scholarly journals Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 25-47
Author(s):  
Yudhi Lestanata ◽  
Ilham Zitri

Human life is highly dependent on natural resources. It is the main and fundamental capital to meet the needs of human life. In this regard, optimizing the use of natural resources must be achieved by considering the potential aspects, conformity sustainability, and consistency, of the benefits to realize its sustainability. To achieve this optimization required the maintenance action at the point of normal balance. This study aims to find out how the role of Local Government in optimizing the potential of tourism in Kenawa Island and what are the factors inhibiting the optimization of tourism potential in Kenawa Island. This type of research is qualitative descriptive, taking the location in Poto Tano Village Poto Tano Sub-district, West Sumbawa Regency, data source in this research is primary data and secondary data. Based on the results of the research indicates that the optimization efforts undertaken by the Regional Government in developing the tourism potential of Kenawa Island are with community participation, environmental carrying capacity, promotion, the involvement of all stakeholder, local ownership involvement, resource utilization continues, accommodating community aspirations, monitoring and program evaluation, environmental accountability, community training. Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya. Untuk mencapai optimalisasi ini diperlukan adanya tindakan pemeliharaan pada titik keseimbangan yang normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasikan potensi wisata di Pulau Kenawa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi potensi wisata di Pulau Kenawa. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, mengambil lokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata Pulau Kenawa adalah dengan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, promosi, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, keterlibatan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat.

2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
Author(s):  
Tri Mulato ◽  
Sudirman Sudirman ◽  
Kamaruddin Kamaruddin ◽  
Iryani Iryani

Sharia banking are interested in getting involved channeling financing to the real sector of SMEs, including Bank BNI Syariah Makassar and Bank Panin Dubai Syariah Makassar. The purpose of this study is to determine the development of SMEs financing provided by sharia banking. Then to find out the role of sharia banking for the distribution financing for SMEs in the city of Makassar. As well as to find out the form of integration of the development of the department of sharia banking UIN Alauddin Makassar, through the distribution of financing for SMEs in sharia banking institution. This type of research is a field research, by taking data directly. The nature of the research is qualitative. The data source uses primary data and secondary data related to the research theme. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive, which describes the objects in the study. The results of this study indicate the development of the distribution of financing in sharia banking reaching 15.93 percent. Then Bank BNI Syariah and Bank Panin Dubai Syariah Makassar channeled financing to SMEs sector, reaching 20 percent. The form of integration in the development of departement sharia banking is by presenting courses on object management of financing sharia banking and courses on SMEs business.


2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 41-53
Author(s):  
Herawan Sauni ◽  
Dimas Dwi Arso

This research is purpose to know the role of Otoritas Jasa Keuangan in overcome fictitious investment in Bengkulu city and To know the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to protect the consumers that take fictitious investment in Bengkulu city. This research uses empirical approach, that is research in the place by using interviews to get answers about the role of Otoritas Jasa Keuangan to overcome fictitious investment in Bengkulu city and the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to protect consumers that has done fictitious investment in Bengkulu City. This research uses two types of data,that is primary data and secondary data. Then, its data to be analyzed in a research report that is qualitative descriptive. The results of the research is the role of Otoritas Jasa Keuangan to  overcome fictitious investment in Bengkulu City that is preventive and repressive efforts. The preventive efforts for example to socializing and educating people to alert investment and coordinating with law enforcers and other regulators. The repressive efforts, for example set up an Alert Investment task force in every area. Then the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to protect consumers that have  fictitious investment in Bengkulu City is regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 about Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan


2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 155
Author(s):  
Choirul Absor ◽  
Kharis Fadlullah Hana ◽  
Fatikha Rizqya Nur

<p><em>This study aims to determine the role of the Sharia Supervisory Board in supervising Sharia Savings and Loan Cooperatives (KSPPS) so that operations do not come out of sharia provisions. Sharia Supervisory Board includes legal assistants who have the duty to ensure and conduct supervision so that Sharia Financial Institutions are in sharia provisions. Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing are financial institutions that are socially based and in their activities are based on moral principles by considering haram and lawfulness of a business that is run in accordance with Islamic regulations. The method used to conduct this research is qualitative. The data source uses secondary data and primary data by collecting data in the form of interviews and documents. Based on the results of observations on KSPPS Berkah Abadi Gemilang that Supervision conducted by DPS there is still an obstacle that causes less optimal supervision, namely members of sharia supervisors who do not understand muamalah fiqh, mastery of economics and DPS rarely make office visits. In addition, one member of the DPS also does not yet have a certificate of proof of passing the exam from DSN-MUI or other standard certificates, in this case at least the results of the certificate provide a guarantee that the Sharia Supervisory Board has passed the feasibility test to become the Sharia Supervisory Board. KSPPS Berkah Abadi Gemilang in practice also still has errors, the Ba'I Bi'saman Ajil contract which is supposed to be a sale and purchase agreement but made as a financing and error in determining the margin based on the presentation of the money lent.</em></p>


Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 234
Author(s):  
Mochamad Elmo Sidiq ◽  
Amin Purnawan

ABSTRAKProblematik penelitian ini adalah : Apa dasar hukum  Peran Notaris dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau? apa peran Notaris  Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau? dan apa akibat hambatan hukum atas Peran Notaris dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau?Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Dasar hukum Notaris dan/atau PPAT dalam pertanahan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 maupun Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan melalui/dihadapan Notaris dan/atau PPAT. Peran nyata keterlibatan notaris dalam pembangunan komplek kantor Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah pembuatan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau dan Pembuatan Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT. Sinar Bintang Sakti. Perdebatan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan mengakibatkan keraguan mengenai keabsahan terhadap akta notaris yang terdapat dalam proyek pembangunan perkantoran di Pemerintah Kabupaten Sekadau.Kata Kunci : Notaris, Pengadaan Tanah, Kabupaten Sekadau. ABSTRACTIn relation to the authority of Notary, as mentioned in UUJN Number 30 Year2004 jo Law Number 2 Year 2014, Article 15 paragraph (2) letter (f), that Notary has authority to make deed related to land.The problematic of this research is: What is the legal basis of Notary's Role in Transaction of Land Procurement For Development Site of Sekadau Regency Government Complex  what is the role of Notary In Transaction of Land Procurement For Development Site of Sekadau Regency Government Complex ?; and what are the consequences of the legal barrier to the Notary's Role in the Land Acquisition Transaction for the Location of the Sekadau Regency Government Complex ?This research is with juridical-empirical approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are interview techniques. Data analysis techniques used qualitative data analysis.The findings of the researcher indicate that the legal basis of Notary and / or PPAT in the land is based on Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Regulation of the Head of National Land Agency Number 1 Year 2006 regarding Provisions on Implementation of Government Regulation Number 37 Year 1998 on the Regulation of Officials of the Establishment of Deed of Land. Presidential Decree No. 55/1993 and Presidential Regulation No. 65/2006, the transfer of land rights can be done through / in the presence of a Notary and / or PPAT. The real role of notary involvement in the construction of the Sekadau District Government office complex is the making of Notarial Deed No. 9 dated July 6, 2005 concerning Letter of Agreement on the Release of Land Rights between PT Sinar Bintang Sakti and the Regional Government of Sekadau Regency and the Notarial Deed. 10 dated July 6, 2005, concerning letters of recognition of debt principally Pemkab Sekadau acknowledged to have a debt to CHAN INDRA, with guaranteed land that has been received the release of land rights from CHAN INDRA as Director of PT. Sinar Bintang Sakti. The debate of a Notary is authorized to make deeds relating to land deeds lead to doubts about the validity of the notarial deed contained in office building projects in the Sekadau District Government.Suggestions to lawmakers to anticipate differences in legal interpretation in the future, it is recommended that both Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 Year 2014 on UUJN and the Notary Profession Code of Ethics, to strengthen the explanation of legislation has been compiled.Keywords : Notary Public, Land Procurement, Sekadau District.


2017 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 87
Author(s):  
Achmad Anwar Abidin

<p>Financing a good management is one key to the success of an educational institution to promote or increase quality. In this study, the focus of the problem is how the management of financing available to the private universities in Surabaya medium in order to improve its quality. The method used is qualitative descriptive with the presence of the researcher as an instrument of research conducted interviews to informants as a source of primary data and documents as well as supporting books as a secondary data source. Management Funding education is one of the factors that determine the quality improvement due to the financial management that is transparent and accountable will give rise to the belief of stakehoulder and it will be the motivation of each academicians Tri Dharma College in Private colleges medium in Surabaya to conduct quality improvement in their respective fields.</p>


2019 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 40
Author(s):  
Elyta Elyta ◽  
A Razak

Woven crafts made by women at the Sajingan Besar frontier, besides that it also has economic value, historical value, cultural values that show the identity of the population at the national boundary. The aims of the study were to describe the role of weavers’ women in strengthening nationalism, woven is a culture that is typical of the society in Sajingan Besar frontier, Sambas District. There are two data used in this paper, i.e primary data is field studies, and secondary data is literature studies. The result of research shown that there is an important role from weavers’ women in Sajingan Besar, namely: (1) Utilization of Natural Resources is to strengthen nationalism by utilizing the availability of natural resources in managing them into woven crafts which are a form of expansion of nationalism because woven crafts are a cultural heritage and has local characteristics of Sajingan Besar, (2) The Role of weavers’ women in Sajingan Besar is able to realize a harmonious life with the Malaysian community to strengthen nationalism has become a role model on the frontier whose territory is inhabited by a variety of different tribes, religions and cultures but unity is maintained. 


Simulacra ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Mansari Mansari

<em>Some gampongs in Aceh Besar have established gampong reusam on child protection in written form. Reusam which usually regulates public behavior about habits undertaken by the public in an unwritten form, is now beginning to be written in written form. The formation of gampong reusam was formed by Tuha Peut Gampong which was discussed together with the keuchik and community leaders of the gampong. This research aims to find out how the process of reusam formation of child protection in Aceh Besar and how the role of Tuha Peut in determining the direction of development of child protection reusam in Aceh Besar. This research uses qualitative research with data source from primary data obtained through interview with Keuchik, Tuha Peut Gampong and Female Woman. Secondary data is obtained through documentation studies in the library. The results showed that the process of forming a village reusam on Child Protection was established through the involvement of elements and community leaders, even women were involved in the preparation. Tuha Peut has an important role in the development of a gampong reusam that adopts local and applicable local values in Aceh. These values are deliberation, mediation and the use of adat sanctions for child offenders in cases that occur, such as Advice, Warning, apology, fines, compensation, returned to the family, Establishment of Child Protection Committees dealing with law and engagement government agencies.</em>


Author(s):  
Gumilar Mulyana

Tourism activities are human activities driven by curiosity and enjoying tourist attractions and tourist attractions without knowing administrative boundaries. Therefore, the concept of integrated regional development can overcome and assist organizational differences between districts into a unity of regional planning and development with tourism activities in Sukabumi Regency. In this research, the method used is a qualitative descriptive approach. Sources of data in this study come from primary data and secondary data. The data collection technique used is field research, such as observation, interviews, and library research. The analysis used by the pen is descriptive-qualitative. The research results on tourism's role in developing tourism potential in the Sukabumi Regency are dominant as a facilitator compared to other parts. This role as a facilitator can be seen mainly in the provision of object infrastructure, which is still largely borne by the Tourism Office. Facilities for distributing stimulant fund assistance for people who want to develop a tourism object, promote tourism objects, and facilities provided to third parties such as investors and tourism entrepreneurs to develop their tourism businesses in Sukabumi Regency.


2016 ◽  
Vol 10 (02) ◽  
pp. 7-14
Author(s):  
Bima Setya Nugraha ◽  
Lana Prihanti Putri

Daerah Istimewa Yogyakarta known to have many tourist destinations in the form of heritage for example Ratu Boko site. The site Ratu Boko is a historic relic that was built around the 8th century during the reign of Rakai Panangkaran, one of the descendants Wangsa Syailendra. The development of these tourist destinations are increasingly dynamic. The development of tourism activities in sites of historical and cultural heritage of course have an impact on the environment around the site. This study used qualitative descriptive methods, using data derived from primary data source (observations and interviews) and secondary data sources (study of literature). This papers restrain only on based descriptive analysis from data and not using statistic to analysis. The results of this research found that there are positive and negative impacts arising from the development of this tourist destination. Keywords: tourism destination, the site Ratu Boko, impact, qualitative


Al-Qalam ◽  
2021 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 233
Author(s):  
Sarifa Halija ◽  
Andi Rasdiyanah ◽  
Amrah Kasim ◽  
Andi Marjuni ◽  
Sarifa Suhra

<p>This paper examines the role of the Majelis Taklim Nurul Huda in Strengthening Religious Character and social care in Bone Regency. This type of research is qualitative, located in the Nurul Huda mosque, the largest mosque in Bajoe, the capital of Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. The primary data source is obtained from the management of the Assembly Taklim Nurul Huda, secondary data obtained from a variety of relevant posts. Data were collected through interviews and observations as well as document searches, so that the research instruments were in the form of observation guidelines, interview guides, and documentation tools. Data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data exposure, conclusion and verification. The results showed that the role of the Majelis Taklim Nurul Huda in Strengthening Religious Character was seen in the members and the surrounding community having a deep faith, diligent worship, and noble character. Meanwhile, the positive impact of the development of the Majelis Taklim in shaping the character of social care can be seen in the existence of various activities in facilitating social activities.</p>


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document