scholarly journals Kinerja Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian dan Implikasinya dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan di Indonesia

2016 ◽  
Vol 34 (2) ◽  
pp. 163
Author(s):  
Rizma Aldillah
Keyword(s):  
Agricultural Development ◽  
Institutional Environment ◽  
Critical Evaluation ◽  
Development Planning ◽  
Good Prospect ◽  
Planning Program ◽  
Scientific Review ◽  
Self Sufficiency ◽  
The Government ◽  
Farming Efficiency

<strong>English</strong><br />Based on typical agro-ecology and socio-economy conditions, Indonesian agriculture needs agricultural tools and machinery support with certain characteristics. The government has provided agricultural tools and machinery, especially in the last three years, although its success is limited. This paper is a scientific review discussing needs of agricultural tools and machinery for agricultural development, its implementation, and efforts to achieve effectiveness. Materials are compiled from various sources, both documentation of development planning, program reports, as well as the results of critical evaluation and analysis of various research results. The results show that development of agricultural tools and machinery in Indonesia requires a good mapping with respect to the needs and availability, as well as institutional efforts to increase its effectiveness. Use of agricultural tools and machinery can reduce farming costs and provide benefits for farmers and it contributes to food self-sufficiency. Agriculture mechanization has a good prospect if it is preceded by a mapping of needs and availability as well as an adequate institutional environment. Consequently, farm costs become lower and farming efficiency will improve. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Dengan kondisi agroekologis dan sosial ekonomi yang khas, pertanian Indonesia membutuhkan dukungan penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan karakter tertentu. Pemerintah telah lama mengembangkan Alsintan, terutama tiga tahun terakhir, meskipun keberhasilannya masih terbatas. Tulisan ini merupakan review ilmiah (scientific review) yang membahas kebutuhan Alsintan untuk pembangunan pertanian, pelaksanaannya, serta upaya mencapai efektivitas penggunaannya secara optimal. Bahan disusun dari berbagai sumber baik dokumentasi perencanaan pembangunan, laporan program, maupun hasil evaluasi dan analisis kritis dari berbagai hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan Alsintan di Indonesia membutuhkan pemetaan yang baik berkenaan dengan kebutuhan dan ketersediaannya, serta upaya kelembagaan untuk peningkatan efektivitasnya. Penggunaan Alsintan mampu menekan biaya usaha tani dan memberikan keuntungan bagi petani, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan. Mekanisasi Pertanian mempunyai prospek yang baik kalau didahului dengan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan serta langkah langkah kelembagaan (enabling institutional environment) yang memadai. Sebagai konsekuensinya biaya usaha tani dapat ditekan dan efisiensi usaha tani dapat diperbaiki.

scholarly journals Dinamika Program dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi

2016 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 143 ◽  
Author(s):  
Sri Wahyuni ◽  
Kurnia Suci Indraningsih
Keyword(s):  
El Niño ◽  
Agricultural Development ◽  
El Nino ◽  
System Development ◽  
Farming System ◽  
Rice Production ◽  
Resources Management ◽  
Self Sufficiency ◽  
Starting Point ◽  
The Government

<strong>English</strong><br />Rice Production Enhancement Programs (P4) is consistently carried out by the government to meet domestic demand for rice. This paper describes dynamics of P4 implementation, namely their strengths and weaknesses. There were 11 programs launched, beginning with Central Rice Program (Padi Sentra) in 1958 up to Special Intensification (Insus) in 1979 with highest achievement of rice self sufficiency in 1984. Insus was improved in 1987 and it was then called as Supra Insus. In 1990 rice production was stagnant and rice import tended to enlarge. Rice Based Farming System with Agribusiness Orientation (SUTPA), Agribusiness Oriented Intensification (Inbis), and Self Reliance Movement on Rice, Corn, and Soybean (Gema Palagung) programs were introduced to anticipate changing domestic and international circumstances. El Nino took place when the programs were carried out triggering delay of harvest seasons and low production. At last, paradigm of agricultural development was improved through system development and agribusiness oriented, namely corporate farming as the starting point of on-going Integrated Crops and Resources Management (PTT) program. To induce the farmers nationwide to adopt technologies immediately the government copes with many constraints. It is suggested that the generated technologies are packed in sociodrama before disseminated intensively through various mass media, especially television.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Untuk mencukupi kebutuhan beras, pemerintah terus mengupayakan program peningkatan produksi padi (P4) melalui berbagai kebijakan. Tulisan ini mengemukakan dinamika P4 yang telah diimplementasikan dengan menganalisis kelemahan dan kekuatan suatu program. Tujuan penulisan untuk memperoleh opsi kebijakan P4 mendatang. Ada sebelas program yang telah diluncurkan, diawali dengan Program Padi Sentra (1958) hingga lahir Intensivikasi Khusus (1979) yang berhasil meraih swasembada beras (1984). Tahun 1987 Insus disempurnakan menjadi Supra Insus. Tahun 1990 produksi padi cenderung stagnan, import beras terus meningkat. Untuk merespon berbagai perubahan lingkungan internasional dan domesik diimplementasikan program Sistem Usahatani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (SUTPA), Intensifikasi yang Berwawasan Agribisnis (Inbis) dan Gema Palagung. Saat program dalam implementasi terjadi El-Nino yang menyebabkan panen mundur dan produksi rendah. Akhirnya dilakukan pembenahan paradigma dalam pengembangan pertanian yaitu mutlak berbasis pengembangan sistem dan berorientasi agribisnis, yaitu usahatani korporasi yang selanjutnya menjadi dasar dalam program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) yang sedang diuji. Selalu ditemukan kendala dalam menyebarluaskan teknologi yang telah dihasilkan dalam skala luas agar cepat diadopsi petani. Diusulkan agar teknologi yang telah dihasilkan dikemas dalam sosiodrama kemudian disebarluaskan secara intensif melalui berbagai media terutama televisi.

ISU DAN PEMBAHARUAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI Review and Perspectives

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Yusmi Nelvi
Keyword(s):  
Water Resources ◽  
Public Goods ◽  
Agricultural Development ◽  
Irrigation Management ◽  
Management Policy ◽  
Policy Reforms ◽  
Self Sufficiency ◽  
Development Goals ◽  
Management Policies ◽  
The Government

Pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi, petani pemakai air sesuai dengan hakekat  pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat agar pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi tersebut dapat mencapai sasaran tepat guna. Adanya pergeseran nilai air, dari sumberdaya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial; terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional; adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain; dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan. Kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif, sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan, maka reformasi kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan reformasi pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan. Kata Kunci : isu, pembaharuan, irigasiIrrigation management is one of the main supporting factors for the success of agricultural development, especially in the context of increasing and expanding agricultural development goals from rice self-sufficiency to food self-sufficiency. that the Government has set out the principles of renewal of irrigation management policies, water user farmers in accordance with the nature of the development of, by and for the community that the principles of renewal of irrigation management policies can achieve effective targets. There is a shift in the value of water, from abundant public goods resources that can be consumed without cost, to economic resources that have social functions; the occurrence of national water availability insecurity; competition over water use between irrigation and use by other sectors; and conversion of irrigated land for other purposes, requires an effective irrigation management policy, so that the sustainability of the irrigation sistem and the rights to water for all users can be guaranteed. Since irrigation is inseparable from the overall management of water resources, policy reforms in the field of irrigation must be carried out simultaneously and consistently with reforms in the management of water resources as a whole. Keywords: issues, renewal, irrigation

scholarly journals Political Economy of the Agricultural Sector in a Review of Development Studies in Indonesia

2021 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 191
Author(s):  
Naerul Edwin Kiky Aprianto ◽  
Amanah Aida Qur'an
Keyword(s):  
Development Policy ◽  
Agricultural Development ◽  
Agricultural Sector ◽  
Industrial Sector ◽  
New Order ◽  
Self Sufficiency ◽  
History Of ◽  
The Government ◽  
Food Needs ◽  
Sustainable Agricultural Systems

During the New Order period, government policy focused on the politics of development in the agricultural sector. The actual result was that the community could directly fulfill food needs independently (self-sufficiency) in the mid-1980s. However, this conducive condition had to end tragically when in the late 1980s and early 1990s, the agricultural economy suffered due to massive protection in the industrial sector and took place through a conglomerate process that laid the foundations of the economy. The history of the agricultural sector during the New Order period can be a precious lesson in building the Indonesian economy. This agricultural sector has been recognized as having an essential role in the national economy, which can be seen from its ability to contribute to the gross domestic product, employment absorption, job creation opportunities, increasing people’s income, and foreign exchange sources. This research uses a descriptive-qualitative approach with a library review design. In this research, it can be concluded that agricultural development in this era seeks to develop sustainable agricultural systems that must improve farmers’ resources and standard of living to be more prosperous. Therefore, the government must formulate a platform or grand strategy of agricultural development policy so that Indonesian farmers do not get caught up in poverty and unemployment

scholarly journals The Identification of Priority Food Potential in Pidie District

2019 ◽  
Vol 5 (6) ◽  
pp. 119
Author(s):  
Mahyaruddin Mahyaruddin ◽  
Indra Indra ◽  
Lukman Hakim
Keyword(s):  
Agricultural Development ◽  
Rice Production ◽  
Food Sector ◽  
Location Quotient ◽  
Priority List ◽  
Commodity Production ◽  
Self Sufficiency ◽  
The Government ◽  
Food Potential

In this study the priority food studied is rice commodity. The area of rice commodity production centers is based on Location Quotient (LQ) consists of 11 sub-districts: Glumpang Baro, Mutiara, Tangse, Keumala, Mila, Delima, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Batee and Muara Tiga. Meanwhile for the buffer sub-districts for rice production, it is become the government priority to support and encourage agricultural development in the food sector as sub-districts included in the priority list of rice commodity development in Pidie District in an effort to support national rice self-sufficiency.

Philosophical and Pedagogical Views of Yu. F. Samarin

2019 ◽  
Vol 54 ◽  
pp. 209-218
Author(s):  
Lev E. Shaposhnikov
Keyword(s):  
National Identity ◽  
Social Development ◽  
Educational Policy ◽  
Critical Evaluation ◽  
Educational Process ◽  
Educational Context ◽  
The Government ◽  
Role Of Religion

The paper analyses the evolution of Yu. Samarin’s ideas from rationalism to “holistic knowledge”. Special attention is paid to the philosopher’s conceptualization of the key role of religion for a nation. The author also examines the scholar’s position concerning the promotion of patriotism as an important impetus for social development. Emphasis is made on analyzing the interaction of universal and national aspects in the educational process, as well as on the value of national identity in the field of humanities. The article also presents Yu. Samarin’s critical evaluation of the government educational policy and his suggestions on increasing its effectiveness. The author notes the relevance of Yu. Samarin’s views for the contemporary philosophical and educational context.

PENELITIAN ASPEK PERKOTAAN DUMAI DAN BITUNG DAN KEMUNGKINANNYA SEBAGAI LOKASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA

2012 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
Author(s):  
CB Herman Edyanto
Keyword(s):  
Programming Model ◽  
National Income ◽  
Special Economic Zone ◽  
Good Prospect ◽  
Economic Activities ◽  
Processing Industry ◽  
North Sulawesi ◽  
Job Opportunity ◽  
Economic Zone ◽  
The Government

Special Economic Zone has been introduced as a new approach in Indonesia for regional development purposes on the basic of economic activities concentration. Some countries have run such project as part of national income and thus opening new job opportunity for the local people. A concept for its development need to be established since it also affects to the government’s expenditure. This is a chance for the government to open mind in creating new investment from other countries to Indonesia. Two cities have been chosen as cases of study namely Bitung – north Sulawesi Province and Dumai – Riau Province. The first is known as fish processing industry city whereas the second one is known as CPO processing industry city. This study has proved that Dumai has a good prospect as a special economic zone based on the application of Powersim dynamic programming model for its analysis.

scholarly journals Appropriate Management Scale of Farmland and Regional Differences under Different Objectives in Shaanxi Province, China

Land ◽  
2021 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 314
Author(s):  
Qianxi Zhang ◽  
Zehui Chen ◽  
Fei Li
Keyword(s):  
Influencing Factors ◽  
Loess Plateau ◽  
Regional Differences ◽  
Agricultural Development ◽  
Shaanxi Province ◽  
Employment Rate ◽  
Grain Production ◽  
The Loess Plateau ◽  
Surplus Labor ◽  
The Government

Agricultural development is facing two problems: insufficient grain production and low profit of farmers. There is a contradiction between the government’s goal of increasing production and the farmer’s goal of increasing profit. Exploring the appropriate management scale of farmland under different objectives is of great significance to alleviate the conflict of interests between the government and farmers. In this study the Cobb-Douglas production function model was used to measure the appropriate management scale of farmland under different objectives in Shaanxi Province and analyze the regional differences. Under the two objectives, the appropriate management scale of the Loess Plateau was the largest in the three regions, followed by Qinba Mountains and Guanzhong Plain. Farmland area and quality were the main influencing factors for the appropriate management scale of farmland under the goal of maximizing the farmland yield, while the nonagricultural employment rate and farmland transfer rate were the main influencing factors under the goal of maximizing farmers’ profits. It is easy for Shaanxi Province to increase farmers’ profits, but more land needed to be transferred to increase farmland yield. These results suggest that in order to balance the goal of increasing yield and profit, the transfer of rural surplus labor should be promoted, and the nonagricultural employment rate should be improved. In Loess Plateau, restoring the ecological environment and enhancing the farmland quality. In Guanzhong Plain, avoiding urban land encroachment on farmland. In Qinba Mountains, developing farming techniques and moderately increasing the intensity of farmland exploit.

scholarly journals Green Agricultural Development Based on Information Communication Technology and the Panel Space Measurement Model

2021 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 1147
Author(s):  
Xueyao Zhang ◽  
Hong Chen
Keyword(s):  
Communication Technology ◽  
Regional Differences ◽  
Agricultural Development ◽  
Least Squares Method ◽  
Information Communication Technology ◽  
Measurement Model ◽  
Eastern Region ◽  
Information Communication ◽  
The Government ◽  
Space Measurement

This study was conducted to promote the construction of China’s ecological civilization; to reduce harm to the environment; to quantify the performance of agricultural green development (GD); and to truly achieve green, sustainable, and healthy agricultural development. From the perspectives of resources and the environment, first, information communication technology and the panel space measurement (PSM) model were adopted to analyze relevant indicator data from 2000 to 2019 in China’s 30 provinces. Second, China’s agriculture was measured to explore the overall characteristics, temporal changes, and regional differences of agricultural development. A panel data measurement model was constructed using the generalized least squares method, and the main factors affecting performance development were analyzed, which were verified by giving examples. Third, the governance countermeasures and improvement directors were proposed for agricultural GD in China. It is found that the driving force of performance of agricultural GD in China mainly depends on technological progress and that technological efficiency determines the speed of agricultural development. The regional differences in performance of agricultural GD are obvious in China. The growth in the performance of agricultural GD in the eastern region is much higher than that of the central, western, and northeast regions. In addition, the results show that the performance of agricultural GD is extremely positively correlated with the agricultural economic level, fiscal support for agriculture policy, and the industrialization process and that it is extremely negatively correlated with the level of opening-up, adjustment of agricultural structure, and the environmental regulatory capability of the government. As a result, this study can provide some ideas for the realization of agriculture GD in China.

scholarly journals Amidst Covid-19 Pandemic: An Adaptive Disaster Governance in Yogyakarta, Indonesia

2021 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 92
Author(s):  
Dyah Rahmawati Hizbaron ◽  
Dina Ruslanjari ◽  
Djati Mardiatno
Keyword(s):  
Spatial Data ◽  
Online Survey ◽  
Local Development ◽  
Development Planning ◽  
Research Area ◽  
Primary Data ◽  
Adaptive Governance ◽  
First Case ◽  
The Government ◽  
Information Conflict

Since Indonesia reported its first case of COVID-19 in the capital, Jakarta, in early March of 2020, the pandemic has affected 102,051,000 lives. In the second week of the month, the government mandated all sectors to take necessary actions to curb the spread. The research set out to evaluate how the disaster emergency response was carried out amid the COVID-19 pandemic in the Special Region of Yogyakarta (SRY). The research employs qualitative observation of adaptive governance variables, i.e., infrastructure availability, information, conflict mechanism, regulation, and adaptation. The research analyzed primary data collected from focus group discussions with key persons at the Local Disaster Management Agency, Local Development Planning Agency, and Disaster Risk Reduction Platform responsible for the crisis and included an online survey to validate data. The research revealed that the SRY had exhibited adaptive governance to the COVID-19 pandemic, as apparent by, among others, open-access spatial and non-spatial data, extensive combined uses of both types of data, and prompt active engagement of communities in the enforcement of new rules and regulations mandated by national and provincial governments. Furthermore, during emergency responses to COVID-19, the stakeholders provided infrastructure and information, dealt with conflicts in multiple spatial units, encouraged adaptations, and formulated emergent rules and regulations. For further research, we encourage qualitative analysis to confront other types of natural disaster for the research area.

scholarly journals Impacts of Agricultural Land Acquisition for Urbanization on Agricultural Activities of Affected Households: A Case Study in Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam

2021 ◽  
Vol 13 (15) ◽  
pp. 8559
Author(s):  
Nhung Pham Thi ◽  
Martin Kappas ◽  
Heiko Faust
Keyword(s):  
Agricultural Development ◽  
Agricultural Land ◽  
Rice Cultivation ◽  
Mixed Data ◽  
Land Acquisition ◽  
Agricultural Activity ◽  
Agricultural Activities ◽  
Farmland Abandonment ◽  
Before And After ◽  
The Government

Agricultural land acquisition for urbanization (ALAFU) has strongly impacted agriculture in Vietnam during the last decades. Given the mixed data obtained from a survey with 50 households who lost 50% of their farmland area (in-depth interviews, a group-focused discussion and observation) this study shows the different impacts of ALAFU on each agricultural activity of affected household by comparing before and after ALAFU. Rice cultivation and animal breeding have sharply declined, but potted flower plantation (PFP) has quickly grown and is the main income of 34% of surveyed households. Rice cultivation has declined not only as a result of agricultural land acquisition, which has resulted in the loss of rice land, but also as a result of urbanization, which has resulted in rice land abandonment. Conversely, PFP is growing due to advantages associated with urbanization, such as a good consumer market and upgraded infrastructure. However, whether they are declining or increasing, all agricultural activities have to face challenges related to the shortcomings in agricultural land allocation and agricultural development plans. This study suggests that if ALAFU projects are continued, the government should evaluate agricultural development and forecast farmland abandonment after ALAFU. Simultaneously, they should put more effort into maintaining agriculture in the form of peri-urban or urban agriculture, which is significant for sustainable development in affected communities.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document