scholarly journals EKSEKUSI BENDA MILIK PIHAK KETIGA KETIKA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di PT Pegadaian Cabang Nganjuk)

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 237
Author(s):  
' Windy ◽  
, Pranoto
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Empirical Research ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
Third Party ◽  
Primary Data ◽  
Library Material ◽  
The Third ◽  
The Third Party ◽  
Using Data

<p>Abstract<br />This article aims to know when the debtor does not inform the third party if the goods will be made  collateral and then the debtor is tort. This article belongs to the type of empirical research that is descriptive to provide data that is likely to be about human, state or other symptoms with a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using data collection tools such as document study or library material, observation or observation, and interviews or interview. The results showed that the execution of the goods owned by third party debtor in PT. Nganjuk Pawn Branch can be done by parate execution, ecsekutorial title and sales under hand by means of selling pawn objects is carried out publicly according to local customs and customary requirements, which in practice in its implementation is carried out after maturity of 120 days or 4 months from the date of credit.<br />Keywords: Pawnshop; Pawn Object Execution; Tort</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ketika debitur tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pihak  ketiga jika barangnya akan dijadikan jaminan gadai dan kemudian debitur tersebut wanprestasi. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Debitur Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Nganjuk dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan dengan cara melakukan penjualan benda gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim, yang pada praktiknya dalam pelaksanaannya dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.<br />Kata Kunci: Pegadaian; Eksekusi Benda Gadai; Wanprestasi</p>

STRATEGI MAKSIMALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MANOKWARI

2016 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Arif Hasan ◽  
Dedi Budiman Hakim ◽  
Irdika Mansur
Keyword(s):  
Decision Making ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Fiscal Year ◽  
The Third ◽  
Swot Matrix ◽  
Three Stages ◽  
Using Data

This study aims to analyze causes of the low uptake of the budget and formulate a strategy of maximizing the absorption of expenditure on Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari. Respondents involved are 20 people that consist of: treasury officials and holder output of activity. The data used were secondary data in the form of reports on budget realization (LRA) quarter I, II, III and IV of the fiscal year 2011 to 2015, and the primary data were in the form of interviews with the help of a questionnaire. While the analysis of the data used was descriptive analysis using data tabulation, and the analysis of the three stages strategy of the decision making used IFE and EFE matrix, SWOT matrix and QSPM matrix.The results showed that there are 19 factors causing low of budget absorption until the end of the third quarter, and there were 10 drafts of policy as a strategy for maximizing the absorption of the budget on Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja dan merumuskan strategi maksimalisasi penyerapan anggaran belanja pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari. Responden yang terlibat adalah 20 orang yaitu pejabat perbendaharaan dan pemegang output kegiatan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan I, II, III dan IV tahun anggaran 2011 sampai 2015, dan data primer berupa wawancara dengan bantuan kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan analisis tabulasi, dan analisis analisis strategi tiga tahap pengambilan keputusan menggunakan matriks IFE dan EFE, matriks SWOT dan matriks QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja sampai akhir triwulan III, dan terdapat 10 rancangan kebijakan sebagai strategi maksimalisasi penyerapan anggaran belanja di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari.

SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN

2019 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 13
Author(s):  
Muhammad Haka Rahman Hakim ' ◽  
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni '
Keyword(s):  
Empirical Research ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
Primary Data ◽  
Study Sites ◽  
Gt Element

<p>Abstract <br />This article aims to examine the correlation about the misunderstood and deception in the in Article 27 <br />paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law on Marriage. <br />This research is descriptive with qualitative approach which is empirical research. The type of data used <br />is the primary data obtained directly from the study sites and secondary data obtained from the literature <br />materials. Technique of collecting data by interview and document study or library materials.Based on the <br />results of research and discussion, the scope of misclassified into two that is a mistake that there is no <br />element of deliberate and misconceived that there are elements of deliberate. Misunderstandings can be <br />interpreted with a misunderstanding between the bride, but for fraud can be interpreted because of the <br />falsification of identity between husband or wife. Fraud is part of a misunderstanding, but misunderstanding <br />does not necessarily include fraud.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada <br />Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam <br />tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan <br />pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari <br />lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian <br />dan pembahasan, ruang lingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak <br />terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka dapat <br />diartikan dengan kesalah pahaman antara kedua mempelai, namun untuk penipuan dapat diartikan <br />karena adanya pemalsuan identitas antara suami atau istri. Penipuan merupakan bagian dari salah <br />sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan,perkawinan.<br /><br /></p>

scholarly journals The Application of Maslahah Mursalah in A Mediation Process Between Disputant Parties

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-14
Author(s):  
Andika Catur Prastyo
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Mediation Process ◽  
Legal Effect ◽  
Data Source ◽  
Islamic Economic

The purpose of this study is to explore how is the mediation process in the Sragen District Court ta in Sharia economic disputes. It also seeks to determine the suitability of the mediation process in terms of the Maslahah Mursalah. This research is a field research with a qualitative approach. The data source of this study consists of primary data and secondary data. The location of this study is in Sragen District Court. Data collection techniques in this study were using documentation and interviews. This study shows that the mediation process in Islamic economic disputes is not much different from other disputes. This research also reveals that there is a non-compliance with the existing regulations, i.e that peace which is carried out by the parties occurs outside the court and there is no Peace Act. Based on this, it will lead to a different legal effect

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) YANG BERBASIS APLIKASI DI INDONESIA (Studi Kasus Pada PT Sukses Integritas Perkasa)

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 204
Author(s):  
Dinaselina Chintya Kosasih ◽  
Ambar Budhisulistyawati
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Code Of Ethics ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Profit Sharing ◽  
Third Party ◽  
Primary Data ◽  
The Third ◽  
Multi Level

<p>Abstract<br />This articles aims to  find out about the mechanism of transactions and profit sharing at PT Sukses  Integritas Perkasa  and legal protection towards Multi-Level Marketing business members in case  settlement during the Multi-Level Marketing business activities in the case study of PT Sukses  Integritas Perkasa. This research is categorized as a descriptive empirical study. It is using a qualitative approach and primary data support and secondary data. According to the research finding, the legal protection of PT Sukses Integritas Perkasa members in case if a dispute occurs has been stated in the company code of ethics based on applicable regulations in Indonesia. The company code of ethics has elaborated the dispute resolution if a dispute occurs, whereby deliberation and consensus are prioritized prior to other resolution alternatives. In case of the deliberation and consensus failure, dispute resolution alternatives would refer to attend the third party that is arbitration based on Indonesia National Arbitrage Organization (BANI).<br />Keywords : Multi-Level Marketing; Legal Protection; Dispute Resolution.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi beserta pembagian reward dalam  PT Sukses Integritas Perkasa dan perlindungan hukum bagi para anggota Multi Level Marketing tersebut beserta cara penyelesaiannya khususnya pada perusahaan MLM PT Sukses Integritas Perkasa. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perlindungan Hukum terhadap anggota PT Sukses Integritas Perkasa apabila terjadi perselisihan sudah tertuang dalam kode etik perusahaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan berlaku di Indonesia. Kode etik perusahaan juga telah menguraikan mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dimana diselesaikan secara damai terleboh dahulu yaitu dengan musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan musyawarah dan mufakat apabila tidak menemui titik temu maka akan penyelesaian akan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara menghadirkan pihak ke tiga yaitu arbitrase yang berpedoman pada peraturan yang ada di  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).<br />Kata Kunci: Multi Level Marketing; Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa.</p>

scholarly journals Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 45-54
Author(s):  
Danis Amwalul Fikki
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Supervisory Board ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
Primary Data ◽  
Future Studies ◽  
Strict Control

Purpose- This study discusses the application of the Ijarah Agreement on Financing Products for the Management of Hajj Portions at KSPPS Kopena Pekalongan Judging from the DSN-MUI Fatwa. Methods- This research is a type of field research with a type of qualitative approach. The data used in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from research at KSPPS Kopena Pekalongan. Data were analyzed descriptively, namely data collected in the form of words, images and not numbers. The method of data collection by interviews, documents, and observations. Findings- The results of the study show that financing using the ijarah contract has followed the rules of the MUI DSN Fatwa. It can be stated that KSPPS Kopena Pekalongan has implemented the DSN-MUI Fatwa in each of its products and the Sharia Supervisory Board has always exercised strict control over the application of fatwas at the KSPPS Kopena Pekalongan Implications/limitations - This study is a case study and is only carried out in one agency so that future studies can expand the study area to increase generalization. Adapun hasil penelitian ini, bahwa pembiayaan ini menggunakan akad ijarah sesuai dengan yang diperintahkan dalam Fatwa DSN MUI. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah KSPPS Kopena Pekalongan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS Kopena Pekalongan melaksanakan Fatwa DSN-MUI dalam setiap produknya dan Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan kontrol yang ketat terhadap penerapan fatwa di KSPPS Kopena Pekalongan.

scholarly journals Implementation of School Based Management in Elementary School 2 Penujak District Praya Barat, Central Lombok Regency

2020 ◽  
Vol 7 (6) ◽  
pp. 54
Author(s):  
Lalu Muhammad Khairi Asmuni ◽  
Sudirman Sudirman ◽  
Fahruddin Fahruddin
Keyword(s):  
Elementary School ◽  
Data Collection ◽  
Secondary Data ◽  
Qualitative Approach ◽  
Primary Data ◽  
Administrative Staff ◽  
School Based ◽  
Management Processes ◽  
School Based Management

This study aims to determine the implementation of School Based Management (SBM) in the field of curriculum and learning, students, and educators and education staff at elemnetary school 2 Penujak, Praya Barat District, Central Lombok Regency. Research uses a qualitative approach using a case study. The type of data of this research are primary data and secondary data. The primary data material in this study was in the form of interviews with the principal, teachers and administrative staff. The secondary data material in this study is data on the state of elementary school 2 Penujak, organizational structure, human resources and so on. Data collection techniques in this study are: (1) interviews, (2) observations and, (3) documentation studies. Various data collection techniques (triangulation), and carried out continuously until the data is saturated. Checking the validity of the data in qualitative research includes four techniques, namely credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results showed that the implementation of School-Based Management in SD Negeri 2 Penujak was carried out through 4 management processes, namely planning, organizing, implementing, and monitoring as well as in accordance with the essence of School-Based Management (SBM) namely autonomy, flexibility, participation, transparency and accountability

scholarly journals The Review of Transaction Sale Juridical Bring Through The Instragram

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 68-55
Author(s):  
Sengaji Sengaji
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Problem Formulation ◽  
Qualitative Approach ◽  
Primary Data

This  aims to find out How to Purchase Transactions Effects Online Through Instagram Media and How to Remedy The aggrieved party in buying and selling online through Instagram media. This study uses a normative research method with data collection techniques used to solve the problem formulation, namely the literature data obtained based on legislation and literature or official books. Analysis of the data used is a qualitative approach to primary data and secondary data. The results of the study can be concluded that the rights and obligations of the parties who made a sale and purchase agreement through the Instagram media can bring about a result of the agreement. From this we can know which obstacles arise from the rights and obligations of the sale and purchase agreement. And if a dispute has occurred, then legal protection can be carried out preventively and repressively. And can be continued with efforts to resolve the dispute.

Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 167
Author(s):  
Roly Ramanda
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Data Reduction ◽  
Secondary Data ◽  
Research Process ◽  
Qualitative Approach ◽  
Education Sector ◽  
Primary Data ◽  
Community Groups ◽  
Data Presentation

This research is motivated by the existence of the problem of illegal levies carried out by the school against students who are not based on certain rules and not through an agreement between the school and parents or also referred to as Illegal Levies. The research was conducted to find out the strategy of the Team Saber Pungli Padang City in an effort to eradicate the education sector illegal fees in Padang City, as well as the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. The method used in this study is a qualitative approach using descriptive methods. The research informants were conducted purposively. The type of data used is primary data and secondary data with data collection techniques using source triangulation techniques. Then the data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions / verification that are carried out during the research process. The results of the study can be concluded that the saber pungli team strategy in eradicating extortion there are several stages, namely: intelligence, prevention through socialization, action and justice. The researcher concluded that the Padang City illegal broom team team strategy had been implemented and for the results had begun optimally, as evidenced by the response from the community about no more illegal fees made by the school against students and reduced public reports of extortion in school. To be more optimal and the success of this strategy, it is better for the team to work together again with all government and community groups to jointly eradicate illegal fees.

KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 205
Author(s):  
Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno ◽  
Hudi Asrori
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Secondary Data ◽  
Third Party ◽  
Primary Data ◽  
Study Analysis ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Civil Registration ◽  
Legal Power ◽  
Study Sites

<p>Abstract<br />This article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.</p><p>Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui  perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan<br />tidak mengikat pihak ketiga.</p><p>Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan</p>

scholarly journals PENGARUH TINGKAT KECUKUPAN MODAL DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL

EkoPreneur ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 218
Author(s):  
Riyan Bagus Kristada ◽  
Ani Kusumaningsih
Keyword(s):  
Financial Services ◽  
Hypothesis Test ◽  
Linear Regression Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Multiple Linear Regression Analysis ◽  
Capital Adequacy ◽  
Third Party ◽  
Technical Data ◽  
The Third ◽  
The Third Party

The research examined influence of the level of capital adequacy and the third party funds to the profit based financing. This study uses Sharia Banks listed on the Financial Services Authority during the period 2013-2017 as the object of research. The research used quantitative. Source of data used is secondary data. Population of the research is Sharia Banks listed on the Financial Services Authority during the period 2013-2017. Determination of this research sample using purposive sampling method and obtained 5 Sharia Banks as samples. Technical data analysis used in this research is descriptive statistic test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis test using SPSS version 22.  The research showed that: the level of capital adequacy has a significant positive to the profit based financing, the third party funds has a significant positive to the profit based financing. And also the level of capital adequacy and the third party funds has a significant effect to the profit based financing. Keywords: The Level of Capital Adequacy, Third Party Funds, The Profit Based Financing.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document