providing protection to the public, one of which is through the Financial Services Authority (OJK) by issuing POJK Number 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. This regulates the implementation of the relaxation policy. against debtors affected by the new Corona Virus or Covid-19 outbreak. The restructuring carried out by the financing institution is carried out in accordance with the guidelines issued by the OJK based on POJK Number 11 / POJK.03 / 2020. However, the implementation is left to the policies of each financing institution, the relief scheme may vary, among others, in the form of lowering interest rates, adjusting principal or interest installments, extension of time or other matters determined by the bank or financing institution. This regulation does not regulate sanctions against banks / financing companies that do not provide restructuring / relaxation programs for debtor customers, because they are not coercive, the language used in this POJK is "can" not "must".

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document