scholarly journals APLIKASI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KASUS SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN LIMBAH CAIR

2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Komarudin Komarudin ◽  
Satmoko Yudo

The Law of Information and Electronics Transaction, the Law of Public Information Transparency, the Law of Ombudsman of the Republic of Indonesia, and the Law of Public Services  is a part of the legal system related to information and public services. These four laws should be scrutinized in terms of technology application. To create prime services in the management of clean water and waste water, it has been developed the technology information system of clean water and waste water processing (SITPABLC). SITPABLC is the information system to provide information and technology services due to supporting the implementation of these four laws.         Keywords: informasi, transaksi elektronik, informasi publik, keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, ombudsman, dan good governance. 

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 218-234
Author(s):  
Kadek Cahya Susila Wibawa

Abstract Basicly, The government carries out three main duties, namely: organizing government, carrying out development, and holding public services. State that is required to attend to serve every citizen and citizen to fulfill the rights and basic needs of the community under government approval, accept the mandate of the UUD NRI 1945 (Constitution of the Republic of Indonesia). Based on data or empirical facts, the fact that public services in Indonesia are still not optimal. The quality of community services that have not been optimal, determine the expectations of the community, will reduce the essence of the objectives of the government (state) to realize social welfare for all the people of Indonesia. For this reason, one of the efforts that must be done immediately in realizing good and prime public services is to optimize public information disclosure in the implementation of public services. The main key to understanding good governance is understanding the principles of good governance. Starting from these principles, a benchmark for the performance of a government will be obtained. Information disclosure is one of the important principles of good governance, which can help to realize good and excellent public service delivery. The constitutional guarantee of the right to public information disclosure agreed is contained in Article 28F of the UUD NRI 1945, then further regulated in Act Number 14 / 2008 Concerning Public Information Openness (UU KIP), related to the budget for public service needs, namely transparent, effective and efficient, accountable and accountable. Public services related to information disclosure will create good governance. Keywords: Information disclosure, public service, good governance. Abstrak Pemerintah pada prinsipnya menjalankan tiga tugas utama, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masayarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Berdasarkan data atau fakta empiris, tercermin bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, sebagaimana harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan pemerintah (negara) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dari good governance, yang dapat membantu untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan prima. Jaminan konstitusional terhadap hak atas keterbukaan informasi publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang didasarkan pada keterbukaan informasi, akan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Kata kunci: Keterbukaan informasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


2020 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 67
Author(s):  
Aristoni Aristoni

<p><strong></strong><strong></strong><em>The implementation of the Village Information System is essentially a manifestation of the District / City Government in implementing the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely developing a village information system and developing rural areas in order to facilitate and encourage the Village Government to improve and provide public services by utilizing technology Village-based Information and Communication (ICT) based on developments in the digital era, so that it can be accessed quickly and easily by the community and all stakeholders. The application of the Village Information System is expected to have positive implications and at the same time guarantee the implementation of village government to be more effective and efficient, transparent and accountable. The obligation to develop the village information system is attached to the Regency / City, not to the Central Government. During this time, the legal basis used in the development of public information systems based on the Village Information System refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information , and Governor Regulation of Central Java Province Number 47 of 2016 concerning Guidelines for the Development of Village Information Systems in Central Java Province.</em></p><p><em><br /></em></p><p><strong>Abstrak  </strong></p><p>Pelaksanaan Sistem Informasi Desa hakikatnya merupakan perwujudan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengamalkan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu melakukan pengembangan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan guna menfasilitasi serta mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis <em>website</em> Desa seiring perkembangan di era digital<em>,</em> sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Penerapan Sistem Informasi Desa diharapkan dapat memberikan implikasi positif dan sekaligus menjamin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien, transparan dan akuntabilitas. Kewajiban pengembangan Sistem Informasi Desa tersebut melekat pada Kabupaten/Kota, bukan pada Pemerintah Pusat. Selama ini, landasan hukum yang digunakan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis Sistem Informasi Desa yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.</p>


2020 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Sultoni Fikri ◽  
Syofyan Hadi

The Ombudsman as a state institution has the duty to oversee the administration of the state, particularly in public services in order to realize good governance. Therefore the institution is demanded to be independent and impartial to other state institutions. In addition, the presence of the Ombudsman becomes a manifestation of legal protection for the community in the event of maladmnistration conducted by the apparatus/state officials in using their authority. The birth of the Ombudsman is inseparable from history in Scandinavian countries, including in Denmark. The Danish Ombudsman, known as the Folketingets Ombudsmand, has become one of the most important institutions in the state system there. While in Indonesia, its position has received less attention. This difference makes the writer interested to compare it. The approach used in this paper uses a micro-type body of norm approach, which is a legal comparison that uses the Act as the basis for comparison, which is used is Act Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia compared to the Danish Ombudsman Act. Whereas the legal comparison method uses analytical method. The result of this research is to reconstruct the law in Law Number 37 Year 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia by adopting from what is in the Danish Ombudsman Act. the hope is that the existence of ORI is so respected and recommendations from ORI are not merely morally binding but are legally binding.Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi dari penyelenggaraan negara, khususnya pada pelayanan publik agar terwujudnya good governence. Oleh karena itu lembaga tersebut dituntut untuk bersifat independen dan tidak memihak kepada lembaga negara lainnya. Selain itu hadirnya Ombudsman menjadi suatu perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi maladmnistrasi yang dilakukan oleh aparatur/pejabat negara dalam menggunakan kewenangannya. Lahirnya Ombudsman tidak lepas dari sejarah di negara Skandinavia, termasuk di Denmark. Kedudukan Ombudsman Denmark atau dikenal sebagai Folketingets Ombudsmand, lembaga tersebut menjadi salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan disana. Sedangkan di Indonesia keududukannya kurang mendapat perhatian. Perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membandingkannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan mikro jenis bodies of norm, yaitu perbandingan hukum yang menggunakan Undang-Undang sebagai dasar untuk melakukan perbandingan, yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dibandingkan dengan The Ombudsman Act Denmark. Sedangkan untuk metode perbandingan hukum menggunakan analytical method. Hasil dari penelitian ini adalah untuk dilakukan rekonstruksi hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan mengadopsi dari apa yang ada di The Ombudsman Act Denmark. harapannya adalah eksistensi ORI begitu disegani dan rekomendasi dari ORI tidak sekadar mengikat secara moral melainkan mengikat secara hukum.


Author(s):  
A. V. Ramazanov ◽  

The author describes the conditions and peculiarities of committing corruption-related offenses in the territory of the Republic of Tatarstan and proposes universal methods and tools for detecting corruption crimes in government and management bodies. The paper reflects possible ways to reduce the latency of corruption crimes, among which the author highlights the strengthening of theoretical and legal training of law enforcement officers, the involvement of experts at the stage of a preliminary investigation, the exclusion of the creation of additional structures, bodies, documents in the fight against corruption offenses and crimes. To reduce corruption risks, the author proposes to introduce an open information system of document flow between the law enforcement agencies for receiving appeals about the facts of corruption offences and crimes. The issue of confidentiality and protection of an applicant remains open if the appeal concerns corruption in law enforcement agencies. The author proposes other methods of detecting corruption crimes in government and management bodies by improving operational and investigative activities. The author proposed to supplement part 3.1 of Article 17 of the law “Concerning the State Civil Service” with the words both about the possible business activities (including the activities of a self-employed) of a former state civil servant and the prohibition of such activities for his/her close relatives to exclude the jobbery. It is proposed article 13.3 of the law “Concerning Combating Corruption” should exclude the obligation for organizations to develop anti-corruption documents while maintaining the advisory nature of these actions since the current legislation does not provide for liability for the absence of such documents.


2016 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Suko Widodo

Disclosure of public information is one manifestation of the implementation of good governance where the public information disclosure is the duty of government and public institutions. It refers to the fact that the public information is public property and is not owned by the government and public institutions. Therefore, to be able to meet these conditions, the Freedom of Information Law was established, despite the fact that the law is not so popular in the community, so it is still necessary


2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Komarudin Komarudin ◽  
Satmoko Yudo

Bureaucracy reform of public service delivery requires a fast prime, precisely, accurate, and affordable. Some of the important elements of public service delivery, among others, providing guidance services, service standards, service standards at least, one of the doors and a roof, transparency, and accountability. Information on water technology and water management, and need to be provided through public services and the prime quality, transparent and accountable, in order to support efforts to reform the bureaucracy to uphold the principles of good governance. Key words: Transparency and accountability, public services, water and waste water      technolgy management.


2021 ◽  
Vol 007 (01) ◽  
pp. 30-40
Author(s):  
Wawan Kurniawan ◽  
A. Aziz Sanapiah

The BPS-Statistics Indonesia tried to take a step to realize good governance, especially in conducting good budget management by implementing an information system of public budgeting management known as the BackOffice Information System. The purpose of this study is to find out how the effectiveness of the implementation of the BackOffice Information System at BPS. This study uses a qualitative method by conducting case studies in BPS Headquarter (Jakarta). Conducting online interview to 59 operators and users, as well as conducting deep interview to 10 key informants. The result shows that the implementation of the BackOffice Information System is effective and practical because this information system is accurate and timely in presenting data and budget information, integrated with several other information systems. Users and key informants also are satisfied with the performance of this information system. The implementation of Back Office also contributes to increasing the realization of the budget and the achievement of BPS performance and to maintaining the Financial Statements performance: Unqualified Opinion (from BPK-the Audit Board of the Republic of Indonesia).


2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 250-265
Author(s):  
Jehalim Bangun ◽  
Eddy Purnama ◽  
Muhammad Saleh

Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang  keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupaun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenagan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengekta informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.


Author(s):  
Dodik Setiawan Aji ◽  
◽  
Irma Cahyaningtyas

This study aims to discuss issues regarding what is the role and authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia ? What is the process for examining complaints at the Ombudsman of the Republic of Indonesia ? How is the strength of the Ombudsman Recommendation of the Republic of Indonesia in the effort to realize good governance ? The research method used in this research is normative juridical , using secondary legal data obtained through literature study. The results showed that The Ombudsman is a state institution that has the authority to supervise the implementation of public services externally, both those organized by state administrators and the government. The adjudication process by the Ombudsman in resolving public service disputes is only one of several possibilities for resolving public service disputes. The imposition of administrative sanctions for those who ignore the Ombudsman Recommendation shows that basically the Ombudsman is an institution that can actually carry out its function as a supervisory agency.


2019 ◽  
Vol 14 (01) ◽  
pp. 31-48
Author(s):  
Wahyu Saputra

One of the objectives of the Law on Public Information Openness (UU KIP) is to encourage the creation of transparency in public information services to the public. The goal is at the same time as an effort to realize the implementation of democratic governance and good governance. The purpose of this study was to analyze the implementation of the UU KIP in promoting transparency in public services in East Java. The research method used in this study is a normative-empirical research method. The data analysis method used is descriptive-analytical. The results of the study indicate that the implementation of the KIP Law in encouraging transparency in public services has not been able to be carried out optimally, as evidenced by the still many complaints and public information disputes that entered the East Java Information Commission.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document