Information and communication technology has had an impact on the food and drug online market. However, not all food and drugs in the online market have permits and other requirements that can threaten public health. Against something that is detrimental to society and requires protection from the government, it requires public policy to overcome. In the implementation, public policy requires the role of the bureaucracy, the private sector, and community groups. This paper examines efforts to protect public health against online markets of food and drug from the perspective of the roles of the government, the private sector, and the community. The research approach used is qualitative with a descriptive analysis method. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The government has limited resources in monitoring online markets that do not recognize geographic boundaries. The private sector has a role in creating integrated programs that support policies and pay attention to consumer rights. The community also plays a role in increasing awareness and reporting to the marketplace and BPOM on illegal products. Several suggestions, among others, need to increase the socialization of regulations; making technical regulations and pharmaceutical service standards in the online market of drugs; improvement of communication, information, and education; increasing The National of Drug and Food Control resources and increasing the role of the marketplace in filtering every product sold. In addition, it will accelerate the discussion of the drug and food control draft which is included in the Prolegnas 2021. AbstrakKemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada meningkatnya kegiatan jual beli obat dan makanan daring di tengah masyarakat. Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat mendapatkan obat dari cara konvensional menjadi daring. Namun, tidak semua obat dan makanan yang diedarkan daring memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat. Sementara itu, kebijakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan daring tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam implementasinya, suatu kebijakan publik memerlukan peran dari pihak birokrasi (pemerintah), pihak swasta, dan kelompok masyarakat. Tulisan ini mengkaji upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring dari perspektif peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Pemerintah memiliki sumber daya terbatas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan daring yang tidak mengenal batas geografi. Pihak swasta berperan dalam membuat program terintegrasi yang mendukung kebijakan dan memperhatikan hak-hak konsumen. Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada pihak lokapasar maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk ilegal. Saran perbaikan kebijakan, antara lain: perlu peningkatan sosialisasi peraturan; pembuatan peraturan teknis dan standar pelayanan kefarmasian dalam peredaran daring obat; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; peningkatan sumber daya BPOM; dan peningkatan peran lokapasar dalam menyaring setiap produk yang dijual. Selain itu, mempercepat pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) yang masuk Prolegnas Prioritas 2021. RUU POM diharapkan menjadi payung hukum dalam pengawasan obat dan makanan termasuk peredaran daring.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) APOTEKER DI PUSKESMAS DALAM PELAYANAN OBAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
