Pengembangan Pola Integrasi Tanaman-Ternak Merupakan Bagian Upaya Mendukung Usaha Pembibitan Sapi Potong Dalam Negeri

English The beef self-sufficiency program is aimed at raising beef cattle population to meet national meat consumption. If the program is successful it will reduce imports of live cattle, feeder cattle and beef. Sustainability of this program is expected to achieve beef self-sufficiency in the future. Self-sufficiency is ability to meet domestic demand with beef import of not more than 10 percent which is not produced domestically. Business of beef cattle breeding today is mostly conducted by small-scale farmers with cow-calf operation pattern usually integrated with other agricultural commodity farms. To increase supply of of feeder cattle and population of beef cattle population at national level it requires certain efforts. In order to enhance cattle breeding business from small-scale to medium-scale ones, some efforts are needed such as integration pattern between crops and cattle. Opportunities for integrating crops and beef cattle are promising. The farmers need to apply technologies to access cheaper feed. Credit provision with low interest rate and less complicated procedure to the bank for animal procurement will help farmers in increasing their livestock farm scales. Assistance of extension workers and related livestock officers are critically important to farmers in dealing with their beef cattle breeding business. Indonesian Program swasembada daging sapi (PSDS) pada dasarnya merupakan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan populasi sapi potong. Program tersebut diarahkan agar kebutuhan konsumsi daging secara nasional dapat terpenuhi. Keberhasilan program tersebut berimplikasi pada menurunnya prosentase impor baik sapi hidup terutama sapi bakalan maupun daging sapi. Kekurangan daging sapi secara nasional selama ini masih ditanggulangi melalui impor daging maupun sapi hidup yang nilainya cukup besar. Keberlanjutan program ini dimaksudkan agar dimasa mendatang secara perlahan diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada. Pengertian swasembada yang dimaksud adalah besarnya kebutuhan daging asal impor tidak lebih dari 10 persen. Besaran daging impor 10 persen tersebut merupakan daging yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Dilihat dari pelaku usaha pembibitan sapi potong saat ini, sebagian besar diusahakan dan dikembangkan oleh usaha peternakan rakyat dengan pola produksi induk-anak (cow-calf operation) dalam usaha skala kecil dan biasanya terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya. Untuk meningkatkan ketersediaan jumlah bibit sapi bakalan secara nasional dan dalam upaya peningkatan populasi sapi potong diperlukan upaya–upaya tertentu. Agar usaha pembibitan ternak sapi potong dapat berkembang dari skala kecil menjadi skala menengah salah satu upaya adalah peningkatan skala usaha yang dapat diimplementasikan melalui pola integrasi antara tanaman dengan ternak sapi potong. Peluang untuk pengembangan kearah tersebut sebenarnya terbuka lebar, hanya saja diperlukan upaya serius untuk menindaklanjuti usaha tersebut. Untuk mengarah dari usaha pembibitan tradisional skala kecil ke usaha pembibitan skala menengah memang tidak mudah, banyak hal yang harus diupayakan dan diperlukan penanganan yang lebih serius oleh pemerintah terutama dalam hal peningkatan aplikasi teknologi ke peternak terutama teknologi pengadaan pakan murah dan mudah yang bisa dijangkau oleh peternak. Selain itu kebijakan penyediaan plafon kredit untuk pengadaan ternak dengan bunga rendah yang mudah diakses dengan aturan yang lebih fleksibel sangat membantu peternak dalam meningkatkan skala usaha pembibitan ternak sapi potong. Untuk semua itu, peran penyuluh maupun dinas peternakan dalam membantu peternak untuk mengatasi permasalahan dilapangan sangat dibutuhkan.

Download Full-text

Program Siwab untuk Meningkatkan Populasi Sapi Potong dan Nilai Ekonomi Usaha Ternak

Forum penelitian Agro Ekonomi ◽

10.21082/fae.v35n2.2017.125-137 ◽

2018 ◽

Vol 35 (2) ◽

pp. 125 ◽

Cited By ~ 5

Author(s):

S. Rusdiana ◽

NFN Soeharsono

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Program Implementation ◽

Artificial Insemination ◽

Economic Value ◽

Cattle Population ◽

Cattle Breeding ◽

Study Approach ◽

Long Run ◽

Self Sufficiency ◽

The Government

Siwab or its extension Mandatory cattle breeding is a manifestation of government commitment in increasing beef cattle population, and as a target for meat sufficiency in 2026. The program is believed to lead Indonesia to achieve beef self-sufficiency in the next 5-10 years. Beef cattle can be maximized in order to produce calves, and become a government’s focused program on enhancing beef cattle production through artificial insemination (AI). Based on the above problems, the government hopes to develop the program, it should not fail the umpteenth time to fulfil meat needs of the country. The purpose of this review is to describe the SIWAB program and the economic value of female beef cattle produced by AI which produces calf. This study approach is done through literature reviews related to SIWAB program implementation. SIWAB program includes two main programs namely the increase of porong cattle population through artificial insemination of AI and natural mating (Inka). With the AI through prgram, the parent beef cattle can regulate the cow's birth well. The mother cow bunting AI results can increase the selling value higher and can improve the welfare of farmers. The government's policy to pursue targeted beef self-sufficiency by the year 2026 is achieved, but the program must be responded and done well. Government policy to boost short-term beef cattle population can help to meet the needs of beef consumption, and in the long run the economic impact of farmers. AbstrakProgram Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) adalah perwujudan komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong dan sebagai target untuk kecukupan daging tahun 2026. Program tersebut diyakini dapat mengantarkan Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada 5-10 tahun ke depan. Sapi potong dapat dimaksimalkan potensinya agar dapat menghasilkan pedet, dan menjadi program pemerintah yang difokuskan untuk peningkatan produksi sapi potong melalui inseminasi buatan (IB). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, harapan pemerintah dengan mengembangkan program tersebut tidak boleh gagal ke sekian kalinya dalam mencukupi kebutuhan daging di dalam negeri. Tujuan tulisan review ini adalah untuk mendiskripsikan program SIWAB dan nilai ekonomi pada usaha sapi potong betina hasil IB yang menghasilkan pedet. Kajian ini merupakan studi pustaka melalui review berbagai referensi terkait pelaksanaan program SIWAB. Program SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi sapi porong melalui inseminasi buatan IB dan kawin alam (Inka). Program IB memungkinkan mengatur kelahiran anak sapi dengan baik. Sapi induk bunting hasil IB dapat meningkatkan nilai jual lebih tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Kebijakan pemerintah adalah untuk mengejar swasembada daging sapi yang ditargetkan sampai tahun 2026 bisa tercapai, namun program tersebut harus direspon dan dikerjakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk menigkatkan populasi sapi potong dalam jangka pendek bisa membantu memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi dan dalam jangka panjang berdampak peningkatan ekonomi peternak.

Download Full-text

The Effort of Beef Needs Supplying for Coming Years in Indonesia

The International Journal of Tropical Veterinary and Biomedical Research ◽

10.21157/ijtvbr.v3i1.11364 ◽

2018 ◽

Vol 3 (1) ◽

pp. 48-59

Author(s):

Supardi Rusdiana ◽

Ismail Ismail ◽

Rusli Sulaiman ◽

Amiruddin Amiruddin ◽

Razali Daud ◽

...

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Open Space ◽

Slow Growth ◽

High Price ◽

Cattle Population ◽

Beef Production ◽

Cattle Breeding ◽

Effective Manner ◽

The Government ◽

Beef Prices

The increase in beef production is constrained by the slow growth of beef cattle population which is caused by the cattle breeding business that is considered less commercially profitable. The supplying of beef needs in a critical and effective manner is always increasing each year, so the price of beef is fluctuate. The various priority concept of the government's main program for the development of beef cattle is always done in every region in Indonesia. But the production of beef is still less and the government have to import the beef to fulfill the beef production. Therefore, this issues need necessary operational steps to provide more open space for some factors and leverage points in the supplying of beef needs. The purpose of this review is to examine the efforts to supply beef needs for the future in Indonesia critically. The high price of beef is not a mistake of the government. Basically, the government has tried to make the beef cattle population increased, to fulfill the consumer needs and the prices of beef is affordable for the customer. To cope with the higher beef prices, the government is make a policy of developing small, medium-sized, and big beef cattle breeding industries through seed cattle spreads on plantations of oil palm, rubber and cultivable fields for the development of beef cattle population. It is expected that in the coming year, beef cattle business can be oriented to agribusiness bussiness so that farmer's welfare will increase and can support Indonesia as the world food granary.

Download Full-text

ANALISIS TINGKAT KEUNTUNGAN USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG RAKYAT DI KABUPATEN WONOGIRI

JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU ◽

10.23960/jipt.v5i2.p33-39 ◽

2017 ◽

Vol 5 (2) ◽

pp. 33 ◽

Cited By ~ 1

Author(s):

Deasy Happyana

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Drug Costs ◽

Production Costs ◽

Labor Costs ◽

Cattle Breeding ◽

Feeder Cattle ◽

Business Profit ◽

Feed Costs ◽

The Cost ◽

Cattle Farms

Beef cattle breeding business in Wonogiri District is dominated by small scale in which capital and profits too low. The size of the profits derived from the balance of the sale value of production and production costs that is issued by the breeder. The maximum profit would be achieved if all factors of production have been allocated in an optimal and efficient use, both technically and economically efficient manner. Objective analysis profit function is to describe the situation now, the circumstances in the future or planning and action of a business related to the rate of business profit and net income scale beef cattle farms of the people.The results showed that total revenue (TR) of beef cattle breeding business people have an average of Rp.89.360.625.00 per farmer per one period of fattening cattle, while the total cost (TC) on average Rp.85.119.873.00 each farmers per one period of fattening cattle. So that the magnitude of the rate of profit(π) obtained by each farmer in one period of fattening cattle for Rp.4.240.752.00 and the R / C ratio of 1:05. The results of the analysis showed that the profit rate of beef cattle breeding business in Wonogiri Regency financially advantageous (value profit π> 0 and the return value cost ratio of R / C> 1). Results of regression equation analysis function simultaneously benefit breeders show concentrate feed costs, labor costs and costs of cows significant ((P <0.05)) on the level of business profit beef cattle farms in Wonogiri. Based on the calculation of the value of R2 adjusted Rvalues obtained2 83.2% showed variable variation concentrate feed and forage costs, drug costs, labor costs, fees and charges cage feeder cattle can be explained by either a variable rate of the business profits of beef cattle breeders. The remaining 16.8% operating income level variable cattle ranchers explained by variations in other variables outside the model. Partially variable concentrate feed costs, labor costs and the cost of feeder cattle significantly (P <0.05) to the level of business profit breeding beef cattle people. As for the cost of forage ariable drug costs are not significant (P> 0.5) on the level of beef cattle breeding business benefit of the people. Keywords: Function Gain, Beef Cattle, Wonogiri

Download Full-text

Participation of beef cattle farmers and the effect on production

IOP Conference Series Earth and Environmental Science ◽

10.1088/1755-1315/892/1/012081 ◽

2021 ◽

Vol 892 (1) ◽

pp. 012081

Author(s):

S H Suhartini ◽

E Gunawan ◽

J F Sinuraya ◽

N Ilham

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

National Level ◽

Live Weight ◽

Livestock Production ◽

Survey Method ◽

Small Scale ◽

Farmer Participation ◽

Brood Stock ◽

The Government ◽

The Impact

Abstract Increasing food production can be done through increasing productivity and increasing business scale, both of them need an additional cost. Meanwhile, capital for small-scale farmers is relatively limited, so financial support is needed. At present, the Government financing support in the form of loans program is the People’s Business Credit (KUR). The objective of the study is to analyze the role of KUR in beef cattle business and the effect on increasing livestock production. The research was conducted in 2020 in Central Lampung District with a survey method of 60 farmer respondents. The study revealed that at the national level, the participation rate of beef cattle farmers in the use of KUR was only 2.71%, and in Lampung Province, it reached 7.72%. Beef cattle farmers in the study locations used KUR funds for on-farm farming. Most of the farmers (84.4%) used the funds to purchase brood stock. The KUR program has an impact on increasing the productivity of cattle for fattening 0.2 kg live weight/head/day, increasing the scale of cattle breeding, and fattening two cows and eight cows respectively per farmer. The impact of KUR on enhancing production due to increased productivity and business scale is significantly determined by the level of farmer participation in the use of KUR. It is needed to increase farmer participation in the use of KUR and the use of KUR funds to adopt recommended technology. So that, KUR has impact on increasing livestock production.

Download Full-text

ANALYSIS OF PROFIT SHARING SYSTEM BEEF CATTLE BREEDING BUSINESS IN KLAMBIR V KEBUN HAMPARAN PERAK SUBDISTRICT DELI SERDANG DISTRICT

Jurnal Peternakan Integratif ◽

10.32734/jpi.v5i2.2119 ◽

2017 ◽

Vol 5 (2) ◽

Author(s):

Wilda Rifki ◽

Y L Henuk ◽

A H Daulay ◽

Yunilas ◽

N D Hanafi

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Household Income ◽

Large Scale ◽

Secondary Data ◽

Profit Sharing ◽

Primary Data ◽

Small Scale ◽

Cattle Breeding ◽

A Value

The purpose of this research was to know the management of profit sharing system in the area, to analyze the income and profit of the investor and the farmer and the percentage of the contribution of the livestock business in fulfilling the income of the farmer family. This research was conducted in Klambir V Kebun Hamparan Perak Subdistrict Deli Serdang District for 2 month from July 2017 until August 2017. This research used primary data and secondary data. The location of the research and the determination of the respondents was determined purposively. Respondents consisted of 35 people who were divided into three scales: 16 respondents for 3-11 (small scale), 10 respondents for 12-20 (medium scale) and 9 respondents for scale > 20 (large scale) . The results showed that the profit sharing system that is implemented in Klambir V Kebun is a profit sharing system for bulls with 50:50 share of the results. The income received by the investor and the farmer is different because in this business breeder farmers who spend for the maintenance of livestock while the investors only provide the livestocks germs. The bigger scale of business that the greater the income. The cattle breeding business with this profit sharing system has a value of r /c ratio > 1, which means the business is feasible to cultivate. The contribution of livestock at each successive scale is 53.40%, 60.22% and 67.79%. Livestock can be categorized as a branch of business because it contributes 30-70% in fulfilling the household income.

Download Full-text

Importance of Beef Cattle Farming Model and Appropriate Benefits for Small-Scale Farmers in Nakhon Sawan Province, Thailand

Journal of Agricultural Science ◽

10.5539/jas.v13n7p101 ◽

2021 ◽

Vol 13 (7) ◽

pp. 101

Author(s):

Thunwa Wiyabot ◽

Piyalap Manakit

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Smallholder Farmers ◽

Production Costs ◽

Primary Data ◽

Small Scale ◽

Specific Method ◽

Economic Returns ◽

Feeder Cattle ◽

Cattle Farming ◽

Small Scale Farmers

The objective of this study was to investigate the feasibility and reasonable production costs for small cattle farmers in Nakhon Sawan Province of Thailand. Small-scale beef cattle are naturally reared by farmers without planning. Studying the primary data of beef cattle farming models and comparing the economic return costs of each form of beef cattle farming among smallholder farmers in Nakhon Sawan Province of Thailand shows that the yields are not worthwhile. By applying the specific method to 25% of the area of all farms in Nakhon Sawan Province and comparing the descriptive statistical yields, the results showed that two types of cattle with 4 characteristics predominate. The first is rearing pregnant mother cows for sale and buying mother cows. The second category is feeder cattle, release cattle and fattening cattle. A study of the costs and economic compensation of suitable small-scale beef cattle farmers in Nakhon Sawan Province of Thailand found that cattle farms should raise cattle because the yield from farming is valued and because of the economic returns and the time spent. The payback for this form is faster than other forms of investment.

Download Full-text

Consideraciones metodológicas para la tipificación de sistemas de producción bovina a partir de fuentes secundarias

Ciencia y Tecnología Agropecuaria ◽

10.21930/rcta.vol2_num2_art:166 ◽

1998 ◽

Vol 2 (2) ◽

pp. 6

Author(s):

Carlos Humberto García ◽

Luz María Calle

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Crop Production ◽

Production Systems ◽

Farm Size ◽

Human Populations ◽

Cattle Production ◽

Feeder Cattle ◽

Beef Cattle Production ◽

Cow Calf

Se presentan los resultados de aplicar una metodología rápida y económica para tipificar sistemas de producción bovinos a partir de datos obtenidos de fuentes secundarias. La metodología describe modelos estructurales de producción ganadera y los ubica espacialmente determinando sistemas modales. Para ello se utilizan estadísticas básicas del departamento de Santander (Colombia), que asumen el municipio como unidad de análisis. Se proponen y usan algunas variables para el desarrollo y cálculo de indicadores relacionados con aspectos estructurales de los sistemas de producción, tales como la ocupación y uso de la superficie agropecuaria, la estructura demográfica bovina, el tamaño predial de las fincas, la distribución rural y urbana de la población humana, la vacunación contra la fiebre aftosa y la utilización de pastos mejorados. Mediante técnicas estadísticas de Análisis Multivariado, Correlación Múltiple, Análisis de Componentes Principales y Análisis Jerárquico de Conglomerados fue posible identificar tipologías, calculando matemáticamente sus descriptores. Así, se identifican y describen cuatro tipologías estructurales: bovinos de cría en el modelo de economía campesina, bovinos para producción de carne, bovinos como actividad complementaria de la economía campesina agrícola y bovinos de cría y levante en un modelo pre-empresarial. La ubicación espacial de las tipologías se realizó dentro de subregiones naturales (Zona Fría, Montaña Santandereana, Hoyas de los Ríos Ponce Chica mocha y Suárez y Valle del Magdalena Medio), lo cual condujo a la identificación de doce subgrupos que se priorizaron de acuerdo con su inventario ganadero para una mejor descripción de las tipologías. Methodological approach for classification of cattle production systems from secondary information sourcesA rapid and low cost methodology was applied to classify cattle production systems using data from secondary sources. This methodology identifies, describes and specially locates modal cattle production systems. Basic information on biophysical and socioeconomical aspects of the department of Santander (Colombia) was used for this purpose, considering the municipality as the unit of analysis. A set of variables was used to calculate structural indicators of the production systems such as: land use in agriculture, structure of the bovine population, farm size, use of improved pastures, foot and mouth disease vaccination records, as well as rural and urban human populations. In order to define and calculate the descriptors for classification of these systems multivariate analysis, multiple correlation, principal components and cluster analysis were applied. Four system s were identified and described: (1) cow-calf owned by small farmers, (2) beef cattle production enterprises, (3) small operations of cow-calf and feeder cattle, and (4) bovines as complement to crop production in small farms. A methodology was developed to locate the above systems under the natural subregions: Cold zones, Santander highlands, Fonce Chicamocha and Suárez basin rivers and Medium Magdalena Valley; thus leading to the identification of 12 subgroups, which were prioritized according to their cattle populations, and as a result provide adequate means to describe beef cattle production systems.

Download Full-text

Realisasi Kegiatan Program Daerah dalam Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Guna Mendukung Swasembada Daging Nasional

Jurnal Penelitian Pertanian Terapan ◽

10.25181/jppt.v14i2.149 ◽

2017 ◽

Vol 14 (2) ◽

Cited By ~ 1

Author(s):

Bambang Winarso

Keyword(s):

Local Government ◽

Beef Cattle ◽

Local Governments ◽

Central Government ◽

Provincial Government ◽

Cattle Breeding ◽

West Java ◽

Livestock Breeding ◽

Self Sufficiency ◽

Government Authority

Regional autonomy is given broad authority, real and accountable to local governments in proportion. In line with the local government should be able to utilize the potential of area resources optimally. However, under Regulation No 25 ps 2 verse 3, yr 2000 showed that specific authority perbibitan and arrangements regarding disease prevention remains a central government authority in this regard is Breed Livestock Directorate. Do with the efforts to develop livestock breeding cattle in various respo . In an effort to increase the population of cattle beef cattle , a policy that could be done by the East Java Provincial Government "Berlian" program. Meanwhile, Bali local government has declared Simantri Program, Jambi Provincial Government still relies on the center's programs, while in West Java are still doing investigations were the provinces that have the potential technical and non- technical support. This paper is part of the research results about the prospect of Livestock Breeding Beef Cattle Expansion medium scale done in 2012 by the Center for Economic and Social Agriculture . As for the location of the research done in the Province of Bali , East Java , West Java and Jambi Province Keywords: Regional Programme, Beef Cattle Breeding, National Self-Sufficiency

Download Full-text

INSEMINASI BUATAN MENGGUNAKAN PERSILANGAN SPERMA LIMOSIN DAN SIMENTAL MELALUI SINKRONISASI BIRAHI SUATU USAHA INTENSIFIKASI REPRODUKSI SAPI UNTUK PENINGKATAN PETERNAKAN SAPI RAKYAT DI KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO

Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) ◽

10.20473/jlm.v2i1.2018.6-11 ◽

2020 ◽

Vol 2 (1) ◽

pp. 6

Author(s):

Emy Koestanti Sabdoningrum ◽

Sunaryo Hadi Warsito ◽

Heru Pramono ◽

Siti Eliana

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Artificial Insemination ◽

Birth Rate ◽

Positive Influence ◽

Poor Quality ◽

Economic Activities ◽

Cattle Breeding ◽

Dry Land ◽

Genetic Quality ◽

Self Sufficiency

The beef cattle breeding business in Kedungrejo village, Kedungadem sub-district, Bojonegoro Regency in general has not implemented an efficient business concept considering that there are many potentials and opportunities that have not been utilized and managed optimally, especially those related to livestock reproduction and beef cattle production. Constraints that are often encountered are the low success rate of Artificial Insemination (IB) of beef cattle because poor quality cement and inseminator skills are not sufficient. Such conditions are also an illustration of the Beef Cattle Breeders in Kedungrejo Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency. Kedungrejo village was chosen to be a place for cattle development on dry land because it has the potential to breed cattle crosses of Lemosin and Simental cattle which produce good meat. The development of cattle in Kedungrejo village, Kedungadem sub-district, aims to increase economic activities in support of cattle reproduction intensification efforts to increase people’s cattle farming. This activity for the community aims to fulfill meat self-sufficiency through the introduction, dissemination, transfer of reproductive technology by artificial insemination using Limousine and Simental sperm crosses. Beef cattle farmers in Kedungrejo Village Kedungadem Bojonegoro Subdistrict have the prospect of beef cattle breeding which can be developed to fulfill meat self-sufficiency that is being promoted. Specific targets of outcomes to be achieved include the success of insemination, increased birth rate, improvement of genetic quality of beef cattle through Artificial Insemination using Limousine and Simental sperm crosses in the Kedungrejo Village, Kedungadem Bojonegoro District. The method used in achieving this goal by socializing Artificial Insemination using Limousine and Simental Sperm Crosses. The solution offered is through the coaching, training and application stages. The results of community service activities indicate that Artificial Insemination using Limousine and Simental Sperm Crosses has the prospect of being developed as an increase in the success of insemination, increased birth rate, genetic quality improvement has a positive influence on beef reproductive and meat self-sufficiency.AbstrakUsaha peternakan sapi potong di desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro pada umumnya belum menerapkan konsep usaha yang efi sien mengingat banyak potensi dan peluang yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal terutama yang terkait reproduksi ternak dan produksi ternak sapi potong. Kendala yang sering dijumpai adalah rendahnya tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) ternak sapi potong karena kualitas semen yang kurang baik dan skill inseminator belum memadai. Kondisi demikian juga merupakan gambaran dari Peternak Sapi Potong Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Desa Kedungrejo dipilih menjadi tempat pengembangan ternak sapi di lahan kering karena mempunyai potensi untuk pemuliabiakan persilangan sapi Lemosin dan sapi Simental yang menghasilkan daging yang bagus. Pengembangan ternak sapi di desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem bertujuan meningkatkan kegiatan perekonomian dalam mendukung usaha intensifi kasi reproduksi sapi untuk peningkatanpeternakan sapi rakyat. Kegiatan kepada masyarakat ini bertujuan pemenuhan swasembada daging melalui pengenalan, penyebarluasan, alih teknologi reproduksi dengan cara Inseminasi buatan menggunakan persilangan sperma Limousin dan Simental. Peternak sapi potong Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro mempunyai prospek peternakan sapi potong yang dapat dikembangkan untuk memenuhi swasembada dagingyang sedang digalakkan. Target khusus luaran yang ingin dicapai berupa keberhasilan inseminasi, peningkatan angka kelahiran, perbaikan mutu genetik sapi potong melalui Inseminasi Buatan menggunakan persilangan sperma Limousin dan Simental di wilayah Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut dengan sosialisasi Inseminasi Buatan menggunakan Persilangan Sperma Limousin dan Simental. Solusi yang ditawarkan adalah melalui tahap pembinaan, pelatihandan aplikasi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa Inseminasi Buatan menggunakan Persilangan Sperma Limousin dan Simental mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai peingkatan keberhasilan inseminasi, peningkatan angka kelahiran, perbaikan mutu genetik memberi pengaruh positif terhadap reproduktivitas sapi potong dan pemenuhan swasembada daging.

Download Full-text

Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong: Kebijakan Swasembada Daging Sapi dan Kelayakan Usaha Ternak

Forum penelitian Agro Ekonomi ◽

10.21082/fae.v36n2.2018.97-116 ◽

2019 ◽

Vol 36 (2) ◽

pp. 97

Author(s):

S. Rusdiana ◽

L. Praharani

Keyword(s):

Beef Cattle ◽

Development Program ◽

Government Policies ◽

Cattle Population ◽

Brood Stock ◽

Self Sufficiency ◽

Natural Mating ◽

The Government ◽

Animal Source Food ◽

Level 2

To achieve animal source food self-sufficiency for coping with increased demand, the government launches policy on beef cattle development. The program focuses on breeding efforts through Artificial Insemination (IB), natural mating, and fattening. It is intended to produce calves such that beef cattle population and beef production improve. This paper aims: (1) to describe inter-temporal government policies on encouraging beef cattle population at farm level; (2) to estimate projections of beef consumption and beef cattle development program; and (3) to discuss feed provision and beef cattle business feasibility. The government commits to meet beef demand and to improve farmers’ income. Brood stock cattle potency could be maximized to produce calves through IB and natural mating in order to accelerate domestic beef cattle population enhancement. To achieve beef self-sufficiency, the government needs collaboration of various stakeholders. It is necessary to encourage investment in livestock business as well as to empower beef cattle farmers such that their business is feasible and their income improves. AbstrakDalam rangka swasembada pangan hewani karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, pemerintah membuat kebijakan pengembangan sapi potong. Program ini fokus pada usaha pembibitan melalui Inseminasi Buatan (IB), kawin alam, serta penggemukan. Pada gilirannya induk akan menghasilkan pedet, sehingga dapat meningkatkan populasi sapi potong dan produksi daging sapi. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas diharapkan perkembangan sapi potong dapat meningkat. Tujuan tulisan ini adalah: (1) mendiskripsikan kebijakan pemerintah intertemporal dalam mendorong populasi sapi potong di tingkat peternak; (2) membuat proyeksi konsumsi daging sapi dan program pengembangan sapi potong; dan (3) membahas penyediaan pakan dan kelayakan usaha sapi potong. Komitmen pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan asal daging sapi serta meningkatkan pendapatan peternak. Ternak sapi potong indukan dapat dimaksimalkan potensinya untuk dapat terus menghasilkan pedet melalui IB dan kawin alam. Upaya ini dilakukan sebagai wujud untuk mengakselerasi penambahan populasi sapi potong di dalam negeri. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan asal daging sapi, diperlukan kerjasama berbagai pihak agar populasi sapi potong meningkat. Pemerintah perlu mendorong investasi usaha ternak dan pemberdayaan peternak sehingga peternak mampu mencapai kelayakan usaha dan pendapatan mereka meningkat.

Download Full-text