DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018), The Third Party Fund (DPK) and Murabahah Akad Financing (Study at PT. Bank Syariah Mandiri Period 2014-2018)

Dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah sanggatlah penting. Begitu pentingnya dana pihak ketiga bagi bank, maka untuk menghasilkan keuntungan akan direalisasikan dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang paling diminati dalam perbankan syariah adalah pembiayaan akad murabahah. Dengan pendekatan kuantitatif dari data sekunder, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif variabel, uji normalitas, uji hipotesis, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 21.0. Hasil penelitian Dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri memiliki kenaikan rata-rata sebesar 10%, dimana pada setiap tahun dalam periode tersebut jumlah akan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat meningkat senantiasa tumbuh positif. Dengan rasio kecukupan modal pada kisaran 9%-12%. Berbanding lurus dengan Dana pihak ketiga, pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan dimana rata-rata akan peningkatan dalam periode tersebut 7-8% dengan proporsi terbesar pada pembiayaan dengan menggunakan skema murabahah. Dengan kondisi rasio FDR pada kisaran 75%-85%, maka Bank Syariah Mandiri memiliki rasio yang sehat. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang kuat antar kedua variabel dengan nilai korelasi pearson = 0,870 dengan persamaan regresi sederhana, Y = 3,912+0,870X, dimana variabel pembiayaan murabahah (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain kan bernilai 3,912. Apabila terdapat intervensi variabel dana pihak Ketiga, variabel Pembiayaan Murabahah akan mengalami 0,870 basis poin. Dengan nilai R2 = 0,756 yang mana variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan murabahah dengan persentase sebesar 75,6%, sisanya sebesar 24,4% berasal dari variabel lain yang tidak teridentifikasi pada penelitian ini.Third party funds in Islamic banking are very important. Once the importance of third party funds for banks, to generate profits will be realized in the provision of financing. The financing that is most in demand in Islamic banking is the financing of the Murabahah contract. With a quantitative approach from secondary data, the sample selection uses a purposive sampling method, the sample used in this study is the financial statements for the 2014-2018 period. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis of variables, normality test, hypothesis test, correlation test and simple linear regression with the help of the SPSS 21.0 program. Research results Third party funds at Bank Syariah Mandiri have an average increase of 10%, where in each year in that period the amount of third party funds collected from the public increases and continues to grow positively. With a capital adequacy ratio in the range of 9% -12%. Directly proportional to third party funds, existing financing at Bank Syariah Mandiri has also increased where on average there will be an increase in the period 7-8% with the largest proportion of financing using the Murabahah scheme. With the FDR ratio in the range of 75% -85%, Bank Syariah Mandiri has a healthy ratio. The effect of third party funds on Murabahah financing has a strong relationship between the two variables with a Pearson correlation value = 0.870 with a simple regression equation, Y = 3,912 + 0.870X, where the Murabahah financing variable (Y) has no other variable intervention, it is worth 3,912. If there is a third party fund variable intervention, the Murabahah Financing variable will experience 0.870 basis points. With a value of R2 = 0.756 where the third party fund variable is able to explain the Murabahah financing variable with a percentage of 75.6%, the remaining 24.4% comes from other variables not identified in this study.

PENGARUH HARGA DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI ROTI NAF’A DI KECAMATAN KEPUNG KEDIRI. (The Influence of Price and Halal Labels on The Interest of Buying Naf'a Bread in Kepung Kediri)

Bagi seorang muslim, kita diperintahkan hanya mengkonsumsi barang atau jasa yang halal saja dan menghindari semua barang dan jasa yang haram dan meragukan. Konsumsi dalam hukum Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga mencerminkan pola hubungan dengan Allah SWT. Bahwa setiap pergerakannya dalam mengonsumsi, adalah manifesti zikir atas nama Allah SWT. Larangan konsumsi produk haram tidak hanya berdasarkan rasionalisme semata, tetapi juga didasarkan pada aspek kerohanian, sosial, dan lingkungan. Roti naf’a adalah salah satu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, dan hasilnya mengejutkan, bila dibanding antara harga dengan label halal ternyata harga adalah aspek yang paling berpengaruh terhadap minat beli masyarakat dengan hasil yang diperoleh dengan nilai regresi linear berganda t hitung sebesar 2,170 dengan tingkat signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 (0,005 > 0,05). Label halal tidak berpengaruh positif terhadap minat beli produk roti Pia Naf’a. Dimana penghitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung yang didapatkan dari hasil penghitungan sebesar 1,907 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari taraf kesalahan 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. . Faktor yang mempergaruhi minat beli tidak hanya diukur dari pencatuman label halal dalam kemasan, melainkan dari harga, rasa, dan merek.For a Muslim, halal is an obligation. Consumption in Islamic law, apart from fulfilling the necessities of life, also reflects a pattern of relationship with Allah SWT. That every movement in consuming, is a manifestation of dhikr in the name of Allah SWT. The prohibition of consumption of haram products is not only based on logic, but also on social aspects. This research on Roti naf'a products shows that the price variable is the most influential aspect of people's buying interest with the results obtained with the multiple linear regression value counting 2.170 with a significant level of 0.005 less than 0.05 (0.005> 0.05). Meanwhile, the halal label does not have a positive effect on buying interest in Pia Naf'a bread products. Partial calculation is obtained that the calculation value obtained from the calculation results is 1.907 with a significance value of 0.005 which is smaller than the 5% error, so Ha is accepted and Ho is rejected. Factors affecting purchase intention are not only measured from the inclusion of halal labels on the packaging, but also from price, taste, and brand.

LEGAL DYNAMICS OF BANK INTEREST FROM LAJNAH BAHTSUL MASĀIL NAHDLATUL ULAMA (NU) PERSPECTIVE

The debate on bank interest law has become an interesting topic for various parties to discuss. Among Nahdlatul Ulama Islamic scholars, bank interest law has been reviewed and debated in various Islamic boarding houses (pesantren). If the Islamic scholars have agreed on the prohibition of usury, but there is no agreement that ensures the bank interest law. Various differences continue with various arguments using the typical rules of the pesantren, called istinbath hukum. Nahdlatul Ulama. as one of the religious and social community organizations that has a majority of followers in Indonesia, has a concern on discussing and determining the law. In meeting economic needs, Muslims also intersect with interest-based banking, even more broadly the activities of the Hajj and Umrah pilgrimage which are also using bank services. Nahdlatul Ulama has a method for determining a specific law based on the pesantren tradition which has been agreed as a standard method in the Lajnah Bahtsul Masail. This paper aims to explain the istinbath Hukum used to determine bank interest law, and the bank interest law stipulation in Nahdlatul Ulama.Perdebatan hukum bunga bank menjadi topik yang menarik berbagai pihak untuk mendiskusikannya. Di kalangan ulama Nahdlatul Ulama. hukum bunga bank telah dikaji dan diperdebatan di pesantren-pesantren. Jika ulama telah menyepakati keharaman riba, namun belum ada satu kesepakatan yang memastikan satu hukum bunga bank. Berbagai perbedaan terus berlangsung dengan berbagai argumentasi dengan menggunakan kaidah-kaidah khas pesantren yaitu istinbath hukum. Nahdlatul Ulama. sebagai salah satu organisasi masyarakat keagamaan dan sosial yang memiliki mayoritas pengikut di Indonesia sangat berkepentingan untuk membahas dan menentukan hukumnya. Umat Islam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi juga bersinggungan dengan perbankan berbasis bunga, bahkan lebih luas lagi kegiatan peribadatan ibadah haji dan umroh terlepas juga menggunakan jasa bank. Nahdlatul Ulama memiliki metode untuk menentukan hukum yang khas berdasarkan tradisi pesantren yang telah disepakati sebagai metode baku dalam Lajnah Bahtsul Masāil. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai istinbath hukum yang digunakan untuk menentukan hukum bunga bank, dan ketetapan hukum bunga bank di Nahdlatul Ulama.

PERILAKU PEDAGANG UNGGAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (The Behavior of Poultry Traders Viewed from Islamic Business Ethics Perspective)

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh manusia diseluruh dunia, mulai dari berdagang berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer, sampai menjual kebutuhan akan barang mewah demi kepuasan manusia. Di sini peneliti akan membahas tentang perdagangan unggas; dimana setiap harinya terdapat jutaan pedagang unggas yang berdagang di pasar. Dari besarnya jumlah pedagang tersebut tentunya tidak semuanya mempunyai perilaku sesuai dengan etika maupun aturan dalam berdagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang unggas ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitusuatu pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang objek, satu keadaan, tempat penyimpanandokumen atau peristiwa. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan metode interview/wawancara, observasi/ pengamatan dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data atau penyederhanaanya (data reduction), paparan atau sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclucion). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada dasarnya para pedagang unggas yang ada di Pasar sepenuhnya melakukan suatu aktifitas dagangnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena di sana telah ditemukan perilaku-perilaku dari beberapa oknum pedagang yang menyimpang dari akidah Islam, yakni bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Diantaranya adalah adanya pedagang yang menjual ayam tiren (mati kemaren) kepada para penadah untuk dijual kembali dalam bentuk mentah maupun makanan matang. Selain itu ada juga pedagang yang melakukan penyiksaan kepada unggas dengan mencabuti bulu unggas yang masih hidup untuk dijual bulunya kepada penadah untuk diolah menjadi shuttlecock. Selanjutnya mencegat pedagang lain maupun masyarakat yang ingin menjual unggasnya ke pasar untuk memasuki pasar, dan juga adanya pedagang yang menjual ayam jantan untuk digunakan berbuat maksiat berupa sabung ayam. Tetapi di lain sisi masih banyak pedagang yang berperilaku sesuai dengan etika bisnis Islam. Yaitu dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, sopan santun dan juga adanya sifat saling menghormati dan menghargai antar sesama pedagang. Dan tentunya sifat-sifat tersebut sesuai dengan dalil-dalil al-Qur’an dan juga tuntunan-tuntunan di dalam Hadits.Trade is a form of business that is widely carried out by humans throughout the world, starting from trading various kinds of daily necessities or primary needs, to selling the need for luxury goods for human satisfaction. Here the researcher will discuss the poultry trade; where every day there are millions of poultry traders who trade in the market. Of the large number of traders, of course, not all of them have behavior in accordance with the ethics and rules of trading. This study aims to determine how the behavior of poultry traders is viewed from the perspective of Islamic business ethics. This research uses a qualitative approach, while the research used is a case study, which is a detailed examination of a setting or an object, a situation, a place to store documents or events. The data collection method uses interview / interview, observation / observation and documentation methods. Data analysis using data reduction or simplification (data reduction), exposure or data presentation (data display), and drawing conclusions (conclusions). The results of the study revealed that basically the poultry traders in the market fully carry out their trading activities in accordance with Islamic teachings. Because there have been found the behaviors of some unscrupulous traders who deviate from the Islamic faith, which is contrary to the Al-Qur'an and Hadith. Among them are traders who sell tiren chickens (died yesterday) to traders for resale in raw or cooked food. In addition, there are also traders who torture poultry by plucking the feathers of living birds to sell their feathers to collectors to be processed into shuttlecocks. Then intercept other traders and people who want to sell their poultry to the market to enter the market, and there are also traders who sell roosters to be used for immoral acts in the form of cock fighting. But on the other hand, there are still many traders who behave in accordance with Islamic business ethics. Namely by promoting honesty, openness, courtesy and also the nature of mutual respect and respect among fellow traders. And of course these characteristics are in accordance with the arguments of al-Qur'an and also the guides in the Hadith.

FUNGSI AGUNAN DALAM PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law)

Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah secara umum mensyaratkan nasabah menyerahkan jaminan atau agunan untuk menjamin pelunasanutangnya. Keberadaan jaminan atau agunan ini merupakan persyaratan guna memperkecilrisiko bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, yakni sebagai bentuk antisipasi bilamana terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena nasabah tidak mampu lagi membayar atau nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, maka bank dapat mengeksekusi agunan tersebut.Di sisi lain, selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif.Dengan kata lain, sebagian besar perjanjian tersebut mengacu/mengadopsi hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW). Meskpun bank syariah harus tunduk pada aturan-aturan perbankan padaumumnya, tetapi bank syariah mempunyai pedoman utama yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang menjadi landasan operasionalperbankan syariah. Hal yang demikian mengakibatkan terjadinya dualisme hukum yang berlaku dalam menyusun akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia

Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum ; Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: An Overview

Dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal, perusahaan atau pelaku bisnis memperlancar produksi suatu barang yang tujuan akhirnya dapat meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika pelaku bisnis atau perusahaan tidak mampu membayar secara keseluruhan dari harga transaksi yang telah disepakati, maka tidak jarang alternatif lain yang digunakan adalah hutang. Dalam utang piutang ada yang dikenal dengan istilah hiwalah. Artikel ini akan membahas beberapa kaidah fiqih, terkhusus kaidah furu’ fi al-hiwalah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut kaidah-kaidah yang terdapat dalam ranah hiwalah. Dengan diketahui ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih praktek hiwalah pada perekonomian masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu kaidah furu’ fi al-hiwalah. Data dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil analisa menunjukkan hiwalah adalah pemindahan hutang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling ridha dan suka sama suka.

PENERAPAN WAKAF UANG SECARA PROFESIONAL MENURUT HUKUM ISLAM (Application of Cash Waqf in Good Governance)

Wakaf secara terminologi berarti 'menahan sesuatu untuk mengambil manfaat'. Hal-hal bisa aktif seperti tanah atau pasif seperti uang sebagai wakaf tunai (waqf al nuqud). Wakaf uang masih belum tergali dan terkelola dengan maksimal, meski potensinya besar karena Indonesia mayoritas muslim. Potensi besar tantangan wakaf juga tidak ringan. Kendala utama lebih kepada sumber daya manusia dan strategi pengelolaannya. Persoalan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien menjadi kendalanya. Oleh karenanya semakin besar kekayaan dan keragaman wakaf yang dapat dikelola oleh nadzhir secara profesional dengan manajemen yang tepat, manfaat yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dengan good governance akan memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan merujuk beberapa sumber primer dan sekunder berupa buku-buku, dan jurnal yang relevan membahas tentang permasalahan wakaf, wakaf uang, dan good governance. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam konteks pengelolaan wakaf, Good Governance secara lebih mudah dapat diartikan sebagai pengelolaan wakaf yang amanah sehingga harta wakaf dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Potensi wakaf uang juga sangat menjanjikan, karena wakaf dalam bentuk ini tidak dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Kata kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Good Governance Abstract :In term of terminology, the word Waqf means 'holding back something to acquire advantage'. Certain things can be something active like land or passive like money as cash waqf (waqf al nuqud). Money as waqf is still not explored and managed to the maximum, even though its potential is massive because Indonesia is a majority Muslim country. The great potential of waqf challenges is also not easy. The main obstacle is more on human resources and their management strategies. The problem of good and efficient management of waqf is a problem. Therefore, the greater the wealth and diversity of waqf that can be managed by Nadzhir professionally with proper management, the more benefits can be derived from managing cash waqf with good governance will strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare of the community. This research uses literature study method by referring several primary and secondary sources in the form of books, and relevant journals discussing the problems of waqf, money waqf, and good governance. The results of this study state that in the context of waqf management, Good Governance can be more easily interpreted as trustful waqf management so that waqf property can be collected, managed and distributed properly for the benefit of the people. Potential money as cash waqf is also very promising, because waqf in this form are not with ownership of large amounts of wealth.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON MANGGA DI KALANGAN MASYARAKAT DUSUN PATUK (Overview of Islamic Law Against Leasing Practices of Leasing Mango Trees Among Patuk Communities)

Praktik sewa menyewa pohon mangga di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk yang tidak biasa perlu kajian dengan tinjauan hukum Islam apakah sudah sesuai dengan syariat, guna meminimalisir adanya kemadlaratan yang mungkin ditimbulkan. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang praktik sewa menyewa pohon mangga dikalangan masyarakat Dusun Patuk Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk serta statusnya tinjauan hukum Islam. Penelitian lapangan (field reseach) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah masyarakat Dusun Patuk, dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Metode analisisnya adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan bagaimana praktik sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk dengan tinjauan hukum Islam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa pohon mangga di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk termasuk dalam akad bathīl dikarenakan terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi atau dilarang oleh syara’ yakni penggunaan pohon mangga sebagai objek sewa. Terkait dengan resiko, dalam praktik ini seluruh resiko menjadi tanggungjawab pihak penyewa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) No: 112/DSN- MUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah. Sedangkan hukumnya adalah dihukumi ma’fu, dikarenakan ketidak pahaman masyarakat tersebut atas hukum dari praktik yang mereka lakukan. Kata kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa, Pohon Mangga.Abstract:The practice of renting happens in Patuk Ngetos village Ngetos Nganjuk Regency by using mango trees as the objects in unusual leases needs to be studied with a review of Islamic law whether it is in accordance with the Sharia in order to minimize the existence of delays that might result from this practice, as well as a review of Islamic law about the practice of renting mango trees among the people of in Patuk Ngetos village Ngetos Nganjuk Regency. This type of research is a field research (field research), with a qualitative approach. The data source of this research is the community of Patuk villaget. The data collected is primary data with data collection techniques through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be concluded that this practice is included in the bathīl contract because there is one pillar that is not fulfilled or prohibited by syara 'which is the use of mango trees as rental objects. This is also in accordance with the view of the ulama 'madzhab which states that it is not permissible to rent trees for fruit. In addition, the use of this object has resulted in uncertain speculation of results so that it tends towards gharar. As for the law on the practice of renting that has been done by the people of Patuk village, they are punished by ma'fu, due to the community's lack of understanding of the law of their practice. Therefore, the practice of renting a mango tree should be transferred to other agreements (contracts) such as land rent along with what is embedded in it or also with a contract (contract) musaqah provided that the results are sold to the cultivators.

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL-QARDH WAL IJARAH (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur) / The Implementation of Al-Qardh Wal Ijarah Financing (Case Study at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)

Penelitian ini dilatarbelakangi Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah. Al qardh wal ijarah merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT. Pembiayaan Al-Qardh Wal Ijarah ini disamping memberi bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan biaya anak sekolah, membangun rumah, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kegiatan anggota. Jenis penelitian ini adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang didapatkan adalah data primer yang langsung diperoleh dari BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur tentang pembiayaan al-qardh wal ijarah dan dari data sekunder yang merupakan data olahan yang sumbernya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan studi pustaka, interview, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian dalam Peneliti ini adalah BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sudah memiliki standar operasional prosedur penerapan dengan baik sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan dan yang sering mengajukan pembiayaan al-qardh wal ijarah adalah anggota yang memiliki usaha yan bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Dan sistem yang digunakan oleh BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur yaitu menggunakan sistem promosi personal selling (penjualan pribadi) yang dilakukan oleh santri BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur kepada anggota yang memiliki usaha. Kata Kunci: Pembiayaan, Qardh, Ijarah dan BMT. Abstract: This research is motivated by Al-Qardh Wal Ijarah Financing. Al qardh wal ijarah is one of the products contained in social mission. The existence of the social mission will improve the good image and increase public loyalty to the BMT. Al-Qardh Wal Ijarah's financing aside from providing assistance for business capital can also be given to members who need funds not for business but for the activities of schoolchildren's costs, building houses, and other needs in accordance with the member's activitiesThis type of research is researchers using a qualitative approach with descriptive methods. he data obtained are primary data directly obtained from BMT Nurul Ummah Ngasem East Java about al-qardh wal ijarah financing and from secondary data which is processed data whose sources can be trusted and scientifically accounted for using literature studies, interviews, internet, etc. -other. The results of this study in this Researcher is that the BMT Nurul Ummah Ngasem East Java already has standard operating procedures for implementing them in accordance with the principles of financing analysis and who often propose financing al-qardh wal ijarah are members who have businesses that aim to develop their businesses. And the system used by BMT Nurul Ummah Ngasem East Java is to use a personal selling promotion system conducted by students of BMT Nurul Ummah Ngasem East Java to members who have businesses.

MEKANISME BAGI HASIL SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH (SI JAKA) DI BMT NURUL UMMAH NGASEM JAWA TIMUR (The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)

Penelitian ini dilatar belakangi pengelolaan simpanan berjangka syariah yang semakin pesat dari tahun ke tahun selain itu BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka). Dalam pratiknya menggunakan akad mudharabah. oleh sebab itu nasabah sebagai pemilik dana yang telah menyimpan dananya, mendapatkan bagi hasil atau keuntungan yang telah disepakati bersama di awal pembukaan tabungan berjangka syariah (Si Jaka). Oleh karena itu penelitian tertarik untuk mengangkat judul Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Pertanyaan utama yang akan dijawab dari penelitian ini adalah: 1) pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. (2) mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilakan data-data yang diperoleh dari objek penelitian yakni dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan data dari informal, mereduksi data sesuai kebutuhan penelitian, kemudian di analisis oleh penulis, dan disimpulkan untuk menjawab penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dan mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dalam penerapan nisbahnya harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Kata Kunci: Mekanisme, Pengelolaan dan Simpanan Berjangka Syariah Abstract:This research was grounded by the management of sharia futures deposits which are rapidly increasing from year to year. Besides, BMT Nurul Ummah Ngasem East Java also conducts fundraising activities from the public, one of which is sharia term savings products (Si Jaka). In practice, it uses the mudharabah agreement. Therefore, the customer as the owner of the funds that has deposited the funds, get a profit sharing or profit that has been mutually agreed upon at the beginning of opening of sharia term savings (Si Jaka). Therefore, the research was interested in raising the title of the mechanism for the sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem, East Java. The main questions that will be answered from this research were: 1. management of sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java, 2. mechanism for the sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java. To answer these problems, this research uses a qualitative descriptive approach that produces data obtained from the research object namely observation, interviews, and documentation which are then analyzed by describing data from informal, reducing data according to research needs, then di analysis by the author, and concluded to answer the research. The results of the study concluded that the management and profit sharing mechanism of sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java in applying the ratio must be really in accordance with sharia principles.