KEEFEKTIFAN ANALISIS JABATAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK Permasalahan penelitian yaitu masih terdapat penempatan pegawai yang cenderung belum sesuai dengan prinsip “the right man on the right place and the right job”, masih terjadi kekosongan jabatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang seharusnya diisi oleh jabatan fungsional tertentu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan. Tujuan penelitian: untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitia kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 11 orang informan, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian terdapat masih adanya kekosongan jabatan dan masih ditemukannya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu, kualitas kinerja pegawai setelah analisis jabatan selesai juga masih kurang memuaskan, dikarenakan masih adanya pegawai yang harus memulai pekerjaannya dari nol alias tidak memiliki pengalaman sesuai bidang yang ditempatinya. Serta belum memenuhi Diklat jabatan yang disyaratkan dalam syarat jabatan. Serta pegawai merasa beban kerjanya semakin berat akibat pemangkasan pegawai dan harus mengerjakan pekerjaan diluar kemampuan dan keahliannya. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dinas pada tahun 2020 ada beberapa bidang yang tidak mencapai target yaitu pengelolaan perpustakaan (29,41%) dan pengelolaan arsip dan dokumen negara (37,50%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keefektifan analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan secara keseluruhan masih belum efektif. Kata Kunci: Keefektifan, Analisis Jabatan, Penempatan Pegawai ABSTRACT The problem of this research is that there are still employee placements that tend to be not in accordance with the principle of "the right man on the right place and the right job", there are still vacancies in the Regional Library and Archives Service which should be filled by certain functional positions at the Library and Archives Service. Tarakan City area. The purpose of the study: to determine the effectiveness of the implementation of job analysis in the placement of employees at the Regional Library and Archives Service of Tarakan City, North Kalimantan Province. Qualitative research methods and data collection techniques through interviews with 11 informants, observation and documentation. The results of this study indicate that there are still vacancies and there are still employees who are placed not according to their educational background. In addition, the quality of employee performance after the job analysis is completed is also still unsatisfactory, because there are still employees who have to start their work from scratch or do not have experience according to the field they occupy. And have not fulfilled the job training required in the job requirements. And employees feel their workload is getting heavier due to staff cuts and have to do work beyond their abilities and expertise. In addition, based on the results of the department's performance evaluation in 2020, there were several areas that did not reach the target, namely library management (29.41%) and state archives and document management (37.50%). The conclusion of this study is the effectiveness of job analysis in the placement of employees at the Regional Library and Archives Service of Tarakan City as a whole is still not effective. Keywords: Effectiveness, Job Analysis, Employee Placement

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI DIKLAT TEKNIS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui diklat teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dinas tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Keempat indikator yang digunakan dalam menganalisis fokus penelitian ini yaitu tiga diantaranya (pengetahuan, sikap, keterampilan) telah terimplementasikan dengan baik, dan yang satu (penampilan) masih belum terimplementasikan dengan baik. Faktor penghambat dalam pengembangan sumberdaya manusia ini yaitu berhubungan dengan Anggaran Diklat yang disebabkan oleh kepala daerah yang mengubah kebijakannya untuk meniadakan biaya untuk pengembangan pegawai khususnya diklat teknis. Sehingga biaya diklat ditanggung sendiri oleh peserta diklat itu sendiri. Rendahnya inisiatif dan motivasi pegawai untuk meningkatkan keterampilan, yang disebabkan oleh besarnya biaya diklat yang ditanggung sendiri serta tidak adanya penghargaan terhadap pegawai yang telah melaksanakan diklat tersebut seperti jenjang karir yang jelas atau yang lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu Untuk masalah anggaran, pihak dinas tidak dapat berbuat banyak karena hilangnya anggaran untuk diklat teknis merupakan kebijakan dari kepala daerah, sehingga pihak dinas hanya bisa loyal terhadap kebijakan tersebut. Sehubungan dengan rendahnya inisiatif dan motivasi pegawai untuk meningkatkan keterampilan, kepala dinas menginstruksi-kan para Kasubbag dan Kabid untuk menyampaikan kepada bawahannya agar dapat menggunakan waktu kosong untuk menambah pengetahuan dengan cara mengakses sumber-sumber informasi yang ada di internet. Kata kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur. ABSTRACT This research was conducted to find out how the implementation of apparatus resource development through technical training at the Population and Civil Registration Office of Musi Banyuasin Regency and to find out the obstacles and efforts made by the service. The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques with interview techniques, observation, documentation Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are the four indicators used in analyzing the focus of this research, namely three of them (knowledge, attitudes, skills) have been implemented well, and one (appearance) is still not implemented properly. The inhibiting factor in the development of human resources is related to the education and training budget caused by the regional head changing his policy to eliminate costs for employee development, especially technical training. So that the training costs are borne by the training participants themselves. The low initiative and motivation of employees to improve skills, which is caused by the large costs of training that are borne by themselves and the absence of appreciation for employees who have carried out the training, such as a clear career path or better. Efforts are being made to overcome the existing obstacles, namely for budget problems, the agency cannot do much because the loss of the budget for technical training is a policy of the regional head, so that the agency can only be loyal to the policy. In connection with the low initiative and motivation of employees to improve skills, the head of service instructs the Head of Subsection and Head of Subdivision to convey to his subordinates so that they can use their free time to increase knowledge by accessing information sources on the internet. Keywords: Development, Apparatus Resources.

TANTANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENUJU "LOW COST TRAINING (LCT)" DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

ABSTRAK Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. Di tengah pandemi Covid-19 dan defisit anggaran, disertai besarnya biaya pengembangan kompetensi ASN, jika dihubungkan dengan keterbatasan anggaran, banyak pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak dapat dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, dimana menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Metode analisis Fishbone Diagram (diagram tulang ikan) yaitu diagram sebab-akibat yang dapat menjadi penyebab lahirnya suatu kebutuhan. Pengembangan kompetensi di daerah belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Dengan kebutuhan ketersediaan anggaran yang besar (biaya tinggi) dalam pengembangan kompetensi secara klasikal, cenderung jenis pengembangan kompetensi lainnya tidak dapat dilaksanakan. Dari hasil penelitian, alternatif kebijakan yang diberikan terkait pengembangan kompetensi ASN yaitu dengan metode E-learning, metode tersebut merupakan smart solution pada kondisi saat ini, karena pengembangan kompetensi dengan metode E-learning dapat dilaksanakan dengan biaya murah/low cost training (LCT), sehingga ketersediaan anggaran daerah (APBD) tidak menjadi faktor penghambat dan efektif dari segi waktu dan ruang, sehingga perencanaan pelatihan yang telah disusun dalam Analisis kebutuhan pelatihan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpenuhinya kompetensi ASN sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan organisasi serta tentunya menjadi acuan dalam pelaksanaan low cost training sebagai sebuah tantangan untuk diimplementasikan, bukan ‘angan’ semata Kata Kunci: ASN, Reformasi Birokrasi, Pengembangan Kompetensi, Rekomendasi Kebijakan ABSTRACT The strategic role of ASN in carrying out public service tasks, government tasks and development tasks requires ASN management based on a merit system. In the midst of the Covid-19 pandemic and the budget deficit, accompanied by the large cost of developing ASN competencies, if it is associated with budget constraints, many ASN competency development in South Sulawesi Province has not been implemented. The purpose of this study is to provide an alternative policy for developing ASN competence in South Sulawesi Province which cannot be implemented. The research method used in this study is a qualitative approach, emphasizing the aspect of in-depth understanding of a problem and the data collection techniques used, namely, observation and documentation. This study uses the Fishbone Diagram analysis method (fishbone diagram), which is a cause-and-effect diagram that can be the cause of the birth of a need. Competency development in the regions has not been fully implemented optimally. With the need for a largebudget (high cost) in classical competency development, it is likely that other types of competency development cannot be implemented. From the results of the study, the alternative policy given related to the development of ASN competencies is the E-learning method, this method is a smart solution in current conditions, because competency development with the E-learning method can be carried out at low cost / low cost training (LCT), so that the availability of the regional budget (APBD) does not become an inhibiting factor and is effective in terms of time and space, so that the training planning that has been prepared in the analysis of training needs for the South Sulawesi Provincial Government can be carried out continuously and the competence of ASN is fulfilled in accordance with the qualifications desired by the organization and of course become a reference in the implementation of low cost training as a challenge to be implemented, not just a 'wish' Keywords: ASN, Bureaucratic Reform, Competence Development, Policy Recommendations

KOMPETENSI APARATUR DALAM UPAYA MELAYANI PERIZINAN ELEKTRONIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK Salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam bidang penanaman modal dan investasi adalah dengan menyelenggarakan layanan perizinan melalui suatu sistem yang terintegrasi secara elektronik (online). Penerapan layanan perizinan yang baik, salah satunya didukung oleh kompetensi aparatur sebagai pelaksana pelayanan. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi aparatur dalam melayani perizinan elektronik, hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam hal ini dilakukan analisis Kompetensi Aparatur dengan aspek yang diteliti, antara lain: Motives, Traits, Self Concept, Knowledge dan Skills. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur dalam upaya melayani perizinan elektronik dinilai cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek Knowledge(pengetahuan) dan Skills(keterampilan). Hambatan Kompetensi Aparatur dalam melayani perizinan elektronik, yaitu: (1) keterbatasan anggaran, (2) Masih terbatasnya pemberian kuota peserta Diklat dan Bimtek, (3) keterbatasan jumlah tenaga teknis, (4) kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia. Upaya mengatasi hambatan kompetensi aparatur, yaitu: (1) Menyiapkan anggaran khusus untuk Diklat dan Bimtek, (2) Memberikan rekomendasi izin belajar bagi pegawai, (3) Mengajukan usul pengadaan formasi tenaga teknis, (4) Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.Saran dari penelitian: (1) Perlunya pemaksimalan ajuan anggaran dalam kegiatan Diklat dan Bimtek, (2) Perlunya diadakan kegiatan Diklat dan Bimtek yang bersifat kontinu. (3) Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan prosedur sistem perizinan berbasis elektronik (4) Perlunya pengoptimalan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada. Kata kunci: Aparatur,Kompetensi, Layanan Perizinan ABSTRACT One of the government's strategic policies in the field of investment and investment is to provide licensing services through an integrated system electronically (online). The implementation of good licensing services, one of which is supported by the competence of the apparatus as service implementers. The purpose of the study is to analyze and describe the competence of the apparatus in serving electronic licensing, obstacles and efforts to overcome them. The method used is descriptive qualitative. In this case, an analysis of Apparatus Competence is carried out with the aspects studied, including: Motives, Traits, Self Concepts, Knowledge and Skills. This study obtained the results that the competence of the apparatus in an effort to serve electronic licensing was considered quite good, but still needed improvements in the aspects of Knowledge (knowledge) and Skills (skills). Barriers to Apparatus Competence in serving electronic licensing, namely: (1) budget constraints, (2) still limited quotas for training and technical guidance participants, (3) limited number of technical personnel, (4) inadequate facilities and infrastructure available. Efforts to overcome obstacles to the competence of the apparatus, namely: (1) Proposing additional budgets, (2) Providing recommendations for study permits for employees, (3) Proposing the procurement of technical personnel formations, (4) Adding and replacing facilities and infrastructure that are no longer functioning. Suggestions from the research: (1) The need for maximizing budget proposals in training and technical guidance activities, (2) the need for continuous training and technical guidance activities. (3) The need for socialization to the public regarding the stages of the electronic-based licensing system procedure (4) The need for optimizing the maintenance of existing facilities and infrastructure. Keywords: Apparatus, Competence, Licensing Service

THE ROLE OF WORK STRESS MANAGEMENT TRAINING ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF FIELD OFFICERS AT GEDEBAGE BANDUNG LANDFILL

ABSTRAK Pengelolaan sampah di Kota Bandung dikelola dengan membuat beberapa tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Dari sekian banyak TPS yang dinilai kinerjanya menurun adalah TPS Gedebage. Penelitian ini adalah hasil pengembangan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk menanggulangi tingkat stress kinerja petugas lapangan pengangkut sampah. Adapun jenis penelitian adalah kuantitatif, dengan menelaah peran pelatihan penanggulangan stres kerja pada peningkatan kinerja petugas lapangan di TPA Gedebage, Bandung. Kumpulan Subyek penelitian yang ditelaah adalah petugas kebersihan lapangan di Kelurahan Cisaranteun Kidul, dengan menggunakan teknik sampel sampling jenuh diperoleh sebanyak 37 orang sampel. Dalam menganalisis data yang diperoleh, dibutuhkan data yang mempunyai tingkat akurasi yang baik dan dapat dipercaya agar hasil penelitian mampu mengambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, adapun penelaahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan verifikatif. Temuan dalam penelaahan yaitu pelatihan penanggulangan stres kerja yang diikuti oleh petugas lapangan angkutan sampah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung UPT Gedebage dapat dinyatakan menurunkan tingkat stress kerja. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa pelatihan penanggulangan stress kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas pada bagian pengangkutan sampah (pengemudi Triseda) yang bertugas di Kelurahan Cisaranteun Kidul, Bandung. Kata kunci: pelatihan, stress kerja, kinerja pegawai. ABSTRACT Waste management in the city of Bandung is managed by making several temporary shelters (TPS) and final disposal sites (TPA). One of the polling stations whose performance has decreased is the Gedebage TPS. This exploration is the consequence of the advancement of community service which is carried out to overcome the stress level of the performance of the waste transporter field officers. To complete this research, the method used is a quantitative method, where the object to be studied is the role of work stress management training in improving the performance of field officers at Gedebage TPA, Bandung. The populace that will be utilized in this review is the waste transportation officer (Triseda driver) on duty in Cisaranteun Kidul Village, using a saturated sampling technique, 37 samples were obtained. In analyzing the data obtained, it takes data that has a good level of accuracy and can be trusted so that the research results are able to depict the real conditions that happen in the object of research, while the data analysis techniques in this study are descriptive and verification analysis. The findings in this study are that the training for dealing with work stress, which was attended by field officers of the Regional Cleanliness Company (PD) of Bandung City, UPT Gedebage, can be stated to reduce the level of work stress. Based on the results of the partial study, it showed that the training to overcome work stress had a significant effect on the performance of officers in the waste transportation section (Triseda drivers) who served in Cisaranteun Kidul Village, Bandung. Keywords: training, job stress, employee performance.

ANALISIS JABATAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak Dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya pegawai sektor publik, terdapat bahasan yang menarik untuk dikaji yaitu tentang penempatan pegawai berdasarkan kompetensinya sehingga dapat melakukan pekerjaaannya dengan efektif. Penelitian berfokus untuk untuk mengkaji dan menjelaskan analisis jabatan dalam menempatkan pegawai di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Sekretariat Provinsi Sulut. Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif. Data diperoleh dari objek penelitian yang terdiri dari para pejabat struktural, fungsional dan staf biro pemerintahan dan otonomi daerah pada pemerintah Provinsi Sulut. Analisis jabatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Pemerintah Provinsi Sulut telah dilaksanakan namun belum maksimal hal ini dapat dilihat masih banyak posisi jabatan yang kosong (belum terisi) dan ada beberapa ketidaksesuaian antara pendidikan pemangku jabatan dan klasifikasi jabatan. Kata Kunci: Analisis Jabatan, Penempatan Pegawai, Pengembangan Kompetensi

Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional

Penyederhanaan birokrasi berupa alih jabatan struktural ke jabatan fungsional pada Kementerian PAN RB bertujuan menciptakan iklim birokrasi yang lincah, dinamis dan profesional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa penyesuaian yang harus dihadapi oleh ASN dan organisasi. Tujuan penelitian adalah untuk memotret dampak dari implementasi perampingan birokrasi ini terhadap perkembangan karir ASN pasca pergantian jabatan. Subjek penelitian ini adalah ASN yang melaksanakan pengalihan jabatan administrator atau eselon III dan jabatan pengawas atau eselon IV menjadi jabatan fungsional. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif melalui tahap orientasi, tahap eksplorasi dan akhirnya tahap pemeriksaan anggota dengan sumber daya penelitian menggunakan orang, kertas dan tempat. Akibatnya, pelaksanaan alih jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak berdampak langsung pada perkembangan karier ASN di organisasi Kementerian PAN RB selama setahun terakhir. Hal ini dikarenakan beberapa tantangan perubahan yang masih perlu disesuaikan oleh ASN dan organisasi Kementerian PAN RB. Meskipun secara konseptual pola pengembangan karir ASN umum telah dibuat, tetapi tidak semua pola pengembangan karir jabatan fungsional untuk jenis jabatan tersedia. Hal lain yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan karier di jabatan fungsional adalah desain organisasi yang diharapkan gesit atau lincah yang akan mempengaruhi bagaimana perkembangan karier ASN di Kementerian PAN RB ke depan.

Pengaruh Kinerja Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

This study aims to determine the effect of apparatus performance on the service quality of making family cards in Tambun Utara district, Bekasi district. This research is a quantitative research through survey method with correlation regression data analysis technique. Using the Performance questionnaire instrument to measure the performance of the apparatus includes 4 aspects, namely: quality, quantity, use of time, cooperation and the service quality questionnaire covers 5 aspects, namely: physical form (responsiable), reliability (reability), responsiveness (responsiviness), assurance (assurance. ) and empathy (emphaty). The sample consisted of 122 family heads who took care of making family cards in North Tambun District in 2019-2010. The results showed that there is a significant influence between the performance of the apparatus on the quality of service for making family cards in Tambun Utara District, Bekasi Regency, which is equal to 52.8%, the remaining 47.2% is influenced by other factors outside the performance of the apparatus. Based on the results of the above research, it is concluded that there is a strong influence between the performance of the apparatus on the quality of service for making family cards in Tambun Utara District, Bekasi Regency.

ANALISIS SWOT PADA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

ABSTRAK Disamping kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga masih menjadi permasalahanpelik di tengah masyarakat Kabupaten Bandung sebagai wilayah satelit kota yang memiliki transisi kebudayaan yang dinamis. Dalam peneltian ini,penulis menggunakan Analisis SWOTsebagai upaya menggalikondisi existing pemerintah daerah menyikapi kasus kekerasan terhadap anak.Analisis SWOT sendiri digunakan sebagai alat analisis yang berfungsi menggali pemahaman komprehensif mengenai kondisi internal DP2KBP3A sebagai pelaksana utama pengentasan kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif yang bermaksud untuk memahami informasi deskriptif yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian di lapangan dilihat dari pisau analisis SWOT bahwa dengan Strengths (kekuatan) yang dimiliki DP2KBP3Ahanya pada tataran program rutin sosialisasi pada masyarakat/warga mengenai kekerasan pada anak yang diharapkan dapat sedikitnya mengurangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meskipun masih adanya Weaknesses (Kelemahan) pada DP2KBP3A yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara kuantitatif bahkan kualitatif. tapi Dinas masih memilikiOpportunities (Peluang) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yaitu dengan masyarakat yang mulai pro-aktif dalam pelaporan kekerasan anak.Threats (Ancaman) yaitu faktor tidak menguntungkan pada petugas Dinas contohnya ada penolakan dari sebagian masyarakat/warga lain yang menolak sosialisasi yang di lakukan petugas Dinas dan sulitnya merubah pola pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar. Kata Kunci: Strategi, Kekerasan pada Anak, SWOT ABSTRACT Apart from violence against women, violence against children is still a polemic in the people of Bandung Regency as a satellite city area that has a dynamic cultural transition. In this study, the authors used a SWOT analysis in examining local government strategies in responding to cases of violence against children. The method used is the qualitative research method which intends to understand the phenomena experienced by the research subject such as behavior, perception, motivation, action, and so on, holistically and with a special natural context and by utilizing various scientific methods. The results of the research in the field can be seen from the blade of the SWOT analysis that with the Strengths ofthe Officefor Family Planning Population, Women's Empowerment and Child Protection, only at the level of socialization to the community / residents regarding violence against children, which is expected to at least reduce violence against children in the district. Bandung, although there are still Weaknesses in the Office of Population Control for Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, namely the lack of Human Resources (HR), namely the number of Dinasemployeesthemselves quantitatively and evenqualitatively. but the Agency still has Opportunities (Opportunities) in overcoming violence against children in Bandung Regency, namely with the community starting to be pro-active in reporting child abuse. Threats are unfavorable factors for Dinas officers, for example, there is resistance from some of the community / other residents who refuse the socialization carried out by Dinas officers and the difficulty in changing their mindset in educating children properly. Keywords: Strategy, Violence in Children, SWOT

GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH USULAN MODEL PENGEMBANGAN BERBASIS PERILAKU

ABSTRAK Masyarakat dewasa ini membutuhkan pelayanan publik yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. Artikel ini mengusulkan model pengembangan pelayanan publik dengan pendekatan positive reinforcement theory. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible, integritas, dan fair dari petugas pelayanan. Perilaku tersebut yang didukung oleh budaya pelayanan, manajemen kinerja, ketangkasan belajar, serta kepemimpinan berbasis transformational, otentik, dan melayani. Kata Kunci : pelayanan publik, tata kelola yang baik, positive reinforcement theory ABSTRACT Today's society needs public services that can help solve their problems. The application of good governance practices in public services is important to be implemented with the support of relevant development models. This article proposes a public service development model with a positive reinforcement theory approach. A behavior-based approach that maps out the factors that influence the level of individuals, groups, and organizations on the behavior of transparency, accountability, responsibility, integrity, and fairness of service personnel. These behaviors are supported by a service culture, performance management, learning agility, and transformational-authentic-servant leadership. Keywords: public service, bureaucratic reform, positive reinforcement theory