scholarly journals Analisis Implementasi Kebijakan Rujuk Balik Diabetes Melitus di Puskesmas X Kota Tangerang Selatan

2017 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
Author(s):  
Aries Hamzah ◽  
Wahyu Sulistiadi

Abstrak Peningkatan Prevalensi Diabetes Melitus akan berdampak kepada tingginya pembiayaan kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayananan kesehatan dalam implementasi rujuk balik Diabetes menjadi sangat penting. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas X tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Desain Studi content analysis dan metode triangulasi. Data primer didapatkan dengan waw¬ancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan pengamatan di lapangan. Data sekunder didapatkan dari dokumen kebijakan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakefektifan implementasi kebijakan rujuk balik Diabetes Melitus di Puskesmas X. Hasil peneli¬tian ini merekomendasikan untuk menyempurnakan kembali regulasi yang ada selama ini agar rujuk balik diabetes mellitus dapat berjalan efektif dan tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan rujuk balik diabetes di masa mendatang. Abstract The Increasing of Prevalence of Diabetes Mellitus will increase health expenditure in Universal Health Coverage (JKN). The role of health primary care as the front side in health services on back referral for Diabetes disease becomes very important. The purpose of this study was to determine the effectiveness of policy implementation in Diabetes Mellitus back referral behind PHC X 2014. This study used a qualitative approach to the study design content analysis and triangulation methods. Primary data obtained by in-depth interviews, focus groups, and observations in the field. Secondary data were obtained from policy documents and literature. The results showed ineffectiveness of policy implementation in Diabetes Mellitus back referral in X Primary Health Care. This study recommends to revise and make the existing regulations comprehensive in order to the implementation can be effective and further, there is no gap in Diabetes back referral policy implementation.

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 9-19
Author(s):  
Benedictus Simangunsong ◽  
Felisianus N. Rahmat

                                                                        Abstrak Budaya memainkan peran yang sangat penting dalam politik karena menjadi cerminan masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan politik atau membentuk karakteristik masyarakat dalam berpolitik. Contoh dari hubungan antara budaya dan politik bisa tergambarkan pada isu kekerabatan  pada pilkada Manggarai Barat 2020 yang dibahas dalam penelitian ini. Fenomena kekerabatan yang dimaksud adalah adanya kecenderungan dari masyarakat Manggarai Barat pada umumnya untuk memilih pemimpin yang seasal atau karena faktor kekerabatan dan kekeluargaan atau dikenal sebagai budaya lonto leok yang masih kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk politik. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode penelitian Fenomenologi. Adapun pengumpulan data penelitian dilakukan dengan data primer yaitu melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada para informan yang melakukan lonto leok menjelang Pilkada Mabar Tahun 2020 dan juga pada pilkada-pilkada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kekerabatan dalam budaya lonto leok pada proses pilkada di Manggarai Barat adalah kebersamaan dan ketergantungan. Sementara peran budaya lonto leok dalam proses politik adalah pada saat pengambilan keputusan dan menumbuhkan ikatan kekerabatan.   Kata kunci: Budaya, Politik, Kekerabatan, Lonto Leok, fenomenologi, makna kekerabatan                                                                   Abstract   Culture plays a very important role in politics because it reflects the everyday life of society in determining political attitudes and choices or shaping the characteristics of society in politics. One of them many examples about the relationship between culture and politics can be illustrated in the issue of kinship in the 2020 West Manggarai regional election discussed in this study. The kinship phenomenon in question is the tendency of the West Manggarai community in general to choose leaders who are in the same kinship and it is known as the lonto leok culture which still strongly influences people's life, including politics. This study uses an interpretive paradigm with phenomenological research methods. The research data collection was carried out with primary data, namely conducting in-depth interviews and documentation and secondary data in the form of literature study. Interviews were conducted with informants who conducted lonto leok ahead of the 2020 Mabar Pilkada and also in the previous pilkada. The results showed that the meaning of kinship in the lonto leok culture in the election process in West Manggarai was togetherness and dependence. Meanwhile, the role of lonto leok culture in the political process is at the time of making decisions and fostering kinship ties.   Keywords: Culture, Politics, Kinship, Lonto Leok, phenomenology, meaning of kinship  


2016 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 14
Author(s):  
Putu Ayu Puri Sintya Dewi ◽  
I Gst. Agung Oka Mahagangga

Economic demands improve the role of women in public area.  It makes women having double workload on domestic and public area. This study is located in Sindhu Beach, Sanur.. The type of data used is quantitative and qualitative data. Sources of data are primary data and secondary data. Data was collected by observation techniques, in-depth interviews, documentary studies and literature studies. Descriptive data were analyzed qualitatively. These studies find that productive roles are women involved as a worker by open souvenir shop in tourist destination. Women are empowered in decision-making on the management of art shop herself. Reproductive role of women such as cooking, shopping daily needs, washing cloth, cleaning house and babysitting. If they are too busy in art shop, they will buy some food in market for their family and bring their dirty cloth to laundry.  Social or community role of women such as participate in Sindhu Art Market organization, Balinese people organization named ‘banjar’ and women organization in banjar. All the roles can be done because women manage their time well. If they have to participate in banjar activities, they close the art shop because they think the social role in banjar is more important.


2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 222
Author(s):  
Sari Tri Suprapto ◽  
Dona Budi Kharisma

Abstract<br />This article aims to determine the factors that hinder the effectiveness of the application of the Indonesian <br />National Standard (SNI) on children’s toys. The research methodology used is empirical research, which<br />is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field or the<br />community. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the technique<br />used in gathering legal materials is depth interviews and document studies or library materials. The<br />results showed that there were factors that hindered the effectiveness of the implementation of the <br />Indonesian National Standard (SNI), which was due to the community being indifferent or not paying <br />attention to the importance of standardization in children’s toys besidesthe lack of merchant knowledge<br />to the importance of SNI in children’s toys.In the application of SNI, there are inhibiting factors, namely<br />the Law factor indicated by the absence of regional regulations governing mandatory SNI on children’s<br />toys, law enforcement factors namely the lack of work ethic in law enforcement, facility and infrastructure<br />factorsare indicated by communication tools that do not yet support the role of law enforcers to maximize<br />their performance, community factors many people who do not know the importance of SNI in children’s<br />toys due to the lack of socialization they get, cultural factors are shown by the legal culture or immature<br />legal habits of society so that the effectiveness of the mandatory forefront of SNI is not running optimally.<br />Keywords: SNI; Children Toys; Effectiveness.<br />Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan <br />Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak. Metodologi penelitian yang digunakan adalah<br />penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian<br />terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakan<br />adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum<br />adalah depth interview dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat<br />faktor yang menghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dikarenakan<br />masyarakat acuh atau tidak memperhatikan betul pentingnya standardisasi pada mainan anak selain<br />itu  kurangnya pengetahuan pedagang terkait pentingnya SNI pada mainan anak. Dalam penerapan<br />SNI terdapat faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor Undang-Undang ditunjukkan dengan belum<br />adanya peraturan daerah yang mengatur tentang wajib SNI pada mainan anak, faktor penegak hukum<br />yaitu masih kurangnya etos kerja pada penegak hukum, faktor sarana dan prasarana ditunjukkan<br />dengan alat komunikasi yang belum menunjang peranan penegak hukum untuk memaksimalkan<br />kinerjanya, faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya SNI pada<br />mainan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mereka dapatkan, faktor kebudayaan ditunjukkan<br />dengan budaya hukum atau kebiasaan hukum masyarakat yang belum matang sehingga efektivitas <br />penerapan wajib SNI tidak berjalan dengan maksimal. <br />Kata Kunci: SNI; Mainan Anak; Efektivitas.


2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Sugiharto Sugiharto ◽  
Dewi Kirowati ◽  
Vaisal Amir

The purpose of this study is to see the extent of mosque financial management to optimize the role of the mosque in advancing the surrounding community both in terms of religious, economic, social, and cultural. In addition, this study also aims to see the extent of the influence of the mosque in the formation of community character in the environment around the mosque. This research focuses on governance carried out by the management, including leadership and management of the resources they have in advancing economic, social, cultural life and shaping the character of a more religious society. The method used in this research is qualitative non-positivistic, using a critical ethnomethodology analysis tool. Primary data in this study were obtained through in-depth interviews and direct observation. While secondary data in the study were obtained by looking at the records held by the manager as well as other data related to the research object. The expected outcome is the identification of problems with the financial management of the existing mosque and the resolution of the problem with the aim of optimizing the role of the mosque in building and advancing the community around the main mosque in facing the modern era as it is today. In addition, the results of this study will also be an input and reference for the mosque's financial management that is independent and has an impact on the progress and prosperity of the community (both physically and mentally).


2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 50-59
Author(s):  
Vivi Rizky Juniarti ◽  
Joko Siswanto

This research is motivated by the fact that there are still many Latrine Villagers who do not comply with Community-Based Total Sanitation Criteria. This study aims to determine the implementation of the Open Defecation Free  Program in Sungai Dua Village, Rambutan District, Banyuasin Regency. This research uses descriptive qualitative research methods with the type of descriptive research. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques are done through observation, in-depth interviews and documentation. This study uses the Policy Implementation Theory of Ripley and Franklin, where the success of policy implementation is influenced by three dimensions namely (1) the level of compliance, (2) the smoothness of routine routines and (3) the desired performance and implementation impact. Based on the results of field research, it shows that the level of compliance in the implementation of the program is not yet optimal, the smoothness of routine functions has not run smoothly, and the desired performance and impact of implementation have not been maximized and not yet achieved. The conclusion of this research is that the implementation of the Open Defecation Free Program in Sungai Dua Village, Rambutan District, Banyuasin Regency has not been successful. This research suggests that all rules are obeyed and implemented, it is necessary to increase monitoring and coordination on a regular basis


2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Farisha Rizky Haniefah ◽  
Akhmad Faozan

This study aims to determine the extent of the role of zakat in alleviating identified as mustahiq inentrepreneurship. Zakat intended for mustahiq can be used as business capital where businessesdeveloped by mustahiq are generally still small-scale, which is not accessed by bank financialinstitutions. The mentoring process includes planning, implementing, supervising and controlling andevaluating the program, becoming one of the amil zakat programs in managing productive zakat so thatit is expected to create economic circulation, increase the productivity of community businesses,increase income / economic results, and be sustainable. The methodology used in this study is adescriptive qualitative method to see the effect of productive zakat on the empowerment of the poorthrough the poverty index. This study consisted of primary data and secondary data. Primary dataobtained from the survey results or the results of questionnaires and conducted in-depth interviews withproductive Zakat program managers in Baznas and mustahiq as participants of the communityempowerment program through productive zakat. While secondary data is obtained from the BAZNASProgram Report on the internet, several kinds of literature, articles both magazines, journals,newspapers and the internet. The results of the study show that overall mustahik considers that theproductive zakat program by Baznas has run very well.


PERSPEKTIF ◽  
2021 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 250-261
Author(s):  
Jauwahir Jauwahir ◽  
Heri Kusmanto ◽  
Isnaini Isnaini

This study aims to find out what the role of Baitul Mal in Langsa City is in Managing Zakat and Infaq to empower underprivileged communities identified as mustahik in Langsa City. various ways and means. The meaning of infaq is also something that is spent for good. Infaq also does not have a time limit as well as large and small. This type of research is Field Research or field research that is case study, namely research that is carried out intensively in detail and in depth on an organization, institution or particular phenomenon by collecting the necessary information by visiting homes or places of people or agencies who information will be asked. The approach used in this research is qualitative, namely research that needs to be carried out after the problem is researched qualitatively, but the solution has not been revealed. This research consists of primary data and secondary data. Primary data is obtained from survey results or results of in-depth interviews with the Head of Baitul Mal, Secretary and Staff or management who are the key to the ongoing activities of Zakat and Infaq Distribution. Meanwhile, secondary datasets were obtained by researchers from existing sources, such as an overview of the company, organizational structure, and so on. The results of the study show that Baitul Mal has a role to take care of, manage, collect, distribute, and utilize zakat. The collection of zakat is carried out by receiving or taking from the person who issued the zakat (muzakki) based on the notification of the muzakki.


Author(s):  
Ida Nurlaelah ◽  
Alwiyah Mukaddas ◽  
Ingrid Faustine

One of the chronic complications of diabetes mellitus is a disorder of macrovascular as hypertension so that in it’s medicinal treatment required therapy with multiple drugs all at once that can lead to drug interactions. Drug interactions can result in increased toxicity and decrease the effectiveness of drugs that interact. This study aims to determine the prescription profile of DM patients with hypertension include the number of drugs prescribed, dosage forms, classes and types of drugs and the incidence of drug interactions theoretically, based on the mechanism drug interactions in outpatient installations of RSUD Undata Palu 2014. This design research is a non-experimental study with descriptive. Retrieval of patient data performed prospectively during the period from March to June 2014. Subjects who fill the inclusion criteria is adult patients that attain age of 18-60 years and diagnosed diabetes mellitus with hypertension are interview to obtain primary data while the secondary data such as medical records and prescriptions. Retrieved 61 sample. Based on dosage forms prescribe profile that most often given to the DM patients with hypertension was tablets (94.5%). Class of diabetes drugs most widely used is a sulfonylurea (21.1%) and hypertension drug classes beta blocker (12.2%). Types of diabetic drugs most widely used was glimepiride (14.2%) and hypertension was bisoprolol (9.2%). The percentage result of drug interactions theoretically was 85.2% (52 patients), drug interactions type that the most occured was pharmacodynamic interactions 72.7%. Diabetes melitus Patients with hypertension in outpatient installations of RSUD Undata Palu 2014 were most potentially subjected to drug interactions


SAGE Open ◽  
2021 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 215824402199480
Author(s):  
Farai Maunganidze ◽  
Debby Bonnin ◽  
Shaun Ruggunan

This study examined the effects of a declining economy on the profession of chartered accountants (CAs) in Zimbabwe. The study adopted a qualitative approach using a pragmatic grounded theory design. Primary data were obtained through in-depth interviews with five purposively sampled CAs and two key informants drawn from the professional body and an institution that trains CAs. Furthermore, secondary data were drawn from the professional body’s archives and from newspapers. Data from interviews and documents were analyzed through thematic analysis and content analysis, respectively. The study has revealed that the profession of CAs has been changing in response to the declining economy and the changes include losing its status and autonomy, increased competition from other accounting fields and compromised professional standards. It also emerged that professionals themselves engage in both negative and positive activities that enable them to survive the effects of a declining economy. Recommendations are provided for the professionals and the professional body in dealing with the impact of a precarious economy.


2017 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 159-164
Author(s):  
La Ode Ifrisala ◽  
Hariadi Kartodihardjo ◽  
Bramasto Nugroho

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) is a plantation forest in production forest built by community groups to improve the potency and quality of production by applying silvicultural systems to ensure sustainability of forest resources. Since the issuance of this policy in 2007, the development of policy implementation is not showing progress according to plan. Forest area in 2014 is targeted to reach 5.4 million ha, but until mid-2013 the Ministry of Forestry Indonesia HTR new reserve areas covering 679 400 ha and the new can assign permits covering 174 111 ha. Based on this background, it should be conducted policy research aimed to know and analyze the process of policy implementation HTR in Muna District. This research applies qualitative research methods. The method used to facilitate researchers when facing a new reality in the field. The type of data used are primary data and secondary data. Qualitative data collection was done by using a gradual-depth interviews and participatory observation. The results showed Communications, Resource, Disposition, and Structure of Bureaucracy is the deciding factor the successful implementation of the policy has not run with the maximum, so that policy implementation HTR in Muna District inhibited. The conclusion of this study, such as: 1) Understanding the policy implementers and policy subjects (Society) related HTR in Muna District is still low; 2) The resources involved for successful policy implementation HTR in Muna District both the number and qualifications are inadequate; 3) The lack of response to the policy implementers HTR in Muna District (Regent, the staff of Department of Forestry, Forestry Extension and Community policies that are the subject HTR).Key words: HTR, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document