scholarly journals RENCANA PENGELOLAAN PARTISIPATIF OBJEK GEOWISATA TEBING KOJA (STUDI KASUS: TEBING KOJA, DESA CIKUYA, KECAMATAN SOLEAR, KABUPATEN TANGERANG)

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 2759
Author(s):  
Sandra Soraya ◽  
Parino Rahardjo ◽  
Suryono Herlambang
Keyword(s):  
Descriptive Analysis ◽  
Analysis Method ◽  
Community Based ◽  
The Public ◽  
Community Or ◽  
Economic Support ◽  
Depth Interview ◽  
Ancient Times ◽  
Depth Interviews

Tebing Koja tourism object has a geotourism attraction that attracts tourists and can give someone's curiosity because it has another designation that is "Cage Godzilla" and is located in the countryside in Tangerang Regency. Tebing Koja has its own uniqueness, namely the form of the towering cliffs separately as if bent on ancient times as a result of the results of sand / lime mining which was carried out before it was opened to the public for this tourism. Tebing Koja becomes very important that can be an economic support for the surrounding community who want to develop these attractions. However, participation by the community or community groups is only those who live around Tebing Koja. Other communities and the community of Cikuya Village are still indifferent to the existence of the Tebing Koja tourism object that can provide benefits in their economy. Based on the description, the researcher aims to describe the participatory form in the community or group in managing the Tebing Koja tourism object in Cikuya Village to make tourism sustainable. The concept of sustainable tourism is applied in planning for management so that it is always sustainable in the future by utilizing existing resources. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method that uses participatory description in the management of the Tebing Koja tourism object. Researchers use various data sources to be studied, describe and explain comprehensively from various aspects of individuals, groups, organizations, events systematically. Data collection techniques used by researchers are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study show the role of the community in managing tourist objects, the concept of community-based management or Community Based Tourism (CBT) and the inhibiting factors. Keywords:  Community Based Tourism (CBT) Management; Stakeholders Partnership; Geopark Tourism Planning; Koja Cliff Park AbstrakObjek wisata Tebing Koja memiliki daya tarik geowisata yang memikat wisatawan dan dapat memberikan rasa ingin tahu seseorang karena memiliki sebutan lain yaitu “Kandang Godzilla” dan letaknya berada di dalam perdesaan di Kabupaten Tangerang. Tebing Koja memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuk tebingnya yang menjulang tinggi secara terpisah seperti bentukkan pada zaman purba akibat dari hasil penambangan pasir/kapur yang dilakukan sebelum dibukanya untuk umum pariwisata ini. Tebing Koja menjadi sangat penting yang dapat menjadi penunjang ekonomi bagi masyarakat sekitar yang ingin mengembangkan objek wisata tersebut. Namun, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat hanyalah mereka yang tinggal di sekitaran Tebing Koja. Masyarakat lain maupun masyarakat Desa Cikuya masih acuh tak acuh terhadap adanya objek wisata Tebing Koja yang dapat memberikan keuntungan dalam perekonomian mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipatif pada masyarakat atau kelompok dalam pengelolaan objek wisata Tebing Koja di Desa Cikuya agar menjadikan pariwisata berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan diterapkan dalam perencanaan pengelolaannya agar selalu berkesinambungan di kemudian hari dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang menggunakan pendeksripsian partisipatif dalam pengelolaan objek wisata Tebing Koja. Peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti, menguraikan dan menjelaskannya secara komperhensif dari berbagai aspek dari individu, kelompok, organisasi, peristiwa secara sistematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, in-depth interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peran masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, konsep pengelolaan berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT) dan faktor-faktor penghambatnya. 

scholarly journals Relasi antara Pergeseran Peran Pencari Nafkah dan Krisis Maskulinitas dalam Cerpen “Huruf Terakhir” karya Benny Arnas

2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 182
Author(s):  
Marta Widyawati
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Short Story ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Emotional Control ◽  
Male Character ◽  
Analysis Method ◽  
The Public ◽  
Masculinity Crisis ◽  
The Impact

This research aims to show the masculinity crisis experienced by a male character (a husband) due to the shift role of breadwinner in marriage in the short story "Huruf Terakhir" by Benny Arnas. This research is essential because it can demonstrate the impact of the wife's involvement to work in the public domain towards the husband's condition. This research is qualitative research by utilizing the concept of gender. Data collection techniques are carried out through document tracing on a short story "Huruf Terakhir" by Benny Arnas as the corpus.  The data obtained was analyzed using descriptive analysis method. The results showed that shifting role of breadwinner can cause a man (a husband) to experience a crisis of masculinity such as loss of independence, confidence, courage, assertiveness, and emotional control. The shifting role as breadwinner is also shown to open the opportunities for repression in women. Therefore, the research on the short story "Huruf Terakhir" is expected to contribute to the study of gender-sensitive literature, especially since it is able to show masculinity traits associated with the role of breadwinner can complicate men’s position and  potentially hinder women's freedom.

scholarly journals Identifikasi Partsipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi Kasus : Desa Ketapang Indah - Kecamatan Singkil Utara)

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Yulia Asyiawati ◽  
Hilwati Hindersah ◽  
Yoppi Yolanda Putri
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Development Process ◽  
Planning Process ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Development Planning ◽  
Analysis Method ◽  
The Public ◽  
Community Needs ◽  
The Village

Abstract. Community participation is very important in realizing sustainable village development, so that development planning can be felt by every level of society. Currently, the development carried out in Katapang Indah Village has not been fully participatory. This can be seen from the contribution of community participation in the development planning process, where the development being implemented has not responded to community needs. Given the importance of community participation in the development planning process, it is necessary to conduct a study on efforts to increase community participation in Katapang Indah Village, in order to realize sustainable development. The purpose of this study is to identify the form and level of community participation in the development planning process. By using the descriptive analysis method, the results show that community participation in Katapang Indah Village is included in the induced participation group with the form of vertical participation, where the community only follows policies that have been formulated by village leaders or traditional leaders. This is due to the lack of knowledge from the community about the importance of participating in the activities of the village development process. Efforts were made to (1) provide outreach to the public about the mechanism for community participation in the planning process; (2) increasing the intensity of socialization and counseling regarding development planning to the community; (3) increasing the role of traditional and community leaders in formulating decisions by taking into account the characteristics and needs of village communities.Keywords: community participation, development planning process, sustainable village developmentAbstrak. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa secara berkelanjutan, sehingga perencanaan pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di Desa Katapang Indah, pada saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dimana pembangunan yang dilaksanakan belum menjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perlu dilakukan kajian mengenai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Katapang Indah, agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat di Desa Katapang Indah termasuk pada kelompok partisipasi terinduksi dengan bentuk partisipasi vertical, dimana masyarakat hanya mengikuti kebijakan sudah dirumuskan oleh pemimpin desa atau tokoh adat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan proses pembangunan desa. Upaya yang dilakukan adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat; (3) meningkatkan peran dari tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam merumuskan keputusan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa.Kata Kunci : partisipasi masyarakat, proses perencanaan pembangunan, pembangunan desa berkelanjutan

scholarly journals The Role of Regional Inspectorate of Samarinda City In Maintaining Unqualified Opinion

2019 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 221-236
Author(s):  
Kemal Hidayah ◽  
Fani Heru Wismono ◽  
Mayahayati Kusumaningrum ◽  
Rustan Amarullah
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Qualitative Approach ◽  
Government Performance ◽  
Accounting Performance ◽  
Depth Interview ◽  
Depth Interviews

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps. Keywords: Inspectorate’s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion Abstrak Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP

scholarly journals Fungsi Pengawasan DPRD Riau: (Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik)

2019 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 97-115
Author(s):  
Mar Syahid
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Mass Media ◽  
Public Interest ◽  
Political Party ◽  
Descriptive Analysis ◽  
The Political ◽  
Analysis Method ◽  
The Public

Abstract: The supervision function of Riau DPRD becomes stronger since otonomy has been ratified. Unhappily, the strength his of tenre directed to infiltrate the political party interest. In the after mach, the role of DPRD is n’tinan optimal fashion because it’strapped in transactiona lpolitics, which bets political party interst with public interest. Researcher, by using descriptive- analysis method, describes and analyzes  the problem to look for the solution. As aresult, the supervision function of Riau DPRD on public interestis in poor support by asystem that be in dsover the legislators. Besides that, as the initiators of public policy, the legislators of tenignore the public interest, and will helda brieffor public if the rearedemons trant agitations and mass media issues tha tblow up the irwrong policies.

The gender dimension of the 2020 Belarusian protest: Does female engagement contribute to the establishment of gender equality?

2021 ◽  
pp. 2336825X2110291
Author(s):  
Vasil Navumau ◽  
Olga Matveieva
Keyword(s):  
Public Sphere ◽  
Gender Equality ◽  
Presidential Elections ◽  
The Public ◽  
The Public Sphere ◽  
Depth Interviews

One of the distinctive traits of the Belarusian ‘revolution-in-the-making’, sparked by alleged falsifications during the presidential elections and brutal repressions of protest afterwards, has been a highly visible gender dimension. This article is devoted to the analysis of this gender-related consequences of protest activism in Belarus. Within this research, the authors analyse the role of the female movement in the Belarusian uprising and examine, and to which extent this involvement expands the public sphere and contributes to the changes in gender-related policies. To do this, the authors conducted seven semi-structured in-depth interviews with the gender experts and activists – four before and four after the protests.

PERAN KPU DALAM PENCAPAIAN TARGET PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

2021 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 13-21
Author(s):  
Ahmad Mustopa Kamal ◽  
Ainur Rofieq
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Specific Problem ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Voter Participation ◽  
Analysis Method

The background of this research is based on the efforts of the KPU of Karawang Regency in achieving the target of voter participation in the election of the Regional Head of Karawang Regency in 2015, where the KPU targets community participation around 72%. But from the results of the KPU recapitulation in Karawang Regency voter participation reached 67%. This indicates that the target of voter participation from the KPU of Karawang Regency was not achieved in the election of the regional head. This study uses descriptive analysis method to focus on a specific problem in detail. The focus of the research is: KPU's efforts in achieving the target of community participation in the Karawang District Election especially in Cibuaya District, Karawang Regency. The results of this study indicate that in planning achievement of voter participation target in the Karawang regency elections in 2015 Karawang Regency KPU did various things to direct voter participation, especially in terms of planning. Thus the role of the KPU in achieving the target of voter participation in the election of the Regional Head of Karawang Regency in 2015 in the District of Cibuaya has been done well.

scholarly journals Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 30-40
Author(s):  
Nabila Rahma Silmi ◽  
Tuah Nur ◽  
Dian Purwanti
Keyword(s):  
Disaster Management ◽  
Research Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Qualitative Approach ◽  
Successful Implementation ◽  
Analysis Method ◽  
The Public ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Implementation Policy ◽  
Management Policies

The purpose of this research is to find out the implementation of regional disaster management policies in Sukabumi City and to find out the inhibiting and supporting factors of the successful implementation of regional disaster management policies. This research method uses descriptive analysis method with a qualitative approach. The results showed that the implementation of regional disaster management policies was not optimal. The conclusion is that the socialization activities are still lacking and equitable, human resources and infrastructure have not been added yet. The inhibiting factors are in terms of institutional, apparatus discipline, budget, resources, facilities and environment that are less conducive. Supporting factors are the existence of regulations or regulations on disaster management. for communication carried out by BPBD Sukabumi City in carrying out socialization activities or training on disaster management to the public is still lacking and uneven. Keywords: Implementation, Policy, Disaster Management.

scholarly journals Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Bidan dalam Memberikan Pelayanan Antenatal Berkualitas Diwilayah Kerja Puskesmas Kota Bukittinggi Tahun 2018

2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Khairan Nisa ◽  
Joserizal Serudji ◽  
Delmi Sulastri
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Antenatal Care ◽  
Pregnant Women ◽  
Monitoring And Evaluation ◽  
Dominant Factor ◽  
The Public ◽  
Depth Interview ◽  
Quantitative Data Analysis

Quality antenatal care has a major role in reducing maternal mortality. Every effort to improve quality must also be accompanied by efforts to pay attention to factors that contribute to improving the performance of midwives in providing services. The study used a combination of quantitative approaches in 67 midwives in the Bukittinggi and qualitatively in 15 informants, of which 9 people included in-depth interview informants to coordinator midwives, head of the Public health center and staffing and 6 FGD informants to midwives on duty at the health center.The results of quantitative data analysis, factors related to the performance of midwives are incentives, motivation and workload. Motivation is the most dominant factor related to the performance of midwives. The results of qualitative data analysis, the leadership plays an important role in increasing motivation to work midwives and optimizing the role of midwives in overcoming problems related to overlapping workloads. Midwives also need to increase their participation efforts and empower pregnant women so that programs can run well and provide positive feedback for improving the health status of pregnant women. Basically antenatal services provided by midwives are in accordance with standards, but the paradigm of antenatal care for pregnant women must shift from achieving quantity to focus on quality. To improve the performance of midwives in providing antenatal care, several efforts are needed: monitoring and evaluation of the quality of antenatal care by midwives, leadership involvement in efforts to increase midwife motivation both from supervision and reward management in non-material forms. Providing equal opportunities for midwives to improve competence through training, especially training related to quality antenatal care. In addition, the provision of infrastructure at the polindes needs attention. 

scholarly journals PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SEKTOR PERTANIAN: KASUS PADA PROGRAM BEKERJA

2021 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Endro Gunawan ◽  
Bambang Irawan
Keyword(s):  
Poverty Reduction ◽  
Agricultural Sector ◽  
Laying Hens ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Primary Data ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Agricultural Business ◽  
Plantation Crops ◽  
Depth Interviews

<p class="A04-abstrak3"><span lang="EN-US">In order to reduce poverty in the agricultural sector, the Ministry of Agriculture implements the BEKERJA program, which is  an effort to empower poor farmers in farming multi-commodities, including laying hens, vegetables, fruit and plantation crops. The objective of this study is to understand the role of the program on increasing farmers' income and reducing poverty. This research was conducted in 11 provinces covering 38 districts which were the location of the BEKERJA program in 2018 and 2019. The data used were primary data collected through in-depth  interviews of farmers participating in the program. The results of quantitative and qualitative descriptive analysis concluded that the program was quite successful in enhancing agricultural business activities among poor farmers, but it had not been able to increase farmers' income significantly. The number of poor farmers participating in the program only decreased by 1.48%. There are many challenges faced in empowering poor farmers, and therefore a strong commitment is needed to reduce poverty in the agricultural sector. To increase the effectiveness of these poverty reduction efforts, the empowerment of poor farmers in the future should be carried out as the following: (1) commodities developed are focused on the  laying hens and vegetables farming, (2) farmers empowerment and  provision of agricultural facilities should be continued  at least until the farming activities is financially profitable, (3)  technical guidance for cultivation should be strengthen, (4) beneficiaries of the program should be  prioritized to  young farmers, and (5) development a special program that is focussed for the poor farmers.</span></p>

scholarly journals Big Data and Journalism: How American Journalism is Adopting the Use of Big Data

Novum Jus ◽  
2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 69-89
Author(s):  
Julián Rodríguez ◽  
Andrew M. Clark
Keyword(s):  
New York ◽  
Big Data ◽  
New York Times ◽  
The United States ◽  
Freedom Of Information ◽  
The Public ◽  
Digital Format ◽  
American Journalism ◽  
Depth Interviews

This research uses in-depth interviews with three data journalists from the Houston Chronicle and the New York Times in the United States to describe the role of data journalists, and to illustrate how and why they use big data in their stories. Data journalists possess a unique set of skills including being able to find data, gather data, and use that data to tell a compelling story in a written and visually coherent way. Results show that as newspapers move to a digital format the role of a data journalist is becoming more essential as is the importance of laws such as the Freedom of Information Act to enable journalists to request and use data to continue to inform the public and hold those in power accountable. 

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document