scholarly journals PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG BPJS KESEHATAN DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN

2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 102
Author(s):  
Sahrani Rizal ◽  
Agus Tinus ◽  
Rohmad Widodo
Keyword(s):  
Social Security ◽  
Public Participation ◽  
Public Policies ◽  
National Development ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
District Health ◽  
The Government ◽  
Branch Office ◽  
The Village

ABSTRAKPemerintah dalam upaya pembangunan nasional terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah menerbitkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (UU BPJS). Sehingga pemerintah membentuk BPJS kesehatan, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapat jaminan sosial kesehatan. Akan tetapi didalam masyarakattimbul persepsi-persepsi dalam program yang digalang oleh pemerintah ini, yang mana persepsi tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengulas dengan melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tetang BPJS Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”. Berdasarkan hal tersebuttujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan mengenai BPJS kesehatan ini beserta apa hambatan dan solusinya.Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor cabang BPJS kesehatan kabupaten Pasuruan dan di kelurahan Purwosari kabupaten Pasuruan. Dengan sample penelitiannya adalah 3 (tiga) orang dari pihak BPJS kesehatan cabang Pasuruan dan 5 (lima) orang dari masyarakat kelurahan Purwosari. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik mengenai BPJS Kesehatan di wilayah Kelurahan Purwosari sangat baik hingga mencapai angka 40% dari keseluruhan penduduk Kelurahan Purwosari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaandan pembangunan masyarakatnya. (2) hambatan-hambatan yang di dapat yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS kesehatan. (3) untuk memperbaiki komunikasi masyarakat dan juga pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterima dalam masyarakat dan juga agar masyarakat mempunyai kesadaran bahwa program BPJS kesehatan ini memang benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Implementasi, Kebijakan Publik, BPJS KesehatanABSTRACTGovernment in national development efforts , especially in the aspect of humanresources , the government issued Law No. 40 of 2004 on national social security system (Navigation) and Law No. 24 of 2011 concerning the social security agency (BPJS) . So the government formed BPJS healthy , it is expected that all Indonesian citizens receive social security health . But in public perceptions arise in a program at the girder by this government , which can affect the perception of public interest to register as a participant BPJS . Based on that review by researchers to conduct research on “Public Participation in the Implementation of Public Policies on BPJS of Healhty at Purwosari Village Pasuruan Regency”. Based on the purpose of this study was to determine how much public participation in the implementation of policies on health and its BPJS obstacles and solusinya.Adapun location of this research is in the district health BPJS branch office and in the village Purwosari Pasuruan Pasuruan . With the research sample is three members of the health BPJS Pasuruan branches and five members of the village community Purwosari . Data collection tool that is in use is a form of primary data and secondary data. Data analysis technique used was qualitative. The results of the research are: (1) Public participation in the implementation of public policies on BPJS in the Village Purwosari very well until reaching 40% of the total population of the Village Purwosari. This is consistent with the opinion of Tilaar (2009:287) participation is a manifestation of the desire to developdemocracy through the decentralization process which sought, among others, the need for planning from below (button-up) by including the public in the process of planning and community development. (2) obstacles in the can that is the lack of communication between the government and communities. And lack of socialization conducted by the health BPJS. (3) to improve public communication and also the government that any government policies can be accepted in the society and also so that people have no awareness that health BPJS program is indeed done for the welfare of the community.Keywords: Participation, Implementation, Public policy, Health insurance

scholarly journals PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)

2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung
Keyword(s):  
Financial System ◽  
Secondary Data ◽  
Positive Influence ◽  
Primary Data ◽  
Research Approach ◽  
Financing System ◽  
Government Organization ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government

scholarly journals MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Agus Sjafari ◽  
Kandung Sapto Nugroho ◽  
Arenawati Arenawati ◽  
Oki Otaviana ◽  
Guntur Fernanto
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Coastal Communities ◽  
Primary Data ◽  
Economic Empowerment ◽  
Literature Study ◽  
Purposive Sampling ◽  
Empowerment Model ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
The Government ◽  
The Village

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan.   Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan   ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate  pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate   Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen

scholarly journals Effect of Public Participation on Local Legislation in Banadir Region, Somalia

2019 ◽  
Vol 3 (V) ◽  
pp. 305-322
Author(s):  
Abdikadir Dubow Mohamed ◽  
Felix Kiruthu
Keyword(s):  
Public Participation ◽  
Sample Size ◽  
Public Management ◽  
New Public Management ◽  
Local Community ◽  
Secondary Data ◽  
Target Population ◽  
Primary Data ◽  
Regional Government ◽  
The Government

Public participation plays an important role in the democratization of countries globally. The accomplishment of public participation process is determined by how well it is organized.  This study sought to examine the effects of public participation on local legislation in Banadir region of Somalia. The study was guided by the following objectives, to investigate factors that led to public participation, examine the design of public participation mechanism; investigate the process of public participation and analyze the consequences of public participation. The research will employ a descriptive research design. The study population comprised all the stakeholders including the youth, elders, staff employed by the regional government, the clergy, politicians and the non-governmental organizations involved in public participation in Banadir region. Purposive sampling was done to come up with the sample size of the study. Regarding the variance among the target population, where a number of target population involved, the sample size of this study was 130 respondents. Eighty (80) of the respondents were community members including local politicians, clergies, traders, university lecturers, university students, farmers, chiefs and opinion leaders. Twenty (20) of the participants were management staff and heads of national civil labor departments. Thirty (30) respondents were also from the Local community elders who are engaged in public participation programs in Banadir Region.  Both secondary and primary data was accessed for the study. Primary data was collected from the identified stakeholders using the questionnaires, while secondary data was obtained from books and journals from Kenyatta University Post Modern Library. The study used two theories: New public management theory and Cornwall’s Theory of Participation that describe the relevance of public participation public development. Data processing and cleaning was done; the descriptive statistics was utilized quantitative data. Statistical tables and graphs was present the result. Content analysis was used to analyze qualitative data. The study found out that the citizen’s attitude has an impact on public participation. When citizens have a positive attitude towards the local legislation services, there are high chances they will participate. The study also found out that public participation design and process have an influence on local legislation. Therefore, the study recommends that the government and other stakeholders should come up with various ways of ensuring that all citizens are informed about public participation. The study also recommended that public participation design and process should be improved with the aim of improving public participation.

scholarly journals STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN DESA WISATA SUKARARA YANG TERINTEGRASI DI KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Lalu Adi Permadi ◽  
Harmi Widiana ◽  
Rusminah HS ◽  
Muttaqillah Muttaqillah
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Local Stakeholder ◽  
Spatial Design ◽  
Alternative Tourism ◽  
Government Data ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
Data Result ◽  
Main Strategy

This research is aimed to design the accurate strategy to be implemented in integrated Sukarara Tourism village development and marketing according to the village environment condition and to identify which strategy that has to be prioritized by the government and local participants. Data that used in the research are primary and secondary data. Primary data were mainly obtained by interviewing the local stakeholder, while secondary data were taken from library study and government data. Result of this research suggested the main strategy that can be implemented in developing and marketing Sukarara tourism village are develop the alternative tourism attraction while still maintain the songket weaving as main appeal of the village by preparing the new design which more interesting to the visitor, prepare the internet promotion, organise the local people as culture tourism guide and arrange the village spatial design.

scholarly journals AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 160
Author(s):  
Arna Suryani
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Critical Role ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Mutual Cooperation ◽  
Record Keeping ◽  
Fund Allocation ◽  
Good Government ◽  
The Government ◽  
The Village

This research aims to provide insight to the village authorities about the problems that plagued the village related to accounting and financial management of the village Fund. Research conducted in the village of Sungai Gelam Sub River Gelam Muaro Jambi Regency. Types of data used in this research is the primary data and secondary data. The method of data collection is carried out triangulation (combined), namely in the form of observations (observation), interview (interview), the library (library reaserch), and documentation (documentation). This research is descriptive research using qualitative approach with an analysis of inductive or qualitative in nature. This research seeks mendiskripsikan a clear picture of the phenomena that occur in the application of accounting and financial management of the village. The results showed all transactions that originate from the village Fund Allocation has been recorded using a recording system of accountancy assisted by computer using the Microsoft Excel program. Mechanism of liquefaction of sources of income of the village, including the allocation of Funds that were in accordance with the rules of Regent Muaro Jambi Number Number 17 in 2015 about an Ordinance Division and assignment details the village Fund. The stages of preparation of the financial management of the allocation of the funds of the village starts from planning, deployment, and accountability and reporting have been referring to the Regulations the Regents Muaro Jambi 2015 15 years of Regulatory Guidelines for financial management of the village. To overcome the obstacles faced in the implementation of accounting and financial management of the allocation of funds in the village of Sungai Gelam village development activities against mainly sourced from the village Fund Allocation minimal Socializing, parties should the Government further promotes the village to the community about the latest programs and provide a grace period to understand about the new programs. The role of the community is necessary for the two sides to the good Government of the village as well as the society for mutual cooperation, provide motivation, and knowledge toward the critical role community as trustees so that it can create positive feedback. Coaching through guidance-guidance techniques specifically and routinely socialization can be done to improve the skills of Human Resources in understanding the accounting and record-keeping system for financial management of the allocation of Funds.

scholarly journals PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKA KANTOR CABANG ATAS NAMA SENDIRI (PUTUSAN NOMOR : 2/PTS/Mj.PWN.DKIJakarta/xi/2017)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 564
Author(s):  
Febry Yanti ◽  
Gunawan Djajaputra
Keyword(s):  
Code Of Ethics ◽  
Supervisory Board ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Legal Services ◽  
Public Officials ◽  
The West ◽  
Legal Principles ◽  
The Government ◽  
Branch Office

Indonesia is a country that adheres to the legal system. The role of the notary is very important in Indonesia. Notaries act as public officials in providing legal services to the public. Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds. A notary position is a public or public position because a notary is appointed and dismissed by the government. Notaries are prohibited from opening more than one notary office because notaries can only open one notary office. But in reality there is a notary who opens a branch office. How the accountability and position of the notary who establishes a branch office on its own behalf is a problem discussed. The research method used is normative legal research is to find the truth of coherence, namely the rule of law in accordance with legal principles. sourced from primary data and secondary data as other supporting data which are analyzed quantitatively. The results of the study explained that the West Jakarta Regional Supervisory Board found that there was a notary office with 2 signboards in the West Jakarta area that had a notary office named Notary Netty Maria Machdar. So that Netty Maria Machdar was found guilty and the position of the notary became hanging due to the absence of a further verdict because it was only proposed to be honorably dismissed by the Regional Supervisory Board so that in this case Netty Maria Machdar was found guilty and obliged to replace the loss but because there was no further verdict. Notary Netty Maria Machdar can still use her rights as a legitimate Notary. Notary Netty Maria Machdar also violated the Indonesian Notary Association Code of Ethics.

scholarly journals The Outbreak of Covid-19 as an Overmacht Claim in Credit Agreements

FIAT JUSTISIA ◽  
2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 75-92
Author(s):  
Merry Tjoanda
Keyword(s):  
Interest Rates ◽  
Research Methods ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Banking Institutions ◽  
The Government ◽  
Credit Agreement ◽  
Branch Office

This research aims to determine and analyze the law consequences of overmacht in credit agreements due to the Covid-19 Pandemic and as legal remedies for settlement of the credit agreement due to the Covid-19 Pandemic. This research is socio-legal research, a combination research method between doctrinal law research methods and empirical legal research methods. This research was conducted in banking institutions and financing institutions in Ambon City, namely at Bank Mandiri Ambon Branch Office, BCA Ambon Branch Office, Bank Artha Graha Ambon Branch Office, and BFI Limited Company Ambon Branch Office. The types of research data are primary data and secondary data, obtained through literature study and interviews. Based on the results of the research, the Covid-19 Pandemic is a non-natural disaster, so it is categorized as a relative overmacht, so the result of the comparative overmacht law in the credit agreement due to the Covid-19 Pandemic in Ambon City has not changed the risk burden in the sense that the Debtor still fulfills their achievements after the outbreak of Covid - 19 Pandemic is over. The legal effort that can be taken to settle credit agreements due to Covid-19 Pandemic in Ambon City is through credit restructuring in the form of lowering interest rates, extending the period, reducing principal arrears, and reducing interest arrears as determined by the government to be implemented by the bank or financing institutions with debtors.

Proficiency of Personnel: Key to Effective and Efficient Procurement

2015 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
Author(s):  
Razel P. Tayo
Keyword(s):  
Social Security ◽  
Data Gathering ◽  
Secondary Data ◽  
Social Security System ◽  
Structured Interview ◽  
Government Procurement ◽  
Security System ◽  
Primary Data ◽  
Procurement Reform ◽  
The Government

Effective and efficient procurement system results in the best value for money and transparency. The study assessed the adherence of the Northern Mindanao Division of Social Security System to procurement policies provided in Republic Act No. 9184 – The Government Procurement Reform Act (GPRA) and its revised Implementing Rules and Regulation. Specifically, this answered the query on how adherent is the procurement procedure of Northern Mindanao Division of Social Security System to procurement policies. The study employed a descriptive research design utilizing a combination of document analysis, observation, and interview as data gathering tools. The data were obtained using a researcher-made checklist designed to assess adherence to procurement policies and analyzed using a descriptive statistics. Primary data were validated through a semi-structured interview and triangulated through observation or from available secondary data. Results showed the respondents were not fully adherent because of the inadequacy of technical expertise. There were areas of its existing procurement processes that needed to be corrected or re-engineered. Among the salient areas that should be improved are the professionalizing of all procurement personnel and amending its internal rules and policies to come-up with adherent, modernized, standardized and regulated procurement activities that are compliant with the core principles anchored by GPRA, namely: transparency, accountability, equity, efficiency and economy. Keywords - Social Science, procurement, Government Procurement Reform Act (GPRA), Shopping, Small Value Procurement, PhilGEPS, descriptive design, Philippines

scholarly journals POLA GANTI RUGI LAHAN DALAM PEMBANGUNAN JALAN BARAMBANG TAMAIRANG DESA MUARA SIKABALUAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Horizon ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 62-73
Author(s):  
Irwin Irwin
Keyword(s):  
Agricultural Land ◽  
Secondary Data ◽  
Research Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
Primary Data ◽  
Analysis Group ◽  
The Government ◽  
Study Techniques ◽  
Mentawai Island ◽  
The Village

This research is motivated by the construction of the Barambang Tamairang road, Muara Sikabaluan Village, which was built in 2015 and approximately 6 km. Road measurements to be made for the construction of roads on agricultural land owned by the community with an agreement will be compensated for the community’s land with an agreement during a meeting at the village hall. The problem in the construction of the Barambang Tamairang road is that not all compensation has been resolved by the government. The purpose og this study is how the pattern of land compensation of the Barambang Tamairang road, Muara Sikabaluan Village, Mentawai Island Regency. The theory used in this research is the Exchange theory put forward by Peter Michael Blau. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive type to describe the problem under study. Retrieval of informant by purposive sampling with a total of 12 informant. There are two types of data in this study, namely primary data and secondary data. The research data was collected using observation, interview, and document study techniques. Data analysis was performed by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions with this research unit’s analysis group. Based on the results of research conducted, found in the process og land compensation in the construction of the Barambang Tamairang road, Muara Sikabaluan Village, Mentawai Island Regency: (1) Deliberation of Consensus, (2) Pattern of money compensation.

scholarly journals Strategi Pengembangan Durian Wonosalam Agrowisata Jombang

2019 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 53-61
Author(s):  
Miftachul Chusnah ◽  
Sumardji Sumardji ◽  
Ahsin Daroini
Keyword(s):  
Development Strategy ◽  
Direct Observation ◽  
Analytical Methods ◽  
Tourism Development ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Technological Developments ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Village

The purpose of this study is to identify the factors that influence and the right strategy in developing the Wonosalam durian agro-tourism area. The location of the study was carried out in the village of Wonosalam, Wonosalam District, Jombang City.   This research was conducted for   (two) months, namely between February - March 2019.   The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data taken directly from the research location of the Durian Wonosalam agrotourism area through direct observation at the site, interviews with the government, community shops, and filling out questionnaires.    Respondents were selected by 20 people to fill out the research questionnaire as follows: Government (3 people), namely the Head of the device and the Office of Tourism Staff of Jombang (2 people) Community Stores (2 people), Tourist managers (3 people). And Visitors (10 people).  Secondary data is data obtained through agencies related to this research, both tabulation and descriptive.   The analytical methods used are SWOT and QSPM analysis.   Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the alternative strategy for developing the right durian Wonosalam agro-tourism area is the   SO Strategy, namely the strategy of agro-tourism development by maintaining the existing tourism power and development strategy by increasing  promotion to related parties and outside regions through   seminar seminars or utilizing technological developments the highest value of attraction is found in strategy 1 (SO) with total attractiveness (TAS) of 6.164. by exploring the potential and actions of tourism preservation that exist as a characteristic possessed by the Wonosalam region with a variety of attractions that are owned, Optimizing the superiority of tourism remains quality so as to attract tourists.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document