scholarly journals Model Strategi Komunikasi Untuk Pelestarian Bekantan dan Habitatnya

2018 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 149-163
Author(s):  
Hairunnisa Hairunnisa ◽  
Muhammad Noor ◽  
Hariati Hariati ◽  
Annisa Wahyuni ◽  
Chatur Ganesa

This study identified a strategy for communication campaigns carried out by the government to preserve bekantan and its habitat. Data was collected by purposive sampling method by determining key informants, primary data obtained from direct interviews with respondents based on interview guidelines, while secondary book data, documents, archives, notes, and images related to the research objectives. The results of the study indicate that in conducting campaigns to maintain coaching more effectively use communication as a strategy to convey information to a wide audience. Media used from mass media and non-mass media. The government is of the opinion that direct or face-to-face communication is considered more effective to deliver information about preserving proboscis monkey. In addition, the Government also published various pamphlets, leaflets, and books containing important information about conservation. However, the use of social media and the internet has not been used for communication campaigns about the conservation of proboscis monkeys and their habitat. There are several inhibiting factors in maintenance in wild animals in Kuala Samboja. This is caused by habitat fragmentation and land management patterns due to forest conversion and illegal activities. In addition, because of the problems of conflict, spatial planning and law enforcement and crime rates, this is also a crucial problem. Keywords: Strategy, Campaign, Bekantan, Preservation, Communication   ABSTRAK Studi ini mengidentifikasi strategi kampanye komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelestarian bekantan dan habitatnya. Data dikumpulkan dengan metode purposive sampling, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden berdasarkan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan kampanye untuk mempertahankan pembela secara lebih efektif menggunakan komunikasi sebagai strategi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media yang digunakan mulai dari media massa dan media nirmassa. Pemerintah berpendapat, komunikasi langsung atau tatap muka dianggap lebih efektif untuk menyampaikan sosialisasi tentang melestarikan bekantan. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan berbagai pamflet, selebaran, dan buku yang berisi informasi penting tentang pelestarian. Namun, penggunaan media sosial dan internet belum digunakan untuk kampanye komunikasi mengenai pelestarian monyet bekantan dan habitatnya. Ada beberapa faktor penghambat dalam upaya pelestarian satwa liar di Kuala Samboja. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi habitat dan pola pengelolaan lahan karena konversi hutan dan kegiatan ilegal. Selain itu, karena masalah konflik lahan, tata ruang dan penegakan hukum serta tingkat kesadaran berbagai pihak menjadikan hal ini menjadi masalah krusial. Kata kunci: Strategi, Kampanye, Bekantan, Pelestarian, Komunikasi

2020 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 121-136
Author(s):  
Celintara Anindya Ayu Wardhani ◽  
Sarah Kristina ◽  
Priyo Hari Adi

This study aims to analyze the effect of applying e-filing to taxpayer reporting compliance with the use of social media as a moderating variable. The data used are primary data in the form of questionnaires taken directly through filling out questionnaires distributed via online media using Google Form. The sampling method in this study uses a purposive sampling method with taxpayer criteria using social media. The results showed that the application of e-filing had a significant positive effect on compliance with taxpayer reporting while the use of social media was not able to moderate the effect of e-filing on taxpayer reporting compliance.


2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Agus Sjafari ◽  
Kandung Sapto Nugroho ◽  
Arenawati Arenawati ◽  
Oki Otaviana ◽  
Guntur Fernanto

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan.   Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan   ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate  pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate   Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen


2018 ◽  
Vol 35 (2) ◽  
pp. 151 ◽  
Author(s):  
Cut Rabiatul Adawiyah ◽  
NFN Sumardjo ◽  
Eko S. Mulyani

<strong>English</strong><br />The government commits to achieve food sovereignty and self-sufficiency, especially those of rice, corn, and soybean (Pajale) in 2017, 2018, and 2019, respectively. One of the problems is low speed of technological innovation adoption at farm level because of extension workers and farmer group’s communication is not dynamic. This study aims to analyze factors influencing technological innovation adoption of the Rice, Corn and Soybean Special Effort (Upsus Pajale) activities and roles of farmer group communication on technology adoption in Upsus Pajale activities. The research was conducted in Malang Regency, East Java Province. Primary data were collected using questionnaires from 90 respondents. Qualitative data were collected through in-depth interviews with key informants and direct observation. Primary data were analyzed using descriptive statistics and a logistic regression model. The results showed that factors influencing technological innovation adoption in Upsus Pajale activities in Malang Regency were farmers’age, nonformal education, land holding size, mass media, farmers’ assistants, and the farmer group communication. Factors influencing the roles of farmer group communication were farmers’age, the size of controlled arable land, cosmopolity level, non-formal education, mass media, and farmers’ companion.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan serta swasembada pangan, terutama komoditas padi, jagung, dan kedelai (Pajale) yang ditargetkan terwujud berturut-turut pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Salah satu permasalahannya adalah kecepatan adopsi inovasi teknologi di tingkat petani masih rendah karena peran komunikasi penyuluh dan kelompok tani masih belum dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adopsi inovasi teknologi pada kegiatan upaya khusus (Upsus) Pajale dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran komunikasi kelompok tani terhadap adopsi inovasi teknologi dalam kegiatan Upsus Pajale. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 90 orang dan didukung oleh data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci dan observasi langsung. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensia regresi model logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi adopsi inovasi teknologi pada kegiatan Upsus Pajale di Kabupaten Malang adalah umur petani, pendidikan nonformal, luas lahan yang dikuasai, peran media informasi, peran pendamping, dan peran komunikasi kelompok tani. Faktor-faktor yang memengaruhi peran komunikasi kelompok tani adalah umur petani, luas lahan yang dikuasai, tingkat kekosmopolitan, pendidikan nonformal, peran media informasi, dan peran pendamping petani.


2019 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 79-90
Author(s):  
Iswandi Syahputra ◽  
Rajab Ritonga

Citizen journalism was initially practiced via mass media. This is because citizens trusted mass media as an independent information channel, and social media like Twitter was unavailable. Following mass media’s affiliation to political parties and the rise of social media, citizens began using Twitter for delivering news or information. We dub this as citizen journalism from street to tweet. This study found that such process indicates the waning of mass media and the intensification of social media. Yet, the process neither strengthened citizen journalism nor increased public participation as it resulted in netizens experiencing severe polarization between groups critical and in support of the government instead. We consider this as a new emerging phenomenon caused by the advent of new media in the post-truth era. In this context, post-truth refers to social and political conditions wherein citizens no longer respect the truth due to political polarization, fake-news-producing journalist, hate-mongering citizen journalism, and unregulated social media activities. Primary data were obtained through in-depth interviews with four informants. While conversation data of netizens on Twitter were acquired from a Twitter conversation reader operated by DEA (Drone Emprit Academic), a big data system capable of capturing and analyzing netizen’s conversations, particularly on Twitter in real time. This study may have implications on the shift of citizen journalism due to its presence in the era of new media. The most salient feature in this new period is the obscurity of news, information, and opinions conveyed by citizens via social media, like Twitter.


2021 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
I Nengah Subadra

The research is aimed at understanding the government policies on cultural tourism and pandemic mitigations in Bali made during the covid-19 pandemic. It uses qualitative method in which the primary data were collected through face-to-face and virtual video interviews to seven informants who were selected using purposive sampling to assure they aware of and understand the researched case; and the secondary data were collected from online publications. The research finds the regional regulation on cultural tourism was amended during the Covid-19 outbreak to strengthen the use of local cultures for tourism adapting both national and international tourism policies to lead to a more responsible tourism designating Bali’s local indigenous cultures of Tri Hita Karana and Sad Kerthi as basis of cultural tourism development in Bali; and more importantly, Bali’s government issued particular policies and  executed immediate measures to reopen tourism in Bali which totally shut down due to pandemic. These policies reacted differently by local people and remains become a hot debate within Balinese communities.


Author(s):  
Victoria E.N. Manoppo ◽  
Jeannette F. Pangemanan ◽  
Nurdin Jusuf

AbstractThe decline in fishermen's income was triggered by increased household needs while the income of fishermen's fate seemed to be unbearable. This is also experienced by Neyan in the Coastal Region of Mandolang District, Minahasa Regency. Their income continues to decline even more often they have no cost for their daily lives. They are in debt which is strangling their necks. They are increasingly desperate because there is no solution offered either from the government or from other relevant parties. Starting from the background, the problem is formulated as follows: 1. What causes the level of income of fishermen in the Coastal Zone of Mandolang District to decrease; 2. How do they increase their income. The research objectives are: 1. To describe and analyze what causes the level of income of fishermen in the Coastal Zone of Mandolang District to decrease; 2. To analyze how they increase their income. This research will be carried out in the Coastal Area of Mandolang District, Minahasa Regency in 2017 since it was signed a work contract with LPPM. The method in this study is purposive sampling method. Data sources are primary data and secondary data. Data analysis is qualitative descriptive analysis and quantitative description.Keywords: coastal area, income of fishermen, Mandolang sub-district AbstrakTurunnya pendapatan nelayan itu dipicu kebutuhan rumah tangga yang meningkat sedangkan pendapatan nasib nelayan seolah tak lepas dirundung malang. Hal ini juga dialami oleh neyan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Pendapatan mereka semakin hari semakin menurun bahkan seringkali  mereka tidak mempunyai biaya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka terlbat utang yang semakin mencekik leher.  Mereka semakin putus asa karena belum ada jalan keluar yang ditawarkan baik dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya.  Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka masalah dirumuskan sebagai berikut: 1. Apa yang menyebabkan turunnya tingkat pendapatan nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang; 2. Bagaimana cara mereka meningkatkan pendapatan mereka. Adapun tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengdeskripsikan dan menganalisis apa yang menyebabkan turunnya tingkat pendapatan nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang; 2. Untuk menganalisis bagaimana cara mereka meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Pesisir Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 sejak di tandatangani kontrak kerja dengan LPPM. Metode dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yakni analisis deskriptif kualitatif dan deskripsi kuantitatif.Kata kunci: wilayah pesisir, pendapatan nelayan, kecamatan Mandolang


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 135
Author(s):  
Murni Ratna sari Alauddin ◽  
Nursamsir Nursamsir ◽  
Indar Ismail Jamaluddin

After the earthquake, tsunami, and liquefaction on 28 September 2018, the condition of the five-story building was damaged, but it is still inhabited by dozens of families. This paper seeks to explore the attitude of the Palu City Government-Regional People's Representative Council (DPRD), residents, and parties outside the government and outside the residents regarding the use of these flats after the earthquake. The research was conducted qualitatively. Primary data were collected from direct observation and interviews and sources of mass media coverage also complement the secondary data needs. Borrowing Robert K Merton's structural functionalism theory, this research finds a condition if after a disaster, residents strengthen their institutions by building consensus or mutual agreement. Meanwhile, the City Government of Palu, although stated that they prohibited them from returning to the apartment, they have not been able to provide a more feasible housing solution after the earthquake. Ironically, members of the DPRD, as partners of the mayor in the government in Palu City, do not yet know about this condition.


CICES ◽  
2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 35-44
Author(s):  
Isaac Bernadus ◽  
Nadien Proton ◽  
Syifa Hanifah

Ngabuburit in Indonesian society is a tradition that has been inherited from past generations. The practice of  Ngabuburit however has been hampered due to the COVID-19 pandemic. To prevent the spread of COVID-19 virus, the government issued several regulations. These regulations make it more difficult for the community to practice Ngabuburit. This study was conducted to find out the effects of the COVID-19 pandemic on Ngabuburit, the interest of  university students in Bandung in practicing Ngabuburit,  and to find out the best method to practise Ngabuburit tradition amidst the COVID-19 pandemic according to university students. Methods used in this study are literature study and primary data collection through questionnaires. The research result indicates that COVID-19 pandemic has reduced the intensity of Ngabuburit in Bandung. The obstruction of Ngabuburit practices correlates with the decline in the average level of happiness of students in Bandung. Even though the practice of Ngabuburit tradition is hampered, said tradition still can be carried out through online methods, namely methods that rely on internet technology so that there is no need to meet face to face. Hopefully this research will be useful for those who wish to practise Ngabuburit tradition amidst the COVID-19 pandemic.


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 69-76
Author(s):  
Sarwito Asmoro Jati ◽  
P Eko Prasetyo

The current redenomination of the rupiah needs to be implemented in Indonesia. The declining value of the rupiah is one reason the government wants to increase the dignity of the rupiah and in Indonesia the largest denomination now is Rp 100,000.-. The rupiah is the second largest in the world after Vietnam's 500,000 Dong. This study aims to determine whether there is a difference of knowledge and perception between the actors of SMEs men with female SMEs actors. The sample in this study amounted to 100 respondents UMKM perpetrators. The data used in this study is the primary data. The method of analysis used in this study is the difference test two free sample average (Independent sample t-test). The result of the test analysis difference of two free samples indicate that, firstly, there is no difference of understanding between the SMEs of men and the female SMEs against the policy of redenominasi rupiah which means most of UMKM perpetrators understand redenominasi rupiah. Secondly, there is no difference of perception between male SMEs and female SMEs against rupiah redenomination policy which means that most of SMEs actors agree to redenominasi rupiah. The suggestion in this research is government to socialize about existence of policy redenominasi rupiah as soon as possible by conducting socialization directly and through mass media so that perpetrator of SMEs actors better understand and more understand about existence of policy redenominasi rupiah. Redenominasi rupiah saat ini perlu dilaksanakan di Indonesia. Nilai rupiah yang semakin melemah menjadi salah satu alasan pemerintah ingin meningkatkan martabat rupiah dan di Indonesia uang pecahan yang terbesar saat ini adalah Rp 100.000,-. Uang rupiah tersebut merupakan pecahan terbesar kedua di dunia setelah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengetahuan dan persepsi antara pelaku UMKM laki-laki dengan pelaku UMKM perempuan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden pelaku UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata sampel bebas (Independent sample t-test). Hasil analisis uji beda dua rata-rata sampel bebas menunjukkan bahwa pertama tidak terdapat perbedaan pemahaman antara pelaku UMKM laki-laki dengan pelaku UMKM perempuan terhadap kebijakan redenominasi rupiah yang berarti pelaku UMKM sebagian besar paham redenominasi rupiah. Kedua, tidak terdapat perbedaan persepsi antara pelaku UMKM laki-laki dengan pelaku UMKM perempuan terhadap kebijakan redenominasi rupiah yang berarti pelaku UMKM sebagian besar menyetujui redenominasi rupiah. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah untuk mensosialisasikan tentang adanya kebijakan redenominasi rupiah secepatnya dengan cara mengadakan sosialisasi langsung dan melalui media massa agar pelaku UMKM lebih mengerti dan lebih paham tentang adanya kebijakan redenominasi rupiah.  


2010 ◽  
Vol 69 (3) ◽  
pp. 723-748 ◽  
Author(s):  
Nicholas Herriman

Different methods of communication imply different social and political relations. Generally, mass media are distributed through centralized broadcast stations or presses and controlled by the elite. Face-to-face communications, which circulate through physically close contact between people, have more subversive potential. The author analyzes rumors spread in the press and by word of mouth during October and November 1998 in East Java, Indonesia. Conspirators and ninjas were suspected of killing many alleged sorcerers and persecuting the traditionalist Muslim majority. In response, local residents established guards against, attacked, and even killed suspected ninjas. Suspicion also was directed against the government, elites, and the armed forces. This subversive content is attributed to the interaction of two forms of communication: oral rumors became written rumors, and vice versa.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document