scholarly journals PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

2015 ◽  
Vol 92 ◽  
Author(s):  
Rahayu Subekti , ◽  
Winarno Budyatmojo ,
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Food Product ◽  
Spatial Layout ◽  
Land Policy ◽  
Sustainable Food ◽  
Local Regulation ◽  
Land Protection ◽  
Toll Road ◽  
Descriptive Approach ◽  
Land Control

<h4>Abstract</h4> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><em>The objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control.</em><em> </em></p> <p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Farming Land Protection, Land Function Shift, Land Procurement.</em><em> </em></p> <p><em> </em></p> <h3>Abstrak</h3> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Men- gantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Persoalan kompensasi lahan pertanian merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengu- rangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan jalan Tol di Kabupaten Sragen meliputi tanah pertanian dan tanah non pertanian . Pemberian ganti rugi se- lama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan diakomodir melalui instrumen hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <strong>Kata Kunci: </strong>Perlindungan Lahan pertanian, Alih Fungsi Tanah, Pengadaan tanah

scholarly journals PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

2015 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Rahayu Subekti ◽  
Winarno Budyatmojo
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Food Product ◽  
Spatial Layout ◽  
Land Policy ◽  
Sustainable Food ◽  
Local Regulation ◽  
Land Protection ◽  
Toll Road ◽  
Descriptive Approach ◽  
Land Control

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Th</em><em>e objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Farming Land Protection, Land Function Shift, Land Procurement.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa  Perlindungan  Lahan Pertanian Dalam Men- gantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.  Persoalan kompensasi lahan pertanian  merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengu- rangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan   jalan Tol di Kabupaten Sragen  meliputi tanah pertanian dan tanah non pertanian . Pemberian ganti rugi se- lama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan  lahan pertanian pangan berkelanjutan  diakomodir melalui instrumen hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Perlindungan Lahan pertanian, Alih Fungsi Tanah, Pengadaan tanah</p>

Desa Taruba dan "penolakannya" Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 200-217
Author(s):  
Titin Lestari ◽  
Haryo Budhiawan ◽  
Akur Nurasa
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Research Method ◽  
Research Result ◽  
Economic Situation ◽  
Qualitative Research Method ◽  
Local Regulation ◽  
Political Views ◽  
The Future ◽  
Descriptive Approach

Abstract: PTSL is essentially welcomed by Indonesian people because it’s cheaper, but not all villages are enthusiastic to PTSL program because some villages refuse to follow the program, including Taruba Village, Sahu Sub-district, West Halmahera Regency. The purpose of the present study was to determine the factors causing rejection to PTSL program in Taruba Village and solutions for rejection to PTSL to avoid similar thing in the future. The research method was qualitative research method with descriptive approach.  Based on the research result, the factors causing the rejection were: (1) people refused to divide/split their lands although the lands exceed the maximum registration limit; (2) PTSL fee is considered high if they had to divide/split the land, while the economic situation was poor; (3) there was internal village issue due to differences in political views. Solutions for PTSL rejection are: (1) issuing local regulation; (2) charging the entire or part of PTSL cost to APBD; (3) making legal agreement.Keywords: PTSL, SKB of 3 Ministers, Cost, Rejection. Intisari: Pelaksanaan PTSL pada dasarnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia karena biayanya yang lebih murah, namun ternyata tidak semua desa antusias pada program PTSL karena masih terdapat desa yang menolak untuk mengikuti program ini, salah satunya yaitu Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan program PTSL di Desa Taruba serta solusi untuk mengatasi penolakan PTSL sehingga kedepannya tidak terjadi hal serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab penolakan yaitu: (1) masyarakat menolak untuk membagi/memecah bidang tanah mereka, sementara luas tanah mereka melebihi batas maksimum yang dapat didaftarkan; (2) biaya persiapan PTSL yang dianggap besar terutama ketika dilakukan pemecahan/pembagian tanah mereka, sementara kondisi ekonomi mereka terbilang rendah; (3) adanya masalah internal desa dimana perbedaan pandangan politik menjadi penyebabnya. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi penolakan PTSL yaitu: (1) perlu diterbitkan peraturan daerah; (2) seluruh atau sebagian pembiayaan PTSL dapat dibebankan dalam APBD; (3) dilakukan perjanjian yang sah.Kata Kunci: PTSL, SKB 3 Menteri, Biaya, Penolakan.

scholarly journals Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

SASI ◽  
2021 ◽  
Vol 27 (4) ◽  
pp. 492
Author(s):  
FX Sumarja ◽  
Eddy Rifai ◽  
Trisnanta Trisnanta ◽  
Rodhi Agung Saputra
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Research Method ◽  
Agricultural Land ◽  
Job Creation ◽  
Development Projects ◽  
Sustainable Food ◽  
Land Protection ◽  
Farmer Groups ◽  
The Government

Provisions of Law no. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (UU PLP2B) is basically intended to classify a certain area of land that is allowed for appropriate food agriculture activities. This research is to examine the problems of sustainable agricultural land protection after the Job Creation Act and find a solution. The research method is a normative research method with a statute approach and uses content analysis. The findings of this study are changes in agricultural land protection regulations that can cause significant shrinkage of agricultural land and threaten farmer groups for investment. The abolition of the obligation to provide replacement land for affected farmers is not profitable for the farmer, because he will lose his agricultural land. The solution is that the government in determining the location of development projects must avoid the use of fertile/productive agricultural land.

Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Policy Implementation ◽  
Research Method ◽  
The Public ◽  
Implementation Model ◽  
Edward Iii ◽  
Identity Card ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Republic ◽  
Identity Cards

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity CardAfandi, Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.Vol. 6, Nomor 2Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas LampungAryanti. 2014. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.Dwitamara. 2013. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy. Congresinal. Quartely pressErdani, Indarja, Harjanto. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2.  Hafrida. 2016. Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. 2015. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.Muh. 2018. Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir. 2016. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2)Nugroho. 2009. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta. GramediaPradika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Universitas Sultan Ageng TirtayasaRamdhani, Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSubarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka pelajarSudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1 Suryono. 2014. Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98Tangkilisan. 2003.Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.Wahab.2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. Journal of Management.Vol.2, Nomor 2Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayu MediaWinarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media PressindoWiranata. 2013.Perlindungan Hukum Anak. Jurnal Hukum Unsrat  Vol.1, Nomor 3, Halaman 5. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Teks Anekdot dalam Cerita Lisan Yong Dollah Pewarisan Orang Melayu Sebagai Alternatif Pemilihan Bahan Ajar Bahasa Indonesia

GERAM ◽  
2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 30-43
Author(s):  
Muhammad Mukhlis ◽  
Asnawi Asnawi
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Research Method ◽  
The Other ◽  
Teaching Material ◽  
Generic Structure ◽  
Alternative Material ◽  
Descriptive Approach ◽  
Alternative Choice ◽  
Generic Structures ◽  
Bahasa Indonesia

This research is entitled as "Anecdotal Text in the Oral Story of Yong Dollah Inheritance of Malays as Alternative Choice for Indonesian Language Teaching Materials". It is inspired by the collection of Yong Dollah stories as the inheritance of Malays in Bengkalis Regency which contain of humor elements. In addition, the stories have the same characteristics with anecdotal text, so that it can be applied as teaching material for Indonesia Language subject in the school. This research method was content analysis of descriptive approach. This research was conducted during six months. The technique used to collect data were documentation and interview. The data of this study were the entire generic structure and language features of anecdotal texts contained in a collection of Yong Dollah stories which consisted of 11 stories. The result showed that as following. First, there are five texts contain of complete generic structures and six texts contain of incomplete generic structure which is coda part for data 2, 3, 5, 8, and 1. Second, about language features, there are four data contains of all language features of Anecdote text, but on the other side, there are seven incomplete language features in the texts. Third, the consideration of choosing Yong Dollah as alternative material for Indonesia Language subject refers to eight indicators that are conveyed based on teachers’ perception toward Anecdote text Yong Dolla. 55 % of number of teachers claim that these texts suitable to be implemented as teaching material, but 44% of them claim neutral, and 1% claim disagree on it.

scholarly journals Friend or Foe? Impacts of Dietary Xylans, Xylooligosaccharides, and Xylanases on Intestinal Health and Growth Performance of Monogastric Animals

Animals ◽  
2021 ◽  
Vol 11 (3) ◽  
pp. 609
Author(s):  
Jonathan T. Baker ◽  
Marcos E. Duarte ◽  
Debora M. Holanda ◽  
Sung Woo Kim
Keyword(s):  
Crop Residues ◽  
Structural Difference ◽  
Nutrient Release ◽  
Food Product ◽  
Degree Of Polymerization ◽  
Poultry Production ◽  
Intestinal Health ◽  
Sustainable Food ◽  
And Performance ◽  
The Impact

This paper discusses the structural difference and role of xylan, procedures involved in the production of xylooligosaccharides (XOS), and their implementation into animal feeds. Xylan is non-starch polysaccharides that share a β-(1-4)-linked xylopyranose backbone as a common feature. Due to the myriad of residues that can be substituted on the polymers within the xylan family, more anti-nutritional factors are associated with certain types of xylan than others. XOS are sugar oligomers extracted from xylan-containing lignocellulosic materials, such as crop residues, wood, and herbaceous biomass, that possess prebiotic effects. XOS can also be produced in the intestine of monogastric animals to some extent when exogenous enzymes, such as xylanase, are added to the feed. Xylanase supplementation is a common practice within both swine and poultry production to reduce intestinal viscosity and improve digestive utilization of nutrients. The efficacy of xylanase supplementation varies widely due a number of factors, one of which being the presence of xylanase inhibitors present in common feedstuffs. The use of prebiotics in animal feeding is gaining popularity as producers look to accelerate growth rate, enhance intestinal health, and improve other production parameters in an attempt to provide a safe and sustainable food product. Available research on the impact of xylan, XOS, as well as xylanase on the growth and health of swine and poultry, is also summarized. The response to xylanase supplementation in swine and poultry feeds is highly variable and whether the benefits are a result of nutrient release from NSP, reduction in digesta viscosity, production of short chain xylooligosaccharides or a combination of these is still in question. XOS supplementation seems to benefit both swine and poultry at various stages of production, as well as varying levels of XOS purity and degree of polymerization; however, further research is needed to elucidate the ideal dosage, purity, and degree of polymerization needed to confer benefits on intestinal health and performance in each respective species.

scholarly journals Sustainability Indicators for Foods Benefiting Climate and Health

2021 ◽  
Vol 13 (7) ◽  
pp. 3621
Author(s):  
Anna Strid ◽  
Elinor Hallström ◽  
Ulf Sonesson ◽  
Josefin Sjons ◽  
Anna Winkvist ◽  
...  
Keyword(s):  
Product Development ◽  
Food Product ◽  
Climate Impact ◽  
Sustainability Indicators ◽  
Dietary Guidelines ◽  
Alternative Methods ◽  
Sustainable Food ◽  
Nutrient Density ◽  
Trade Offs ◽  
Food Product Development

New methods for combined evaluation of nutritional and environmental aspects of food products are needed to enable a transformation of dietary guidelines integrating both health and environmental perspectives. We evaluated two sustainability aspects; nutrition and climate impact, of foods commonly consumed in Sweden and the implications of using parallel or integrated assessments of these two aspects, also discussing the usability and suitability of these food sustainability indicators in relation to Swedish dietary guidelines, industry food product development, and consumer communication. There were large differences in both nutrient density and climate impact among the different foods. The parallel assessment easily visualized synergies and trade-offs between these two sustainability aspects for the different foods. Coherence with dietary guidelines was good, and suitability and usability deemed satisfying. The integrated indicator showed better coherence with dietary guidelines than indicators based solely on nutrient density or climate impact; however, the difficulty to interpret the score limits its usability in product development and consumer communication. With both methods, advantageous as well as less advantageous plant-based and animal-based food alternatives were suggested. The two alternative methods evaluated could serve as useful tools to drive individual and societal development towards more sustainable food production and consumption.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro

Tunas Agraria ◽  
2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 180-199
Author(s):  
Fariz Wahyu Aditya ◽  
Sarjita Sarjita ◽  
Yendi Sufyandi
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Data Collection ◽  
Community Participation ◽  
Community Involvement ◽  
Spatial Planning ◽  
Research Method ◽  
Measurement Method ◽  
Technical Instruction ◽  
Land Registration ◽  
Descriptive Approach

Abstract: The technical instruction number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated on 1-02-2019 concerning Complete Systematic Land Registration Program Based on the Community Participation (Juknis PTSL-PM) enables the presence of community involvement as the manifestation of Article 42 paragraph (1) of the Regulation of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Ka.BPN Number 6 of 2018. The practice can be found in Bojonegoro District which has started the PTSL–PM program before the issue of the technical instruction of PTSL-PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research used qualitative research method through descriptive approach. The result of the research found that from 97 description of the activities as the comparison instrument, 48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation which is not regulated in the technical instruction of PTSL-PM) and 7 activities have not been studied so that those were not included in the research object. The components related to the working map, land data collection formation basic, and measurement method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the most. Land office of Bojonegoro District cannot perform the technical instruction of PTSL-PM fully since the participation method uniformity is not possible considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.Keywords: PTSL, Community’s Participation, Technical Instruction Intisari: Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM) memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai perwujudan dari Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Praktiknya di Kabupaten Bojonegoro telah memulai program PTSL-PM sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaian pelaksanaan Juknis PTSL-PM dengan mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatan sebagai instrumen pembanding, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM) dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan dan metode pengukuran yang digunakan merupakan komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.Kata Kunci: PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis 

Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19

2021 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 96-107
Author(s):  
Nida Alfi Nur Ilmi
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Middle Class ◽  
Unemployment Rate ◽  
Research Method ◽  
Financial Assistance ◽  
Living Standards ◽  
Lower Middle Class ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Descriptive Approach ◽  
The Government

ABSTRACT This paper tries to explain and describe the position of UMKM in the Kepuh, Boyolangu Village, Banyuwangi, as an effort to reduce the unemployment rate, especially in the lower middle class and to see how the strategy of the UMKM founders in maintaining their position in all conditions. So it is hoped that readers can find out and analyze UMKM within the scope of the region as an effort to minimize unemployment and increase living standards. This paper use qualitative research method with a qualitative descriptive approach. Establishing UMKM is certainly not an easy thing, because the large number of workers does not guarantee UMKM, who is determined by the appropriate expertise and strategy. In addition, the Government has not been maximally perfect in overcoming problems and financial assistance for community UMKM which in reality is able to absorb many new workers, and has an impact on reducing the unemployment rate.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document