scholarly journals Tanggung Gugat Konsultan Pengawas Konstruksi Dalam Pekerjaan Terintegrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2021 ◽  
Vol 4 (5) ◽  
pp. 1791
Author(s):  
Intan Nurmahani
Keyword(s):  
Service Provider ◽  
Legal Issues ◽  
Construction Work ◽  
Work Process ◽  
Conceptual Approach ◽  
Economic Equality ◽  
Procurement Contract ◽  
Field Supervision

AbstractPublic Procurement has an important role in achieving the goals of the Indonesian people as stated in the Constitution. Especially in the development of infrastructure because the existence of adequate infrastructure will move the wheels of the economy even better and economic equality throughout Indonesia. Integrated construction work is a combination of construction work and consultancy services. Every construction carried out by the service provider must get technical supervision in the field. Field supervision must be carried out by placing supervisory experts according to the needs and complexity of the work. In this case the supervisory consultant is generally tasked with overseeing construction work with the aim of controlling the completion of the work process and minimizing irregularities that occur in the procurement contract. The method of approach used in this research is the statute approach, case approach, and conceptual approach to assessing legal issues that occur, namely the accountability of supervisory consultants in integrated work. Keywords: Integrated Construction; Supervisory Consultant; Public Procurement.AbstrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Terutama dalam pembangunan infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadahi akan menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan. Pengawasan lapangan harus dilakukan dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawas sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Dalam hal ini konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dengan tujuan agar terkendalinya proses penyelesaian pekerjaan dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam kontrak pengadaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi, yaitu tanggung gugat konsultan pengawas dalam pekerjaan terintegrasi. Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; Konsultan Pengawas; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

The Validity of Rector�s Circular Letter on the Covid-19 Pandemic

2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 126 ◽  
Author(s):  
Fradhana Putra Disantara
Keyword(s):  
Legal Theory ◽  
Legal Issues ◽  
State Universities ◽  
Ministry Of Education ◽  
Conceptual Approach ◽  
State Of Emergency ◽  
Circular Letter ◽  
The Status ◽  
The Government

This study aims to analyze the relevance of the �health emergency� status to the existing legal theory and condition as well as to identify the validity of the Circular Letter of the Rector of State Universities. To this end, this study applied the statute and conceptual approach. The study was conducted by inventorying primary and secondary legal materials to obtain a proper and critical review of the legal issues under study. The results showed that the determination of the �health emergency� status by the government was inappropriate due to the uncertainty of the regulations issued by the government to determine the current condition. Thus, the status of the COVID-19 pandemic is a �legal emergency� status. Further, the Rector�s policy through the Circular Letter is valid judicially, sociologically, and philosophically. The determination of the �legal emergency� status can be done by issuing a Perppu without a �state of emergency� from the President. Finally, it is suggested to firstly get an approval from the Ministry of Education and Culture regarding the issuance of the Rector�s Circular Letter. Besides, further study is needed as this study was conducted during the COVID-19 pandemic.�Keabsahan Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi dalam Pandemi Covid-19Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa relevansi status �darurat kesehatan� dengan teori hukum dan kondisi yang ada dan keabsahan atas Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, guna mendapatkan kajian yang seyogianya dan telaah kritis terkait isu hukum. Hasil penelitian menyatakan penetapan status darurat kesehatan oleh pemerintah kurang tepat, dikarenakan tidak menentu-nya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menetapkan kondisi saat ini. Sehingga, status pandemi COVID-19 merupakan status darurat hukum. Kebijakan rektor melalui Surat Edaran adalah absah secara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penetapan darurat hukum cukup dilakukan dengan menerbitkan Perppu tanpa pernyataan darurat dari Presiden. Saran peneliti adalah di perlukan persetujuan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait terbitnya Surat Edaran Rektor, dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa COVID-19 yang bersifat temporal.�

scholarly journals Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 22-32
Author(s):  
Prisilia Anggraini Evelyn Terisno ◽  
Yuliana Angela
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Issues ◽  
Criminal Case ◽  
Legal Certainty ◽  
Conceptual Approach ◽  
Ne Bis In Idem ◽  
Legal Force ◽  
Case Decisions

Indonesia is a state of law, so that it can guarantee certainty, benefit and justice for the community. One form of legal certainty for citizens is the implementation of the principle of ne bis in idem. The purpose of this paper is to analyze the judge's decision on two criminal case decisions in one object of the same case. The research method used in the statute approach is the approach by examining all the laws of the regulation that relate to the legal issues and Conceptual Approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that developing in law. The result of this writing is that in a criminal case which is a concursus that is tried separately it is not a violation of the principle of ne bis in idem, as long as each of these cases does not have permanent legal force, but it is supposed to guarantee legal certainty against criminal acts of justice and decided in one decision. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan pemberlakuan asas ne bis in idem. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang  sama. yaitu tujuan praktis, sehingga dapat diterapkan dalam tindak pidana sejenis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapidan Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil dari penulisan ini adalah dalam suatu perkara pidana yang merupakan concursus yang diadili secara terpisah bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, selama masing-masing perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pidana concursus untuk diadili dan diputus dalam satu putusan.

scholarly journals KEWENANGAN PT. PELINDO IV TARAKAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Endy Kurniawan
Keyword(s):  
Legal Theory ◽  
Coastal Region ◽  
Legal Issues ◽  
Conceptual Approach ◽  
Land Registration ◽  
Home Affair ◽  
Legal Method ◽  
The People ◽  
Materials Used ◽  
Port Areas

Abstract The title of the research is to " LAW REVIEW THE LAND ENVIRONMENT WORKING OF PORT AREAS (DLKr) PT. PELINDO IV OF TARAKAN. The purpose of this research is to analyze the authority of PT PELINDO IV Tarakan as holders of land rights in the form of Rights Management (HPL) the land environment working of port areas. In addition, the study also to analyze the land of rights can be given to the people on ) the land environment working of port areas or coastal region. This Research to use normative legal method to study with the type of normative juridical. As for the approach used in this study is the statute approach and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal material. Legal materials collection techniques used this study to collect and analyze the Regulation in relating to the legal issues raised, as well as collecting the conceptual framework and legal theory to be the basis of analyzing the legal issues studied. PT. PELINDO IV of Tarakan has the authority to the land environment working of port areas with Right to used (HPL) contained in the Joint Decree of the Minister of Home Affair and Minister of Transportation Number 31 of 1992 K.M Number 9 of 1992 concerning frontier Work Environment Ports. In the fourth dictum of the Joint Decree of the Minister of Home Affair and Minister of Transportation, PT. PELINDO IV of Tarakan required to complete the land registration process in the Land Office in accordance with applicable regulations. Until now PT. Pelindo IV Tarakan not enroll all of the land which they are entitled and limitations affect the authority of PT. Pelindo IV Tarakan on the overall the land environment working of port areas. Keynote : Land Law, HPL, Law Review

scholarly journals Identification of Defect Generation Rules among Defects in Construction Projects Using Association Rule Mining

2020 ◽  
Vol 12 (9) ◽  
pp. 3875
Author(s):  
Jungeun Park ◽  
Yongwoon Cha ◽  
Hamad Al Jassmi ◽  
Sangwon Han ◽  
Chang-taek Hyun
Keyword(s):  
Association Rule ◽  
Association Rule Mining ◽  
Construction Projects ◽  
Mitigation Strategies ◽  
Construction Work ◽  
Construction Sites ◽  
Rule Mining ◽  
Work Process ◽  
Defect Generation ◽  
Defect Prevention

This study aims to identify the defect generation rules between defects, to support effective defect prevention at construction sites. Numerous studies have been performed to identify the relations between defect causes, to prevent defects in construction projects. However, identifying the inter-causal pattern does not yet guarantee an ultimate grasp of what constitutes proper defect mitigation strategies, unless the underlying defect-to-defect generation rules are thoroughly understood too. Specifically, if a defect generated in a work process is ignored without taking necessary corrective action, then additional defects could be generated in its following works as well. Thus, to minimize defect generation, this study analyzes the defects in the sequence of a construction work. To achieve this, the authors collected 9054 defect data, and association rule mining is used to analyze the rules between the defects. Consequently, 216 rules are identified, and 152 rules are classified into 3 categories along with 4 experts (71 expected rules, 22 unexpected but explainable rules, and 59 unexpected and unexplainable rules). The generation rules between the defects identified in this study are expected to be used to regularize various defect types to determine those that require priority management.

Capturing Distributed Contributions to an Informal Work Process

2010 ◽  
pp. 1134-1148
Author(s):  
Cláudio Miguel Sapateiro ◽  
Sérgio Grosso
Keyword(s):  
A Priori ◽  
Work Processes ◽  
Work Process ◽  
Conceptual Approach ◽  
Informal Work ◽  
Loosely Coupled ◽  
Hospital Facility ◽  
Shared Awareness ◽  
Traditional Approaches ◽  
And Control

Beside formalized work processes, organizations also present work processes that aren’t a priori formalized and often rely heavily on tacit knowledge and experience distributed among involved actors. To develop information systems (IS) to assist such work processes is a challenging task. The traditional approaches for modeling often reveal short in emergent and informal work processes which are hardly elicited in requirements phase. In this work we’ve focus in the collaborative dimension of an informal work process to develop a IS aiming to improve the outcome of such process. Teams shared awareness was used as coordination and control mechanism for a loosely coupled collaboration model. The implementation of the proposed conceptual approach in a hospital facility is reported.

SAFETY OF INVESTMENT PROCESS PARTIES IN THE ASPECT OF CONSTRUCTION WORK CONTRACT

2017 ◽  
Vol 186 (4) ◽  
pp. 208-215 ◽  
Author(s):  
Beata GRZYL ◽  
Emilia MISZEWSKA-URBAŃSKA, ◽  
Agata SIEMASZKO
Keyword(s):  
Public Procurement ◽  
Investment Project ◽  
Construction Work ◽  
The Public ◽  
Potential Source ◽  
Procurement Contract ◽  
Potential Risks ◽  
Mutual Relations ◽  
Investment Process ◽  
Work Contract

The essential characteristics of a construction investment project include, but are not limited to: individual, comprehensive, specialized, complex and multi-step nature of activities, significant time constraints, demand for different qualifications and resources (material, financial). The above characteristics are a potential source of risk, which makes it necessary to accurately describe the mutual relations of entities involved in the project - primarily in the scope of the content of a construction work contract. Its task is to settle the commitments of the parties, their rights and obligations, and the responsibility for actions taken at the stage of preparation and implementation of the investment, in order to ensure its safe and non-conflicting realization. Signing a construction work contract results in the assumption of specific responsibilities by each party. In practice there are numerous examples of contractual clauses, which constitute a gross violation of the safety and balance of the parties in the area of fair and even distribution of potential risk. Most often two groups of contractual provisions are observed in the content of works contracts. The first one contains an unreasonable limitation of the contractor's entitlements, the other includes the irrational extension of the contractor's obligations and the transfer of numerous consequences of potential risks. The incorrect, i.e. unequal division of risk and its consequences is the most common cause of disputes between parties to a construction work contract. The paper presents the issue of asymmetry in the allocation of risks and limitations in shaping the contents of the public procurement contract, in terms of the safety of parties to construction work contracts

scholarly journals Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE

2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2525
Author(s):  
Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Point Of View ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Modus Operandi ◽  
Legal Principles ◽  
Legal Rules ◽  
The Law

AbstractPhishing is an act to commit fraud by tricking the target with the intention of stealing the target's account, by spreading broadcasts which are often carried out through fake emails with fake information that directs the target to a fake page to trap the target so that the perpetrator gets access to the victim's account. Phishing still has some obscurity, especially in the modus operandi of the perpetrator. Therefore, this research aims to analyze and explain the modus operandi of the criminal act of phishing according to the ITE Law. This research is a normative legal research. Because the writing of this research in seeking the truth in order to answer legal issues raised by the author uses secondary data to find legal rules, legal principles, and legal doctrines, and tends to image law as a perspective discipline, which means that only see the law from the point of view of the norms only, which of course is prescriptive. This approach uses a statute approach, a conceptual approach and a case approach.Keywords: Phishing Crime; Cyber; Operandi Mode.AbstrakPhising adalah suatu perbuatan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target, dengan cara menyebarkan broadcast yang seringkali dilakukan melalui email palsu dengan muatan informasi palsu yang mengarahkan target ke halaman palsu untuk menjebak target sehingga pelaku mendapatkan akses terhadap akun korban, Secara ringkas Perbuatan phising masih memiliki beberapa kekaburan terutama pada modus operandi pelaku. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait modus operandi Tindak pidana Phising menurut UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dalam mencari kebenaran guna menjawab isu hukum yang diangkat penulis menggunakan data sekunder untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dan cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif, yang berarti hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kata Kunci: Tindak Pidana Phising; Siber; Modus Operandi.

scholarly journals Insurance Construction Services In Infrastructure Development

Yuridika ◽  
2019 ◽  
Vol 35 (2) ◽  
pp. 455
Author(s):  
Yusuf Arif Utomo ◽  
Dimas Aulia Azizi
Keyword(s):  
Service Provider ◽  
Service Providers ◽  
Insurance Companies ◽  
Infrastructure Development ◽  
Insurance Company ◽  
Conceptual Approach ◽  
National Interests ◽  
Legal Concepts ◽  
Construction Services ◽  
Insurance Agreement

The Construction Services Insurance Agreement has an important role in infrastructure development in Indonesia. It is considering that at present, the Indonesian government is very active in building infrastructure in various corners of the region in the framework of equitable economic stability. The guarantor, in this case, the insurance company provides guarantees in terms of planning up to maintenance. Or before construction up to post-development within a certain period. Insurance agreements made with a variety of considerations, including; protect national interests, avoid contractors who default or have bad intentions, geographical factors in an area, and so forth. But on the other hand, it also to protect the interests of contractors or construction service providers (the insured). For this research, the focus is on the accountability of construction service providers as consumers of insurance companies because construction service providers require insurance companies to transfer some of the risks while carrying out development projects. If in the course of the project an undesirable event occurs starting from the collapse of the building, damage to heavy equipment and so on, which fall within the scope of the object of the insurance agreement, the construction service provider can file a claim against the insurance company to compensate the loss suffered by the construction service provider. Thus it is necessary to analyze the legal relationships and procedures between construction service providers and insurance companies related to infrastructure development. In analyzing and answer the legal issues above, the research methods used are the statute approach (based on applicable laws). And the conceptual approach (based on legal concepts or theories from legal experts).

scholarly journals Use of Electronic Media for the Promotion of Notaries According to the Notary Code of Ethics

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1587-1596
Author(s):  
Puteri Chintami Oktavianti
Keyword(s):  
Code Of Ethics ◽  
Electronic Media ◽  
Legal Issues ◽  
Actual Situation ◽  
Case Review ◽  
Conceptual Approach ◽  
Personal Benefit ◽  
Existing Problems ◽  
The People ◽  
The World

The purpose of this study is to determine the problems that arise in the use of electronic media for the promotion of notaries according to the notary code of ethics. The research method used is that this type of research is juridical normative, which refers to the norms of written law, either as outlined in the form of regulations or in the form of literature. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The analysis is descriptive qualitative, which collects and selects legal material according to the problem under study, then describes it so that it produces a picture or conclusion that matches the actual situation so that it is able to answer all existing problems. The results show that the existence of a promotion prohibition for notaries is based on the fact that a notary as a position that provides services to the community requires the trust of the people it serves, and the notary's existence is not for the personal benefit of the person appointed, so that the notary must uphold the nobility of his dignity. In promotions that are informative and reminders, it is permissible to, among others, provide information and knowledge about legal issues; case review of legal problems in the world of notary; examples of notary deeds.

scholarly journals Prinsip Hukum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak "EPC")

Yuridika ◽  
2018 ◽  
Vol 33 (2) ◽  
pp. 188
Author(s):  
Dwi Mariyati
Keyword(s):  
High Risk ◽  
Engineering Design ◽  
Construction Work ◽  
Legal Research ◽  
Normative Study ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Third ◽  
Legal Principle ◽  
Contract Type ◽  
Building Activities

The EPC Contract is the form of contract that is currently used by the contractors to take over construction work. The EPC Contract having three activities, the engineering design , procurement and construction execution, that are integrated. For the activity EPC Contract is the Single Contractor must be responsible for the design of jobs and accuracy, and requirement of the owner project, until construction. This contract type commonly have a high risk, the finals price, and the accuracy of the period for implementation. Characteristic of EPC Contract is industry building activities that are proces plant and industry plant. The purpose of which are going to achieved in EPC Contract to preset specifications to fulfill the requirements specified in terms of the time, the quality and expenses.The main issues in this legal research are the legal principle that is used in the preparation of EPC Contract and the principle of law in the implementation of  EPC  Contract  in Indonesia. The type of research is the normative study and the approach of this research having four methods approach among others are statute approach, conceptual approach, cases approach,  and comparative approach.The result of this research there are four the most important among others are the first is legislation, the second is the implementation of regulation, the third is EPC institution procurement and  fourth is the form of EPC Contract.   

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document