scholarly journals Istidlal Batalnya Wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)

2021 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 275
Author(s):  
Sutrisno Sutrisno

<p><em>This study aims to determine 1) How is Istidlal (the process of searching for and using arguments) to invalidate ablution according to Imam Hanafi and Imam Syafii and 2) What are the factors that cause the difference of opinion between Imam Hanafi and Imam Shafii regarding the cancellation of ablution. The research method used in this study is descriptive qualitative with a comparative approach that compares the opinions of two scholars about the cancellation of wudlu. The research results obtained are: 1) Istidlal: Imam Hanafi's istidlal regarding the cancellation of ablution was inspired by analogues and qiyas, because he was nicknamed "ahlu alra'yu", while Imam Shafi'i's istidlal regarding the cancellation of ablution is to look for the rules and ushul of the problem of canceling wudlu, then after finding him combine it with a valid argument or basis and this is also chosen from a valid argument. 2) Factors: The factors that cause differences of opinion between Imam Hanafi and Imam Shafi'i regarding the cancellation of ablution are the time or era factor, the scientific factor possessed, the legal basis used, the search for a legal basis in determining the law, and the experience factor.</em></p><p>Penelitian ini bertujuan mengetahui, 1) <em>Istidlal</em> (proses pencarian dan penggunaan dalil) batalnya wudlu menurut Imam Hanafi dan  Imam Syafii dan 2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perbadaan pendapat antara Imam Hanafi dan  Imam Syafii tentang batalnya wudlu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif yang membandingkan pendapat dua ulama tentang batalnya wudlu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah1)<em>Istidlal</em> Imam Hanafi tentang batalnya wudlu diilhami dengan analog dan qiyas, karena beliau dijuluki <em>”ahlu alra’yu”,</em>sedangkan <em>istidlal</em> Imam Syafi’i tentang batalnya wudlu yaitu dengan mencari kaidah-kaidah dan ushul dari permasalahan batalnya wudlu, kemudian setelah ditemukan beliau memadukan dengan dalil atau dasar yang dan ini pun dipilih dari dalil yang sahih. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi  dan Imam Syafi’i tentang batalnya wudlu adalah faktor masa atau zaman, faktor Keilmuan yang dimiliki, faktor dasar hukum yang digunakan, faktor pencarian dasar hukum dalam menetapkan hukum, dan faktor Pengalaman.</p><p><em><br /></em></p>

2021 ◽  
Vol 5 (01) ◽  
pp. 98-112
Author(s):  
Albadi ◽  
Wido Supraha ◽  
Hasbi Indra

Abstrak Metode pembelajaran tahsin Al-Quran merupakan sebuah proses belajar seseorang agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan adanya metode tahsin Al-Quran ini maka akan selalu  lahir generasi-generasi yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil, dan dampaknya secara langsung akan menunjang dan membantu fokus pemerintah di dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satu metode supaya pembelajaran tahsin Al-Quran itu berjalan menarik adalah dengan menggunakan pendekatan Naghom maqomat (Seni Irama baca Al-Quran). Salah satu maqomat yang menarik itu adalah irama bayati. Dari tanah Arab ke seluruh penjuru dunia, nagham telah menjadi teman setia bagi tajwid Al-Qur’an, kemudian umat Islam bisa membaca Al-Qur’an dengan versi murattal dan versi mujawwad. Walaupun muncul perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya nagham dalam membaca al-Qur’an, akan tetapi perbedaan pendapat -yang sudah tua- tersebut bermuara pada sikap kehati-hatian dari ulama madzhab Maliki akan tercemarnya kemurnian Al-Qur’an. Tujuan daripada penelitian adalah untuk mengetahui pengembangan metode tahsin dengan pendekatan maqamat bayati. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan cara eksperimen. Ringkasan dari penelitian ini adalah menjabarkan tentang sebuah  metode tahsin baru yang mudah, menarik dan menyenangkan serta mudah dipelajari. Kesimpulannya adalah menghasilkan sebuah metode baru yang dapat meningkatkan daya minat orang untuk belajar tahsin Al-Quran. Abstract The method of learning tahsin Al-Quran is a learning process for someone to be able to read the Koran properly and correctly. With the existence of this method of tahsin Al-Quran, generations will always be born who are able to read the Al-Quran with tartil, and its impact will directly support and help the focus of the government in achieving its own educational goals. One method to make the learning of the Al-Quran tahsin run interesting is to use the Naghom maqomat approach (the art of reading the Al-Quran). One of the interesting maqomats is the baby rhythm. From the land of Arabia to all corners of the world, nagham has become a loyal friend to the recitation of the Al-Qur'an, then Muslims can read the Al-Qur'an in the murattal version and the mujawwad version. Even though there are differences of opinion about whether or not nagham is allowed to read the Qur'an, the difference of opinion - which is old - leads to the caution of the Maliki school of thought that the purity of the Al-Qur'an is tainted. The purpose of this research is to determine the development of the tahsin method with the maqamat bayati approach. The method used is a qualitative research method by means of experiments. The summary of this study describes a new tahsin method that is easy, interesting and fun and easy to learn. The conclusion is to produce a new method that can increase people's interest in learning tahsin Al-Quran.


2021 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 500-508
Author(s):  
Rachmat bin Badani Tempo ◽  
Nuraeni Novira ◽  
Auliya Ulhaq

The purpose of this research; 1) to find out the opinions of four mazhab scholars on the issue of the time limit for a traveler to be able to make up his prayers, the background of the differences and the opinion that is rajih. This research uses qualitative research through library research. Methods of normative theological approach and comparative approach. Research results; First, the Hanafi Mazhab: a traveler can make up his prayers for 15 days. Maliki and Shafi'i Mazhab; A traveler may make up his prayers for 4 days other than the day he arrives and leaves. Hanbali Mazhab: a traveler may make up his prayer for 4 days or 20 times of obligatory prayer, including the day of arrival and departure. The rajih views are the Shafi'i and Maliki Mazhab; Second, differences of opinion occur because this issue includes issues that are not explicitly discussed in the Shari'a ('amrun maskuutun 'anhu fi al-syar'i) so that each opinion is only guided by the conditions and actions quoted from the Prophet. The reason is because this issue is a problem that is not explicitly discussed in the Shari'a ('amrun maskuutun 'anhu fi al-syar'i). This triggers a difference of opinion regarding the traditions of the Prophet Muhammad. about traveling; Third, the opinion that is rajih in this matter is the opinion of the Shafi'i Mazhab and the Maliki Mazhab.  


Asy-Syari ah ◽  
2020 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 187-206
Author(s):  
Taufik Maulani

Abstract: Judges 'decisions in court are the core of the parties' agreement. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 579/K/AG/2010 concerning Settlement of Inheritance Disputes. Trying out this research is trying to explain, is there a legal basis for differences of opinion in the judicial decision in Indonesia. The juridical-normative method was used in analyzing this study. Primary and secondary data sources from the decision of the Supreme Court, Jurisprudence Books and Legislation Regulations are sources of data in completing this research. The results showed first, the legal basis for the difference of opinion in the court's decision in Indonesia; secondly, the legal basis / consideration of the cassation panel of judges who reject the cassation filed by the parties in the decision Number: 579/K/AG/2010 is an unacceptable lawsuit because the cassation applicants are not the heirs who are experts and heirs who are trying exist in KHI regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991; and three, the legal implications of differences of opinion that proved positive as the judges' hard efforts in compiling the normative legal grounds and considerations, description, basis, and legal liability to take a fair decision, including the decision of cassation Number: 579/K/AG/ 2010 who refused to give heir to the heirs decided that the gift really took effect before the birth of KHI in 1991.Abstrak: Putusan hakim di pengadilan merupakan inti penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 579/K/AG/2010 tentang Penye­lesaian Sengketa Waris. Sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan, apakah ada dasar hukum dissenting opinion dalam putusan penga­dilan di Indonesia. Metode yuridis-normatif digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder dari putusan Mahkamah Agung, Kitab-kitab Fikih dan Peraturan Perundang-undangan menjadi sumber data dalam melengkapi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, dasar hukum kebo­lehan adanya dissenting opinion dalam putusan pengadilan di Indonesia; kedua, dasar/pertimbangan hukum majelis hakim kasasi yang menolak permohonan kasasi yang oleh para pihak dalam putusan Nomor: 579/K/AG/2010 adalah gugatan tidak dapat diterima karena para pihak pemohonan kasasi bukan para pihak ahli waris yang sebenarnya dan ahli waris pengganti baru ada dalam KHI yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991; dan ketiga, implikasi hukum dari adanya dissenting opinion terbukti positif sebagai usaha keras para hakim dalam menyusun dasar dan pertimbangan hukum secara normatif, uraian, dasar, dan pertim­bangan hukum untuk mengambil sebuah putusan yang adil, termasuk pula putusan kasasi Nomor: 579/K/AG/2010 yang menolak memberikan harta waris kepada ahli waris pengganti sudah benar karena ketentuan itu belaku sebelum lahirnya KHI Tahun 1991.


2016 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 35-50
Author(s):  
Makrum Makrum

This paper is discusion the polygamy is still a controversial problem, although much discussed and examined. The difference of opinion among scholars make this problem continues to potentially raises the agree and disagree. Even though it has been regulated in Act Number 1 of 1974 concerning marriage and the compilation of Islamic law (KHI), this does not necessarily make the problem of polygamy is complete. Not a few perpetrators of polygamy choose married under the hand or by sirri. This research uses qualitative approach by implementing thematic interpretation method (maudhu'i) to obtain a comprehensive understanding about polygamy in the Qur'an. The Data obtained through the study of a library research by sharing the data that comes from the various verse of the Qur'an, hadith, book fiqh, research results, books and the news in various media outlets in order to complete the interpretation of the verses of polygamy. Based on the results of this research it is known that the verses of the Qur'an gives a very tight restrictions for those who want to in polygamy. Justice that the conditions of polygamy is not only were quantitative but also qualitative research. In the context of historical-socio, the command of polygamy is intended as a form of the solution to avoid injustice to orphans women. Even if polygamy still want to do, should the husband marrying the widows who have lighten the orphan.


2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
Author(s):  
Munandar Harits Wicaksono

Debt has become commonplace to meet the needs of human life. However, because it is only a loan, it must be returned. But sometimes not everyone can do it at the agreed time. Therefore, Islam offers a solution in the form of a hawalah contract. The National Sharia Council then issued a fatwa regarding this matter to strengthen it by mentioning several hadiths as its legal basis. With qualitative methods and literature study, the authors describe the understanding that can be drawn from this hadith. Based on the research results, it was found that there were many differences of opinion in the details of the hawalah contract. Then it was also discovered that one of the hadiths that was used as a reference did not have a degree of shohih and the hadith also did not lead directly to the hawalah contract.


2016 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 152
Author(s):  
Siti Aminah

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) deskripsi lalat tangkap Lalangit yang biasa digunakan, (2) jumlah hasil tangkapan (catch) yang diperoleh dari perbedaan beberapa merk nilon yang digunakan, (3) merk nilon yang terbaik sebagai bahan material lalangit (horizontal gillnet).  Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan yaitu 6 jenis merk nilon yang berbeda.  Dari hasil penelitian   diperoleh jumlah hasil tangkapan yang paling banyak pada Lalangit yang menggunakan nilon merk damyl memperoleh jumlah hasil tangkapan sebanyak 50 ekor dengan berat total 1.728 gram,karena dari segi konstruksi atau bahan materialnya lembut yang menyebabkan hasil tangkapan tidak mudah meloloskan diri dari jaring karena ke elastisitasan dan warna biru dari nilon dapat menyerupai kondisi perairan sehingga ikan mudah tertipu keadaan daerah perairan tersebut dan didapatkan hasil tangkapan yang optimal.The purpose of this research is to know (1) the description of the commonly used lalangit, (2) the amount of the catch (catch) are obtained from the difference in some brands of nylon that is used, (3) brands of nylon materials as the best lalangit (horizontal gillnet). The research method used was Random Design Group (RAK) with 6 treatments IE 6 types of different brands of nylon. Of research results obtained the most number of catches a lot on Lalangit using the brand damyl earn 50 catches the tail with a total weight of 1.728 gram, because in terms of construction or its material soft materials that cause the catch is not easy to escape from nets due to elastisitasan and the blue color of nylon can resemble aquatic conditions so that the gullible fish State of the waters and the obtained results the optimal catch.


2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 209
Author(s):  
Sarip Sarip

<p><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Penelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bagunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan buktinyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> desa; hukum; politik; politisasi.</p><p><br /><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>Research on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law.</em><br /><em></em></p><p><em><strong>Keywords:</strong> law; politics; politicization; village.</em></p>


2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 203-217
Author(s):  
Dewi Ratnasari Rustam

Dissenting opinion is the difference of opinion between the Tribunal judges who handle certain a matter with other judges of the Tribunal dealing with certain cases. Dissenting opinion does not have the force of law because it cannot be the Foundation for the inception of the award. Dissenting opinion itself is an aspect of the law that need to be examined in order to prevent the formation of false opinion among the public. So, nowadays have started to formed the perception that dissenting opinion was an engineering law, instead of enforcing the rule of law but rather media that gave the opportunity for the defendant in corruption regardless of criminal trapping; but on the other hand is a form of difference of opinion and the independence of the judges as the metre is guaranteed by the provisions of the law; that the importance of dissenting opinion in the Court ruling was the judge's opinion be weighted, in an attempt of law appeal or cassation; as an indicator to determine the career judge, as an attempt to avoid the practice of corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and the judicial mafia; as a real step towards the transparency of judicial democratization; the judiciary; and kemandiarian the judge require the freedom of speech.


2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 153-165
Author(s):  
Gibtha Wilda Permatasari ◽  
Yuliati Yuliati ◽  
Herman Suryokumoro

This research journal discusses legal issues relating to the substitution of places made by the heirs who previously rejected the inheritance which falls to him by comparison of the perspectives of civil inheritance law and Islamic inheritance law. Pursuant to Article 848 and Article 1060 of the Civil Code on the replacement of the place by the heirs who reject the inheritance and the notary's role as a general official in providing legal certainty to prevent the issue of inheritance according to the law of civil inheritance and the Islamic inheritance law. The purpose of this research is to know and to analyze whether or not the heirs who have rejected inheritance replace other heirs as well as to know the role of notary in giving legal certainty to prevent problems in the civil inheritance law and Islamic inheritance law. The research method used by the writer is the statue approach and comparative approach. Heirs who reject inheritance under civil law of inheritance cannot change place (plaatsvervulling) because the requirement of replacement of place according to the law of civil inheritance is derived from families of blood in the same degree and not reject the inheritance. The replacement of places in Islamic inheritance law is known as mawali however, Islamic law does not recognize the denial of inheritance only known in the law of civil inheritance.


2019 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 331-354
Author(s):  
Desy Kristiane

Determination of the beginning of the month on the lunar calendar is marked by the appearance of the new moon seen by the eye after sunset. To find out the appearance of the new moon it takes observation or rukyat. The scholars disagree with regard to the law on the use of assistive devices in rukyat al-hilāl, some do not allow it like Ibn Hajar al-Ḥaitamī and others allow it like Muhammad Bakhit al-Muṭī'i. The difference of opinion between al-Muṭṭ’i and Ibn Hajar al-Ḥaitamī because Muhammad Bakhῑt al-Muṭῑ’i is a scholar with Hanafi ideology, where the Hanafi school of thought is as a master of ra'yi, because he is proficient in using qiyas (analogy). While Ibn Hajar is a Shafi'i scholar whose style is a combination of ahlu ra'yi and ahlu hadith. Although their opinions differ, the stipulations of the law are the same, al-Muṭī'i allows but agrees with Ibn Hajar's reason "fear that what is seen is not the hilal" so if that reason can be eliminated then it can be understood that it can be used to use tools for rukyat al-hilal.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document