scholarly journals AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY

2020 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 129
Author(s):  
Bintang Ulya Kharisma ◽  
Pryo Sularso ◽  
Bintara Sura Priambada ◽  
Asri Agustiwi ◽  
Siti Wulandari

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.

2013 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Andi Rosdianti Razak

Public participation in development have emerged since the enactment of the Act of 1945 and is constitutionally have a clear reference and is a must for anyone involved in the management of natural resources in Indonesia. However, community participation in development in the reform era is still showing a tendency not run perfectly. How is the condition of public participation from the beginning until now not received the proper position in the form of authority and obligation and the right to participate as a community run development, researched. The approach taken is to study literature, using secondary data from the literature, mass media, legislative provisions, also performed a comparative study of the various opinions and understanding of the role of the community. A number of variables that were examined include: statutory provisions, the role of government, forms of interaction and implementation of public participation efforts by the government in the role of the community so that the development can be improved. From the results of the study the implementation of legislation relating to public participation from the old order to the regional autonomy era still can not be run effectively and efficiently. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan, diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur, media masa, ketentuan perundangundangan, juga dilakukan studi komperatif dari berbagai pendapat dan pemahaman tentang peran serta masyarakat. Sejumlah variabel yang dikaji antara lain : ketentuan perundang-undangan, peran pemerintah, bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam peran serta masyarakat agar pembangunan dapat ditingkatkan. Dari hasil kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran serta masyarakat sejak orde lama hingga era otonomi daerah masih belum dapat berjalan secara efektif dan efisien.


Kosmik Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 64
Author(s):  
Yudhistira Setya Wardhana

Agrarian reform or Agrarian Reform as an issue, is complex and multidimensional which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing access of poor peasants to land tenure in Indonesia, but implementing agararial reform is not an easy thing, with many obstacles, both from the legal, land administration, social, political, cultural and security aspects. Agrarian Reform (Agrarian Reform) or land reform is one of the effective tools or ways to achieve successful development, because access to land is fundamental for socio-economic development, poverty reduction, and environmental sustainability, apart from being a factor of production, land is also a factor of wealth, prestige and strength or power. In this perspective, land redistribution not only results in an increase in economic assets owned by poor farmers, but also an increase in political power and social participation, thus, the implementation of agrarian reform is not only aimed at reducing poverty and unemployment, but also in order to eliminate inequality, especially in political and social fields. The Land Redistribution Program in Papua Province itself, as the author sees its implementation, does not pay attention to regulations higher than Presidential Decree Number 86 of 2018.This is also reinforced by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the state recognizes and respects customary law community units. along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, Article 3 of the UUPA does contain the term "ulayat rights and rights similar to that". Keywords: Inconsistency, Ulayat Land, Land Redistribution


2020 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 107-122
Author(s):  
Rizka Refliarny ◽  
Herawan Sauni ◽  
Hamdani Ma'akir

This study raises the issue of agrarian reform draft under the reign of President Joko Widodo. Agrarian reform became a priority program in the RPJMN of 2015-2019. Based on this matter, the writer analyzes the concept of agrarian reform during the reign of Joko Widodo terms of BAL. The nature of the study was a normative research with statute approach, which was done in four ways, namely descriptive, comparative, evaluative and argumentative. The results showed that the agrarian reform draft during the reign of Joko Widodo is a concept of land stewardship and land reform. The economic system leads to a form of capitalism. It is necessary to conduct refinement of content and material of BAL implementation in order to achieve the justice and the welfare of the nation and the State. The agrarian reform program should be carried out in stages in order to obtain the desired results. It requires the will, ability and active involvement of all elements of the state.


Author(s):  
Muhammad Febri Ramdani

ABSTRAKMUHAMAD FEBRI RAMDANI. Implementasi Kebijakan Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). Dibimbing oleh MARTUA SIHALOHO.Redistribusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah sebuah upaya implementasi kebijakan agraria. Kebijakan agraria tersebut berupa asset reform (penataan aset) eks lahan perkebunan dengan skema legalisasi aset berwujud sertifikasi bidang lahan. Namun dalam pelaksanannya pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut merupakan agenda reforma agraria. Atas dasar klaim tersebut, penting untuk meninjau access reform (penataan akses) bekerja, karena pada hakikatnya reforma agraria merupakan asset reform (penataan aset) dan access reform (penataan akses) yang berjalan beriringan, dengan bertujuan untuk menata ketimpangan penguasaan lahan agar terwujudnya keadilan agraria (agrarian justice). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang didukung kualitatif dengan pendekatan sensus. Metode yang digunakan untuk menentukan responden ialah purposive sampling dengan teknik non probability sampling. Pengolahan data menggunakan uji statistik rank spearman untuk melihat hubungan variabel. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa tingkat asset reform berada pada kategori rendah. Hasil uji statistik menunjukan bahwa asset reform berhubungan dengan access reform dan asset reform berhubungan dengan ketimpangan penguasaan lahan.Kata kunci: access reform, asset reform, keadilan agraria, reforma agrariaABSTRACTMUHAMAD FEBRI RAMDANI. Implementation of Agrarian Policy and Land Tenure Inequality (Case of Ex-HGU Land in Cipeuteuy Village, Kabandungan District, Sukabumi Regency, West Java Province). Supervised by MARTUA SIHALOHO.Land redistribution has been done by government as an effort of agrarian policy implementation. The policy came in form of asset reform of ex-plantation land with asset legalization scheme (land-part certification). But the government claimed that this policy is one of the agrarian reform agenda. It is important to observe how this access reform works, because agrarian and access reform can’t be separated one another, with purpose to reduce the inequality of land tenure so that the agrarian justice can be reach. This research used quantitative method supported by qualitative data, using the census approachment. Purposive sampling with non probabilty sampling used to specify the respondent. The data processed by rank spearman statistic test to analyze the relation between variable. This research shows a low level of asset reform. The statistic test shows that the low asset reform have a strong relation to low access reform, and high inequality of land tenure.Key words: access reform, agrarian justice, agrarian reform, asset reform


2015 ◽  
Vol 11 (2A) ◽  
pp. 13
Author(s):  
Mareine Warouw ◽  
Ricky Leonardus Rengkung ◽  
Paulus Adrian Pangemanan

The purposes of this research are: 1) describes the process of rural development in Sub Sinonsayang; 2) examine the factors in the development process of regional autonomy era village in the district of South Minahasa regency Sinonsayang. The method used in a descriptive study using a quantitative approach, among others, using a Likert scale, ie research which is then processed and analyzed to be concluded, using primary and secondary data. Primary data is data obtained directly in the field through direct interviews with respondents. Secondary data were obtained from the District Office and the Central Bureau of Statistics Sinonsayang South Minahasa District. The results showed that: first, the process of rural development in Sub Sinonsayang starting from the planning, implementation and maintenance of development. while the second: 1) factor of natural resources which consists of land owned by the community, the results and the types of commodity crops, and the number of livestock and meat production of commodity fish catches with the overall average amount is 2.59 and included in the category "large enough"; 2) human resources consisting of level of education completed and ability or skill that people have shown an average of 2.72, and these results are categorized as "good enough"; 3) economy consists of taxes and incomes gained an average of 3.5, and are categorized as "good"; 4) public services which consist of services in the realization of development, the service performance of the apparatus, the timeliness of administrative services, facilities and infrastructure availability services overall average of 3.9, including the category of "good"; 5) community participation that includes community involvement in rural development through meeting attendance, willingness to provide energy assistance, money, materials, and maintenance and keep construction with an average of 4.7, and are categorized as "very good".


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 11-18
Author(s):  
Riki Ismail Barokah

This study aims to explore village authority in village financial management to realize village governance in accordance with the principles of Good Governance. One of the financing for the Village Government program is the Village Fund Budget (ADD). The research method used is descriptive analysis to get a clear picture by examining secondary data. Secondary data is obtained through literature studies from primary legal materials and secondary legal materials related to regional autonomy in villages in the management of Village Government, particularly with regard to the performance of Village-Owned Enterprises based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The data obtained from this study were analyzed juridically normative with a statutory approach. The results showed the accountability of the village head in managing village finances. In exercising the power of village financial management, the village head authorizes part of his power to the Village apparatus. (2) The village head as the holder of the village financial management power as referred to in paragraph (1), has the authority to: a. establish policies regarding the implementation of APBDesa; b. determine PTPKD; c. determine the officer who collects village revenue; d. approve expenditures for activities stipulated in APBDesa; and e. take actions that result in spending at the expense of the Village Budget. The factors that become obstacles in Talagasari, namely the lack of information and lack of direction in the distribution of ADD, so that it contributes low to community empowerment.


2018 ◽  
Vol 20 (3) ◽  
pp. 421-438
Author(s):  
Ria Fitri

Penelitian ini ingin menjawab keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah. Pemberian otonomi pada pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota setelah reformasi merupakan upaya untuk memberi pelayanan secara cepat dan tepat pada masyarakat bidang pertanahan. Dengan melakukan studi dokumen, ditemukan bahwa otonomi dibidang pertanahan justru berdampak pada hukum agraria. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengandung prinsip kewenangan dibidang pertanahan bersifat sentralistik, dengan sendirinya harus berubah. Pemerintah di daerah harus memberikan pelayanan dibidang pertanahan pada era otonomi daerah ini. Agrarian Law of Land After Regional Autonomy This study aims to answer the existence of land law after regional autonomy. Giving autonomy to the regional government and district/city government after reform is an effort to provide quick and precise services to the land sector community. By conducting document studies, it was found that autonomy in the land sector had an impact on Agrarian Law. The Basic Law of Agrarian Principles which contains the principle of authority in the land sector is centralized, and must naturally change. Governments in the regions must provide services in the land sector in this regional autonomy era.


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 13-33
Author(s):  
Asto Yudho Kartiko ◽  
Jennifer Cecilia Telaumbanua ◽  
Tsaltsa Syah Putri

Indonesia is one of the countries that has not ratified the 1951 Convention on refugees but that does not prohibit refugees from coming and getting protection in Indonesia because based on the prevailing constitution, Indonesia has the responsibility to handle refugees and carry out immigration control over them. With the existence of Government Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad, immigration plays a role in collecting data, placing, monitoring, and returning refugees to their home countries or third countries. Supervision is an important action taken in dealing with refugees while in Indonesia. Refugees who have received approval from UNHCR and have special needs will be placed in the Community House. The formulation of the problem in this study is how to implement immigration control for refugees in the Jakarta Community House and what obstacles are found in conducting surveillance. The purpose of this research is to find out how the implementation of immigration control carried out on refugees in Community House Jakarta. The research method used is normative empiris, using primary and secondary data, studying and evaluating phenomena about refugees and legal norms related to refugees and immigration control obtained from literature and law, then analyzed to get conclusions. So it can be explained that the implementation of immigration control of refugees at the Jakarta Community House is carried out by means of attendance and data collection on refugee identification cards and stamps and signatures of Jakarta Rudenim officers. The obstacle to monitoring at the Community House is that there is still conflict between the refugees and the refugee's poor health condition.  


2020 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 513
Author(s):  
Pradikta Andi Alvat

This study aims to know how political development of legal protection of human rights in Indonesia and political objectives of the legal protection of human rights itself. The research method using normative juridical approach. Specification of the research is descriptive. Provide an overview and critical analysis and conclusions of the research object. Source data using secondary data sources through books and legislation. The data collection method through the study of literature. Analysis of data using qualitative approach. The results showed that the political development of the legal protection of human rights has undergone discourse tight since the formulation of the Constitution and found basic juridical-constitutional is ideal since the reform era with the birth of Chapter XA in the constitution on human rights, born Law of Human Rights, and the formation of the court of HAM. The purpose of a political human rights protection law contains three dimensions, namely the dimensions of philosophical, sociological dimension and juridical dimension.Keywords: Protection Of Human Rights; Political Law; State Law.


2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 15
Author(s):  
Agus Sukarno ◽  
Hadioetomo Hadioetomo ◽  
Agus Haryadi

Regional Autonomy intended that each region can be independent in conducting regional development in the form of capital cost in order to increase the area of fixed assets. The purpose of this study is to determine whether there is the influence of the Economic Growth, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Original Income Area, SiLPA, and Total Area against Capital Expenditure of the District/City in Indonesia. This study used secondary data obtained from the Supreme Audit Agency in 2017. The sample used in the study were 180 District/City located in Indonesia. The way to analyze the data by using multiple linier regression analysis. Based on the analysis stated that the variable Revenue Sharing Fund, Original Income Area, Total Area effect on Capital Expenditure. While Economic Growth, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, SiLPA does not effect on Captital Expenditure.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document