scholarly journals Analysis of Sosio - Juridical Participation of Sota Village Government in Increasing Income of Marind Kanum Indigenous People in Sota Merauke Village

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 115-126
Author(s):  
Yuldiana Zesa Azis ◽  
Nasri Wijaya
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Indigenous People ◽  
Local Community ◽  
Local Communities ◽  
Community Empowerment ◽  
Average Income ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Level Government

The Merauke regency area has a village level government, one of which is Sota village which is one of the villages located on the border of the State of Indonesia and Papua New Gunea. One of the indigenous people who inhabit the Sota village area is the Marind Kanum Tribe. Administratively for community empowerment to increase income is one of the roles of the village government, especially for the indigenous people, the increase in income still needs to be increased Because the average income of the local community is still relatively low, therefore support from various parties including local government through the relevant agencies. The purpose of this study was to find out how the role and government of the Sota village in increasing the income of the indigenous people of Marind Kanum and to determine the extent to which the laws and regulations governed that. The results of this study indicate that the participation of the village government by assigning tasks to village officials is to provide training and aquipment assistance for business to local communities and transmigration which in this case is in accordance with Law number 6 of 2014 concerning Village Government. Keywords: Participant; Sota VillageGovernment; Incrasing Income; Marind Kanum.

scholarly journals Strategi Pengembangan Desa Sayan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Sebagai Desa Wisata Berbasis Wisata Alam Bija

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 364
Author(s):  
Alinda Thalia ◽  
Saptono Nugroho
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Swot Analysis ◽  
Heritage Tourism ◽  
Sampling Technique ◽  
Local Communities ◽  
Tourism Product ◽  
Analysis Technique ◽  
Tourism Potential ◽  
Village Government ◽  
The Village

Sayan Village is one of the villages in Ubud that has a lot of potential to be used as a tourism village. The first three great potentials are natural tourism, potential opportunities for water tubing tourism, and also the potential of Puri Sayan as a heritage tourism object in Sayan Village, which is being planned by the village government and local communities. In addition to the three great potentials, Sayan Village also has the potential for water tourism with beji spring sources which are a source of water that is purified by the local community and is usually used for melukat. In this case, the researcher focused more on discussing the development of biology natural tourism which is currently used as the center of tourism village activities in Sayan Village. This study uses collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis and SWOT analysis. The technique of determining informants used purposive sampling technique. The results of this study contain the existing conditions of Desa Sayan based on tourism product components, namely attractions, amenities, accessibility, and ancilliary. And the strategy for developing SWOT-based Sayan Tourism Village. So that the strategies obtained produce the best ways to realize one of the missions of Desa Sayan as a sustainable tourism village. Keyword: Identification of Existing Conditions, SWOT Analysis, Natural Tourism, Sayan Tourism Village.

scholarly journals Farm Funds Optimisation For Community Entrepreneurship At Tobati Village Jayapura City

2019 ◽  
Vol 6 (11) ◽  
pp. 314-320
Author(s):  
Yohanis Rante ◽  
Sarlota Ratang
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Community Empowerment ◽  
City Government ◽  
Village Community ◽  
Inhibiting Factors ◽  
The Family ◽  
Funds Allocation ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
The City

The village fund is expected village government and technical institutions can realize the vision of Jayapura city government that believes, independent, unified, modern, prosperous based local wisdom.  The city of Jayapura has established the Community Entrepreneurship Agency (BKM) in each village/village/Kelurahan in order to manage the funds of the village/village/Kelurahan more effectively, efficient, precisely targeted to support the governance activities Good and transparent. The purpose of this research is to describe the management of ADD in village community empowerment as well as driving and inhibiting factors. The results showed that optimizing village funds allocation in the development of community entrepreneurship at Village Tobati Jayapura City is already running but not maximally, hence the need for strategy.  STRATEGY (W-O) makes strategy that utilizes the opportunity to overcome weaknesses, namely consist of: Government policy that makes Village Tobati as a demonstration village for tourism, this is an opportunity to add Income or family's confidentiality. The help of Village fund, ADK, ADD the average routine each year.  The commitment of the city government to improve and develop fisheries sector, especially the cultivation of fish cages very smooth and good means of transportation, and the help of the Prospect fund from the years 2016 and 2017 for the business of kiosk, sales Pinang, vegetable sales + Seasoning Kitchen, selling cold beverages + juice jacket, selling yellow rice, handicraft business, business selling pulse, oil kerosene + gasoline, net business. The opportunities mentioned above show that weaknesses in Village Tobati can be overcome well because of the very dominant opportunities in the village. Therefore the need for awareness from the local community to take advantage of the opportunities that exist for the welfare of the family in doing some very promising efforts.

scholarly journals Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Rd. Ahmad Buchari
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Disaster Management ◽  
Disaster Response ◽  
Community Empowerment ◽  
Policy Support ◽  
Disaster Mitigation ◽  
Community Capacity Building ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village

Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.  Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.  Demographically Garut Regency is very vulnerable to landslides, floods, whirlwinds, and fires due to mountainous dominated areas. Disaster mitigation is the first step in preventing disaster. Law number 24 of 2007 concerning Disaster Management and regulated technical and authority by the National Disaster Management Agency as stipulated in Presidential Regulation No. 8 of 2008. Disaster mitigation carried out in Garut Regency is by forming disaster response villages using three aspects namely planning-, institutions at the village level and community capacity building as an effort to build a community resilient and responsive to disasters. Through planning at the village level, involving various elements of stakeholders and policy support for disaster mitigation activities is very beneficial for villagers who are vulnerable to disasters. The institution formed in the village is useful for organizing citizens to further increase awareness and high social sense. whereas capacity building is a form of training village resources to become volunteers who move and focus on volunteerism and disaster tasks. The results of this study indicate that disaster response training has not been optimally provided by all residents, and is still limited to volunteers formed in each RT / RW, this is due to the limited budget support from disaster agencies and the village government in carrying out community empowerment and assistance. in addition to that the weak communication between the village governments which became disaster-resilient villages. The suggestion is that the village government should increase the participation of citizens through training in all groups through planning and maximizing disaster-resilient villages with institutions and capacity building for both disaster volunteers and villagers to reduce the risk of disaster losses and encourage villagers to actively engage in greening activities and preserve the environment beautiful. 

scholarly journals Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan

Bakti Budaya ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 149
Author(s):  
Setiadi Setiadi ◽  
Henny Ekawati ◽  
Fadlan Habib
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Control Mechanism ◽  
Development Planning ◽  
Government Institutions ◽  
Village Level ◽  
Planning Processes ◽  
Village Government ◽  
The Village

The implementation of Law No. 6 2014 faces obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening role of the village government in its function as a development accelerator. It is necessary to increase the capacity of the apparatus in order to understand how development planning processes should be carried out at the village level, and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism for the village government. This can be done by strengthening the role of the BPD. With the increased quality and capacity of village government apparatus and institutions, as well as strong civil society control played by the BPD, there will be a synergy in implementing good development at the village level. Village officials are no longer the sole player in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to be in progress at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal powers which are sometimes not in line with the development and will of the local community.====Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran BPD. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh BPD, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.

scholarly journals Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Literasi Perdesaan di Desa Cimanggu Kabupaten Bandung Barat

2019 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
pp. 431-442
Author(s):  
Dian Herdiana ◽  
Rendi Heriyana ◽  
Reza Suhaerawan
Keyword(s):  
Community Engagement ◽  
Public Administration ◽  
Policy Instruments ◽  
Cultural Factors ◽  
Community Empowerment ◽  
Low Literacy ◽  
Village Level ◽  
Literacy Activities ◽  
Village Government ◽  
The Village

ABSTRACT: COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH RURAL LITERACY MOVEMENT IN CIMANGGU VILLAGE, BANDUNG BARAT DISTRICT. The community in Cimanggu Village, Bandung Barat Regency has a low literacy culture. This is due to various factors starting from the factor of the village government that does not support the literacy movement aimed at policy instruments, the cultural factors of the community who regard literacy as not a necessity and the factors that come from academics who do not disseminate information about the importance of literacy. Based on the above problems, the students of Cimahi School of Public Administration (STIA Cimahi) in the community engagement service launched a program in the form of rural literacy movement. To realize this, various activities were carried out starting from visits to village governments to encourage literacy policies at the village level. Conducting counselling to the community about the importance of literacy. Conducting literacy activities in children`s play environment that encourage children to make literacy activities a necessity and culture, as well as renovating a library in the village to make it easier for the community to access literacy infrastructure in the village.

scholarly journals PERAN PEMERINTAH DESA KEDITAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

KRITIS ◽  
2020 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 102-119
Author(s):  
Lestari Oktalion Lili ◽  
Aldi Herindra Lasso
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Tourism Development ◽  
Local Communities ◽  
Qualitative Approach ◽  
Economic Sectors ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Tourism is one of the vital economic sectors for local communities in Indonesia this makes the tourism development in every region is growing rapidly. However, there are obstacles faced during the development, so it requires interventions from local government to assist and support the local people. Using a qualitative approach, this research aims to examine the role of the village government in Keditan Village, District of Ngablak, Magelang Regency, in increasing support of people towards the ongoing tourism development. The result of the research shows that the government of Keditan have taken the role in supporting the people, but such role is not yet optimal. Researcher sees that it needs some further mentoring from stakeholders to support the village government to implement that role.

Management of Village Finance to Achieve Good Governance in Talagasari, Garut

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 11-18
Author(s):  
Riki Ismail Barokah
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Good Governance ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Community Empowerment ◽  
Regional Autonomy ◽  
Lack Of Information ◽  
Village Government ◽  
Management Power ◽  
The Village

This study aims to explore village authority in village financial management to realize village governance in accordance with the principles of Good Governance. One of the financing for the Village Government program is the Village Fund Budget (ADD). The research method used is descriptive analysis to get a clear picture by examining secondary data. Secondary data is obtained through literature studies from primary legal materials and secondary legal materials related to regional autonomy in villages in the management of Village Government, particularly with regard to the performance of Village-Owned Enterprises based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The data obtained from this study were analyzed juridically normative with a statutory approach. The results showed the accountability of the village head in managing village finances. In exercising the power of village financial management, the village head authorizes part of his power to the Village apparatus. (2) The village head as the holder of the village financial management power as referred to in paragraph (1), has the authority to: a. establish policies regarding the implementation of APBDesa; b. determine PTPKD; c. determine the officer who collects village revenue; d. approve expenditures for activities stipulated in APBDesa; and e. take actions that result in spending at the expense of the Village Budget. The factors that become obstacles in Talagasari, namely the lack of information and lack of direction in the distribution of ADD, so that it contributes low to community empowerment.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JAMBU KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Novi Ekri Nurwahyuni ◽  
Muhammad Farid Ma'ruf
Keyword(s):  
Goat Milk ◽  
Descriptive Study ◽  
Community Empowerment ◽  
Fund Allocation ◽  
Village Community ◽  
Tourist Village ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Collection Methods

Desa Wisata Jambu berdiri sejak tahun 2018  berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang meraih penghargaan  nominasi kategori desa wisata terbaik 2018 dan 2019 pada Penghargaan Anugerah Desa. Pada fase awal pembangunan desa wisata menggunakan modal anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Focus penelitian ini adalah meneliti mengenai permasalahan yang diangkat yaitu sumber daya manusia yang kurang responsive terhadap pengelolaan desa wisata. Desa wisata jambu memiliki 17 spot wisata diantaranya yaitu  Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolakah Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu “Ask Craft”, Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah Desa Jambu gencar mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengelola desa wisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Jambu yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan masyarakat desa yang mampu berdaya saing dan mandiri. Dalam proses pengelolaan desa wisata terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu tanggapan masyarakat yang tidak responsive terhadap konsep spot wisata yang sudah disepakati. Selain itu kurangnya akses sarana dan prasarana spot wisata juga menjadikan kondisi desa wisata yang tidak kondusif sehingga akan menurunkan daya tarik wisatawan. Kata kunci : Desa Wisata, Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan Masyarakat   Jambu Tourism Village was founded in 2018, located in Kayen Kidul District, Kediri Regency, which won the nomination award for the best tourism village category 2018 and 2019 at the Village Award. In the early phase of tourism village development using budget capital from the Village Fund Allocation (ADD) with the aim of increasing the empowerment of village communities. This research is a descriptive study using a qualitative approach, and data collection methods are carried out directly in the field with interviews, observation, and documentation. The focus of this research is to examine the problems raised, namely human resources who are not responsive to the management of tourist villages. Guava tourism village has 18 tourist spots including Kediri Seed Garden, Wiwit Paddy Educational Tour, Outbound Games, Niagara Tubing Tour, Catfish Catching Educational Tour, Longan Picking Agro, Avocado Picking Agro, Local Fruit Agro Tourism, Paddy Planting Educational Tour, Grafting Agro tourism and Tabulampat, Education Tour for Buffalo Angon, Education for Yogurt Processing, Education for Ettawa Goat Milk, Education for Making Rengginang, Education for Wood Waste Processing “Ask Craft”, One Million Fish River Tour, Education for Karawitan, Papringan Market. The Jambu Village Government is aggressively seeking the growth of community empowerment by managing a tourist village. The purpose of community empowerment through the management of the Jambu tourism village is to improve the economy of the village community and create a village community that is able to be competitive and independent. In the process of managing a tourism village, there are obstacles or obstacles that occur, namely the response of the community that is not responsive to the agreed tourist spot concept. In addition, the lack of access to tourist spot facilities and infrastructure also makes the condition of the tourist village not conducive so that it will reduce the attractiveness of tourists. Keywords: Tourism Village, Village Fund Allocation, Community Empowerment

scholarly journals Organization of the Village of Cossack self-government as the basis of everyday life

2016 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 112-118
Author(s):  
Sergey Valentinovich Lyubichankovskiy ◽  
Elena Victorovna Godovova
Keyword(s):  
Twentieth Century ◽  
Local Government ◽  
Everyday Life ◽  
Community Organization ◽  
Turn Of The Century ◽  
Village Government ◽  
The Village

The paper presents the evolution of the formation of the system of local government in the Cossack armies in Russia. Cossacks living in villages with towns belonging to it were Cossack society. Local Cossacks authority It was Village chieftain, Village descent, Village court, Cossack community. Organization of the Village government in the Cossack army was virtually identical to that due to the fact that the reform of the Cossack troops went on the model of the Don and Kuban troops. This system has been transformed at the beginning of the twentieth century. Fall elective responsibility, a manifestation of laziness and indifference of the Cossacks it was due to property, education and psychological disunity. Contemporaries noted that many members of the village office turn of the century were literate, prone to drunkenness and extortion. An increasing number of the Cossacks did not attend gatherings and did not pay the dues. But, despite this, the Cossack communities continued to live, to regulate agrarian relations, contributed to the development of health and education.

scholarly journals Community expectations and motivations in entomological research activities for the development of innovative malaria vector control tools: Target Malaria as a case study in Bana, Western Burkina Faso

2020 ◽  
Author(s):  
Nourou Barry ◽  
Patrice Toé ◽  
Lea Pare/Toe ◽  
Javier Lezaun ◽  
Mouhamed Drabo ◽  
...  
Keyword(s):  
Burkina Faso ◽  
Local Community ◽  
Local Communities ◽  
Motivational Factors ◽  
Community Members ◽  
Research Activities ◽  
Mosquito Collection ◽  
Entomological Research ◽  
The Village ◽  
Western Burkina Faso

Abstract BackgroundMany field entomology research projects involve local communities in mosquito-collection activities. Since 2012, Target Malaria, a not-for-profit research consortium, has been working with community members in various studies of mosquito collection, release and recapture in the village of Bana, in Western Burkina Faso. Target Malaria’s long-term goal is to develop innovative solutions to combat malaria in Africa with the help of mosquito modification technologies. Since the start of the project, members of local communities have shown interest in playing an active role in the implementation of the project’s research activities, but their actual motivations for such an interest remain under-investigated. This study therefore aimed to examine the factors that motivate the local community to contribute to the implementation of Target Malaria’s activities in the village of Bana. MethodsA qualitative approach was used to examine the factors motivating the local community to assist in the implementation of Target Malaria’s entomological research activities in Bana. 85 individual in-depth and semi-structured interviews were conducted, followed by interviews with three focus groups, one with youths who had participated in mosquito collections and two with men and women from the village. All data collected were fully transcribed, processed, and submitted for thematic content analysis. ResultsData showed that the willingness of local community members to participate in the entomological research activities of Target Malaria was informed by a wide range of motivational factors. Although the actors interviewed expressed their motivations under different semantic registers, the data showed a degree of consistency between different motivations advanced. These similarities enabled us to classify all of the motivational factors under 5 distinct categories: (a) assist in field research, (b) contribute to a better future, (c) acquire knowledge, (d) earn financial compensation, and (e) gain social prestige.ConclusionThese varying motivations reflected fundamentally different personal and collective perceptions about the participation process. In addition, this study shows that the interest of research on participation is a useful part of understanding public perceptions.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document