scholarly journals Pendidikan Mitigasi Bencana Berbasis Lingkungan Masyarakat Terhadap Jalur Evakuasi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

2015 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 93
Author(s):  
Wildan Seni ◽  
Nazli Ismail ◽  
Ismail AB
Keyword(s):  
Field Observations ◽  
Thematic Maps ◽  
Safe Place ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Richter Scale ◽  
Other Information ◽  
Evacuation Routes ◽  
Evacuation Route ◽  
Banda Aceh

Gempa bumi 11 April 2012 berkekuatan 8,5 SR memicu terjadinya pergerakan masyarakat Kecamatan Kuta Alam dalam usaha menyelamatkan diri, ribuan masyarakat bergerak untuk mencapai tempat aman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi terhindar dari bencana. Pergerakan masyarakat tersebut dideskripsikan dalam bentuk peta pergerakan masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, data pergerakan didapat dari kuesioner dan wawancara dengan masyarakat serta pihak terkait. Peta pergerakan masyarakat dan peta tematik beserta informasi lainnya dianalisis untuk mendapatkan peta awal jalur evakuasi Kecamatan Kuta Alam. Selanjutnya dilakukan observasi dilapangan dengan membandingkan kondisi eksisting dengan peta awal tersebut guna mendapatkan titik evakuasi dan peta jalur evakuasi bagi masyarakat Kecamatan Kuta Alam. Pada penelitian ini di gunakan ArcGIS 10 untuk menggabarkan peta-peta tersebut. Titik evakuasi Kecamatan Kuta Alam adalah kawasan di sepanjang Jalan T. H. Bendahara di Kuta Alam, Jalan Keuchik Saman di Beurawe dan Jalan terusan T. P. Nyak Makam di Pango. Direkomendasikan sepuluh jalur evakuasi untuk mencapai titik-titik evakuasi tersebut: (1.) Mainun Saleh-T. P. Polem-T. H. Bendahara (2.) Kuta Lam Panah-Pocut Meurah Insuen I-Bakti-Chik Kuta Karang-T. H. Bendahara (3.) T. Diblang/Teratai-Tgk. Hasyim Banta Muda-Darma-T. Malem I-T. H. Bendahara (4.) Al Ikhlas-Kenanga-Bahtera-Kasturi-Potemerehom-T. H. Bendahara (5.) Syiah Kuala-T. Hasan Dek-Keuchik Saman (6.) Anggur-Semangka-Kartika-Keuchik Amin-Keuchik Saman (7.) Cermai-Beringin-Kowera I-Cut Makmun-Keuchik Saman (8.) Ayah Gani-DR. T. Syarief Thayeb-T. Iskandar-Terusan T. P. Nyak Makam (9.) Mujahiddin-Tanggul-Stadion-T. P. Nyak Makam-Terusan T. P. Nyak Makam dan (10.) T. P. Nyak Makam-Terusan T. P. Nyak Makam. Kata Kunci: Gempa Bumi, Jalur Evakuasi, dan Peta Pergerakan Masyarakat 11 April 2012 an earthquake measuring 8.5 Richter Scale triggered the Kuta Alam sub-district movement of people in an attempt to save himself, thousands of people move to reach a safe place in the shortest possible time in order to avoid disaster. The movement of the people described in the form of a map of the movement of the Kuta Alam sub-district of Banda Aceh, the movement of data obtained from questionnaires and interviews with the public and stakeholders. Map the movement of people and thematic maps along with other information are analyzed to obtain initial evacuation route map Kuta Alam sub-district. Further field observations conducted by comparing the existing condition with the initial map in order to obtain the evacuation point and evacuation route maps for the Kuta Alam sub-district. This research used ArcGIS 10 to illustrate the maps. Evacuation point Kuta Alam sub-district is the area along Jalan T. H. Bendahara in Kuta Alam, Jalan Keuchik Saman in Beurawe and Jalan Terusan T. P. Nyak Tomb in Pango. Ten recommended evacuation routes to reach evacuation points are: (1.) Mainun Saleh-T. P. Polem-T. H. Bendahara (2.) Kuta Lam Panah-Pocut Meurah Insuen I-Bakti-Chik Kuta Karang-T. H. Bendahara (3.) T. Diblang/Teratai-Tgk. Hasyim Banta Muda-Darma-T. Malem I-T. H. Bendahara (4.) Al Ikhlas-Kenanga-Bahtera-Kasturi-Potemerehom-T. H. Bendahara (5.) Syiah Kuala-T. Hasan Dek-Keuchik Saman (6.) Anggur-Semangka-Kartika-Keuchik Amin-Keuchik Saman (7.) Cermai-Beringin-Kowera I-Cut Makmun-Keuchik Saman (8.) Ayah Gani-DR. T. Syarief Thayeb-T. Iskandar-Terusan T. P. Nyak Makam (9.) Mujahiddin-Tanggul-Stadion-T. P. Nyak Makam-Terusan T. P. Nyak Makam dan (10.) T. P. Nyak Makam-Terusan T. P. Nyak Makam. Keywords: Earthquake, Evacuation Routes, and Maps the Movement of People

IMPLEMENTATION OF FATWA ULAMA COUNCIL ACEH CONCERNING MAINTAINING FARDHU KIFAYAH FOR THE MUSLIM’S CORPSE INFECTED BY COVID 19 IN BANDA ACEH

2020 ◽  
Author(s):  
Andri Nirwana
Keyword(s):  
Health Workers ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Body Fluids ◽  
The Body ◽  
Analysis Approach ◽  
Data Sets ◽  
Infected People ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Banda Aceh

Abstract: The phenomenon of the people who forcibly took covid's corpse 19 from the hospital to be taken care of by Fardhu Kifayah by his family and the community, became a conclusion that there was community doubt about the management of Tajhiz Mayat conducted by the hospital. Coupled with the circulation of the video of the Ruku movement 'in the corpse prayer conducted by unscrupulous parties at the Hospital, became added doubts from the public against the hospital. To solve this problem, this research uses a Descriptive Analysis approach, namely by formulating a question, namely How to arrange Covid 19's body in Banda Aceh and this question will be answered with several theories and data sets from the field. So it was concluded in a conclusion that answered the formulation of the problems mentioned. Theoretically the spread of covid 19 is very fast, the size of the virus is only 0.1 micrometer and is in body fluids, especially nasopharyngeal fluid and oropharyngeal fluids of infected people, fluids in the body of covid 19 bodies can get out through every gap of the body such as mouth, nose, eye and rectum, because it requires special techniques in its management. Fardhu kifayah to covid 19 bodies should be carried out by trained Ustad and trained health workers, so that the spread stopped. The results of this study concluded that the management of the Moslem bodies died at Zainal Abidin Hospital in Banda Aceh was in accordance with the Fatwa of the Aceh Ulama Council (MPU) and the bodies were handled by trained Ustad and health workers.

scholarly journals Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 113-131
Author(s):  
Yulia Susantri ◽  
Sri Walny Rahayu ◽  
Sanusi Sanusi
Keyword(s):  
Complete Information ◽  
Product Label ◽  
Code Number ◽  
The Public ◽  
Production Code ◽  
Other Information ◽  
Online Stores ◽  
Business Practitioners ◽  
Internal Barriers ◽  
Banda Aceh

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik merinci informasi yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran isi atau berat bersih, Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, kgunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Kenyataannya, masih banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara lengkap pada label produk, sehingga produk tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUPK dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mencantumkannya informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan pada label kosmetik. Selain itu bagi pelaku usaha klinik kecantikan, diperbolehkan tidak mencantumkan informasi pada label produk, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu pada klinik tersebut harus ada dokter spesialis kecantikan yang bertanggung jawab terhadap pasien dan apoteker yang bertanggung jawab terhadap peracikan produk kecantikan. Tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) di ibukota provinsi dengan cakupan pengawasan seluruh wilayah Aceh, kurangnya sumber daya manusia, perilaku konsumen yang tidak peduli akan haknya, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, pengaruh iklan, serta sulitnya pengawasan terhadap toko online.Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph i of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) stipulates the existence of prohibited acts for business actors, namely "not installing labels or making explanations of goods containing items of goods, size, weight / or net, composition, rules of use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use in accordance with applicable laws and regulations. "Article 23 Paragraph (1) Decision of the Head of Food and Drug Supervisory Agency No. HK. 00.05.4.1745 In 2003 about Cosmetics detailing the information that must be included on the label of a cosmetic product that is the name of the product, the name and address of the manufacturer or importer / distributor, the size of the contents or net weight, Composition with the name of the material in accordance with the Indonesian cosmetic codex or other applicable nomenclature , distribution license number, batch / production code number, usage and usage manner except for products with clear use, months and years hun expiration for products with stability less than 30 months, other marks related to security and / or quality. In fact, there are still many outstanding cosmetic products that do not include the complete information on the product label, so the product is not feasible to be circulated and consumed by the public. This is of course contrary to the provisions of UUPK and violates the rights of consumers as stated in Article 4 UUPK. Violations committed by business actors that do not include information in accordance with the provisions of legislation on the label cosmetics. In addition to the beauty business practitioners, allowed to not include information on the product label, but must meet the requirements of the clinic there must be a specialist beauty specialist responsible for patients and pharmacists responsible for compounding beauty products. The responsibility of Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in Banda Aceh to carry out supervisory functions has not been effective. This is due to both external and internal barriers, namely the BBPOM office which is only 1 (one) in the provincial capital with coverage of the entire territory of Aceh, the lack of human resources, the behavior of consumers who do not care about their rights, the behavior of business actors who do not adherence to the rules, the influence of advertising, and the difficulty of supervision of online stores.

scholarly journals Pendidikan Mitigasi Bencana Berbasis Lingkungan Masyarakat Terhadap Titik Evakuasi Bencana Tsunami

2013 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 108
Author(s):  
Edi Syahputra Barus ◽  
T. Budi Aulia ◽  
Ismail AB
Keyword(s):  
Disaster Preparedness ◽  
Emergency Situation ◽  
Level Of Service ◽  
Alternate Pathway ◽  
Movement Data ◽  
Vertical Evacuation ◽  
Evacuation Routes ◽  
Evacuation Route ◽  
The City ◽  
Banda Aceh

Gempa bumi tanggal 11 April 2012 di Kota Banda Aceh dan sekitarnya masih menunjukkan minimnya persiapan masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Penyebaran informasi dan pendidikan masyarakat terkait ilmu kebencanaan yang belum maksimal menjadi salah satu faktor penyebab. Minimnya persiapan dalam menghadapi bencana dapat dilihat dari kemacetan yang terjadi pada saat itu. Kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan saat warga Kota Banda Aceh melakukan evakuasi akibat gempa bumi 11 April 2012. Jalur evakuasi dan titik evakuasi yang ada tidak memadai. Untuk menganalisa kejadian tersebut, survey dan observasi lapangan menjadi metode yang mungkin dilakukan dalam mengevaluasi kejadian darurat yang sudah terjadi. Masyarakat dan instansi terkait menjadi objek survey. Kajian yang berlokasi di Kecamatan Baiturrahman ini dilakukan dengan tujuan menentukan jalur evakuasi dan titik evakuasi alternatif. Kecamatan Kutaraja dan Meuraksa menjadi bagian dari kajian ini disebabkan sebagian warganya melewati Kecamatan Baiturrahman untuk melakukan evakuasi. Dari hasil survey tersebut didapatkan data pergerakan masyarakat pada gempa bumi 11 April 2012 yang lalu. Data tersebut kemudian menjadi acuan untuk observasi lapangan dan analisa tingkat pelayanan jalan (Level of Service, LoS). Berdasarkan data observasi dan analisa tersebut diketahui kelayakan suatu ruas jalan sebagai jalur evakuasi. Pada jalur evakuasi dengan LoS yang tidak stabil ditambahkan jalur alternatif untuk mereduksi kemacetan. Titik evakuasi vertikal menjadi variabel berikutnya untuk mereduksi kemacetan. Ruas-ruas jalan dan titik evakuasi vertikal tersebut kemudian menjadi peta jalur evakuasi alternatif Kecamatan Baiturrahman. Kata Kunci: Gempa Aceh 11 April 2012, Tingkat Pelayanan Jalan, Jalur Evakuasi, dan Titik Evakuasi Vertikal The earthquake on 11 April 2012 in the city of Banda Aceh and the surrounding communities still showed lack of preparation on disaster preparedness. Dissemination of information and education related to the science of disaster have not been up to be one of the causes. The lack of preparation for disasters can be seen from the congestion that occurs at that time. Congestion occurs on some streets as residents evacuate the city of Banda Aceh earthquake 11 April 2012. Evacuation routes and evacuation points are inadequate.To analyze these events, surveys and field observations become feasible method to evaluate emergency situation that has occured. Earthquake victims and stakeholders is the object of the survey. This study aims to create an alternative evacuation routes and evacuation points in sub-district Baiturrahman, Banda Aceh city. Kutaradja and meuraxa sub-district a part of the sudy, because of its population through the district baiturrahman when an earthquake to evacuate. The population movement data on the earthquake of 11 April 2012 were obtained from the survey. The data is used for a reference in the field of observation and to analyze the Level of Service. Based on the observational data and level of service can be determined the capacity of a road as evacuation road. Routes with unstable LoS, added alternate pathway to reduce congestion. Vertical evacuation points become next variable to reduce congestion. Roads and vertical evacuation point is then to be an Baiturrahman Sub-District alternatifve evacuation route map. Keywords: Aceh Earthquake on 11 April 2012, Level of Service, Evacuation Route, and Vertical Evacuation Point

scholarly journals Sosialisasi Pencegahan Penularan Covid-19 dan Bantuan Penguatan Ekonomi Masyarakat Terdampak Kota Banda Aceh

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 109-114
Author(s):  
Bunyamin Bunyamin ◽  
Lindawati Lindawati ◽  
Amalia Amalia ◽  
Mery Silviana ◽  
Dewi Maya Sari
Keyword(s):  
Economic Condition ◽  
Physical Distance ◽  
Food Assistance ◽  
Public Concern ◽  
Early Prevention ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Service Activity ◽  
The Government ◽  
Banda Aceh

The beginning of 2020 is a new challenge for all countries affected by Covid 19, including Indonesia. The number of cases that continues to grow is a public concern. Even so, there are still many people who do not care about the dangers of the virus. Not only physically and psychologically, this global case also affects the economic condition of the community. One of the communities affected by the economy due to the Covid-19 pandemic is the people of Surien Village, Banda Aceh. This service activity aims to disseminate the prevention of Covid-19 transmission and assistance to strengthen the economy of the affected community in Surien Village, Meuraxa District, Banda Aceh City. The method used is to educate the public about health protocols that have been issued by the government to prevent transmission of the corona virus. Socialization was carried out by practicing and distributing brochures containing detailed health protocols such as wearing masks, physical distance from crowds and proper and proper hand washing methods tucked into the basic needs assistance. The results of these activities provide a deeper understanding to the public about the importance of wearing masks and washing hands properly for the early prevention of the spread of Covid-19. Providing basic food assistance is very useful for strengthening the economy of people who tend to be unprivileged during the Covid-19 pandemic issue.

scholarly journals The Existence of Radio Republik Indonesia Banda Aceh in Educating Disaster Risk Reduction Efforts

2021 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 147
Author(s):  
Mila Maisarah ◽  
Nazli Ismail ◽  
Khairul Munadi
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Qualitative Method ◽  
Public Service Announcements ◽  
The Public ◽  
Internet Radio ◽  
Advantages And Disadvantages ◽  
The People ◽  
The Media ◽  
Radio Programs ◽  
Banda Aceh

<em><span>Radio is one of the media still used by the public either for having entertainment or gaining information. </span><span>Amid the rapid growth of television and internet, radio is still exhibiting its existence.</span><span> Radio’s involvement on the efforts of educating </span><span lang="IN">D</span><span>isaste</span><span lang="IN">r R</span><span>isk</span><span lang="IN"> R</span><span>eduction</span><span lang="IN"> (DRR)</span><span> to the public is crucial because it can be accessed conveniently in variety circumstances. This study focused on examining how the existence of Radio Republik</span><span>Indonesi</span><span lang="IN">a (RRI)</span><span> Banda Aceh in educating </span><span lang="IN">DRR </span><span>efforts for the public. </span><span lang="IN">It discussed about how the people obtain the DRR education through some radio programs concerning to DRR. RRI </span><span>Banda Aceh was chosen because it is the only one government owned radio in Banda Aceh that is responsible on educating the public through the broadcasting contents. This study was conducted by using a qualitative method. The data were collected by means of interviewing the leaders of </span><span lang="IN">RRI </span><span>Banda Aceh and observing the recording of the radio broadcasted contents related to the </span><span lang="IN">DRR</span><span>. This study, eventually, found that the existence of </span><span lang="IN">RRI </span><span>Banda Aceh in </span><span lang="IN">educating DRR </span><span>efforts was manifested in three different ways such as broadcasting disaster news, talk</span><span lang="IN">-</span><span>shows, and public service announcements. Those three ways ha</span><span lang="IN">d</span><span> their own advantages and disadvantages.</span></em>

scholarly journals Eksistensi Tradisi Syawalan di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 106
Author(s):  
Muhamad Mahfud Muzadi ◽  
Sudarto Sudarto ◽  
Muhammad Fattahul Alim ◽  
Mohamad Agus Setiono
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Public Interest ◽  
Qualitative Approach ◽  
Field Observations ◽  
The Public ◽  
Traditional Leaders ◽  
The People ◽  
Marine Products ◽  
Research Type ◽  
Descriptive Qualitative

The purpose of this research is to examine how the existence and participation of the community in maintaining the Syawalan Tradition in Bungo Village, Wedung Subdistrict, Demak Regency, especially in the present era. This research was conducted using a qualitative research type with a descriptive qualitative approach. The implementation of this research was carried out using several methods such as field observations, interviews with local traditional leaders and documentation. The final results of the study indicate that the existence of the Syawalan Tradition in Bungo Village, Wedung Subdistrict, Demak Regency is still preserved until now. Evidence of Syawalan's existence can be seen from the public interest and participation in the implementation of the Syawalan Tradition. The community's participation in maintaining the Syawalan tradition is proven by the people who are full of enthusiasm and volunteer to bring their marine products in an effort to preserve this tradition passed down from generation to generation. One of them is by continuing to routinely carry out the Syawalan tradition and further develop it into the tourism and economy sectors without losing the identity and philosophy of the Syawalan tradition. The process of explaining the 'Gorampe' into the sea became an interesting session because it was the highlight of the Syawalan Tradition.

scholarly journals RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP ATURAN DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM PASCA TSUNAMI

2017 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Siti Ikromatoun
Keyword(s):  
Indian Ocean ◽  
Earth Quake ◽  
Culture System ◽  
Islamic Law ◽  
Ruling Elite ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Cultural Movement ◽  
Pragmatic Attitude ◽  
Banda Aceh

2004 Indian ocean earthquake and tsunami changed Aceh society significantly in particular political, social and culture system. Just before the tsunami hit Aceh, Islamic law was vigorously implemented by the Govermentof Aceh. After the tsunami, the dynamic of Islamic law in Aceh changed. The aim of this research is to envisage Banda Aceh city residents’ response of Islamic law rule and implementation after 2004 Indian ocean earth quake and tsunami. Data were collected qualitatively by applying observation and interiew method. Participants of this research were sellected purposively. The results showed that the new leadership post-tsunami Aceh gives the impression of anelitist that caused various negative reactions and responses from the public. Most people think that the new administration is less concerned and lessserious in implementing Islamic law holistically. A pragmatic attitude towards the rules of Islamic law emerged in some communities, especially the younger generation. Therefore, for some open-minded and crtical people, the implemen tation of Islamic law is seen deteriorating as Islamic law is often only becomes an attribute and a tool of legitimacy to the ruling elite. Therefore, it is necessary to revitalize Islamic law at both the elite and the people level, for example by doing a cultural movement. This movement aims to rebuild the spirit enforce Sharia Law  which are cultural, not a political and elitist.Key words : Islam Sharia, elite and society responsePeristiwa tsunami merupakan momentum besar bagi perubahan masyarakat Aceh. Tsunami disebut sebagai cikal bakal per damaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Dalam per janjian damai disepakati bahwa anggota GAM diberi kan kebebasan menjadi warga sipil kembali, artinya GAM diberikan hak politik penuh sebagai warga Negara Indonesia. Kesepakatan damai juga memberikan ruang bagi anggota GAM untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Hal itu terbukti dengan peralihan kepemimpinan pasca Tsunami ke tangan mantan anggota GAM. Perubahan kepemimpinan dan sistem politik ini membawa pengaruh pada dinamika penerapan syariat Islam yang baru disahkan menjadi peraturan daerah Aceh beberapa tahun sebelum Tsunami. Implementasi syariat Islam sesaat sebelum Tsunami sedang sangat gencar diterapkan oleh pemerintah, sehingga perubahan sistem politik ber dampak pada dinamika sosial budaya masyarakat Aceh. Kepemimpinan Aceh yang baru pasca Tsunami memberikan kesan elitis, yang kemudian menimbulkan berbagai reaksi dan respon dari masyarakat. Sebagian masya rakat menganggap pemerintahan yang baru kurang peduli dan kurang serius dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sikap pragmatis terhadap perda syariat Islam muncul di sebagian masyarakat, terutama generasi mud, sehingga bagi sebagian kelompok masyarakat yang kritis, menganggap bahwa implementasi syariat Islam semakin merosot. Syariat Islam sering kali hanya menjadi atribut dan alat legitimasi bagi elit yang berkuasa, bahkan terkesan dipolitisasi. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi syariat Islam baik di tingkat elit maupun masyarakat.Gerakan kultural merupakan salah satu alternatif yang perlu dibentuk untuk membangun kembali semangat menjalankan syariat Islam yang bersifat kultural, bukan politis dan elitis

scholarly journals EFEKTIVITAS KOMUNIKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANJAR DALAM MENGURANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANJAR

2017 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Hasan Baseri ◽  
Muhammad Yunus Jarmie ◽  
Deli Anhar
Keyword(s):  
Interpersonal Communication ◽  
Disaster Management ◽  
Management Practices ◽  
Warning System ◽  
Community Based ◽  
The Public ◽  
Management Agency ◽  
The People ◽  
Blue Triangle ◽  
Evacuation Routes

This study aims to describe how the flood of information delivered via a variety of interpersonal communication activities include socializing, discussion and drills / simulations can be understood by people in the District Pengaron and Simpang Empat.What was raised by the officers of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and its partners with all kinds of communication media were prepared very appealing to the public. They do play a role which is preferred when drills / simulations in the field.The symbols of communication in the form of a blue triangle emblem (symbol BPBDs). Meeting points, evacuation routes, pemantaub tool Anjir, and signs warning gong sounds in the form of code Early Warning System (EWS) and the notification of the place of worship can be understood by the people of the District and the District of Simpang Empat Pengaron Banjar district. Techniques used k omunikasi officers Regional Disaster Management Agency (BPBD) Banjar district for the provision of information through the dissemination and discussion through the Forum for Disaster Risk Reduction (DRR) Community-Based and flood disaster management practices through drills / simulations of floods in the next events.Keywords: Effectiveness Of Communication, Disaster Management and Risks

scholarly journals Licensing Services in the Capital Investment Services and Integrated One Door Service (Dpmptsp) Banda Aceh City

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 805-815
Author(s):  
Cut Putri Ellyana ◽  
Ismail Ismail
Keyword(s):  
Capital Investment ◽  
Integrated Services ◽  
Observation Data ◽  
The Public ◽  
Community Expectations ◽  
Other Information ◽  
One Stop ◽  
Research Findings ◽  
And Behavior ◽  
Banda Aceh

Integrated Service Officers and licensing carry out their work based on Standard Operating Procedures (SOP) that apply to meet community expectations. Desired expectations in the future for Licensing Services are related to adequate facilities, infrastructure / service facilities, customer knowledge or abilities, good technical skills, attitudes and behaviors of officers to realize one-stop service properly, it is necessary to maintain the service supervision function licensing both internally and externally. The purpose of the research is to describe the licensing service procedures at the Banda Aceh City investment and integrated services office (DPMPTSP) as well as analyze the function of supervision of licensing services at the Capital Investment and One Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Banda Aceh City. In this case the researchers used various theories to analyze the results of various research findings using a qualitative approach. Researcher data collection is done by observation, interview and also document analysis. Researcher observation data obtained from the treatment, while other information researchers dug through interviews with informants. To convince researchers, also analyzed the documents that exist at the Banda Aceh City Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP). The results showed the standard components of licensing services such as facilities, infrastructure / service facilities were still not optimal. Relating to the attitude and behavior of officers, showing openness in conducting services. Then the licensing service supervision function has not been running optimally because it has not been done directly and routinely by supervisors in controlling subordinates. Likewise, the oversight of the DPR and the public is also poor.

scholarly journals PENGARUH MEDIA DALAM KONFLIK PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA BANDA ACEH DAN MEULABOH

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Reni Juliani ◽  
Nurkhalis Nurkhalis ◽  
Rena Juliana
Keyword(s):  
Political Participation ◽  
Media Literacy ◽  
Identity Politics ◽  
Persuasive Messages ◽  
Parliamentary Elections ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Media ◽  
Access Information ◽  
Banda Aceh

The media has now been used by politicians as campaign media to convey persuasive messages to the public. This is because media literacy has become a part of people's lives, so people can easily access information through the media, including information about the potential leaders they will vote for in elections. This study aims to elucidate the influence of the media on opposing political participation in the 2019 parliamentary elections in the cities of Banda Aceh and Meulaboh by questioning informants, including politicians, academics, political observers and the public. From this study, it emerged that the media played a major role in shaping identity politics. The topic of religion and race became the main topic that the media spread in the 2019 parliamentary elections in the cities of Banda Aceh and Meulaboh and that influenced the decision of the people to vote for their top candidates. Keywords: Media, Conflict, Participation, Politics

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document