scholarly journals Analisis Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Laporan Audit Forensik Dan Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Forensik Di Provinsi Sulawesi Utara

2019 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 159
Author(s):  
Nasrullah Zakaria ◽  
Lintje Kalangi ◽  
Hendrik Gamaliel

Abstract. The research aims to analyse the process of utilizing forensic audit report by police, prosecutors and judges in North Sulawesi province. This is an exploratory qualitative research. Data were obtained by in-depth interviews, observations and documentation studies. The key informant is set by purposive sampling with the condition to meet the criteria set to obtain precise and accurate information. Interviews were transcribed into data transcriptions, analyzed, coded, and categorized into themes. Data were analyzed by content analysis.  The results showed that the utilization of forensic audit reports by police, prosecutors and judges in North Sulawesi province, through the audit report, both the investigative Audit report (LHAI) and the Audit result report of the loss calculation National finance (LHAPKKN) are formally needed by both the investigation team and the investigator team, both as preliminary evidence and further evidence (proof of letter in the indictment file).  Not all investigation activities and investigation activities end up in the judicial process. Some cases, can be terminated at each stage with various reasons and conditions such as: the return of financial loss to the state, the case is handled by other investigation agencies which are KPK or prosecutors, suspects or related parties (Crown witnesses) passed away, or certain subjective reasons. Result also shows that forensic audit report which is not utilised by investigator does not breach the rules in proving the crime.Keywods: Forensic audit, auditor, corruption criminal, investigation, trial, expert description.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemanfaatan laporan hasil audit forensik oleh Polisi, Jaksa dan Hakim di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Hasil wawancara di-transcribe menjadi transkrip data, kemudian dianalisis, diberi kode, dan dikategorikan ke dalam tema. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan laporan hasil audit forensik oleh Polisi, Jaksa dan Hakim di Provinsi Sulawesi Utara, melalui Laporan hasil audit, baik Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) maupun Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) secara formal sangat dibutuhkan oleh tim penyelidik maupun tim penyidik, baik sebagai bukti awal maupun bukti lanjutan (bukti surat dalam berkas dakwaan). Tidak semua kegiatan penyelidikan dan kegiatan penyidikan berakhir di proses peradilan. Sebagian dari kasus tersebut dapat dihentikan baik pada tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan dengan berbagai alasan dan kondisi yakni: pengembalian kerugian keuangan Negara, kasus tersebut ditangani instansi penyidik lainnya yaitu KPK atau kejaksaan, tersangka atau pihak terkait (saksi mahkota) meninggal dunia, atau alasan subjektif tertentu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa laporan hasil audit forensik yang tidak dimanfaatkan oleh instansi penyidik (penegak hukum) bukan merupakan pelanggaran hukum dalam proses pembuktian tindak pidana. Kata Kunci: Audit forensic, auditor forensic, tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, persidangan, keterangan ahli. 

2018 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Chintia S Aleng ◽  
Grace B Nangoi ◽  
Winston Pontoh

Abstract. The purpose of this research is to analyze the accountability of the implementation of deconcentration authority in Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. This is a qualitative research with case study approach. Data were obtained by in-depth interviews, observation and documentation study. Key informants were determined by purposive sampling based on the criterias in order to get the exact and accurate information. Interviews were then transcribed into data transcription. They were analyzed, given code, and categorized into themes. Data were analysed by content analysis. The result of research show that the implementation of deconcentration authority in Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Utara is conducted based on technical guidance for the implementation of environmental deconcentration authority that involve direction policy, planning, budgeting, implementation, reporting, monitoring and evaluation, performance assesment, guidance and supervision. However, the implementation of deconcentration is not yet accountable. It is because of the inefficient planning, ineffective maximization of the fundings source in prioritising regional needs optimally. The obstacles in implementing the programs successfully are: (1) rationalization of budget from central government to local government; (2) delay in deconcentration reporting to KPPN Manado; (3) inadequate availability of supporting facilities of deconcentration program implementation; (4) ineffective guidance and supervision. These obstacles have caused the determined target can not be accomplished in accordance to the achievement of realization.Keywords : Accountability, Authority Delegation, deconcentrated fund, Work ProgramAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan dekonsentrasi pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Hasil wawancara di-transcribe menjadi transkrip data, kemudian dianalisis, diberi kode, dan dikategorikan ke dalam tema. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup meliputi arah kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, penilaian kinerja, serta pembinaan dan pengawasan. Namun penyelenggaraan dana dekonsentrasi belum akuntabel, hal ini dikarenakan perencanaan yang belum efektif dan efisien dalam memaksimalkan sumber dana secara optimal untuk memprioritaskan kebutuhan daerah. Hambatan keberhasilan program disebabkan : (1) proses rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) masih adanya keterlambatan pelaporan dekonsentrasi ke KPPN Manado; (3) belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dekonsentrasi; (4) pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi yang belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan target yang telah ditetapkan belum sesuai dengan pencapaian realisasi.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelimpahan Kewenangan, Dana Dekonsentrasi, Program Kerja 


2017 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Mariam Magdalena Salindeho ◽  
Lintje Kalangi ◽  
Jessy Warongan

Abstract. This study aims to analyze the Management and Utilization of Village Funds in District Damau Talaud Islands. This is a qualitative exploratory research. Data were obtained by in-depth interviews, observation and documentation study. Key informants were determined by purposive sampling to obtain correct and accurate information. Informants are Village Devices, Village Assistants, Religious Leaders and Customary People. Interviews were conducted by semi-structured in-depth interviews for about 45 to 60 minutes. The triangulation method was used in testing the validity or credibility of data and data sources. Interviews were transcribed into data transcriptions. The results of the interpretation are summarized in the narrative text. The results indicate that the management and utilization of village funds (starting from their planning, executing, administrating and responsibility) are conducted in accordance with Permendagri Number 113 year 2014. This research also found that there are several obstacles in the Management and Utilization of Village Funds in District Damau, for instance the regulations obstruct structure bureaucracy. Those regulations governing the planning process do not match the basic needs of the existing priorities in the village. Other obstacles are limited knowledge and understanding of human resources, ineffective communication between the village head and other village apparatus or between the village head and the community. It is thus the Permendesa must be in accordance with the situation and conditions in the village, so that the planning process can answer the basic needs of the priorities in the village. In addition, guidance and supervision from local government should be more effective including local government should conduct socialization and guide the village treasurer to understand SISKEUDES sufficiently.Keywords: Management of Village Funds, Benefit of Village Funds, Village Fund Issues.Abstrak. Dalam penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan kunci ditentukan secara purposive sampling untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Para informan adalah Perangkat Desa, Pendamping Desa dan Tokoh Agama. Wawancara menggunakan In-depth interview jenis semi terstruktur selama 45 hingga 60 menit. Metode triangulasi digunakan dalam pengujian validitas atau kredibilitas data dan sumber data. Hasil interpretasi disimpulkan dalam teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, misalnya regulasi yang menyebabkan hambatan dalam struktur birokrasi. Regulasi yang mengatur pada proses perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar prioritas yang ada di desa. Hambatan lainnya adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara kepala desa dengan perangkat desa lainnya maupun antara kepala desa dengan masyarakat. Dengan demikian seharusnya regulasi turun sebelum dilaksanakannya musrembang desa sehingga pada saat usulan sampai pada penetapan APBDesa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa supaya proses perencanaan dapat menjawab kebutuhan dasar prioritas di desa. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah juga harus lebih efektif serta pemerintah daerah harus mengadakan sosialisasi dan bimbingan kepada bendahara desa tentang SISKEUDES.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Manfaat Dana Desa, Hambatan Dana Desa. 


2017 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Eltie Christi Sandag ◽  
Herman Karamoy ◽  
Linda Lambey

Abstract.This study aims to (1) analyze the conformity of the application of Regulation of the Minister of Finance No. 38/PMK.011/2013 on the Basic Taxation of Other Value on Value Added Tax of PT.Trans Continent freight forwarding services, (2) analyze the efforts made in overcoming the overpayment of VAT in connection with the application of Regulation of the Minister of Finance No. 38/PMK.011/ 2013 in accordance with the provisions of applicable tax laws. This is a qualitative research with case study approach. Data were obtained through the technique of in-depth interviews, observation and documentation study. The key informants were determined by purposive sampling in order to attain the correct and accurate information. Triangulation techniques were used to test the validity of data and data sources. The transcript data described from the interviews were analyzed using analytical methods consisting of the giving of themes/coding, conceptualizing scientific statements and interpreting them in narrative form. The results of the research indicate that the Basic of Taxation of Other Value is imposed on services which have element of freight charges conducted by PT.Trans Continent has been implemented based on Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013. However, the issuance of this Regulation of the Minister of Finance has not yet considered the overall freight forwarding activities as a single entity, in which the freight forwarding service company also provides services that have no element of freight charges, and in its business turnover in doing their transactions with other Taxable Entrepreneurs who do not use Basic Imposition Other Value Tax. Continuous compensation efforts are made to overcome the overpayment of Value Added Tax (VAT) in connection with the application of Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013 on the Tax Basis of Other Valuation in its settlement, which is also not followed by knowledge on other provisions governing taxation (regulations determined by Directorate General of Taxation No.PER-11/ PJ/2013).Keywords:  Analysis, Value Added Tax (VAT), Tax Basis of Other Valuation, Freight ForwardingAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa freight forwarding di PT.Trans Continent, (2) menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis yang terdiri dari pemberian tema/coding, konseptualisasi pernyataan ilmiah dan menginterpretasikannya dalam bentuk narasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain dikenakan atas jasa yang memilki unsur freight charges  yang dilakukan oleh PT. Trans Continent dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 38/PMK.011/2013, namun terbitnya PMK ini  belum melihat kegiatan freight forwarding secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan usaha, yang dimana perusahaan jasa freight forwarding juga menyediakan jasa yang tidak memiliki unsur freight charges, dan dalam perputaran usahanya bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP)  lain yang tidak menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain . Upaya kompensasi yang terus menerus dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan penerapan PMK No 38/PMK.011/2013, dalam penyelesainnya juga tidak diikuti dengan pengetahuan akan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan (yakni peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013). Kata Kunci: Analisis, Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain, Freight Forwarding


2017 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Marlin Pareda ◽  
Jullie J Sondakh ◽  
Ventje Ilat

Abstract. The Regional Budget (APBD) is established to improve the capacity of local government in providing services to the community. The Regional Budget (APBD) is an annual form of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) as well as the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) are set up in accordance to the vision and mission of the regional head. The Regional Budget (APBD) is prepared by the Regional Government, discussed and approved by the Regional House of Representatives (DPRD). It is thus becoming a legal product, in form of Regional Regulation (Perda) and must be followed by all institutions in the region. This study aims to analyze the financial management of the Regional Government of Talaud Islands Regency. This is a qualitative exploratory research. Data were obtained through in-depth interviews and documentation studies. Key informants are determined by purposive sampling to obtain accurate information. Interviews were conducted by using semi-structured in-depth interviews. The triangulation method was used in order to test the validity or credibility of data and data sources. Results showed that in the process of local government financial management from planning and budgeting and implementation process has been referring to Permendagri No. 13 of 2006 on Guidelines for Management of regional finances but there are still obstacles that are 1) Bureaucratic Structure, (2) Resources, (3) Communication, (4) Disposition or Attitude, (5) Budget Limitations. Keywords: Regional Financial Management, Obstacles.Abstrak. Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibuat dari visi dan misi kepala daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga pada akhirnya menjadi produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan kunci ditentukan secara purposive sampling untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Wawancara menggunakan In-depth interview jenis semi terstruktur. Metode triangulasi digunakan dalam pengujian validitas atau kredibilitas data dan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah mulai dari proses perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal masih terdapat hambatan-hambatan yaitu 1) Struktur Birokrasi, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi, (4) Disposisi atau Sikap, (5) Keterbatasan Anggaran.Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Hambatan.


Author(s):  
Wina Lova Riza

 This study aims to determine the psychological dynamics of former drug addicts, starting from drug abuse until they become addicted, deciding to stop using them. This study uses a qualitative approach, the subject or informant is determined using a non-probability sampling technique with a purposive sampling type based on predetermined criteria, which involves one informant, namely a male (F) aged 42 years. Data collection methods used in this study are in-depth interviews (in depth interviews), where researchers will interview informants with semi-structured interviews. In addition, researchers also used observation and psychological tests, which are graphic tests in the form of DAM (Draw a Man) and BAUM (tree drawing) tests, and intelligence tests using WAIS. The data analysis technique used is case study analysis of case / incident patterns. Based on the results of research F became a drug addict because of the learning process, where the enjoyment and lack of parental supervision is a reinforcement to continue using drugs. Generalization of people, places, pleasure makes it difficult for F to stop using drugs.   Keywords: Psychological Dynamics, Drug Addicts. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis mantan pecandu napza, dimulai dari awal menyalahgunan napza hingga menjadi kecanduan, memutuskan untuk berhenti memakai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Subjek atau informan ditentukan dengan menggunakan tehnik sampling non-probability sampling dengan tipe purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu melibatkan satu informan, yaitu laki-laki (F) yang berusia 42 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara mendalam (in depth interview), dimana peneliti akan menwawancarai informan dengan wawancara semi terstruktur. Selain itu peneliti juga menggunakan observasi serta menggunakan tes-tes psikologi, yaitu tes grafis berupa tes DAM (Draw a Man) dan BAUM (tes menggambar pohon), serta tes inteligensi dengan menggunakan WAIS. Tehnik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis studi kasus pola kasus/kejadian. Berdasarkan hasil penelitian F menjadi pecandu narkoba karena adanya proses belajar, dimana kenikmatan dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan reinforcement untuk terus menggunakan napza. Adanya generalisasi terhadap people, place, pleasure menyebabkan F sulit untuk berhenti menggunakan napza. Kata Kunci: Dinamika Psikologis, Mantan Pengguna Napza


2020 ◽  
Vol 30 (Supplement_5) ◽  
Author(s):  
N Hoefsmit ◽  
B Pennings ◽  
I Houkes

Abstract Background Dutch legislation stimulates active participation of employees in their return-to-work (RTW) process. Earlier research showed that employees, particularly with low levels of education, are not always able to self-direct RTW. Empowering leadership may support this process. This study answers two research questions: (1) What differences and similarities do employers of employees with low versus high levels of education show in their management of RTW? (2) To what degree do the roles of employers in both types of organizations resemble empowering leadership? Methods We performed semi-structured, in-depth interviews with 10 HR professionals and supervisors working at a Dutch university. We also analysed transcripts from a study in which 13 HR professionals and supervisors from multiple Dutch industries (employing workers with low levels of education) were interviewed. We used purposive sampling to recruit participants. For question 1, the transcripts were analysed thematically. For question 2, pattern matching was applied. Results Preliminary results indicate that supervisors of both types of employees, show several similarities in managing RTW, such as the focus on possibilities instead of impossibilities, asking the advice of the occupational physician, and seeking support to increase employability. We also found that supervisors of employees with low levels of education have a stronger tendency to control and steer RTW and feel that possibilities for RTW are limited, while supervisors of high-educated employees tend to engage in dialogue more often and search for possibilities for work adjustments. Empowering leadership seems to be less common among supervisors of employees with low levels of education. Conclusions This study will benefit employers (of workers with both low and high levels of education) who aim to enable employees' self-direction in RTW, and help supervisors to develop more empowering leadership styles. This may lead to more sustainable RTW. Key messages Supervisors of employees with lower levels of education have a strong tendency to control and steer their employees’ return-to-work. Enabling employees’ self-direction in return-to-work requires empowering leadership.


2013 ◽  
Vol 310 ◽  
pp. 718-721
Author(s):  
Li Ya Ma ◽  
Shu Feng Wang

Strict procedures for prevention and control of audit risk is one of the most effective measures, so the research on design of audit risk control standardization program has very great practical application value. Combined with the research needs, the CPA practices respectively utilize means of summarizing method, for example, analysis method and enumeration method. The CPA practice also revealing the audit risk and audit report risk associated with different basis, combining with the traditional audit risk model. The specific content concludes the report of audit risk and then designs including audit reports preparation, audit draft, final review report to track a feedback of visit to the control standard operating requirements, and then puts forward the independent auditing standards. The auditing standards should be added to the proposal of audit report program.


Author(s):  
Anna Shilongo

The objective of the study was to investigate the Tourism and Commoditization of Traditional Cultures among the Himba People of Namibia. Globalization theory by Greg Richards and the use value theory by Marx was linked with this study. A mixture of methods comprising of descriptive cross-sectional survey, phenomenology and ethnographic research designs was employed to assess the effect of commoditization of traditional cultures among the Himba people through tourism. The study employed two principal data collection techniques: questionnaires and in-depth interviews. Stratified sampling and purposive sampling procedures were used. Purposive sampling was used as a non-probability sampling method in the sampling of key informants such as tour-guide, local leaders and museum employees. The study took place in two sampled villages in the Opuwo rural constituency, namely, Ohunguomure Village and Okatutura ka Vinjange, which form the major cultural tourist destinations. The sample size of this study was 98. Data was analysed using qualitative and quantitative approaches. Quantitative analysis was applied to close-ended questions, and the data were analysed in terms of frequencies and percentages using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. Qualitative data obtained from open-ended questions and interviews were analysed thematically. The study concludes that commoditization of culture is diluting culture and destroys the originality of the culture. The study recommends the need for this Ministry to have a component or department that specifically works towards the issue of commoditization of the Himba culture in the Kunene Region.


2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Yulia Frischanita

The purpose of this research are to analyst the negative effect of institutional ownership, audit committee and gender to audit report lag of mining company in Indonesia, Malaysia and Singapore for 2012-2016. Gender is proxied by gender of CEO and gender of Committee Audit’s Head. Not only that, the research also analyst the difference mean value of audit report lag in Indonesia, Malaysia and Singapore. This research use random purposive sampling technique because the amount company gap after purposive sampling between three counties are high. Total of population of three countries are 67 companies and mining company which fulfill the criteria of purposive sampling is 43 companies. That are consist of 34 Indonesia’s mining companies, 3 Malaysia’s mining companies and 6 Singapore’s mining companies. The final sample is 13 companies consist of 5 Indonesia’s company, 5 Singapore’s company and 3 Malaysia’s Company. Multiple Linear Regression is used to examine the effect of independent variable to dependent variable, while One Way-Anova is used to examine the difference mean value of audit report lag. The result of this research are institutional ownership have negative effect to audit report lag, while audit committee and gender don’t have effect to audit report lag. Beside that, there is no difference mean value of audit report lag in Indonesia, Malaysia and Singapore because they have same regulation about maximal day of company to publish their financial report.


2017 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 155
Author(s):  
Heni Tri Susilowati ◽  
A Heru Nuswanto ◽  
Sukimin

<p>Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p><p align="center">Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan  audit  keuangan  pemerintah  provinsi  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),</p><p align="center">mewajibkan  bagi  pemerintah  daerah  agar  melakukan  kegiatannya  berdasarkan  tugas  dan tanggung  jawab  dari  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  penelitian  ini  akan  melihat  tentang</p><p align="center">kewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendala</p><p align="center">DPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuan</p><p align="center">sampelnya  adalah  <em>purposive  sampling</em>.  Data  yang  dipergunakan  adalah  data  primer  yang</p><p align="center">diperoleh  melalui wawancara didukung dengan  data sekunder,  kemudian  di  analisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam</p><p align="center">menerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaitu</p><p>terdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.</p><p><em>This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.</em></p>


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document