scholarly journals Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur

2020 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 90-111
Author(s):  
Bobby Rahman ◽  
Rudi Kurniawan ◽  
Rizki Utami ◽  
Zamzami Zainuddin

This research discusses the proliferation of underage beggars in Banda Aceh, the capital of the Aceh province, Indonesia. This case confronts the local law, namely Qanun No. 11 of 2013 articles 45 and paragraphs 46. The focus of this study was to identify the effectiveness of direct and indirect monitoring and inspecting of underage beggars in this capital city, and at the same time to observe the obstacles encountered in handling this issue. A qualitative method was employed in collecting the data through observation, interviews, and documentation. The result of the investigation affirmed that the obstacle in overcoming beggars is the unavailability of social rehabilitation centers. Besides, beggars who are caught are only managed after they are released, then they repeat their actions because they are constrained by their daily needs. The patrol work carried out by the Office of Social Affairs often battled with resistance, such as when they rebelled and tried to escape in order to be caught by the officers. Most beggars in the capital city of Aceh are categorized as children and elderly people so that when conducting training, it is difficult to give punishment like to other beggars. Furthermore, the minimal budget provided by the government to curb beggars also becomes a challenge, especially to control underage beggars with routine patrols.

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 80
Author(s):  
Niko Andeska ◽  
Rahmawati Rahmawati

Traditional houses in Indonesia have their own characteristics with various physical forms to the aesthetic of the ornaments engraved on each part, one of which we can see in the traditional house of Aceh. The traditional house in Aceh province is called Rumoh Aceh. The traditional house is identical to the elongated rectangle with various carvings. One of the uniqueness of Aceh's traditional house is the form of carved ornaments that have differences in each district, both in terms of the shape of the ornament, the placement and the meaning contained in the ornament. The form of the traditional house studied was the Aceh Besar traditional house located in Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. This research was conducted because of the lack of available references relating to the carving of traditional Aceh Besar house ornaments, so that it became an attraction for the author to conduct this research. The method used in this research uses qualitative methods. This qualitative method is carried out by collecting information by determining objects and topics, observation, determining informants, interviews, collecting data to analyzing data related to carving ornaments found in traditional houses of Aceh Besar. The data analysis stage uses aesthetic studies as a surgical theory in researching the form of carving ornaments of traditional houses of Aceh Besar.   Keywords: ornaments, traditional, house, aesthetic study.AbstrakRumah adat di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing dengan bentuk fisiknya yang beragam hingga estetik ornamen yang terukir di setiap bagiannya, salah satunya dapat kita lihat pada rumah adat Aceh. Rumah adat di provinsi Aceh disebut dengan Rumoh Aceh. Rumah adat yang identik dengan persegi empat memanjang dengan ukiran yang beragam. Salah satu keunikan rumah adat Aceh yaitu bentuk ukiran ornamen yang memiliki perbedaan pada setiap Kabupatennya, baik dari segi bentuk ornamen, penempatan dan makna yang terkandung pada ornamen tersebut. Bentuk rumah adat yang diteliti adalah rumah adat Aceh Besar yang terdapat di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan karena minimnya referensi yang tersedia berkaitan dengan ukiran ornamen rumah adat Aceh Besar, sehingga menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dengan penentuan objek dan topik, observasi, penentuan informan, wawancara, pengambilan data hingga analisis data yang terkait dengan ukiran ornamen yang terdapat pada rumah adat Aceh Besar. Tahap analisis data menggunakan kajian estetika sebagai teori pembedah dalam penelitian bentuk ukiran ornamen rumah adat Aceh Besar.  Kata Kunci: ornamen, rumah, adat, kajian estetika. Authors: Niko Andeska : Institut Seni Budaya Indonesia AcehRahmawati : Institut Seni Budaya Indonesia Aceh References:Andeska, N., Setiawan, I., & Wirandi, R. (2019). Inventarisasi Ragam Hias Aceh pada Iluminasi Mushaf AL-Quran Kuno Koleksi Pedir Museum di Banda Aceh. Gorga: Jurnal Seni Rupa, 8(2), 351-357. https://doi.org/10.24114/gr.v8i2.15134.Ghifari, Muhammad. (2020). “Foto Rumah Adat Aceh Besar”. Hasil Dokumentasi Pribadi: 2020, Taman Ratu Safiatuddin.Kartika, Dharsono Sony. (2016). Kreasi Artistik: Perjumpaan Tradisi Modern dalam Paradikma Kekaryaan Seni. Karanganyar: Citra Sains.Leigh, Barbara, (1989). Tangan-Tangan Trampi: Seni Kerajinan Aceh. Djambatan: Jakarta.Maulin, S., Zuriana, C., & Lindawati, L. (2019). Makna Motif Ragam Hias pada Rumah Tradisional Aceh di Museum Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik, 4(1), 78-96. Paramita, N. C., Azmi, A., & Azis, A. C. K. (2020). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Menggambar Bentuk Buah Teknik Krayon. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 171-177. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.245. 


2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 8
Author(s):  
Gita Prajati ◽  
Althien John Pesurnay

Waste produced since man living in social structure and community. Lately, waste problems becoming one of modern society’s interests. Population growth, industrialization, urbanization, and economic growth increasing solid waste significantly. In addition to that, education has contributed to solid waste. The incapability of government to manage waste causing problems in the health environment sector. The increase in waste generated demands the government to do waste management better. This research purpose is to analyze the most significant factor to waste generated based on sociodemographic and socioeconomic factors, that can be used as basic planning for the facility and cost of waste management systems. Cities included in the research’s coverage area are the capital city of Sumatera Provinces, except Banda Aceh. There are two methods in this research. The first method is cluster analysis to classify cities based on waste generated. The second methods are ANOVA and discriminant analysis to determine the most significant factor of the classification result. Analysis cluster shows that Medan and Bandar Lampung included in a group of the city with high waste generated. Whereas, Pekanbaru, Tanjungpinang, and Pangkalpinang included in a group of the city with low waste generated. ANOVA and discriminant analysis shows that the most significant factor to waste generated in Sumatera Island is population density. Sampah diketahui mulai diproduksi semenjak manusia mengenal kehidupan bermasyarakat dan hidup di dalam suatu komunitas. Belakangan, permasalahan sampah menjadi salah satu perhatian utama di kalangan masyarakat modern. Adanya pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan terjadinya peningkatan yang signifikan dari jumlah sampah perkotaan. Selain itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap produksi sampah yang dihasilkan. Ketidakmampuan pemerintah di dalam pengelolaan persampahan menimbulkan masalah di bidang kesehatan lingkungan. Peningkatan jumlah sampah menuntut pemerintah agar dapat menjalankan pengelolaan persampahan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap timbulan sampah dilihat dari faktor sosiodemografi dan sosioekonomi, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan sarana dan pembiayaan dari pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian dilakukan di ibu kota provinsi Sumatera, terkecuali Banda. Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah analisis klaster untuk pengklasifikasian kota berdasarkan timbulan sampah. Tahap selanjutnya analisa diskiriminan dan ANOVA untuk menentukan faktor pembeda dari masing-masing kelompok yang telah terbentuk. Hasil analisis klaster menunjukkan bahwa kota Medan dan Bandar lampung termasuk ke dalam kelompok kota dengan tingkat timbulan sampah tinggi. Sedangkan kota Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Pangkalpinang termasuk ke dalam kelompok kota dengan tingkat timbulan sampah rendah. Analisa diskriminan dan ANOVA memperlihatkan bahwa hanya ada satu faktor yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap timbulan sampah di ibu kota provinsi Sumatera, yaitu kepadatan penduduk.


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 287-300
Author(s):  
Suhaimi Suhaimi ◽  
Herawati Herawati ◽  
Mujibussalim Mujibussalim

Pasal 27 huruf a angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan. Tanah dikatakaan diterlantarkan, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti terlebih dahulu. Apabila upaya penertiban yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2010 tidak dipatuhi oleh pemiliknya, menurut Pasal 9 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2010 Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Walaupun penelantaran tanah dapat mengakibatkan hapusnya hak atas tanah, akan tetapi dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih dijumpai adanya hak milik atas tanah yang diterlantarkan (terindikasi terlantar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah yang terindikasi terlantar di Kota Banda Aceh belum dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar, karena penelantaran tersebut bukan dilakukan dengan sengaja. Penelantaran tanah termasuk hak milik atas tanah dapat mengakibatkan terganggunya keindahan Kota Banda Aceh dan dapat mengganggu warga masyarakat di sekitarnya. Upaya yang ditempuh pihak Kanwil BPN Provinsi Aceh terhadap hak milik atas tanah yang terindikasi terlantar di Kota Banda Aceh sampai saat ini hanya baru sebatas melakukan pemantauan di lapangan, yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.Article 27 of the Act Number 5, 1960 on the Fundamental Agrarian Rules states known as the Agrarian Act (later celled as UUPA) that the right of owning the land title right states that the right is void if it is owned by a state one of those is it is abandoned. The land can be deemed as abandoned land, pursuant to Article 6 (1) of the Government Regulation Number 11, 2010 regarding the Enforcement and Empowerment of Abandoned Land,the Right is identified and investigated in order to determine whether the land can be deemed as abandoned land. If the effort of enforcement base don the mechanism ruled in the Government Regulation Number 11, 2010 is not obeyed by the land owners, hence Article 9 (2) of the Government Regulation Number 11, 2010 the Head of the Land Authority Agency base don the reference of the Head of Regional National Land Authority could determine that the land is deemed as abandoned land and it becomes the land owned directly by a State. Despite the fact that he abandonment of the land causes the void of the right in Banda Aceh can be found the right that is abandoned (indicated abandoned). The research shows that the right, which is indicated abandoned in Banda Aceh, has not been grouped as abandoned land as the abandonment is not done intentionally. The abandonment of the land might be said as the factor causing the insight views of Banda Aceh and it can disturb the society around the land. The efforts done by the National Land Authority of Aceh Province towards the land’s right that is indicated abandoned in Banda Aceh till now is only observation that is done by the National Land Authority office of Banda Aceh.


Author(s):  
Teuku Kemal Fasya

This study examines the understanding of the concept of diversity (pluralism and multiculturalism) in the city of Banda Aceh; the capital city of Aceh Province which is now more than 800 years old. Can the city be classified as a diversity-friendly city as it is embedded for Pematang Siantar, Manado, Kupang, or Bali, which are among the most diversity friendly regions and are tolerant to other religions and beliefs? This study adopts socio-qualitative with an ethnographic approach to present arguments about the diversity in the city of Banda Aceh. The analytical instrument seeks to empathize with Banda Aceh's value of inductivity, as well as its "particularistic" dimension so that it can be understood emphatically. This article seeks to test the hypothesis of whether or not Banda Aceh City government has sufficiently promoted the culture of minority groups, not only protecting them from violence and granting the right to live and do business. By using observation and in-depth interview techniques, this paper also shows the enigmatic side of minority groups, including the exclusion of “subaltern” groups: the weakest minority and can be called the minority of the minorities. The most apparant of this minority group is the Chinese gets a wider portion of the discussion, compared to other minorities. This is because of the complexity that this community enjoys which shapes their lives with other minority groups and builds the concept of encounters with local communities in Banda Aceh. The diversity values of this city experienced a dynamic change. In the last fifteen years, the diversity was best promoted in the city of Banda Aceh during the governance period of Mawardy Nurdin who served as mayor of Banda Aceh from 2007-2014.


Author(s):  
Yudhiet Fajar Dewantara

<p align="center"><strong><em>ABSTRACT:</em></strong><em></em></p><pre><em>Jakarta is known as a Big City that has a variety of cultures. One of them is in the culinary field. Indonesian cuisine does not only bring consumers who have their own philosophical values, for example like egg crusts. The purpose of this study is how and the origin of the egg crust provides information about the meaning of gastronomy and philosophy of egg crust as well as knowing the conditions of Betawi Culinary Preservation. The location of the study is as stated in the title above, namely in the Kemayoran and Setu Babakan areas, especially in the Kerak Telor culinary centers, held in North Jakarta and South Jakarta. Data collection methods in the research used are observation, interviews, and documentation. Then from the data analyzed qualitatively and presented descriptively. The research which uses descriptive qualitative method aims to eliminate one of the traditional culinary of DKI Jakarta by focusing on the historical side and the origin of naming egg crust, culture in food egg crust, geographic landscape and cooking and maintenance by the DKI Jakarta government. Data obtained at the study site is a fairly good result from the empowerment efforts carried out by the DKI Jakarta Government. A good effort to use taste, presentation patterns, and promotions that have been proven to be effective in lifting one of the existing cultural heritage in DKI Jakarta Province. Egg crust tips are betawi food (the capital city of Jakarta) but no one knows for sure where they come from. The egg crust gets cultural influences from Europe, Chia and Arabic. A very difficult place to travel from an easy and developing area to several areas such as Setu Babakan, and Kemayoran. His advice is that the government must be petrified in the preservation of Betawi culinary, remembering exactly like Betawi culinary that is almost extinct, for example by holding a routine festival every year.</em></pre><p> </p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Kerak Telor, Culinary  , DKI Jakarta.</em>


2017 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 49 ◽  
Author(s):  
Hendri Yuzal, MURP ◽  
Karl Kim, PhD ◽  
Pradip Pant, PhD ◽  
Eric Yamashita, MURP

Indonesia, a country of more than 17,000 islands, is exposed to many hazards. A magnitude 9.1 earthquake struck off the coast of Sumatra, Indonesia, on December 26, 2004. It triggered a series of tsunami waves that spread across the Indian Ocean causing damage in 11 countries. Banda Aceh, the capital city of Aceh Province, was among the most damaged. More than 31,000 people were killed. At the time, there were no early warning systems nor evacuation buildings that could provide safe refuge for residents. Since then, four tsunami evacuation buildings (TEBs) have been constructed in the Meuraxa subdistrict of Banda Aceh. Based on analysis of evacuation routes and travel times, the capacity of existing TEBs is examined. Existing TEBs would not be able to shelter all of the at-risk population. In this study, additional buildings and locations for TEBs are proposed and residents are assigned to the closest TEBs. While TEBs may be part of a larger system of tsunami mitigation efforts, other strategies and approaches need to be considered. In addition to TEBs, robust detection, warning and alert systems, land use planning, training, exercises, and other preparedness strategies are essential to tsunami risk reduction.


2021 ◽  
Vol 4 (15) ◽  
pp. 121-132
Author(s):  
Fajar Utama Ritonga ◽  
Adil Arifin

This research aims to determine the factors that influence the choice of group work’s social work methods of therapeutic community (TC) and narcotics anonymous (NA) model in the social rehabilitation center for drug addiction i. The research method is a descriptive qualitative approach, the key informants are the owners of the orphanage or program managers as well as the policymakers in the social rehabilitation center for drug addiction. The main informants are social workers and counselors and staff in the social rehabilitation center. The data collection technique uses in-depth interviews and focuses on group discussions. The data analysis technique uses component analysis. Research locations is in Medan Community Partners Foundation (YAMIMAS Medan), Caritas Shelter House PSE in Medan City, Loka BNN (National Narcotic Agency) in Kabupaten Deliserdang, Permadi PutraSocial Institution ‘INSYAF’ in Kabupaten Deliserdang, Nazar Foundation in Medan. The research results are; the internal factors: for the private institution's influence by the self-desire or by joint decisions are based on careful consideration of the managers or administrators of social rehabilitation institution. For the government-owned orphanages, the choice of therapeutic community model decides by the ministry of social affairs and the national narcotics agency. The external factors: for the private institution's influence by the pieces of information from national and international seminars, or experiences in dealing with drug clients/resident, social workers, and counselors who are struggling to use therapeutic community and narcotic anonymous group work model and sharing of experiences from administrators or manager of other social rehabilitation institution. Meanwhile, institutions under the ownership of the government are not influenced by external factors because they only carry out an order from the ministry of social affairs or national narcotics agency.


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 187-208
Author(s):  
Suzanna Verinica ◽  
Azhari Yahya ◽  
M. Jafar

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menyatakan bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasilnya. Pengaturan penyertaan modal pemerintah Aceh tertuang juga dalam Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh, Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada Badan Usaha Milik Daerah dengan prinsip saling menguntungkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemerintah Aceh dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab Pemerintah Provinsi Aceh sehubungan dengan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, adanya alasan hukum dan alasan politis Pemerintah Aceh dalam mempertahankan eksistensi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, kedua, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PDPA mempunyai legal standing yang jelas, namun demikian, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengawasan. Ketiga, Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kekurangan penyertaan modal pada PDPA sebagaimana yang telah diatur dalam Perda  Nomor 4 Tahun 1994 Tentang pendirian PDPA, mengingat modal tersebut sangat diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.Article 5 (1) of Local Law on Special Region of Aceh Province Number 4, 1994 regarding the Establishment of Local Enterprise of Pembangunan Aceh states that local enterprise is established with the aim of increasing the revenue, participating in regional economic development, broadening the development and its results. The regulation on Capital Participation of Aceh Government ruled in Qanun Aceh Number 16, 2013 regarding the Joint Capital of Aceh Government at the Local Enterprise of Aceh at the Aceh Government Enterprises, the joint of capital at the Government of Aceh is to transfer the owning of Aceh Treasury that is previously apart of the property that is not separated from the property to be accounted as the capital of Aceh at the Local Enterprises with the principle of reciprocity. This research aims to know and analyze the reason of Government of Aceh in jointing capital at the Aceh Local Enterprise of Pembangunan Aceh, to know and analyze the legality of joint capital of Aceh Government at the Enterprise of Pembangunan Aceh, and to know and analyze the responsibility of Aceh Government in relation to local enterprise of Pembangunan Aceh local enterprise. This is normative legal research (juridical normative) or doctrinal legal research and juridical empirical research by applying primary, secondary and tertiary data. The result of the research shows that firstly there is a legal and political reasons in defending the existence of to local enterprise of Pembangunan Aceh Secondly, the joint venture of Aceh’s Government in PDPA has a clearly legal standing nevertheless thee are weaknesses in the monitoring. Thirdly, the Government of Aceh is responsible towards the lack of joint venture of PDPA as ruled in the Local Regulation Number 4, 1994 on the PDPA Establishment as the capital is really needed in order to keep the company operation working well. 


2017 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 119-131
Author(s):  
Zulfikar Irhas

Nagan Raya salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang mempunyai ekosistem gambut, dalam rangka pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan “pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf  b dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dalam Pasal 27 ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti. Praktinya, ekosistem gambut tersebut telah dimanfaatkan sehingga fungsi dari kawasan tersebut telah beralih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencadangan dan pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya tidak dilakukan secara maksimal sehingga eksploitasi rawa gambut masih terus terjadi pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung.Nagan Raya is one of regencies in Aceh Province that has peat ecosystem region, concerning the protection of peat ecosystem as regulated in Article 33 of the Government Regulation Number 71, 2014 regarding Ecosystem Management and Protection of peat states that an effort of taking care peat ecosystem as worded in Article 17 ( 1 ) point b is done through the reservation of peat ecosystem and conservation function as controller of climate change impact. The District Government of Nagan Raya has determined that the protection function of peat ecosystem  and sustainability function into Article 27 ( 2 ) Nagan Raya District Local Law (Qanun) Number 11, 2015 regarding spatial planning and Nagan Raya District Area of peat ecosystem as meant by versus ( 1 ) with its width 11.380,71 ha located in Kecamatan Darul Makmur is widespread in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti. In practice, the peat areas in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti has been converted by palm plantation and people amongst the plantation area hence the function of the area has been transformed. The research shows that an effort of conserving and reserving the peat ecosystem in Nagan Raya District has not been optimal hence its exploitation is still taking place at the ecosystem and its protection function.


2019 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 294-304
Author(s):  
Andrian Andrian ◽  
Renni Anggraini ◽  
Sugiarto Sugiarto

The variance of transport modes may affect decision of mode choices for user to travel between the cities. Differences of characteristic transport modes add some value for the user in mode choices. Banda Aceh as a capital city of Aceh became the vital point as the center activities of Aceh province. Distibution of commodites and services is linked between Banda Aceh and the other cities in Aceh province, an example  with Tapaktuan which in the between south-west road of Aceh province as distibution of commodites and services from and towards Banda Aceh. The purposes of this study aim for the analysis of needs each public transport modes through the development model  of transport mode choices minibus with ac and minibus non ac. Data for this study collected by survey and questionnaires. Questionnaires designed with stated preference method. Development of model performed with software named SPSS 25 as each of transportation mode used as a comparison (base outcome). Model-based discrete choice model analyzed by binomial logit models approach. The results of the surveys shown the percentage modes choice for minibus ac = 62,5% or 275 respondents and minibus non ac = 37,5% or 165 respondents. The probability value based by respondent’s demographic shown P(minibus ac) = 66,9% and P(minibus non ac) = 33,1%, The probability value based by travel’s attribute shown P(minibus ac) = 57,1% and P(minibus non ac) = 42,9%.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document