scholarly journals Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
Author(s):  
Nurul Aldha Mauliddina Siregar ◽  
Arif Purbantara
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Social Life ◽  
Local Community ◽  
People With Disabilities ◽  
Secondary Data ◽  
Persons With Disabilities ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This article is an analysis of the powerless stigma of people with disabilities that still occurs in social life. The study was conducted to find out the process and method specifically carried out by the village government of Panggungharjo in initiating the presence of an environment that is inclusive of persons with disabilities. The study was conducted qualitatively through in-depth interview techniques, observation, and secondary data collection.  As a result of the research shows that the village government of Panggungharjo can be changing the stigma of discrimination for people with disabilities more meaningful in their life. This acts as an empowerment strategy that can people with disabilities not only an object but also a subject of development programs. The people with disabilities were given the role of advancing village in the concern of artistic and cultural programs. The role creates people with disabilities to able independently in social life and accepted by village people. Therefore, the debate continues with the viewpoint of society that is the persons with disabilities identically stigma on an inability to work. This condition brings to the trouble of reaching their economic independence. Moreover, for the local community in rural areas, persons with disabilities are still often regarded as cursed creatures or carriers of disasters in the family which causes them to experience psychological disorders and difficulties in socializing. Hence, a draw of discrimination fend stigma it's needs of the strategy steps by the government village on sustainability.Artikel ini menganalisis stigma ketidakberdayaan penyandang disabilitas yang masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui proses serta cara yang secara spesifik dilakukan pemerintah Desa Panggungharjo dalam menginisiasi hadirnya lingkungan yang inklusif bagi difabel. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo mampu mengubah stigma diskriminatif bagi penyandang disabilitas kepada tindakan yang lebih bermakna. Tindakan ini sebagai strategi pemberdayaan untuk menjadikan penyandang disabilitas tak lagi sebagai obyek melainkan subyek pembangunan. Masyarakat penyandang disabilitas diberikan peran dalam memajukan desa dengan terlibat dalam program budaya dan kesenian. Peran ini menciptakan masyarakat penyandang disabilitas mampu mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan diterima oleh masyarakat desa. Namun perdebatan masih berlanjut tatkala cara pandang masyarakat yang kerap mengindentikkan penyandang disabilitas dengan ketidakmampuan untuk bekerja. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit mencapai kemandirian secara ekonomi. Terlebih, untuk lingkungan masyarakat pedesaan, penyandang disabilitas masih sering dianggap sebagai kutukan dan aib keluarga. Hal ini menyebabkan mereka mengalami gangguan secara psikologis dan kesulitan untuk bersosialisasi. Untuk itu, tawaran menarik untuk menepis stigma diskriminatif tersebut membutuhkan langkah strategis pemerintah desa secara berkelanjutan. 

scholarly journals PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)

2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung
Keyword(s):  
Financial System ◽  
Secondary Data ◽  
Positive Influence ◽  
Primary Data ◽  
Research Approach ◽  
Financing System ◽  
Government Organization ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government

scholarly journals IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 216-227
Author(s):  
Abustan Abustun
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Rural Areas ◽  
Public Facilities ◽  
State Administration ◽  
Development Policies ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
And Training

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu adanya pengarahan, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.   IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE Abstract In the course of the Indonesian state administration, the village government system began to be uniform again through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research aims to explain the role of village government institutions in the implementation of sustainable development in rural areas and the governance of village development policies through the use of Village Funds. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research explain that the supporting factors for the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are direction, guidance, and training for village heads in drafting village regulations to realize the acceleration of sustainable village development. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are the low participation of the community in responding to the work programs run by the village government and the low awareness of the community in maintaining public facilities in the village. Good village governance is an institutional framework to strengthen village autonomy because substantively decentralization and village autonomy are not just a matter of sharing authority between levels of government, but as an effort to bring the government closer to the community. A strong and autonomous village government will not be meaningful to the community without being supported by transparency, accountability, responsiveness and community participation.  

scholarly journals PERAN BPD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERKEPUH KEC.TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

2017 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 57-73
Author(s):  
Yenik Pujowati
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Good Governance ◽  
New Order ◽  
Seven Principles ◽  
State Apparatus ◽  
The Government ◽  
Democratic Parties ◽  
Village Government ◽  
Principle Of Proportionality ◽  
The Village

ABSTRAKSetelah peralihan rezim dari orde baru ke reformasi Negara melahirkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, menjadi tujuh azas dan menjadipedoman bagi seluruh perangkat Negara untuk melaksanakan tugas. Ketujuh azastersebut meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran, azas kepentinganumum, azas keterbukaan, azas proporsionality, azas prfesionalitas dan azasakuntabilitas.Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi,Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa.Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untukmengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadatdan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidakbergantung sepenuhnya pada pemerintahan diatasnya dalam urusan pelaksanaanPemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pestademokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud daridemokrasi tersebut.Kata Kunci : Good Governance, Badan pemusyawaratan Desa (BPD)AbstractAfter the transition of the regime from the new order to the reform of the State gave riseto Law no. 28 of 1999. In the regulation, it becomes the seven principles and serves asthe guidance for all State apparatus to carry out the task. The seven principles cover theprinciples of legal certainty, the principles of orderliness, the principles of publicinterest, the principles of transparency, the principle of proportionality, the principle ofprofessionalism and the principle of accountability. Regional autonomy is also dividedinto Provincial, Regency / Municipal Governance and Village Government. VillageGovernment is said to be an autonomous government because in Law no. 6 Year 2014,the village is a legal community unit which has the authority to administer and regulatethe interests of the local community based on customs and origins recognized by theState. Thus the village government does not depend entirely on the government above itin the affairs of the implementation of Village Government. Villages also have theauthority to organize democratic parties and the election of village heads and BPDinstitutions is a manifestation of the democracy.Keywords: Good Governance, Village Development Board (BPD)

scholarly journals PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rasji Rasji
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Government Officials ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

scholarly journals PENGEMBANGAN KLASTER AGROINDUSTRI DI DESA GONDANGAN KECAMATAN JOGONALAN KLATEN

2016 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 84
Author(s):  
Ida Susi D ◽  
Didik I ◽  
Asih Marini W
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Local Governments ◽  
Local Community ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Industry Cluster ◽  
The Public ◽  
High Participation ◽  
The Government ◽  
High Level

SMEs snacks in Gondangan village has the potential to be developed. The village has the potential to be Gondangan Agro-industry region, although it is still much that needs to be repaired and prepared.This study aims to determine the attitude of the public about the development of SMEs in rural areas Gondangan into Agro-industry clusters and how community participation in the development of SMEs in rural areas Gondangan to be Agroindustri. Respondents in this study were the leaders and local community leaders, citizens, snack home industry in the region.This study is a descriptive study with a qualitative approach. The data of this study is primary data and secondary data consists of qualitative and quantitative data. Primary data were obtained with the interview and focus group discussion.The results showed that the attitude of the public, snack ho,e industri actor and local governments support the development of the region as an area of Agro-Industry cluster. In terms of participation, the government showed a high participation and support by facilitating a variety of activities to realize the region of Agro-Industry cluster, while the snacks businessman as the main actor of Agro-industry development of the area did not show a high level of participation.

scholarly journals Menilai Dampak BUMDES Bersama Danar terhadap Masyarakat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Tarlani Tarlani
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Social Economy ◽  
Positive Contribution ◽  
Economic Activities ◽  
Purposive Sampling ◽  
The People ◽  
Village Communities ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstract. After Village Law was published in 2014,  formation of BUMDes enforcement in each village became one of the strategic solutions for welfare of the village community. The issue of poverty and underdevelopment of villages is a priority that needs to be addressed by the government. However, not all problems can be solved in one village, but they need village collaboration to make institutions so that their role is more massive, effective, and efficient in encouraging the growth of the village economy. BUMDES Danar Garut is a form of cooperation between villages so that the resolution of a problem can be done at the village government level. since 2014,  BUMDes has been established many business activities. This paper aims to assess the level of contribution of the Danar BUMDes to the economic activities of rural communities. This research was conducted by means of semi-structured in-depth interviews with key stakeholders from both the village government, the director of the Joint BUMDes and the community as beneficiaries of the BUMDes by selecting purposive sampling. The results of the analysis show that BUMDes Danar has made a positive contribution to the village government, socio-economic village communities and the ability and expertise of the people in Leles District both the direct impact of reducing unemployment, increasing the welfare of the village apparatus and indirectly for the Villages or the scope of Leles District.Keywords: Joint-BUMDes, Social-economy, Village SocietyAbstrak. Setelah terbitnya Undang-Undang Desa tahun 2014,dorongan terbentuknya BUMDes di setiap desa menjadi salah satu solusi strategis dalam menyejahterakan masyarakat desa. Isu kemiskinan dan ketertinggalan desa menjadi prioritas yang perlu ditangani oleh pemerintah. Namun tidak semua masalah  dapat diselesaikan dalam satu desa, melainkan perlu adanya kolaborasi antar lembaga desa sehingga perannya lebih masif , efektif dan efisien dalam mendorong bertumbuhnya ekonomi desa. BUMDES Danar Garut merupakan perwujudan kerjasama antar desa agar penyelesaiaan suatu masalah bisa dilakukan pada tingkat pemerintahan desa. sejak 2014 BUMDes ini berdiri sudah banyak kegiatan usaha yang dilakukan. Paper ini bertujuan menilai tingkat kontribusi BUMDes Danar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur kepada para stakeholder kunci   baik dari kalangan pemerintah desa, direktur BUMDes Bersama maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat  dari adanya BUMDes dengan pemilihan purposive sampling. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa  BUMDes Danar telah memberikan kontribusi positif  bagi pemerintah desa,  sosial-ekonomi masyarakat desa dan kemampuan serta keahlian masyarakat yang ada di Kecamatan Leles baik dampak secara langsung yaitu berkurangnya pengangguran, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa maupun secara tidak langsung bagi Desa-Desa ataupun lingkup Kecamatan Leles.Kata Kunci: BUMDes Bersama, Sosial-ekonomi, Masyarakat Desa

scholarly journals Pro Disability Policy in Local Governments: Lessons from the Central Lampung Regency

2021 ◽  
Vol 8 (01) ◽  
pp. 161-177
Author(s):  
Simon Hutagalung
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Local Government ◽  
Local Governments ◽  
People With Disabilities ◽  
Secondary Data ◽  
Sampling Technique ◽  
Primary Data ◽  
Persons With Disabilities ◽  
Government Organizations ◽  
The Government

All local governments have the same responsibility and obligation in positioning themselves as institution that are friendly to persons with disabilities, including Central Lampung Regency in Lampung Province. There are two important questions from the research which is the basis of this study; (1). What are the efforts made by the Central Lampung Regency government towards groups with disabilities? (2). What are the problems that occur in the management of disability groups in Central Lampung Regency?. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The data used by researchers in this study are sourced from primary and secondary data. In this study, primary data obtained through interview techniques was carried out by giving several questions related to the problem issues in research to the informants who had been determined. Informants in this study was collected with a purposive sampling technique. The key informants in this study were 9 heads of local government organizations, 10 representatives of community organizations, and 5 members of the regional parliament. All of them play a role in data collection activities which include focus group discussions, in-depth interviews, observation, and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using interactive data analysis techniques. In the last three years, the number of people with disabilities in Central Lampung has increased. However, the increase in the number of people with disabilities in Central Lampung is due to the expansion of the meaning and scope of disabilities in Indonesia regulation. It is known that several actions at the level of local government organizations in facilitating groups with disabilities can be designed in a more focused manner in the design of programs and policies covering the government, population and civil registration, social, health, education, employment, and transportation, and public infrastructure sectors.

Gerakan Sosial (Wuat Wa’i) pada Masyarakat Desa Gurung Liwut

HUMANIS ◽  
2021 ◽  
Vol 25 (1) ◽  
pp. 93
Author(s):  
Rikhardus Haman ◽  
I Ketut Darmana ◽  
Aliffiati .
Keyword(s):  
Social Life ◽  
Research Method ◽  
Formal Education ◽  
Local Community ◽  
Literature Study ◽  
Functional Theory ◽  
The People ◽  
Community Behavior ◽  
The Village ◽  
Economic Improvement

One of the traditions that is still preserved today in the village of Gurng Liwut is the wuat wa'i tradition. The procession of the Wuat Wa'i tradition emphasizes the participation of the local community. The preservation of the tradition of wuat wa'i is based on community behavior which upholds the value of solidarity and integrity towards an innovative society in advancing and prospering social life.  The formulation of the problems in this study include (1). How is the function of wa'i in the community of Gurung Liwut Village, Borong District, East Manggarai Regency? (2). What is the existence of the Wuat Wa'i tradition in the people of Gurung Liwut Village? This study aims to determine the function of the Wuat Wa'i tradition and explain the meaning of the Wuat Wa'i tradition for the people of Gurung Liwut Village. This research uses functional theory from Bronislaw Malinowski and Giving from Marcel Mauss. The method used is a qualitative research method. Data collection techniques include observation, interviews, and literature study. The analysis used is descriptive qualitative.  The results of this study reveal that in the tradition of wuat wa'i there is a relationship between moral values, economic improvement, and improvement in formal education. The implementation of the Wuat Wa'i tradition is a social movement that raises funds to finance formal education and increase capital for someone who goes abroad, both at home and abroad. There are various processes in carrying out the tradition of wuat wa'i, namely the deliberation of the event organizers, determining the good day, the completeness of the event material.  The conclusion of this research is that the tradition of wuat  wa'i is a clear proof of the motivation of the local community for the importance of learning through formal education and desires to improve the community's economy through experience gained in the land of thechain.

scholarly journals Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa di Desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 54-64
Author(s):  
Ratna Sari Wijayanti ◽  
Isnaini Muallidin
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Local Community ◽  
Management Team ◽  
Government Institutions ◽  
Activity Management ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
Almost All ◽  
The Village

The problem of poverty almost occurs in almost all areas including Traji Village. To alleviate poverty requires proper methods with careful calculations by the village government. The aim is to find out how the efforts of poverty alleviation by the village government in the Traji cultural village, Parakan District, Temanggung. The method used in this research is descriptive qualitative which is a research that conducted based on a qualitative paradigm, strategy, and model implementation. The final result of this research is that in the effort to alleviate poverty in the cultural village of Traji, Parakan Subdistrict, Temanggung Regency, there are several problems, such as less than optimal services due to the limited facilities and infrastructure owned by the village, lack of training for village apparatus, and program achievements that are too minimal. thus making poverty alleviation difficult to achieve. However, the village government continues to carry out its duties by seeking various ways to alleviate poverty, such as holding Peken Lepen which can generate 6 million per performance and has a good impact on the village economy. Peken Lepen is a commitment from the village government to the economy of the local community. In addition, the government also involves all communities and government institutions such as the Activity Management Team Village Consultative Body and stakeholders by holding hamlet meetings, which is proof that the government is not the sole authority.

scholarly journals The Development of Village Authority in the History of the State of the Republic of Indonesia (Study on Village Level Autonomy)

2021 ◽  
Vol 04 (06) ◽  
Author(s):  
Maurice Rogers ◽  
Keyword(s):  
House Of Representatives ◽  
Secondary Data ◽  
The Political ◽  
Government Regulations ◽  
History Of ◽  
Special Concern ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This study examines the development of village authority arrangements, since the independent Republic of Indonesia until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Implementing Government Regulations. The purpose of this study is to understand the legal basis of village authority in Indonesia after the independence of the Republic of Indonesia until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and to find out the development of the political direction of the government's law regarding village regulations related to the authority of the village government. The research method uses the type of research that researchers use is normative legal research. Obtaining data from library materials or secondary data, then the technique of collecting data or legal materials in this research is carried out by literature/documentation studies. This research uses a statute approach and a historical approach, which is carried out to track the history of legal institutions from time to time. This research produces an overview of the journey of regulating village authority, the ups and downs of village authority can be seen from the successive Laws of Regional and Village Governments, relating to the existence of village governments within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The conclusions that can be drawn from this research are regarding. These include: The existence of ups and downs regarding the regulation of village authority, both at the level of law and at the level of government regulations, the existence of the political will of the government to restore the existence of the village, which actually existed before the birth of the Republic of Indonesia, as well as the growing recognition of village autonomy and Traditional villages are of special concern to legislators (the President and the House of Representatives).

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document