scholarly journals Strategy Analysis of Storytelling in Communicating Marriage Age Maturity Program in The Society

2021 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 233
Author(s):  
Nilam - Wardasari ◽  
Yun Fitrahyati Laturrakhmi ◽  
Azizun Kurnia Illahi
Keyword(s):  
Incidence Rate ◽  
Child Marriage ◽  
Family Welfare ◽  
Extension Agents ◽  
Communication Effectiveness ◽  
Narrative Paradigm ◽  
Story Telling ◽  
Strategy Analysis ◽  
Marriage Age ◽  
High Data

Even though some measures to reduce the incidence rate of child marriage have being undertaken for years, the implementation of the marriage act, Undang-undang No.16/2019, has been strengthening the implementation of Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), a national program to reduce the incidence rate of child marriage in Indonesia. Under these circumstances, communication holds an essential role in that program, mainly to reach behavioral and social changes among community as the main target of the program. A number of previous research still focused on the role of communicators and the communication effectiveness of the program. Through narrative paradigm framework, the present study is conducted to explore story-telling strategies performed by extension agents in Kabupaten Pasuruan, a distric where the incidence rate of child marriage is relatively high. Data gathered through FGDs and indepth interviews which involved extension agents of Program PUP in Kabupaten Pasuruan, local authority that concerns in family welfare and women empowerment, and Muslimat NU – those directly involved in the communication and education process towards PUP Program. Through interactive analysis presented by Miles, Huberman & Saldana (2014), this study revealed that within their strory-telling strategies, the extension agents as a story-teller tends to performed themselves in a more symmetrical relationship with their audiences. In order to involve their audiences to their stories, the extension agents employed Islamic based stories. From the structural narration, it is clear that they use humor and mitos to convince their audiences to avoid child marriage. The stories used also performed both structural and characterological coherence. However, in some stories, there are still lack of material coherence.  Meskipun penanganan masalah pernikahan usia anak telah sejak lama dilakukan, berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan semakin memperkuat pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai langkah konkret penanganan tingginya pernikahan usia anak di Indonesia. Komunikasi pada akhirnya turut memegang peranan kunci dalam proses pelaksanaan program khususnya untuk mencapai perubahan dalam level masyarakat sasaran. Berkaitan dengan PUP, berbagai riset terdahulu masih banyak berfokus pada peran komunikator serta efektivitas proses pengomunikasian program. Melalui kerangka narrative paradigm, penelitian ini hadir dengan tujuan mengeksplorasi strategi komunikasi berbasis storry-telling yang telah dilakukan oleh para penyuluh lapangan di wilayah Kabupaten Pasuruan, wilayah dengan jumlah pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan wawancara dengan melibatkan para penyuluh lapangan Program PUP di Kabupaten Pasuruan, dinas terkait, serta Muslimat NU yang terlibat langsung dalam proses edukasi terkait PUP. Melalui analisis interaktif Miles et al (Miles, M.B; Hubberman, A.M,; Saldana, 2014), disimpulkan bahwa melalui strategi story-telling yang digunakan, para penyuluh selaku pencerita berusaha memposisikan dirinya dengan membawakan cerita yang didasarkan pada penggunaan kisah-kisah dalam sejarah Islam untuk melibatkan target audiens di dalam cerita mereka. Dari struktur narasi yang digunakan, secara umum cerita yang disampaikan melibatkan humor dan mitos dan telah dapat memenuhi koherensi struktural dan karakterologis. Akan tetapi, terdapat beberapa cerita yang belum menunjukkan koherensi material.  

scholarly journals ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Teguh Anshori
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Positive Impact ◽  
Family Welfare ◽  
Marriage Age ◽  
Formal Program ◽  
The Family ◽  
Age Limit ◽  
The Right ◽  
Age Of Marriage ◽  
The Ideal

AbstractThis study departs from a juridical confusion regarding the age limit of marriage with other provisions regarding age. Article 7 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, states that marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the female has reached the age of 16 (sixteen) years. Law Number 23 the Year 2002 concerning Child Protection states that what is called a 'child' is a person who is under 18 years of age. As for Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, it is explained that an adult category is a person who is 18 years old. The Marriage Age Maturing Program (PUP) offers a solution, namely the ideal age of marriage seen from various perspectives is a minimum of 20 years for women and 25 years for men. Departing from this, this study seeks to explore why the need for an ideal marriage age limit according to Maqasid Sharia, as well as how to analyze Maqasid Sharia against the provisions of the ideal age limit of marriage in Mating the Age of Marriage (PUP). To answer this question, this study uses Maqasid Sharia theory with the basic assumptions of the theory, namely the protection of religion, soul, reason, descent, and property. The normative-empirical approach in this study refers to the study of the formal aspects of the Marriage Age Maturity (PUP) program.This study found that the existence of an ideal marriage age limit in Maqasid Sharia theory can have a variety of positive impacts when applied. The positive impact is in the form of increasing the ideal age of marriage; increasing family welfare; improved education; increased understanding related to the importance of the ideal age of marriage; and parents increasingly understand the importance of the ideal age of marriage when they want to marry their children. The provisions of the ideal marriage limit in Maturing Marriage Age (PUP) are at least 20 years for women and 25 years for men. Sharia Maqasid's analysis results in this study indicate that the ideal age provisions applied in the Marriage Age Maturing (PUP) program are the right solution in creating a good Sharia Maqasid family. The application of these provisions can regulate relations between men and women; look after offspring; creating sakinah, mawaddah, warahmah families; maintain lineage; maintain diversity in the family; set the pattern of good relationships in the family and regulate financial aspects in the family.Keywords: Maqasid Sharia, Maturity Maturity (PUP). AbstrakPenelitian ini berangkat dari sebuah kerancuan yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan ‘anak’ adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menawarkan solusi, yaitu usia ideal perkawinan dilihat dari berbagai perspektif adalah minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha menelusuri mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah, serta bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Maqasid Syariah dengan asumsi dasar teori yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah; menjaga garis keturunan; menjaga keberagamaan dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Defining Girlhood in India

2019 ◽  
Author(s):  
Ashwini Tambe
Keyword(s):  
Legal History ◽  
Population Control ◽  
Well Being ◽  
Early Marriage ◽  
Child Marriage ◽  
Marriage Age ◽  
The World ◽  
National Reputation ◽  
Sexual Choices ◽  
Age Of Marriage

At what age do girls gain the maturity to make sexual choices? This question provokes especially vexed debates in India, where early marriage is a widespread practice. India has served as a focal problem site in NGO campaigns and intergovernmental conferences setting age standards for sexual maturity. Over the last century, the country shifted the legal age of marriage from twelve, among the lowest in the world, to eighteen, at the high end of the global spectrum. Ashwini Tambe illuminates the ideas that shaped such shifts: how the concept of adolescence as a sheltered phase led to delaying both marriage and legal adulthood; how the imperative of population control influenced laws on marriage age; and how imperial moral hierarchies between nations provoked defensive postures within India. Tambe's transnational feminist approach to legal history shows how intergovernmental debates influenced Indian laws and how expert discourses in India changed UN terminology about girls. Ultimately, the well-meaning focus on child marriage became tethered less to the well-being of girls themselves and more to parents' interests, population control targets, and the preservation of national reputation.

scholarly journals Exceptional Circumstances of Lowering the Minimum Age of Marriage: Types, the Criterion of Respect, and Problems of Regulation

2021 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 47-54
Author(s):  
Е. Е. Lekanova
Keyword(s):  
Criminal Code ◽  
Child Marriage ◽  
Marriage Age ◽  
Minimum Age ◽  
Minor Children ◽  
The Russian Federation ◽  
Life Circumstances ◽  
A Minor ◽  
Age Of Marriage ◽  
Legal Consequences

The paper is devoted to the study of law rules, doctrinal positions and jurisprudence dealing with exceptional circumstances that serve as a basis for minor marriage. The relevance of the study is primarily predetermined by the taken and planned actions of the state authorities undertaken to develop draft laws aimed at improving the content of Art. 13 of the Criminal Code of the Russian Federation regulating the age of marriage. The author draws the following conclusions. Conditions for reducing the overall minimum age of marriage for persons under 16 years of age, as well as for older minors, should be governed at the federal level. The list of exceptional (reasonable) circumstances should be exhaustive, since the current open list of life circumstances applied to reduce the overall minimum marriage age leads to excessive freedom of enforcement discretion. Both the Russian and international legislator consider “child” marriage as a negative social phenomenon. In this regard, the issuance of permission to marry as a minor should be dictated by even more unfavorable social circumstances that have arisen in the life of the minor. Marriage should contribute to overcoming or leveling (smoothing) these adverse factors. Only the circumstances in which the marriage is proportionate to the legal consequences it causes (the acquisition of full civil legal capacity by minors, termination of the parents’ obligations to financially support their minor children who have entered into marriage, providing them with housing, etc.) can be considered as good reasons for reducing the minimum marriage age. These circumstances also include pregnancy and the birth of a child.

scholarly journals Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities

2017 ◽  
Vol 39 (1) ◽  
pp. 51-74 ◽  
Author(s):  
Megan Arthur ◽  
Alison Earle ◽  
Amy Raub ◽  
Ilona Vincent ◽  
Efe Atabay ◽  
...  
Keyword(s):  
Gender Disparities ◽  
Child Marriage ◽  
Marriage Age ◽  
The World ◽  
Marriage Laws ◽  
And Gender

scholarly journals Child marriage, maternal serum metal exposure, and risk of preterm birth in rural Bangladesh: evidence from mediation analysis

2021 ◽  
Author(s):  
Hui Huang ◽  
Yongyue Wei ◽  
Yankai Xia ◽  
Liangmin Wei ◽  
Xin Chen ◽  
...  
Keyword(s):  
Preterm Birth ◽  
Socioeconomic Factors ◽  
Mediation Analysis ◽  
Maternal Serum ◽  
Metal Exposure ◽  
Child Marriage ◽  
Marriage Age ◽  
Increased Risk ◽  
The Impact ◽  
Shed Light

Abstract Background The prevalence of preterm birth in Bangladesh is estimated to be 19.1%, the highest in the world. Although prenatal exposure to several metals has been linked with preterm birth, fewer prospective studies have investigated the socioeconomic factors that affect metal exposure, leading to preterm birth risk. Objective We aim to identify novel metal biomarkers and their critical exposure windows, as well as the upstream socioeconomic risk factors for preterm birth in rural Bangladeshi, to shed light for future interventional strategies. Methods This study included data from 780 mother–offspring pairs, who were recruited to participate in a prospective birth cohort in Bangladesh (2008–2011). Serum concentrations of 19 metals were measured in the first and second trimesters using inductively coupled plasma mass spectrometry. Mediation analysis was performed to explore the upstream socioeconomic factors that affect the risk of preterm birth mediated via metal exposure concentrations. Results Early pregnancy exposure to serum zinc, arsenic, and strontium and mid-pregnancy exposure to barium were significantly associated with risk of preterm birth. Furthermore, younger marriage age was associated with an exponential increase in the risk of preterm birth, and women who married after 18 years old had a considerably lower risk of preterm birth. Mediation analysis indicated that these four elements mediated 30.2% of the effect of marriage age on preterm birth. Conclusion This study indicated that maternal serum metal exposure mediates the impact of child marriage on the increased risk of preterm birth via metal exposures. The findings shed light on the mechanisms underlying such association and provide insights into future interventional strategies.

scholarly journals PROBLEMATICS CULTURE OF CHILD MARRIAGE IN INDRAMAYU IN A LEGAL AND CULTURAL PRESFECTIVE

2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 116
Author(s):  
Hazar Kusmayanti ◽  
Dede Mulyanto
Keyword(s):  
Communication Technologies ◽  
Local Area ◽  
Community Leaders ◽  
Child Marriage ◽  
Religious Leaders ◽  
Marriage Age ◽  
World Community ◽  
The People ◽  
The World ◽  
Research Findings

The problem of marriage is a very common problem for the world community, especially the people of Indonesia, one of the problems is child marriage. the highest likelihood of child marriage is in Indramayu Regency. The purpose of this study is to analyze the practice of child marriage that occurs in Indramayu, the reasons for child marriage. The method of the approach taken by the author is to use a normative juridical approach. Based on the research findings there are obstacles that cause child marriage culture in Indramayu as follows: There are religious views that allow underage marriages, There are differences in legal perspectives between traditional and contemporary fiqh, aspects of tradition and culture in the local area Modern communication technologies such as mobile phones encourage young marriages. The implication of this research is to socialize Law Number 16 the Year 2019 regarding marriages regarding the marriage age limit up to 18 years for men and women as well as government cooperation with community leaders, religious leaders and the Indonesian Women's Coalition to eradicate child marriage in various regions.

scholarly journals Gender Equality: Challenges toward Efforts to Minimize Child Marriage in Indonesia during the Covid-19 Pandemic

2021 ◽  
Vol 10 ◽  
pp. 1555-1566
Author(s):  
Sonny Dewi Judiasih ◽  
Nyulistiowati Suryanti ◽  
Sudaryat Sudaryat ◽  
Deviana Yuanitasari
Keyword(s):  
Gender Equality ◽  
Gender Inequality ◽  
Sharp Increase ◽  
Research Method ◽  
Child Marriage ◽  
Marriage Age ◽  
The World ◽  
Women And Girls ◽  
The Government ◽  
Age Of Marriage

The practice of child marriage in Indonesia is a serious problem that must be resolved. This is a problem faced in various countries in the world. The SDG's programs include achieving gender equality and empowering women and girls, with a target to achieve the abolition of child marriage by 2030. The research method used is a social-legal approach. The purpose of this study is to find out the government's efforts in overcoming the problem of gender inequality in the age requirements for marriage in Indonesia and the application for dispensation for marriage during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The old Marriage Law stipulates that the age of marriage for men is 19 years and for women 16 years. The government then changed this provision through Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, in which the marriage age for men and women is the same, which is 19 years. During the Covid-19 pandemic, applications for marriage dispensation in Indonesia indicated a sharp increase. This means that the application for marriage dispensation is unaffected by the Covid-19 pandemic situation. The existence of exceptions through dispensation efforts makes the requirements for the age of marriage can still be deviated, so that gender equality, which is expected to minimize child marriages above, cannot be realized or cannot be carried out as desired.

scholarly journals DETERMINANT AGE AT FIRST MARRIAGE AMONG WOMEN IN EAST JAVA

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 104
Author(s):  
Ali Imron ◽  
Siti Maizul Habibah ◽  
Udin Kurniawan Aziz
Keyword(s):  
Reproductive Health ◽  
Sexual Intercourse ◽  
Media Exposure ◽  
Wealth Quintile ◽  
Child Marriage ◽  
Multivariate Techniques ◽  
Marriage Age ◽  
First Sexual Intercourse ◽  
First Marriage ◽  
Adolescent Reproductive Health

Indonesia is one of the countries with the highest percentage of child marriages in the world (rank 37) and the second highest in ASEAN after Cambodia. Government has issued regulations in order to reduce child marriage rates, however the results are still not significant. Economic, social, and cultural factors are significant factors in child marriage phenomenon. This study aims to analyze the relationship between spouses' age, knowledge of Adolescent Reproductive Health, age when first sexual intercourse happened, education, spouses' education, media exposure, wealth quintile index and the age of first marriage for women in East Java. This study is non-functional research using The Indonesian Demographic and Health Survey 2017 (IDHS) data with a sample size as many as 4,491 women whom got married at 15–24 years old. Data were analyzed using univariate and multivariate techniques. The results of this study prove that the spouses' age, knowledge of Adolescent Reproductive Health, age when first sexual intercourse happened, education, spouses' education, media exposure, wealth quintile index variables are significantly related to the determinants of women's first marriage age in East Java. This study provides recommendations, including revitalizing 8 family functions, strengthening creativity and innovation in the Marriage Age Maturing program, and fostering life skills through training and empowerment programs.

scholarly journals Analisis Penggunaan Metode Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Aceh Tahun 2016

2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 75-83
Author(s):  
Mutia Andriani ◽  
Samsul Anwar
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Secondary Data ◽  
The Elderly ◽  
Family Welfare ◽  
P Value ◽  
Elderly Age ◽  
Marriage Age ◽  
Significant Difference ◽  
Aceh Province ◽  
National Family Planning

  Family Planning Program (KB) has several objectives that is, among others, to control population growth rate, raise awareness raising and community participation through maturation of marriage age, control birth rate, develop family resilience, and improve family welfare to accomplish a small, happy and prosperous family. This study aims to determine whether there is a significant difference in the number of significant KB users between each method of contraception used by the Elderly Age Couple (PUS) and to know which contraceptive method is the most widely used in Aceh Province. The approach used in this study was a quantitative approach. The data used were secondary data obtained from BKKBN (National Family Planning Coordinating Board) of Aceh Province. Data analysis method used in this study was Analysis of Variance (ANOVA). Anova analysis shows that there is a significant difference in the number of KB users among the six contraceptive methods used in Aceh Province with p-value < 0.001. Furthermore, based on a further test of Tukey, it is known that injectable contraception method is the most widely used method of contraception in Aceh Province in 2016.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document