scholarly journals Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa

2020 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 39-52
Author(s):  
Firman Firman
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Community Support ◽  
Inhibiting Factor ◽  
Two Factors ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Cooperative Relationship ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

This study aims to determine and obtain data regarding the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government, and obtain data on the factors that influence the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government in Mattirowalie Village, Majauleng District, Wajo Regency. The research method uses data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. The data obtained from the research results are processed using qualitative analysis to find out and obtain data regarding the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government and obtain data on what factors influence the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government. The results of this study indicate that the implementation of the main tasks of the BPD in the administration of government has not been fully carried out optimally because only three main tasks are carried out namely accommodating and channelling the aspirations of the community, forming a village head election committee and the process of discussion and stipulation of village regulations together with the village head, out of six the main tasks that have been determined by the Government Regulation on Villages. The factors that influence the implementation of the main tasks and supervisory functions are influenced by two factors, namely the driving factor which includes community support or participation, and a good cooperative relationship between the Village Consultative Body and the Village Government. Whereas the second factor is the inhibiting factor which includes the lack of benefits provided to the members involved, facilities and infrastructure, lack of Human Resources to fill membership and the existence of a society that is either pro or contra to each decision made. Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Majauleng  Kabupaten Wajo. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperoleh data mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya tiga tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama dengan kepala desa, dari enam tugas pokok yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi dukungan atau partisipasi masyarakat, dan hubungan kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada para anggota yang terlibat, sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengisi keanggotaan serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

scholarly journals Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa

2020 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 39-52
Author(s):  
Firman Firman
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Community Support ◽  
Inhibiting Factor ◽  
Two Factors ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Cooperative Relationship ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

This study aims to determine and obtain data regarding the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government, and obtain data on the factors that influence the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government in Mattirowalie Village, Majauleng District, Wajo Regency. The research method uses data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. The data obtained from the research results are processed using qualitative analysis to find out and obtain data regarding the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government and obtain data on what factors influence the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government. The results of this study indicate that the implementation of the main tasks of the BPD in the administration of government has not been fully carried out optimally because only three main tasks are carried out namely accommodating and channelling the aspirations of the community, forming a village head election committee and the process of discussion and stipulation of village regulations together with the village head, out of six the main tasks that have been determined by the Government Regulation on Villages. The factors that influence the implementation of the main tasks and supervisory functions are influenced by two factors, namely the driving factor which includes community support or participation, and a good cooperative relationship between the Village Consultative Body and the Village Government. Whereas the second factor is the inhibiting factor which includes the lack of benefits provided to the members involved, facilities and infrastructure, lack of Human Resources to fill membership and the existence of a society that is either pro or contra to each decision made. Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Majauleng  Kabupaten Wajo. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperoleh data mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya tiga tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama dengan kepala desa, dari enam tugas pokok yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi dukungan atau partisipasi masyarakat, dan hubungan kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada para anggota yang terlibat, sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengisi keanggotaan serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi di DesaTawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

2016 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 35
Author(s):  
Zaini Bidaya ◽  
Ramzin Ardiansyah
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Conceptual Approach ◽  
Construction Company ◽  
Government Organizations ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

Abstrak: Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RJ 1945 yang selanjutnya disingkat (UUDNRI Tahun 1945) yaitu memperhatikan dan menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karenanya mempunyai keharusan bahwa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang guna memcapai hasil yang optimal, mau tidak mau harus mengikutsertakan masyarakatyang ada di desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan agar semakin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (StatuteApproach), pendekatan konseptual (ConceptualApproach) dan pendekatan lapangan. Metode pengelohan dan análisis data yang dipergunakan adalah análisis data dan bahan hukum.Dari hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis pembentukan organisasi pemerintahan desa yaitu pembentukan organisasi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekertaris Desa dan Kepala-kepala Urusan Desa. Dalam melakukan proses pembentukan organisasi pemerintahan desa dilakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan desa. Dalam membuat dan menetapkan, aparatur pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sekarang, Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Daerah KabupatenBima Nomor 02 Tahun 2007 Tentang PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07 Tahun 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima 2006. Abstract:  The village government there right now is the Village Administration in the spirit of the State Constitution 1945, hereinafter abbreviated RJ (UUDNRI 1945) is to pay attention and respect the right of the origin of which is special. Therefore has the necessity that in carrying out development in all fields in order to striking an optimal result, inevitably have to involve the society in the village, the village government as the organizer of the lowest government that directly deal with the public as the construction company to be more able to mobilize the people to participate in development.Metodeyang used in this research is empirical approach legislation (StatuteApproach), the conceptual approach (ConceptualApproach) and the field approach. Pengelohan methods and analysis of data used is the analysis of data and legal material.Hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis establishment of the village government organizations namely the establishment of the organization Village Chief, Village Consultative Body (BPD), Village Secretary and Heads of Village Affairs. In the process of the establishment of the village government organization conducted the formation of village government stewardship. In making and sets, apparatus village administration can not be separated from the regulations that exist and apply now, It can be seen in the Government Regulation No. 72 of 2005 and Regional Bima Regency Number 02 Year 2007 on PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07, 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima, 2006.

Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahtraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 112-125
Author(s):  
Hasjad Hasjad
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Scientific Publication ◽  
Community Empowerment ◽  
State Budget ◽  
Technological Readiness ◽  
The Government ◽  
The Impact ◽  
The Village

Development of village fund management is very much needed by the community so that it can be enjoyed by all levels of society in the villages. The seriousness of the government in developing villages is evidenced by the start of allocation of the Village Fund budget for 2015. The allocation of the Village Fund is mandated by Law (Law) Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation (PP) Number 6 of 2014 concerning Village Funds Sourced from STATE BUDGET. The regulation explained that the administration of the village government adheres to the principle of decentralization and the task of assistance. The principle of decentralization raises village internal funding (Desa APBD), while the principle of co-administration provides an opportunity for Villages to obtain funding sources from the government above it (APBN, Provincial APBD, Regency / City APBD). This study aims to observe what the development of village funds looks like, how they are implemented and the impact of the use of village funds in supporting development activities and community empowerment. The research method used is a qualitative research method that relies on observing places, actors and activities in Konawe Selatan Regency, Southeast Sulawesi Province, which was chosen as a case study. Initial observations show that the Village Fund does not have significant results in improving the welfare of the community. These indications are evident in the welfare of the community which has not improved with the existence of the village fund. Therefore it is necessary to develop a good management of village funds to improve the welfare of rural communities, especially in Konawe Selatan District. The output to be achieved is the scientific publication with ISSN Online and the level of technological Readiness that will be achieved 1-3.

scholarly journals The Anomaly of the Village Government in Establishing Village Owned Enterprise

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 256
Author(s):  
Busyra Azheri ◽  
Upita Anggunsuri
Keyword(s):  
Economic Community ◽  
Legal Entity ◽  
The Status ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

Village Owned Enterprise is an important part of the form of empowerment economic community at the village. Given, the urgency of the existence of Village Owned Enterprise, the government through the Regulation of Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration No. 5 of 2015 stated that one of the priorities of the use of village funds is for the establishment and development of Village Owned Enterprise. While the mechanism of establishment of Village Owned Enterprise is based on the result of village consultative meeting involving element of village government, element of village consultative body, and elements of community figures. The result of the village consultative meeting is implemented in form Village Regulation. However, it causes anomaly related to the status of Village Owned Enterprise, because it does not have to be legal entity in Regulation of Ministry of Villages meanwhile it has to be legal entity in Regulation of Minister of Home Affairs No. 39 of 2010 on Village Owned Enterprise.

UPAYA MASYARAKAT PEDESAAN MELAWAN COVID-19 DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 180-187
Author(s):  
Agus Rianto ◽  
Eka Wildanu ◽  
Dikhorir Afnan
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Respiratory Infections ◽  
Personal Hygiene ◽  
Descriptive Research ◽  
Community Behavior ◽  
The World ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Method Approach

Abstract - 2020 is the most severe and concerning year for countries in the world, including Indonesia. At least there are more than 200 countries that are battling the corona virus outbreak with the death toll reaching hundreds of thousands of people. In humans, coronaviruses cause generally mild respiratory infections, such as colds, although some forms of disease such as SARS, MERS, and Covid-19 are more lethal. The author uses a qualitative or descriptive research method approach. Research is intended to find the truth or justify the truth. The results and discussion of this research are that sociologically the approach taken by the Lurah Village Government in an effort to fight Covid-19 is by socializing about the dangers of the Covid-19 outbreak, giving an appeal to always maintain a healthy and clean lifestyle, to spraying disinfectants into homes the citizens. Changes in community behavior in the village of Lurah before and when the Covid-19 virus became very apparent. For example, the habit of residents to wash their hands. If previously residents were indifferent to personal hygiene and the environment, now they look more concerned. In conclusion, the Government of the Village of the Lumbar District of Plumbon, Cirebon Regency is considered quite successful in educating, inviting, and changing people's behavior, especially in implementing a healthy and clean lifestyle. Abstrak – Tahun 2020 merupakan tahun paling berat dan memprihatinkan bagi negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Setidaknya ada lebih dari 200 negara yang tengah berjuang melawan wabah virus corona dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai ratusan ribu orang. Pada manusia, koronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif atau deskriptif. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu bahwa secara sosiologis pendekatan yang dilakukan Pemerintah Desa Lurah dalam upaya melawan Covid-19 adalah dengan sosialisasi tentang bahaya wabah Covid-19, memberikan imbauan agar selalu menjaga pola hidup sehat dan bersih, hingga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Perubahan perilaku masyarakat di Desa Lurah sebelum dan pada saat virus Covid-19 mewabah sangat kentara. Misalnya saja kebiasaan warga untuk mencuci tangan. Jika sebelumnya warga acuh tak acuh terhadap kebersihan diri dan lingkungannya, sekarang mereka terlihat lebih peduli. Kesimpulannya, Pemerintah Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dinilai cukup berhasil dalam mengedukasi, mengajak, dan mengubah perilaku warga terutama dalam menerapkan pola hidup sehat dan bersih.  

scholarly journals Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa di Desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 54-64
Author(s):  
Ratna Sari Wijayanti ◽  
Isnaini Muallidin
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Local Community ◽  
Management Team ◽  
Government Institutions ◽  
Activity Management ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
Almost All ◽  
The Village

The problem of poverty almost occurs in almost all areas including Traji Village. To alleviate poverty requires proper methods with careful calculations by the village government. The aim is to find out how the efforts of poverty alleviation by the village government in the Traji cultural village, Parakan District, Temanggung. The method used in this research is descriptive qualitative which is a research that conducted based on a qualitative paradigm, strategy, and model implementation. The final result of this research is that in the effort to alleviate poverty in the cultural village of Traji, Parakan Subdistrict, Temanggung Regency, there are several problems, such as less than optimal services due to the limited facilities and infrastructure owned by the village, lack of training for village apparatus, and program achievements that are too minimal. thus making poverty alleviation difficult to achieve. However, the village government continues to carry out its duties by seeking various ways to alleviate poverty, such as holding Peken Lepen which can generate 6 million per performance and has a good impact on the village economy. Peken Lepen is a commitment from the village government to the economy of the local community. In addition, the government also involves all communities and government institutions such as the Activity Management Team Village Consultative Body and stakeholders by holding hamlet meetings, which is proof that the government is not the sole authority.

scholarly journals The Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Banyuwangi: Case Study in Pesanggaran District

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 20
Author(s):  
Nur Soetjiati
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Field Research ◽  
Vital Role ◽  
Government Accountability ◽  
Fund Allocation ◽  
Funds Allocation ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Accountability Management ◽  
The Village

The village funds allocation given by the government of Banyuwangi Regency to the villages in the Pesanggaran sub-district is an effort to motivate the village in financing the activities of the Village Government.The purpose of this study is to describe, explain and analyze the accountability system in the management of Village Fund Allocation in the District Pesanggaran Banyuwangi. This research uses field research method which gives description about Accountability of Village Fund Allocation Funding in Pesanggaran District of Banyuwangi Regency. Data collection techniques using observation, interview and documentation techniques, by selecting informants who play a vital role and are involved technically and functionally in Accountability Management of Village Fund Allocation. The data that has been obtained then analyzed using qualitative research method. The results of this study are: (1). Village Fund Allocation Planning in Pesanggaran Sub-District, first discussed in the village development plan, involves the community in decision-making and to determine the development to be implemented in the village located in Pesanggaran sub-district. (2). Implementation of the Village Fund Allocation, implemented transparently, local villagers were given access to know the use of the village funding allocation fund. For example, from the activities carried out in installing information boards of ongoing projects / activities such as writing what activities are ongoing, how much funding is used, how long the implementation of the duties, and who the executor. (3). Accountability in the implementation of the allocation of village funds should be done as a form of village government accountability in managing funds obtained from the government. Keywords : Accountability, Village Fund Allocation

scholarly journals Village Funds Supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Batumatoru Village, Lariang District, Pasangkayu Regency

2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Zulkifli Zulkifli ◽  
Suasa Suasa ◽  
Mukarramah Mukarramah ◽  
Daswati Daswati ◽  
Muhammad Ahsan Samad
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Research Method ◽  
Field Research ◽  
Community Empowerment ◽  
Data Presentation ◽  
The Public ◽  
The Government ◽  
Consultative Body ◽  
Indirect Supervision ◽  
The Village

Village funds are a form of assistance from the government as a means of supporting and stimulating development and community empowerment in the village. The purpose of this study was to determine the supervision of village funds by the village consultative body in Batumatoru village, Lariang district, Pasangkayu Regency. The research method used is a qualitative research method by adopting escort theory. According to Sondang P Siagian there are two indicators of supervision namely direct supervision and indirect supervision. Data collection techniques are carried out through field research which includes observation, interviews and documentation. Analysis of the data used is data reduction, data presentation, and data verification. By using a purposive technique with a total of 7 informants. The results showed that the implementation of supervision of village funds in Batumatoru Village was still not optimal. Due to lack of supervision in the implementation of the use of village funds, both directly and indirectly. This was heard by complaints from the public regarding the government's performance in implementing the use of village funds.

scholarly journals The Urgency Of The Formation Of Village Regulations Concerning Customary Institutions In Creating Legal Protection For The Adat Community Of Ngadisari Village Sukapura Sub-District Probolinggo District

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 95
Author(s):  
Indah Dwi Qurbani ◽  
Muhammad Lukman Hakim ◽  
Tunggul Anshari S.N
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Community Institutions ◽  
Sociological Approach ◽  
Village Community ◽  
Traditional Institutions ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Official Recognition

The existence of customary institutions in the village is important because it has a duty to assist the Village Government and as partners in empowering, preserving and developing customs. The Village Customary Institution can occupy its rank with official recognition from the Government through a Village Regulation. Ngadisari Village was chosen as the object of this research because it has its own uniqueness, this village has indigenous people who are still strong in maintaining the traditions of their ancestors' heritage. Meanwhile, Ngadisari village also has a customary institution that carries out customary functions and is part of the original village structure that grows and develops on the initiative of the village community. The research method used is a type of empirical research and using sociological approach. The order of village regulations regarding customary institutions in order to make Adat Institutions as an alternative to dispute resolution, maintain local culture and play a role in village development. In addition, this formalization effort is also needed to maintain the existence of customary villages, provide legal protection and help cooperation between traditional village institutions of Ngadisari and other village customary institutions. This is in accordance with the duties of the customary institutions in Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions.

scholarly journals Partnership of the Village Head, Village Consultative Body and Customary Institutions

2019 ◽  
Author(s):  
PSPM UNIQBU
Keyword(s):  
Analytical Techniques ◽  
Active Role ◽  
Indigenous Institutions ◽  
Traditional Institutions ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
Administrative Tasks ◽  
The Village ◽  
The Relationship

The Government of Kayeli village is an integral part of the District government Buru where the administrative elements make the Kayeli village government have to run the administrative tasks strictly in their activities, in fact A involvement in traditional institutions that eventually affect the orientation and implementation of development. The three elements of village institutions namely village Governments, village consultative bodies and indigenous institutions are able to collaborate from planning to monitoring the development of the Kayeli village community. This research is a qualitative study aimed at describing the partnerships that awakened between institutions in the village of Kayeli. The research site is focused on Kayeli village. The number of informant interviews of 30 people consisting of village apparatus, public figures, indigenous people and local communities is taken purposive. The analytical techniques used to follow the concepts given by Miles and Huberman include data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions. The results showed that the relationship that awakened from these three institutions was able to create harmonization of village development that materialized through the planning, implementation and supervision conducted jointly with Communication and active role in village development.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document