scholarly journals Manajemen Pengelolaan Buku di Micro-Library Sembulang, Batam, Kepulauan Riau

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Nurlaily Nurlaily ◽  
Mochamad Nuruz Zaman
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
The Other ◽  
Ordinary People ◽  
Large Collection ◽  
Village Community ◽  
Children’S Learning ◽  
Village People ◽  
The Village ◽  
Children's Learning

In the current era, many of our people do not know much about the importance of reading. Especially for ordinary people who have never read or written at all. Their insight may still be influenced by verbal, not written. This is both caused by there may be a lack of reading books and they don't have a large collection of books. The library in Sembulang village is in the form of a micro-library that can help the community to get to know writing and enjoy reading. The library is a special alternative for rural communities whose communities are still innocent or have not been intervened by city people. Later, the village community will be introduced to what is a micro-library, its functions, and so on. The other benefits of the micro-library in Sembulang are able to improve children's learning quality, introduce the importance of reading to the community, and increase the source of income for local villages. Of all these, it will first be explained to all local village people how to borrow or read in the library. The method used will be made socialization about the introduction of the library and its functions.

scholarly journals Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 10
Author(s):  
Tarsim Dan Erga Yuhandra
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Village Community ◽  
Control Functions ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Resource Factor

Abstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa.�THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY)�Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research� are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency� in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government.

scholarly journals Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis

Jurnal Niara ◽  
2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 227-236
Author(s):  
Khairul Amri ◽  
Adia Ferizko
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Organizational Factors ◽  
Community Empowerment ◽  
Absolute Poverty ◽  
Literature Study ◽  
Village Community ◽  
Classic Problem ◽  
The Government ◽  
Almost All ◽  
The Village

ABSTRAK   Pokok permasalah pada masalah kemiskinan di Indonesia khususnya kabupaten Bengkalis. Kemiskinan adalah masalah klasik dan terjadi hamper di seluruh Negara di dunia. baik itu kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah tentang masyarakat  miskin ternyata sangat kompleks, sehingga meskipun sudah banyak program-program dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun juga tak kunjung selesai.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat di kabupaten bengkalis dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bengkalis. Metode penelitian menggunakan pedekatan kualitatif studi kepustakaan,  jenis penelitian menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan masyarakat di kabupaten bengkalis belum maksimal, hal ini terlihat dari lemahnya upaya pemerintah dalam upaya melinearisasi kebijakan hingga tingkat desa khususnya desa tradisional yang masih tertinggal, tentu butuh sentuhan-sentuhan khusus yang bisa di tuangkan ke dalam sebuah aturan/kebijakan. Dengan kata lain, factor administrasi dan organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bengkalis juga belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari lemahnya upaya pemerintah dalam upaya menduplikasi strategi dari desa yang berhasil kepada desa-desa lainnya di kabupaten bengkalis. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bengkalis perlu menanamkan kesadaran kepada masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan terhadap pentingnya pemberdayaan tersebut agar dalam pelaksanaan, masyarakat sasaran pemberdayaan dapat lebih partisipasif.   Kata Kunci: Manajemen, pemberdayaan, masyarakat.desa. Abstract: The main problem in the problem of poverty in Indonesia, especially Bengkalis Regency. Poverty is a classic problem and occurs in almost all countries in the world. both absolute poverty and relative poverty. The problem of the poor turns out to be very complex, so that even though there have been many programs in poverty alleviation efforts, it has also not been finished. The purpose of this study was to find out how the management of community empowerment in Bengkulu Regency and village community empowerment in Bengkalis Regency. The research method uses a qualitative approach to literature study, this type of research uses literature studies by looking for theoretical references relevant to the case or problem found. The results of this study indicate that the management of community empowerment in Bengkulu Regency is not yet maximal, this can be seen from the weak efforts of the government in an effort to line up policies at the village level, especially traditional villages that are still lagging, naturally requiring special touches that can be poured into a rule / Policy. In other words, administrative and organizational factors greatly influence success in achieving goals. Empowerment of rural communities in the Bengkulu district has also not been carried out to the maximum. This can be seen from the weak efforts of the government in an effort to duplicate the strategy of the successful village to other villages in the Regency of Bengkulu. In an effort to empower the village community in Bengkulu Regency it is necessary to instill awareness to the people who are the target of empowerment of the importance of empowerment so that in the implementation, the target community of empowerment can be more participatory. Keywords: Management, empowerment, community. Village

scholarly journals Pesan Moral dan Nilai Pendidikan dari Simbolik Lemper Raksasa dalam Upacara Adat Rebo Pungkasan

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 339
Author(s):  
Ika Damayanti ◽  
Muhammad Shaleh Assingkily ◽  
Izzatin Kamala
Keyword(s):  
Social Integration ◽  
Qualitative Approach ◽  
Elementary Children ◽  
Village Community ◽  
Children’S Learning ◽  
The People ◽  
Banana Leaves ◽  
Minced Meat ◽  
Children's Learning

The traditional ceremony of rebo pungkasan is a cultural ritual that has been traditionally carried out by the Javanese people, including the Wonokromo Village community as an expression of gratitude to Allah. This ritual uses lemper raksasa as a special icon that contains moral messages for elementary children. The purpose of this paper is to discuss the moral message contained in lemper raksasa  in the traditional ceremony rebo pungkasan for elementary age children. Therefore, as a formulation of the discussion, what moral messages from lemper raksasa for elementary-age children, how the moral message was given and why the tradition is worth preserving. This paper used a qualitative approach with the background of rebo pungkasan carried out by the people of Wonokromo Village, Pleret District, Bantul Regency, DIY. The results of this study indicate that (1) lemper raksasa is symbolically valued moral message to children of primary age, in the form of ‘daun pisang’ (banana leaves) as a symbol of the ‘problem’ learning of children, ‘ketan’ (sticky rice) as a symbol of ‘initial enjoyment’ of children’s learning and minced meat as a symbol of learning to become a ‘provision of life’ of children; (2) the symbolic moral message is given to children by inviting children to rebo pungkasan and to internalize it verbally to each child; (3) to preserve the culture, it is functioned as a means of entertainment, tourism assets, a media of ‘silaturahmi’ and a means of social integration

scholarly journals DETERMINAN FRAUD PADA PENGGUNAAN DANA DESA STUDI KASUS GAMPONG/DESA DI KOTA LANGSA

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Early Ridho Kismawadi
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Central Government ◽  
Budget Allocation ◽  
Spiritual Intelligence ◽  
Village Community ◽  
Love Of Money ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstrak This study aims to discuss trends in the use of village funds. Basically, the village government is obliged to prosper the village community with a village fund budget that has been channeled directly by the central government because the village government is directly in contact with rural communities. However, in line with the village budget allocation to the village government more and more fraud has occurred. In the study, measuring the level of fraud on the use of village funds, in this study used two variables, the dependent variable (the tendency of fraud on the use of village funds) and the variable free (the nature of love of money and spiritual intelligence). The results of the regression calculations show that Love of Money (X1) has a partial effect on the Fraud Tendency on the use of village funds. Whereas Spiritual Intelligence (X2) has no partial effect on the Fraud Tendency on the use of village funds.  

scholarly journals OFF TV PROGRAM IMPLEMENTATION TO PROMOTE CHILDREN’S LEARNING MOTIVATION AT SUKOANYAR CERME GRESIK

TAMADDUN ◽  
2017 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Muyasaroh M ◽  
Hadiyatan Wasilah
Keyword(s):  
Junior High School ◽  
Program Implementation ◽  
Learning Motivation ◽  
Children’S Learning ◽  
Tv Program ◽  
The Subject ◽  
The Village ◽  
Conducive Environment ◽  
Special Time ◽  
Children's Learning

The background of the study is the OFF TV program at study hours, at 18.00 to 20.00 p.m at Sukoanyar Cerme Gresik. The study is oriented on describing the implemented OFF TV program. It also describes the effect of OFF TV program to promote children’s learning motivation. This study employs descriptive qualitative method. The data were collected through observation, interview, and documentation to dig information about the implementation of the OFF TV program and its effect on promoting children’s learning motivation. The object of the study is the OFF TV program, while the subject involves Sukoanyar residents who are currently studying in junior high school, and parents as the research data refinement. The data was analyzed using Miles and Huberman model, while triangulation technique and member check were used to test the validity. The result of the study showed that the OFF TV program implementation from 18.00 to 20.00 p.m can be applied all day to all residents in Sukoanyar village regulated by the Village Regulation No. 02 year 2016 with the aim of improving the human resources quality in Sukoanyar village. The result also showed the effect of the OFF TV program on promoting children’s learning motivation with some indicators. The first indicator is children feel happy with the OFF TV program because of the conducive environment for learning, the second indicator is they are more discipline in learning because there is special time to learning, the third is children can concentrate in learning, the fourth is they can study diligently, do their work freely without any interruption that can make them more serious and never give up.

scholarly journals BUMDESMA EMPOWERMENT IN WARUNGKIARA VILLAGE, SUKABUMI TO BECOME AN INDEPENDENT VILLAGE

EkoPreneur ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 185
Author(s):  
Dewi Gunherani
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Driving Force ◽  
Research Method ◽  
Social Economy ◽  
Accurate Information ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Definition Of ◽  
The Village

Bundesma empowerment is the  process of developing a village's economy. This program took the initiative to start a process of Social Economy activities that could improve the economic situation and conditions of the village community in Sukabumi, especially in the Warungkiara. In the  Empowerment activities, the participation of the Bundesma and the village community as a driving force for economic development is overseen by the Government.  The main objective of empowering Bundes and Bundesma is an independent village. This activity intends that rural communities in the Warungkiara area can turn their village into an independent village. The definition of an Independent Village is a village that is able to manage the economy of each citizen without the assistance of other parties. The creation of this condition reflects the strong willingness of the people of the village to move forward, the village that produces their products / works that are proud of and the ability of the village to meet their needs. In empowering Bundes and Bundesma  there are several problems that hamper them including; Difficulties in product marketing, financial limitations and limited human resources (HR).  In this study, the researchers used qualitative naturalistic methods. Qualitative naturalistic is a method that is carried out in the actual conditions that occur at the research location. This research method offers convenience and freedom for researchers to obtain accurate information from informants in the warungkiara sub-district. The results showed that in Warungkiara sub-district there were 12 Bundes in 12 villages and 2 Bundesma.  Keywords : Empowerment, Bundes, qualitative, marketing, financial, HRD  

Rural Mobile Telephony: A VSAT (Satellite) Based Approach

2011 ◽  
Vol 367 ◽  
pp. 215-222
Author(s):  
Francis Enejo Idachaba ◽  
F.O. Edeko
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Rural Areas ◽  
Satellite Communication ◽  
Access Point ◽  
Urban Centers ◽  
Satellite Technology ◽  
Village Community ◽  
Frequency Translation ◽  
Solar Powered ◽  
The Village

This work presents a VSAT based approach for extending mobile communication access to rural communities in developing countries using VSAT and satellite technology. The rural areas are clustered into village community cells with each cluster being served by a non regenerative bidirectional repeater system. The telecommunication technology of choice is the GSM standard. Traffic from the rural areas is collated together at the access point which serves as an interface between the village community cells and the satellite. The access points perform a frequency translation moving the signal from the GSM band to the satellite band at the transmitter and vice versa at the receiver. The system maximizes the advantage of satellite communication technology over other types in linking remote areas to urban centers that are geographically far apart. The satellite then links the village cell to the operator’s network via a dedicated BTS in the urban area. The system has the advantage of being modular, scalable and solar powered due to the low traffic from rural areas.

When is it best to hear a verb? The effects of the timing and focus of verb models on children's learning of verbs

1997 ◽  
Vol 24 (1) ◽  
pp. 25-34 ◽  
Author(s):  
D. AMBALU ◽  
S. CHIAT ◽  
T. PRING
Keyword(s):  
Argument Structure ◽  
The Other ◽  
Children’S Learning ◽  
Verb Acquisition ◽  
Children's Learning

This paper explores the effects of certain aspects of verb input on verb acquisition. It has been observed that the timing of a verb model affects children's learning of the verb (Tomasello & Kruger, 1992). It has also been observed that the focus of the event to which the verb refers affects the argument structure children assign to the verb (Pinker, 1989). This experiment investigated the interaction between the timing of verb models and the focus of the events to which they refer. Thirty children aged from 2;3 to 3;6 heard two novel verbs, one movement focused and the other result focused. Half heard the verbs before the event (impending condition) and half after it (completed condition). An interaction of verb timing and verb focus was found. The movement verb was learned better in the impending condition and the result verb in the completed condition. The contribution of this finding to our understanding of the processes involved in verb acquisition is considered.

scholarly journals Finding Fitting Solutions to Assessment of Indigenous Young Children’s Learning and Development: Do It in a Good Way

2021 ◽  
Vol 6 ◽  
Author(s):  
Jessica Ball
Keyword(s):  
Early Childhood ◽  
Rural Communities ◽  
Ways Of Knowing ◽  
Learning And Development ◽  
Early Childhood Programs ◽  
Children’S Learning ◽  
Indigenous Children ◽  
Children's Development ◽  
Children’S Development ◽  
Children's Learning

Standardized, norm-referenced assessments of young children’s learning and development pose a number of challenges when used with Indigenous children, beginning with the very notion of the construct “early childhood” that runs counter to some Indigenous ways of knowing and being. Indigenous community leaders and knowledge keepers reject the idea that all children should develop according to a homogenizing universal standard that is not grounded in specific culturally based goals and practices surrounding children’s development and does not respect each child’s unique character. Three key problems arise with creating appropriate assessment of Indigenous young children’s learning and development: 1) assessment in early childhood programs is often done from the perspective of whether children are on track to be ready for school; 2) school systems, early childhood programs, and practitioners face a barrage of pressure to measure children’s “progress” against universalist norms derived from Euro-Western ways of knowing and goals for children’s development; and 3) knowledge of diverse Indigenous young children’s varied lived experiences in today’s urban and rural communities is extremely limited. This paper discusses these obstacles and draws from the author’s many years of collaborating with Indigenous children, families, and communities to co-create culturally relevant assessment in a good way.

scholarly journals Konsepsi dan Bentuk BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi

Wajah Hukum ◽  
2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 327
Author(s):  
Lili Naili Hidayah ◽  
Muskibah Muskibah ◽  
Ageng Triganda
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Third Party ◽  
Business World ◽  
Mutual Cooperation ◽  
Village Community ◽  
Working Together ◽  
Business Entities ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Legal Entities

This article discusses the concept and form of village-owned enterprises and sees how it plays a role as a way to increase the level of welfare of rural communities in Jambi Province and what are the challenges and obstacles in its implementation. The presence of this institution should be the right step in an effort to realize the welfare of the Village community, especially in the economic sector and in the context of developing rural communities, which are expected to reduce poverty. The provisions in the Village Law regarding implementing rules that want a business entity to reflect a village that has kinship and mutual cooperation and is confirmed in the Village Law that business entities owned by the village can later be legal or not legal but cannot be equated with legal entities commonly known. in the business world. Such as CV, PT and cooperatives. In the implementation of BUMdes, the problem of legal entities is often questioned by a third party when working together, so there are several obstacles to implementing BUMdes management.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document