scholarly journals MEMBANGUN KESADARAN BELA NEGARA MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 529
Author(s):  
Usman Alhudawi ◽  
Ernawati Simatupang ◽  
Fazli Rachman
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
National Defense ◽  
Data Display ◽  
Literature Study ◽  
Community Group ◽  
The Awakening ◽  
Analysis Process ◽  
The Republic ◽  
State Defense ◽  
The Village

Participating in State Defense is one of the important mandates contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. State Defense needs to be done by all responsible holders in creating Indonesia as a smart and prosperous nation. State Defense becomes important because national defense and security activities are not only left entirely to TNI and POLRI institutions.Therefore, various efforts are needed to reach all elements of Indonesian citizens who are dynamic and varied in their knowledge. The village community as a distinctive entity for Indonesian citizenship has not been properly touched with regard to efforts to instill awareness of defending the country. This article will discuss in detail the potential for the involvement of local wisdom values in the development of awareness of state defense in rural communities. Local wisdom is part of the strategy of a particular community group in order to achieve their needs. The research method used is qualitative. This research was conducted by studying literature with qualitative data collection techniques in the form of a literature study (literature). Meanwhile, the data analysis process used is data reduction, data display, verification, and conclusion. The results show that the approach to the value of local wisdom has an influence on the awakening of awareness of state defense in rural communities. The nature of the approach based on the valuesof local wisdom which is closely related to the habits of community life has implications for the awakening of awareness of state defense in such levels of society. Ikut serta dalam Bela Negara merupakan salah satu amanat penting yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bela Negara perlu dilakukan oleh seluruh pemegang tanggung jawab dalam menciptakan Indonesia sebagai bangsa yang cerdas dan sejahtera. Bela Negara menjadi penting karena aktivitas pertahanan dan keamanan nasional tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada institusi TNI dan POLRI. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya dalam dalam menjangkau seluruh elemen warga negara Indonesia yang dinamis dan variatif dalam pengetahuannya. Masyarakat desa sebagai suatu entitas khas kewarganegaraan Indonesia belum tersentuh dengan baik terkait upaya-upaya menanamkan kesadaran bela negara. Artikel ini akan mengulas dengan rinci potensi pelibatan nilai kearifan lokal dalam pembangunan kesadaran bela negara di tatanan masyarakat pedesaan. Kearifan lokal merupakan bagian dari strategi suatu kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai kebutuhan hidupnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dengan teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi pustaka (literatur). Sementara itu, proses analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukan bahwa pendekatan nilai kearifan lokal memberikan pengaruh atas terbangunnya kesadaran bela negara masyarakat pedesaan. Sifat pendekatan berbasis nilai kearifan lokal yang lekat dengan kebiasaan kehidupan masyarakat, berimplikasi pada terbangunnya kesadaran bela negara pada lapisan masyarakat demikian. 

scholarly journals Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis

Jurnal Niara ◽  
2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 227-236
Author(s):  
Khairul Amri ◽  
Adia Ferizko
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Organizational Factors ◽  
Community Empowerment ◽  
Absolute Poverty ◽  
Literature Study ◽  
Village Community ◽  
Classic Problem ◽  
The Government ◽  
Almost All ◽  
The Village

ABSTRAK   Pokok permasalah pada masalah kemiskinan di Indonesia khususnya kabupaten Bengkalis. Kemiskinan adalah masalah klasik dan terjadi hamper di seluruh Negara di dunia. baik itu kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah tentang masyarakat  miskin ternyata sangat kompleks, sehingga meskipun sudah banyak program-program dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun juga tak kunjung selesai.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pemberdayaan masyarakat di kabupaten bengkalis dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bengkalis. Metode penelitian menggunakan pedekatan kualitatif studi kepustakaan,  jenis penelitian menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan masyarakat di kabupaten bengkalis belum maksimal, hal ini terlihat dari lemahnya upaya pemerintah dalam upaya melinearisasi kebijakan hingga tingkat desa khususnya desa tradisional yang masih tertinggal, tentu butuh sentuhan-sentuhan khusus yang bisa di tuangkan ke dalam sebuah aturan/kebijakan. Dengan kata lain, factor administrasi dan organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bengkalis juga belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari lemahnya upaya pemerintah dalam upaya menduplikasi strategi dari desa yang berhasil kepada desa-desa lainnya di kabupaten bengkalis. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bengkalis perlu menanamkan kesadaran kepada masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan terhadap pentingnya pemberdayaan tersebut agar dalam pelaksanaan, masyarakat sasaran pemberdayaan dapat lebih partisipasif.   Kata Kunci: Manajemen, pemberdayaan, masyarakat.desa. Abstract: The main problem in the problem of poverty in Indonesia, especially Bengkalis Regency. Poverty is a classic problem and occurs in almost all countries in the world. both absolute poverty and relative poverty. The problem of the poor turns out to be very complex, so that even though there have been many programs in poverty alleviation efforts, it has also not been finished. The purpose of this study was to find out how the management of community empowerment in Bengkulu Regency and village community empowerment in Bengkalis Regency. The research method uses a qualitative approach to literature study, this type of research uses literature studies by looking for theoretical references relevant to the case or problem found. The results of this study indicate that the management of community empowerment in Bengkulu Regency is not yet maximal, this can be seen from the weak efforts of the government in an effort to line up policies at the village level, especially traditional villages that are still lagging, naturally requiring special touches that can be poured into a rule / Policy. In other words, administrative and organizational factors greatly influence success in achieving goals. Empowerment of rural communities in the Bengkulu district has also not been carried out to the maximum. This can be seen from the weak efforts of the government in an effort to duplicate the strategy of the successful village to other villages in the Regency of Bengkulu. In an effort to empower the village community in Bengkulu Regency it is necessary to instill awareness to the people who are the target of empowerment of the importance of empowerment so that in the implementation, the target community of empowerment can be more participatory. Keywords: Management, empowerment, community. Village

scholarly journals Pendidikan Hukum Masyarakat Melalui Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

2020 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Usman Alhudawi ◽  
Ismi Sujastika
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Role Model ◽  
Legal Education ◽  
Educational Institutions ◽  
Data Display ◽  
Literature Study ◽  
Law Enforcement Agencies ◽  
The Public ◽  
Analysis Process ◽  
Literary Sources

The Corruption Eradication Commission (KPK) in addition to law enforcement agencies in the scope of corruption, also has a role to carry out anti-corruption education through legal education. The implementation of legal education is carried out in educational institutions and the community. This article describes the specifics of public legal education by the KPK through the KPK's performance from various literary sources. The research method used is qualitative. This research was conducted with a literature study with qualitative data collection techniques in the form of literature study (literature). Meanwhile, the data analysis process used is data reduction, data display, verification and conclusion drawing. The results show that the performance of legal education is given to students and the public. Due to the generality nature of legal education by the KPK, it becomes a role model for legal certainty in the community. This can be seen when the KPK has conveyed its wide-ranging performance in various mass media to provide meaning and experience in monitoring the implementation of national law by the public.---------------Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain lembaga penegak hukum pada ruang lingkup tindak pidana korupsi, juga memiliki peran untuk melakukan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan hukum. Pelaksanaan pendidikan hukum dilakukan di lembaga pendidikan dan dimasyarakat. Artikel ini membentangkan secara spesifik pendidikan hukum masyarakat oleh KPK melalui kinerja KPK dari berbagai sumber literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dengan teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi pustaka (literatur). Sementara itu, proses analisis data yang digunakan adalan reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukan bahwa kinerja pendidikan hukum diberikan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat. Karena sifat keumuman Pendidikan hukum oleh KPK menjadi role model kepastian hukum masyarakat. Hal tersebut tampak tatkalah KPK menyampaikan kinerjanya luas diberbagai media massa sehingga memberi makna dan pengalaman memantau pelaksanaan hukum nasional oleh masyarakat.

scholarly journals State Defense Perspective: Disaster Risk Analysis of Air Transportation Accidents

2017 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 61
Author(s):  
Bagus Ajar Pamungkas ◽  
Sovian Aritonang
Keyword(s):  
Air Transportation ◽  
Disaster Risk ◽  
National Defense ◽  
Defense System ◽  
Literature Study ◽  
Disaster Risk Analysis ◽  
Iso 31000 ◽  
Analyse Data ◽  
The Stability ◽  
State Defense

The aim of this study was to analyse disaster risk of air transportation accidents in the national defense system perspectives and also the efforts of airport authority to manage the risk. A qualitative, narative and exploratory study was developed using risk management ISO 31000 as a method to analyse data. Interview, literature study and documentation were done to collect data. This study used purposive sampling to decide informants. It was found that Halim Perdanakusuma International Airport had a high risk in air transportation accidents. To keep the stability of national defense, the risk had to be managed through structural mitigation and non-structural mitigation

scholarly journals Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan Goal Model

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 41
Author(s):  
Nurhazana Nurhazana ◽  
Endang Sri Wahyuni
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Financial Management ◽  
Central Government ◽  
Literature Study ◽  
Goal Model ◽  
Funding Sources ◽  
Local Resources ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
Model Approach

One form of economic strengthening in the village development with the formation of  village-owned business entity (BUMDesa) by utilizing local resources in an effort to improve the welfare of rural communities. Village financial management patterns are different from BUMDesa management, but the two cannot be separated in terms of accountability for the participation of funds. Starting from this BUMDesa in carrying out its business unit activities, BUMDesa funding sources come from the community, loans / grants from the Government both local and central government. Relating to BUMDesa's business activities which are inseparable from various risks. This research is a literature study that aims to see practically how the effectiveness of BUMDesa's financial management and accounting with the goal model approach. Indicators of the effectiveness of BUMDesa with the goal model approach will be seen in meeting the objectives of BUMDes in the form of achieving the final results of the Business Entity and not seen from the way or process the business entity is moving. This does not deny that good financial management must start from the process of planning, implementing, administering , reporting, financial accountability. The important thing in Accounting is the process of recording and reporting on the use of funds collected to be held accountable to the village community.

scholarly journals The Boundaries of the Djamaat: The Particular Features of Dangestan’s Translocal Communities in the Context of Migration Flows Within the Russian Federation

2019 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 103-118
Author(s):  
Екатерина Леонидовна Капустина
Keyword(s):  
Social Networks ◽  
Rural Communities ◽  
Rural Community ◽  
Entrepreneurial Activity ◽  
Economic Activities ◽  
Global Village ◽  
Social Entity ◽  
Home Village ◽  
The Republic ◽  
The Village

This paper analyses the contemporary structure and functioning of Dagestan’s rural communities in a context of internal Russian migration, particularly to the cities of Western Siberia. The concepts of transnationalism and translocality are deployed as a theoretical framework to analyse the migrant and his social world without detaching ourselves from the donor community, the djamaat. It is argued that the Dagestan rural community, in the course of the migration processes of recent decades, can no longer be viewed merely as a local social entity. A new translocal community has emerged, organized on the principle of the 'Global Village', that consists of migrants, their family members and non-migrants remaining in the home villages. Translocal migrants, existing simultaneously in several geographically separated points, continue to construct their identity and their social networks, a process that fosters a sense of belonging to a Dagestani village. The donor rural community is an important space where migrants can demonstrate personal successes and new entrepreneurial and philanthropic economic activities. Migrants invest not only in their own households but also help their native villages as a whole through entrepreneurial activity and financial support. In addition, the key moments of life remain rooted in the village. Migrants prefer to find a marriage partner from their home village. The home village is also seen to be the only acceptable burial place for deceased migrants. A major role in the consolidation of a translocal djamaat is played by Internet resources such as social networks and messenger programmes, which construct social networks and maintain communication among fellow countrymen in real time. This preference for preserving ties to one’s rural locality even after resettlement out of the village and the Republic of Dagestan, as well as the maintenance of translocal links, allow us to speak of a new social entity: the translocal community.

Pengembangan Desa Wisata Denai Lama sebagai Salah Satu Objek Wisata di Kabupaten Deli Serdang

2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 15-25
Author(s):  
Femmy Indriany Dalimunthe
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Development Strategy ◽  
Regional Competitiveness ◽  
Tourist Attractions ◽  
Educational Tourism ◽  
The Development Strategy ◽  
Tourist Village ◽  
The Republic ◽  
The Village ◽  
North Sumatra

Deli Serdang Regency with its capital Lubuk Pakam consists of 22 sub-districts, 14 sub-districts and 380 villages. Law no. 6 of 2014 states that the Villages are very important because they aim to realize community welfare services through improvement, empowerment, and participation of rural communities, as well as increasing regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privilege and specificity of a village regions in the system of the Republic of Indonesia. Tourism Villages will be a way to develop villages and realize community welfare. Denai Lama Tourism Village is one of the tourism villages that has the potential to be developed into a tourist attraction in Deli Serdang Regency. Of the 6 (six) elements needed by Denai Lama Village in the strategy of developing a tourist village, they are quite capable, but there are some things that are still missing and require a mentoring process. Homestay development is still not developed. Homestay is important to be developed so that visiting tourists can stay in the village of Denai Lama so that there will be an increase in the length of stay of tourists in the tourist village of Denai Lama which is an increase in tourist spending (spending power) in the tourist village. The existence of public toilets, facilities and infrastructure, sufficient parking space, markings and directions as well as the CHSE health protocol (Cleanliness, Hygiene, Sanitation, and Environment) are important to note. Cooperatives should be formed by involving the community in order to further develop the village. Another thing that has not been optimally implemented but is no less important to develop Denai Lama Tourism Village, one of the tourist attractions is Branding, Advertising (Ads) and Selling (Sales Mission). Denai Lama Village has branded its village as a Tourism Village with Educational Tourism, but does not yet have a slogan/tagline that tourists can remember. It is necessary to make a slogan/tagline that is in accordance with the characteristics and concepts of the village that you want to form as a characteristic of the tourist village. In terms of advertising the tourist village of Denai Lama must aggressively promote both using print and online media to attract tourists to visit the tourism village. This tourism village promotion can be done using social media such as Facebook, Instagram, YouTube and if necessary promotions create a village website. And for sales , the tourist village of Denai Lama can take part in events such as tourist exhibitions, bazaars, exhibitions with attractions and tourism products in touristm villages. By carrying out the development strategy above, Denai Lama Tourism Village can become one of the leading tourist attractions in Deli Serdang district, North Sumatra province and even the Indonesian National

scholarly journals Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Nanggroe Aceh Darussalam

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 237-251
Author(s):  
Muzakir Zainal ◽  
Marwan Marwan ◽  
Muhammad Yanis ◽  
Muksin Muksin
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Active Role ◽  
Disaster Risk ◽  
Andaman Sea ◽  
Community Group ◽  
Aceh Province ◽  
Evacuation Routes ◽  
The Village ◽  
Rural Appraisal

Aceh province is traversed by the Sumatran fault which stretches for 1900 km from the southern tip of Sumatra Island to the Andaman Sea. Seismic activity along this active fault line poses a serious threat to Aceh including in Pidie Jaya Regency. This community assistanc formulated a program called Desa Tangguh Bencana (DESTANA) to optimize the active role of the community by evaluating Participatory Rural Appraisal (PRA). The target was rural communities with diverse educational and economic backgrounds. The activity was carried out by: providing information on disaster awareness, providing assistance to village governments to formulate village regulations based on disaster risk agreements, and map making and installation of information boards for evacuation routes and path planning by considering local values ​​in the village. The program resulted in the formation of a disaster risk team and a community group who were alert to ongoing disasters, as well as an increase the community’s knowledge.

scholarly journals Legal Policy in Village-Owned Enterprises After the Enactment of the Law on The Job Creation In The Framework of Village Society Welfare

2021 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
pp. 567
Author(s):  
Fatkhul Muin
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Government Regulation ◽  
Job Creation ◽  
Social Engineering ◽  
Community Empowerment ◽  
Village Community ◽  
The Republic ◽  
Legal Policies ◽  
The Government ◽  
The Village

The essence of law is to provide welfare to the society. Law as a tool of social engineering for society makes people obey it. Dynamic legal developments encourage progress towards society from various aspects of people's lives. One of them, the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, encourages changes to the order of setting norms that affect other laws that are affected by it. One of those affected by the Job Creation Act is the establishment of BUMDes (Village-Owned Enterprises). Through the provisions of Article 117 and Article 185 b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the government needs to establish a derivative norm that regulates Village-Owned Enterprises. In 2021, the Government issued a regulation related to Village-Owned Enterprises, which is Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. In this provision, it is stated that Village Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are legal entities established by the village and/or together with villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of business for the maximum welfare of the Village community. In a nutshell, the existence of Village-Owned Enterprises aims to prosper the village community, with the type of business sector owned and support the productivity of rural communities based on village community empowerment. In this study, a legal approach was used with the aim of exploring legal policies towards BUMDes with the enactment of the Job Creation Act. Keywords: Job Creation Act, BUMDes, welfare

scholarly journals KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 54-67
Author(s):  
Samuel Dharma Putra Nainggolan
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Public Service ◽  
National Development ◽  
Conceptual Approach ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
Basic Capital ◽  
The Republic ◽  
Legal Policies ◽  
The Village

The rural population is a basic capital for national development, owned by the people and the Indonesian nation. In the constitutional structure of the Republic of Indonesia, the Village has developed in various forms and is obliged to be protected and empowered to be strong, advanced, and democratic and democratic so as to carry out governance and development towards a just, prosperous and prosperous society. The involvement of the Village Head in resolving conflicts within rural communities has made the writer interested in studying the nature of cases out of court settlement by the Village Head against the village community and the reformulation of legal policies in implementing the nature of the settlement of a non-court problem. The approach used in this research is statute approach, historical approach, and conceptual approach, and case approach. The results of this study states that solving a problem that occurs in the village by placing the Village Head as a peace judge is a form of discretion / policy of the executive in order to realize public service for the community. In other words because it is a discretion, it certainly follows the laws and regulations that state the limits of it.

scholarly journals REALITA AND THE VILLAGE FUNDS IN INDONESIA

2020 ◽  
Vol 3 (12) ◽  
pp. 158-164
Author(s):  
Farid Th. Musa ◽  
Yudianto R. Takuloe
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Community Involvement ◽  
Daily Lives ◽  
Negative Effect ◽  
The Subject ◽  
The Republic ◽  
The Village ◽  
Selection Of ◽  
Made In

Village funds are a form of the Republic of Indonesia's government program which launched the concept of Building Indonesia from Pingiran. This program is closely related to the empowerment of rural communities to improve community welfare. The budget, which has been launched in the amount of billions of rupiah for rural communities, is expected to bring changes in their daily lives. Community involvement in this program is intended so that the community is no longer the object of development but becomes the subject of development. On the other hand, village funds also have a negative effect, namely misuse of these funds by village officials. To explore the reality of this village fund, data on the use of funds has been used since its inception until now. To reveal this phenomenon, a study is needed to reveal the usage. This research was conducted in Gorontalo Regency which has 18 Districts, 191 Villages, which quantitatively has the largest number of villages in Gorontalo Province. Another thing about the selection of Gorontalo District as a research location is based on the consideration of having a coastal village and an agricultural village. The existence of these two villages is interesting to conduct research on village funds. In this study using qualitative methods with data collection stages, namely: initial observation, interviews and documents. The data analysis used was Huberman and Miles. The choice of the analysis method is based on the consideration of uncovering a phenomenon and nomena, which requires the researcher to directly associate and live with the community to be studied.Efforts made in the use of village funds are oriented towards long-term needs

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document