scholarly journals Masyarakat Nelayan Kampung Sicini Arungkeke, Jeneponto 2014-2017

2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 111
Author(s):  
Karmilawati Karmilawati ◽  
Najamuddin Najamuddin
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Geographical Location ◽  
Modern Technology ◽  
Fishing Community ◽  
Historical Method ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
Role Of The Government ◽  
Sea Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang masyarakat nelayan, munculnya modernisasi dan perkembangan alat tangkap serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan baik dalam bidang sosial, bidang ekonomi maupun dalam bidang pendidikan bagi masyarakat nelayan yang ada di Kampung Sicini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang ada di kampung Sicini kabupaten Jeneponto banyak menggantungkan hidupnya bekerja sebagai pelaut hal ini disebabkan karena wilayah lautnya yang sangat luas. Perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kampung Sicini di mulai pada awal tahun 2014 yakni dengan masuknya motornisasi perahu yang dikenal dengan perahu Fiber. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran pemeritah dimana diadakannya penyuluhan yang dilakukan oleh Dapertemen Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan pemerintah setempat tentang penggunaan teknologi modern. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masuknya teknologi modernisasi berupa penerapan teknologi modern dibidang perikan dapat menambah pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Serta letak geografis kampung Sicini yang mendukung sumber daya laut untuk kehidupan nelayannya. Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.Kata Kunci : Masyarakat Nelayan, Kampung Sicini, Jeneponto Abstrack This study aims to determine the background of the fishing community, the emergence of modernization and the development of fishing gear and how the impacts caused in life both in the social, economic and educational fields for the fishing community in Kampung Sicini. The results showed that the fishing communities in the Sicini village of Jeneponto district relied a lot on their lives working as sailors because of the vast sea area. The development of the socioeconomic life of the people in Kampung Sicini began in early 2014 with the introduction of boat motorization known as Fiber boat. This development is inseparable from the role of the government where counseling is held by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in collaboration with local governments on the use of modern technology. Based on the results of the study it can be concluded that the inclusion of modernization technology in the form of the application of modern technology in fisheries can increase people's income while increasing the socio-economic standard of life of their people. As well as the geographical location of the Sicini village which supports marine resources for the lives of its fishermen. The procedure in this study uses the historical method with stages: Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography.Keywords: Fishermen Community, Sicini Village, Jeneponto 

scholarly journals PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

2015 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Vidia Reski Awalia ◽  
Mappamiring Mappamiring ◽  
Andi Nuraeni Aksa
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Material Damage ◽  
Role Taking ◽  
The People ◽  
Sense Of Security ◽  
The Face ◽  
The Government ◽  
Role Of The Government ◽  
The Village

Cope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.

scholarly journals PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Krisnada Krisnada ◽  
Sugeng Widodo
Keyword(s):  
Social Services ◽  
Social Assistance ◽  
People With Disabilities ◽  
Severe Disabilities ◽  
The People ◽  
Government Role ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
Role Of The Government

Abstract People with disabilities have physical and mental disabilities that have differences when compared to normal people, therefore there needs to be special attention from the government to empower or positive activities that are useful to hone the skills of the people with stability. Therefore, the role of the government is necessary for the development of people with disabilities. Through social services empowerment of people with disabilities is more targeted and focused. The purpose of this research is to decrypt what efforts are made as well as what obstacles are faced in the empowerment of people with disabilities. The type of method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are, observation, interview, documentation. The result of this research is that the efforts made by Social Services are social assistance for severe disabilities in the form of money, as well as training but stalled per the year 2018 because it is focused in Dipnaker. Besides, there is assistance from the ministry in the form of non-cash social assistance for all classifications of people with disabilities. There are also other supporting activities as well as UPSK from the Social Service of East Java Province.  Keywords: empowerment; disability; government role Abstrak Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk memberdayakan ataupun kegiatan yang bersifat positif yang berguna untuk mengasah kemampuan para penyandang stabilitas. Maka dari itu peran pemerintah sangatlah perlu dalam pembinaan penyandang disabilitas. Lewat Dinas Sosial pemberdayaan penyandang disabilitas lebih terarah dan fokus. Tujuan penelitian ini untuk mendekripsikan upaya apa yang dilakukan serta kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah bantuan sosial untuk disabilitas berat berupa uang, dan juga pelatihan namun terhenti pertahun 2018 karena difokuskan di Dipnaker. Selain itu terdapat bantuan dari kemensos berupa bantuan sosial non tunai untuk semua klasifikasi penyandang disabilitas. Terdapat juga kegiatan penunjang lain dan juga UPSK dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.Kata Kunci: pemberdayaan; penyandang disabilitas; peran pemerintah

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Syariah

Liquidity ◽  
2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 110-118
Author(s):  
Iwan Subandi ◽  
Fathurrahman Djamil
Keyword(s):  
Health Care ◽  
Financial Institution ◽  
Social Supports ◽  
Religious Leaders ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Ministry Of Finance ◽  
Health Support ◽  
The Government

Health is the basic right for everybody, therefore every citizen is entitled to get the health care. In enforcing the regulation for Jaringan Kesehatan Nasional (National Health Supports), it is heavily influenced by the foreign interests. Economically, this program does not reduce the people’s burdens, on the contrary, it will increase them. This means the health supports in which should place the government as the guarantor of the public health, but the people themselves that should pay for the health care. In the realization of the health support the are elements against the Syariah principles. Indonesian Muslim Religious Leaders (MUI) only say that the BPJS Kesehatan (Sosial Support Institution for Health) does not conform with the syariah. The society is asked to register and continue the participation in the program of Social Supports Institution for Health. The best solution is to enforce the mechanism which is in accordance with the syariah principles. The establishment of BPJS based on syariah has to be carried out in cooperation from the elements of Social Supports Institution (BPJS), Indonesian Muslim Religious (MUI), Financial Institution Authorities, National Social Supports Council, Ministry of Health, and Ministry of Finance. Accordingly, the Social Supports Institution for Helath (BPJS Kesehatan) based on syariah principles could be obtained and could became the solution of the polemics in the society.

JUSTICE AND SOCIAL CHANGE FOR INCLUSIVE EDUCATION IN INDONESIA AND ASEAN FOR DISABLED PERSONS (STUDY ON PEOPLE AFFECTED BY LEPROSY)

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Nuah Perdamenta Tarigan ◽  
Christian Siregar ◽  
Simon Mangatur Tampubolon
Keyword(s):  
Inclusive Education ◽  
Local Governments ◽  
Disabled Persons ◽  
Equal Rights ◽  
Central Java ◽  
The People ◽  
Asean Countries ◽  
The Government ◽  
The Moment ◽  
The Right

Justice that has not existed and is apparent among the disabilities in Indonesia is very large and spread in the archipelago is very large, making the issue of equality is a very important thing especially with the publication of the Disability Act No. 8 of 2016 at the beginning of that year. Only a few provinces that understand properly and well on open and potential issues and issues will affect other areas including the increasingly growing number of elderly people in Indonesia due to the increasing welfare of the people. The government of DKI Jakarta, including the most concerned with disability, from the beginning has set a bold step to defend things related to disability, including local governments in Solo, Bali, Makassar and several other areas. Leprosy belonging to the disability community has a very tough marginalization, the disability that arises from leprosy quite a lot, reaches ten percent more and covers the poor areas of Indonesia, such as Nusa Tenggara Timur, Papua, South Sulawesi Provinces and even East Java and West Java and Central Java Provinces. If we compare again with the ASEAN countries we also do not miss the moment in ratifying the CRPD (Convention of Rights for People with Disability) into the Law of Disability No. 8 of 2016 which, although already published but still get rejections in some sections because do not provide proper empowerment and rights equality. The struggle is long and must be continued to build equal rights in all areas, not only health and welfare but also in the right of the right to receive continuous inclusive education.

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG LABALUBA DESA KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-1980

2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Nurwan Nurwan ◽  
Ali Hadara ◽  
La Batia
Keyword(s):  
Social Movements ◽  
Local Government ◽  
Social Movement ◽  
Negative Effects ◽  
Movement Process ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
The City

ABSTRAK: Inti pokok masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, Faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan akibat gerakan sosial masyarakat Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna? Latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba yaitu keadaan kampungnya yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga tiap kampung dan jarak yang jauh masing-masing kampung membuat keadaan masyarakatnya sulit untuk berkomnikasi dan tiap kampung hanya terdiri dari lima sampai dengan tujuh kepala keluarga saja. Kampung ini letaknya paling timur pulau Muna terbentang dari ujung kota Raha sekarang sampai kampung Wakuru yang saat ini. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kampung ini kurang berkembang baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun di bidang kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan sifat dan karakter penduduknya yang masih sangat primitif. Faktor yang mendorong adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah setempat dan masyarakat yang mendiami Kampung Labaluba pada waktu itu. Sedangkan proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna bermula ketika pemerintah seolah memaksakan kehendaknya kepada rakyat yang menyebabkan rakyat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terbagi dua yaitu akibat positif dan akibat negatif.Kata Kunci: Gerakan Sosial, Factor dan Dampaknya ABSTRACT: The main issues in this study include the background of the social movement of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, Factors that encourage social movements of Labaluba Kampung Sub-village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, the social movement process of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District Muna Regency and due to Labaluba community social movements Kontumere Village Kabawo District Muna Regency? The background of the Labaluba Kampung community social movement is that the condition of the village consists of only a few heads of households per village and the distance of each village makes it difficult for the community to communicate and each village only consists of five to seven households. This village is located east of the island of Muna stretching from the edge of the city of Raha now to the current village of Wakuru. This condition is also one of the factors causing the village to be less developed in the economic, social political, educational and cultural fields. This situation is made worse by the very primitive nature and character of the population. The factor that motivated the existence of the social movement of Labaluba Village in Kontumere Village, Kabawo Subdistrict, Muna Regency was the mismatch between the wishes of the local government and the people who inhabited Labaluba Village at that time. While the process of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency began when the government seemed to impose its will on the people, causing the people to disagree with the policy. The consequences arising from the existence of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency are divided into two, namely positive and negative effects. Keywords: Social Movements, Factors and their Impacts

China’s Science and Technology Progress through the Lens of Patenting

2021 ◽  
pp. 89-112
Author(s):  
Gary H. Jefferson ◽  
Renai Jiang
Keyword(s):  
Comparative Advantage ◽  
Local Governments ◽  
Science And Technology ◽  
Patent Quality ◽  
The Past ◽  
The Government ◽  
International Sector ◽  
Role Of The Government

This chapter assesses China’s science and technology (S&T) progress through the lens of the patenting literature in the context of China. In particular, after presenting an overview of China’s patent production over the past twenty-five years, it investigates the following questions: What accounts for China’s patent surge? What are the implications of the surge for patent quality? Does the nature of the patenting reveal China’s S&T direction and comparative advantage? How has the international sector affected China’s patent production? What has been the role of the government—the central, provincial, and local governments—in shaping patent production? And finally, how heterogeneous is China’s regional patent production; are patenting capabilities diffusing across China?

scholarly journals Dari Medan Perang Berburu Lapangan Pekerjaan: Pengangguran Revolusi di Yogyakarta Tahun 1950-an

2017 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 3
Author(s):  
Rika Inggit Asmawati
Keyword(s):  
Economic History ◽  
Historical Method ◽  
Secondary Sources ◽  
The Social ◽  
History Of ◽  
The Government ◽  
Revolutionary Period ◽  
Independent Country ◽  
Unemployment Problem ◽  
Economic Improvement

This research discusses about the social economic history of Yogyakarta during 1950s. The main problem is to analyze how the newly independent country of Indonesia dealt with unemployment after the revolutionary period. This research employs the historical method using primary and secondary sources, such as archives, newspapers, magazines, interviews, and reviews of relevant references. There are four conclusions in this research. First, although the period was called as the period of creating jobs, the unemployment number in early 1950s was increasing. Second, this unemployment problem was not primarily caused by the economic condition but also by demographic problems and the legacies from the Revolution Era. Third, people who were categorized as unemployed were not only labors, but also veterans. Fourth, for the government, solving this unemployment problem was the effort to create economic improvement for its society.

scholarly journals ANALISIS EFEKTIVITAS LAJUR KHUSUS SEPEDA PADA KAWASAN TOMANG – CIDENG TIMUR

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 13
Author(s):  
Devin Devin ◽  
Giovanni Pranata ◽  
Johannes Susanto
Keyword(s):  
Social Sciences ◽  
Public Transportation ◽  
Muscle Coordination ◽  
Work From Home ◽  
The People ◽  
Level Of Satisfaction ◽  
Body Strength ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
Bicycle Lane

During this pandemic, cycling has become an increasingly popular activity in Indonesian society. more and more people are flocking to bike. The reasons are also various, some are cycling to avoid cramming on public transportation for fear of contracting the corona virus, some are aimed only at eliminating boredom while doing Work From Home (WFH). Cycling also has many benefits including reducing stress, reducing the risk of degenerative desease, controlling body weight, and increasing body strength, balance and muscle coordination. However, there are still many problems with free space on the bicycle paths in the Jakarta area. One of the problems on bicycle paths that is often encountered is the difficulty of making the bicycle paths become steering due to several reasons. Therefore, this study aims to determine the level of satisfaction of the people of Jakarta, especially bicycle lane users to the bicycle lanes that have been provided by the Government. This research was conducted directly by observing the research location. And distribute questionnaires to the public to determine the level of respondent satisfaction. Processing of data analysis used descriptive statistical methods with the help of the application of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).ABSTRAKDi masa pandemi ini, bersepeda menjadi kegiatan yang makin populer di lakukan oleh masyrakat Indonesia. semakin banyak orang berbondong-bondong untuk bersepeda. Alasannya pun beragam ada yang bersepeda untuk menghindari berdesakan di kendaraan umum karena takut tertular virus corona ada pula yang bertujuan hanya untuk menghilangkan kejenuhan selama melakukan Work From Home (WFH). Bersepeda juga memiliki banyak manfaat diantaranya adalah mengurangi stres, mengurangi risiko penyakit degeneratif, mengandalikan berat badan, dan meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi otot tubuh. Akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada lajur sepeda yang ada di kawasan jakarta ini. Salah satu masalah pada lajur sepeda yang sering dijumpai adalah sulitnya membuat lajur sepeda menjadi stelir dikarenakan oleh beberapa hal. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat jakarta khususnya para pengguna lajur sepeda terhadap lajur sepeda yang telah disediakan oleh Pemerintah. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan membagikan kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan responden. Pengolahan analisis data menggunakan metode statistika deskriptif dengan bantuan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

scholarly journals MODAL SOSIAL PEMANTIK UNTUK KOTA KREATIF

2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 404
Author(s):  
Tubagus Arya Abdurachman
Keyword(s):  
Social Capital ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Creative Cities ◽  
Creative City ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
The City ◽  
Dominant Influence

The discussion of this research is the development of creative cities in a country is the result of the efforts of the government and creative actors in the city in the country. Creative city can not be separated from the potential of social capital that is owned by the people in the city. Social capital is a social organization concept that includes network of norms and social trusts that facilitate mutual coordination and cooperation including in developing the regional economy. This research aims to (1) know the contribution of social capital in making a creative city, (2) express the social capital and creativity of individuals and communities to realize creative city, and (3) know aspects of social capital that dominant influence on a creativity of the city. The method of this research is qualitative primary data with technic observation and indepth interview, also secondary data in the form of document and archive analysis from Bandung city as one of creative city in Indonesia. Research is done during 2015-2016. Conclusions this research are (1)Social capital that form trust, tolerance, cooperation, openness, and independence of the community greatly contributes in the creation of creative city because through the braided integration of social capital that forms a norm of behavior binding for its citizens to be creative and does not require material capital,(2)Individual urban creativity formed through the process of socialization of elements of social capital in the life of society to trigger creativity of individuals and society as a whole, and (3) The form of openness, tolerance, and cooperation are the dominant elements of social capital in growing the creativity of individuals and societyKeywords: Creatif city, Social capital

scholarly journals PERANAN WARGA TIONGHOASEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIFDI KOTA BATAM TAHUN 1999-2009

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Fitri Yanti ◽  
Nunung Krisnawati
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Control Function ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Chinese Community ◽  
Historical Method ◽  
Control Functions ◽  
The People ◽  
The Right

The background of this thesis is an increasing number of legislators Batam from Chinese citizens, at the 1999 elections, there were two people who passed to the DPRD Kota Batam, in the elections of 2004 increased to four Chinese citizens who become legislators Batam. It is not independent of their role during the sitting in the legislature as a representative of the people. This study aims to clarify the role of Chinese citizens who sat as a legislative member in Batam 1999-2009This research is a qualitative research, the historical method with the approach of political science. Steps historical research include: first heuristic, there are two sources of data are primary data and secondary data, primary data in this study is a member of the legislative representatives of the Chinese community, Chinese people, community leaders and members of the Commission, the secondary data taken from any books , newspapers and other documents, the authors do critique source consisting of external criticism and internal criticism, the three researchers to interpret, fourth historiography.The results in this study explained that the role of the Chinese community as a member of the legislature in Batam years 1999-2009, the first legislative function is set statutorily in the form of local regulations (Perda), the second control function or supervise the activities of local government in implementing legislation has been agreed , of these control functions legislators have the right to ask questions, interpellation, questionnaires and motions, the three other functions related to the budget or APBD that has been agreed with the local governments when the plenary session.  Keywords: legislative member, chinese societyLatar belakang penelitian ini adalah terjadinya peningkatan jumlah anggota DPRD Kota Batam dari warga Tionghoa, dimana pada pemilu tahun 1999 terdapat dua orang yang lolos menjadi anggota DPRD Kota Batam dan  pada pemilu tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi empat orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran mereka selama duduk di legislatif sebagai wakil rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran warga Tionghoa yang duduk menjadi anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif historis dengan pendekatan ilmu politik.Adapunlangkah-langkah penelitian historis meliputi: pertama heuristik, di dalamnya terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah anggota legislatif dari perwakilan masyarakat Tionghoa, masyarakat keturunan Tionghoa, tokoh masyarakat dan anggota KPU, data sekunder diambil dari buku-buku, koran dan dokumen lainnya.Kedua, kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.Ketiga, interpretasi dan keempat, historiografi.Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peranan warga Tionghoa sebagai anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009,  pertama fungsi legislasi yaitu mengatur undang-undang dalam bentuk peraturan daerah (Perda), kedua fungsi kontrol atau mengawasi kegiatan pemerintah daerah dalam menjalankan Perda yang telah disepakati, dari fungsi kontrol ini anggota DPRD memiliki hak untuk bertanya, interpelasi, angket dan mosi, ketiga fungsi lainnya yang berkaitan dengan anggaran atau APBD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah saat sidang paripurna. Bermainnya peran-peran  tersebut dengan baik, semakin menambah nilai kepercayaan warga Tionghoa  memilih dari kalangan mereka untuk pemilu selanjutnya. Kata Kunci: anggota legislatif, masyarakat tionghoa, kota batam  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document