POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA BATUJAYA, KARAWANG

Ideally, a married couple lives together to carry out their respective duties and obligations. However, because the demands of work cause some of them must be far apart and live the life of Long Distance Relationship (LDR) as happened in Batujaya Village, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. The problem that arises is how the pattern of fulfilling the rights and obligations of husband and wife in Batujaya Village, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. How to communicate on LDR and how to overcome the difficulties that arise between the two. Through research using descriptive analysis method, the results of the study show that: (1) The pattern of fulfilling the rights and obligations of a husband and wife who are on a LDR at Batujaya Village, Kec. Batujaya, Kab. Karawang can be understood in three aspects, namely the Financial/material aspect is done by meeting in person/transferring money through Alfamart/ATM/POS. The biological aspect when far apart is by interacting by telephone, occupying with homework. Psychological aspects, namely by giving attention over the phone or when meeting by serving all their needs. (2) The way of LDR husband and wife communication via telephone, massage, whatsapp, and video call, but for those who do not use the telephone as a communication tool, the communication is carried out directly when meeting. (3) The way to overcome the difficulties that arise between the two is to maintain mutual trust, understanding, commitment, intensive communication, mutual attitude. The difficulties faced are financial, trust, communication, cooperation and sexual needs.Idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan Long Distance Relationship (LDR) seperti yang terjadi di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. Masalah yang timbul yaitu bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang. Bagaimana cara komunkasi suami istri LDR dan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya. Melalui penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis ini, hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya. Kab. Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial/materi dilakukan dengan pola bertemu langsung/mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. (2) Cara komunikasi suami istri LDR melalui telephone, sms, whatshap, dan Video call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telepon sebagai alat komunikasi, maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat bertemu. (3) Cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.

DIGITALISASI PENDIDIKAN HUKUM DAN PROSPEKNYA PASCA PANDEMI COVID-19

This writing aims to describe the situation of digitizing legal education and its prospects during the Covid-19 pandemic. This paper aims to explain how the digitization of legal education can work in accordance with the era of the industrial revolution 4.0 and in the midst of the Covid-19 pandemic. The method used in this paper is the literature method, which relies on the use of reference books as study material to describe the theoretical framework as well as the limited space for movement during large-scale social restrictions. Utilization of the internet in education is not new. Many in various countries have used digitalization in education. However, in Indonesia before the pandemic its utilization was not optimal. The dependence of the community on the internet makes digitalization of education the only solution so that learning activities can still be carried out during the Covid-19 pandemic like this. There are facilities and infrastructure constraints that must be met in order to support learning activities. This writing was made to better understand the definition of digitalization of education, life in the era of the industrial revolution 4.0, the obstacles and challenges faced in this education digitization system, as well as the readiness of academic facilities and infrastructure in supporting the digitization of legal education.Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi digitalisasi pendidikan hukum dan prosepeknya pada masa pandemi covid-19 ini. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana digitalisasi pendidikan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan di tengah pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan, yakni bertumpu kepada penggunaan referensi pustaka sebagai bahan kajian untuk menggambarkan kerangka teoritisnya seriring terbatasnya ruang gerak pada masa pembatasan sosial berskala besar. Pendayagunaan internet dalam pendidikan bukanlah hal yang baru. Banyak di berbagai negara sudah menggunakan digitalisasi dalam pendidikan. Hanya saja, di Indonesia pada masa sebelum pandemi pendayagunaanya belum optimal. Ketergantungan masyarakat pada internet membuat digitalisasi pendidikan ini menjadi satu-satunya solusi agar kegiatan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dimasa pandemi covid-19 seperti ini. Adapun kendala sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran. Penulisan ini dibuat untuk lebih memahami kembali definisi dari digitalisasi pendidikan, kehidupan pada era revolusi industri 4.0, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem digitalisasi pendidikan ini, serta kesiapan sarana dan prasarana akademik dalam mendukung digitalisasi pendidikan hukum.

PERCERAIAN USIA 3 TAHUN PERKAWINAN DARI PASANGAN MUDA

Law No. 1 of 1974 concerning marriage explains that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family (household) based on the divinity of the Almighty. However, it was found several decisions of the Garut Religious Court which showed the age of marriage which lasted a short period of time. This study aims to determine the factors causing divorce at the age of 3 years of marriage from a young couple in the Garut Religious Court, to find out the legal reasons for judges for divorce at the age of 3 years of marriage from a young couple in the Religious Court of Garut and the judge's view of the granting of a 3 year marriage divorce decision. from a young couple in the Garut Religious Court. The results showed that the factors causing divorce at the age of 3 years of marriage can be classified into 3 main causes, namely: disputes and quarrels, lack of responsibility from the spouse and interference from outside parties. The legal reasons for judges who are sufficient to meet the reasons for divorce based on the law of several examples of decisions include: based on the information submitted before the trial the judge found the fact that between couples often quarrels and disputes occur and are not responsible for obligations in fulfilling the needs of living , as well as the parties split up residence.Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasakan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ditemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Garut yang menunjukan adanya usia perkawinan yang berlangsung dalam kurun waktu yang singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut, untuk mengetahui alasan hukum hakim atas perkara perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut dan pandangan hakim terhadap dikabulkannya putusan perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian usia 3 tahun perkawinan dapat digolongkan menjadi 3 penyebab utama, yaitu: perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab dari pasangan dan gangguan dari pihak luar. Adapun alasan hukum hakim yang cukup memenuhi alasan perceraian berdasarkan undang-undang dari beberapa contoh putusan antara lain: berdasarkan keterangan yang diajukan di depan muka persidangan hakim menemukan fakta bahwa diantara para pasangan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak bertanggung jawab dalam kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah, serta para pihak berpisah tempat tinggal.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

This research is motivated by the presence of an application in marriage data collection called the Marriage Management Information System or Simkah which has begun to be applied in various Religious Affairs Offices (KUA) in West Java, especially in KUA, Jatinangor District, Sumedang. Simkah is a policy program issued by the government to be applied to KUA in district which aims to facilitate the presentation of marriage data at the KUA. The purpose of this study was to describe the application of the Marriage Management Information System or Simkah in administrative services at KUA Jatinangor, Sumedang and its effectiveness. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach, namely research that seeks to reveal and interpret developing phenomena. In this case, the researcher went directly to the field, involving KUA Jatinangor, Sumedang Regency. The data found shows that Simkah at KUA Jatinangor, Sumedang Regency has been implemented but is still constrained, especially in terms of the readiness of the KUA's human resources. In some cases, it was found that it was difficult to use this application, including the complexity of inputting marriage data. Thus it can be concluded that the application of Simkah has helped facilitate data collection on marriages throughout Indonesia but it is still not effective in data entry at the local KUA.

PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI ALASAN PENGHALANG MEWARISI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A

The purpose of this study was to explore severe persecution as the reason the barrier inherits in a compilation of Islamic law section 173 the letter A. the topic of “Severe Persecution” isan interesting topic both academic and general quarters about it can be highlighted in both the book and the legacy. Nextaya persecution heavy is the new form of inherited law Indonesia included in a compilation of Islamic law under section 173 of the lette A the view of cleric 4 of madzhab category of severe persecution is not through research. Using the yuridis normative and yuridis empiris method in the form of content analysis. After heavy mayhem is categorized as the reason for the obstacle inheriting acquired knowledge and understanding the data is then analyzed comprehensive to find the basis of his KHI’s law makes the persecution tough as an excuse for inheritable rule, the istinbath of KHI chapter 173 of the relationship between section 173 and the opinions of Indonesian scholars. The study found a result in a compilation of Islam law not given a clear, concrete understanding of what constitutes severe persecution. The priest hanafi argued that murder was not entitled to an inheritance by the one whom he killed whether intentionally or imbued, and then in this context the combination of Islamic law used the three methods of ushul fiqh in determining the renewal of the barrier, first, maslahah mursalah, second, sad dzariah, third, qiyas. And interrelated to the scholars’ opinion that a grouping of heiress in KHI chapter 173 is a legal renewal of heiress according to the code “law can change accourding to the circumstances.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A. Topik mengenai “penganiayaan berat” merupakan topik menarik dikalangan akademik maupun dikalangan umum. Diskursus mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek hukum maupun kewarisan. Selanjutnya penganiayaan berat merupakan bentuk pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf A sedangkan dalam pandangan Ulama 4 madzhab kategori penganiayaan berat tidak termasuk dalam pandangan para Ulama. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan bentuk content analysis. Setelah konsep penganiayaan berat yang dikategorikan sebagai alasan penghalang mewarisi dipelajari dan di fahami, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan dasar hukum KHI menjadikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi, proses istinbath hukum KHI pasal 173 dan Hubungan antara pasal 173 dengan pendapat para Ulama Indonesia. Penelitian ini menemukan sebuah hasil Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan pengertian yang jelas dan konkret tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan dari seseorag yang ia bunuh baik dibunuh secara sengaja atau tidak sengaja, kemudian Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam menggunakan tiga metode ushul fiqh dalam menentukan pembaharuan penghalang kewarisan, pertama, maslahah mursalah, kedua, sad dzariah, ketiga, qiyas. Dan Hubungan antar pasal dengan pendapat para ulama bahwasa­nya pengelompokkan penghalang waris dalam KHI pasal 173 adalah pembaharuan hukum waris sesuai dari sebuah kaidah “Hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu”

PENERAPAN PASAL 178 AYAT (2) HIR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 45/PDT.G/2017/MS.ACEH TENTANG CERAI TALAK

The judiciary is organized into two levels, the first level of justice is Religious Court/Syar'iyah Court, and the court of appeal is the Religious High Court/Provincial Syar'iyah Court. These two trials are referred to as judex facti. The judex facti function is carried out through several stages, is: formulating facts, looking for cause and effect relationships and figuring out probabilities. So, the background of this research is related to the application of judex facti in Aceh Syar'iyah Court. Based on the analysis of the data carried out, it is concluded that the Judex Facti of the Aceh Syar'iyah Court in trying and deciding divorce case Number 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh has tried to apply in accordance with the principles of law and legislation in force. That is in the ruling the Aceh Syar'iyah Court panel of judges had given maximum consideration to the reasons for the comparison in filing an appeal. However, there are still shortcomings and anomalies related to the reasons for the comparison in submitting a request so that the 10-grand dowry that has not been paid in full is not granted by the panel of judges of the Syar'iyah Court. Because of this, the judiciary of the Aceh Syar'iyah Court was judged to have shortcomings and was not optimal in applying the law. Although in authority the panel of judges may not grant the demands of the comparator as long as they do not conflict with applicable laws and regulations. If judged from the whole, the judex facti of the Aceh Syar'iyah Court has implemented it in accordance with the applicable laws and regulations.

HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT DALAM PERKARA NOMOR 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr

This research is motivated by the existence of an Application for Divorce Claims in Bogor Religious Court ruling as an Applicant filing for Claims Divorce and Child Custody. The Plaintiff as a mother filed a lawsuit to the Bogor Religious Court so that Child Custody fell on the Plaintiff. But the Defendant as the father is suing back, that the child custody holder is his father because his mother does not reflect as a good mother. Then the Board of Judges of the Bogor Religious Court rejected the Plaintiff's claim and granted the Defendant's claim to establish custody of the child at the Defendant until the child is 14 years old provided that the plaintiff is given access to meet the child. This study aims to determine the legal basis of the Panel of Judges, the method of finding the Panel of Judges in child custody cases. The results of this study are: 1. The consideration of the panel of judges granted the Defendant's lawsuit because he saw from the facts in the trial and based on the evidence submitted by the parties and looked at the benefit of the child. 2. Judges use the method of legal construction in legal discovery, namely the method of law enforcement (rechtsvervjnings). In this method, the judge can rule out articles that are deemed incompatible with the facts at this time.Penelitian ini dilatar belakangi adanya Permohonan Cerai Gugat putusan PA Bogor sebagai Pemohon mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak. Penggugat sebagai ibu mengajukan gugatan ke PA Bogor agar Hak Asuh Anak. Namun Tergugat sebagai ayah melakukan gugatan balik terhadap pemegang hak asuh anak, dikarenakan ibunya bukan merupakan ibu yang baik dan tidak mencerminkan cara hidup seorang ibu yang baik. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Tergugat menetapkan hak asuh anak berada pada Tergugat hingga anak tersebut berusia 14 tahun dengan ketentuan penggugat diberi akses bisa bertemu dengan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum Majelis Hakim, Metode penemuan Majelis Hakim dalam perkara hak asuh anak. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa pertama, Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan Tergugat karena melihat dari fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak dan melihat kepada kemaslahatan anak. Kedua Hakim menggunakan metode konstruksi hukum dalam penemuan hukumnya, yaitu metode pengkongkretan hukum (rechtsvervjnings). Dalam metode ini, hakim dapat menyampingkan pasal yang sudah dianggap tidak sesuai dengan fakta pada saat ini.

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai sebuah program yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah yang sudah mulai diterapkan diberbagai Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa Barat, khususnya di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Simkah merupakan sebuah program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar diterapkan pada KUA Kecamatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian data di KUA itu sendiri. Aplikasi Simkah ini sendiri dapat membantu dalam memudahkan proses pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut tentu mendapat respon dari berbagai pihak. Adapun mengenai rumusan masalah yang peneliti kaji yaitu bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah dalam pelayanan administrasi di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang, serta bagaimana efektivitas Simkah di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan serta efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam pelayanan administrasi di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang.

UANG SASUDUIK DALAM SISTEM PERKAWINAN DI NAGARI SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRACTObligatory giving by a prospective bridegroom to a prospective bride in a marriage is only a dowry, as explained in Article 30 of the Compilation of Islamic Law. Whereas in traditional marriages in Nagari Situjuah Gadang Situjuah District Limo Nagari Lima Puluh Regency in West Sumatra Province, a man who is going to get married is not required to give dowry only but is also required to give sasuduik money. Sasuduik money is a gift that is required to be a man who will get married by giving the amount of money desired by his future wife and family. If the sasuduik money cannot be fulfilled by men, the marriage will be delayed or even canceled. The purpose of this research is to find out the marriage system; the origin and position of Sasuduik money in the marriage system; a review of Islamic law on the provision of money for men who will hold marriages in Nagari Situjuah Gadang Situjuah Limo Nagari District Lima Puluh Regency City of West Sumatra Province. Keywords: Dowry, Marriage, Uang Sasuduik

HAK ASUH ANAK AKIBAT CERAI GUGAT DALAM PERKARA NOMOR 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr

ABSTRACT This research is motivated by the existence of an Application for Divorce Claims in Bogor Religious Court ruling as an Applicant filing for Claims Divorce and Child Custody. The Plaintiff as a mother filed a lawsuit to the Bogor Religious Court so that Child Custody fell on the Plaintiff. But the Defendant as the father is suing back, that the child custody holder is his father because his mother does not reflect as a good mother. Then the Board of Judges of the Bogor Religious Court rejected the Plaintiff's claim and granted the Defendant's claim to establish custody of the child at the Defendant until the child is 14 years old provided that the plaintiff is given access to meet the child. This study aims to determine the legal basis of the Panel of Judges, the method of finding the Panel of Judges in child custody cases. The results of this study are: 1. The consideration of the panel of judges granted the Defendant's lawsuit because he saw from the facts in the trial and based on the evidence submitted by the parties and looked at the benefit of the child. 2. Judges use the method of legal construction in legal discovery, namely the method of law enforcement (rechtsvervjnings). In this method, the judge can rule out articles that are deemed incompatible with the facts at this time.