scholarly journals Perception of Farmers in Seaweed Farming Business in Seriwe Village, East Lombok Regency

2019 ◽  
Vol 007 (01) ◽  
pp. 69-80
Author(s):  
Lathifatul Rosyidah ◽  
◽  
Achmad Zamroni ◽  
Tenny Apriliani ◽  

Most of the coastal communities at Seriwe Village, East Lombok Regency have livelihoods as seaweed cultivators. The government has launched various programs to improve the productivity and economy of the community through seaweed farming. The objectives of the study are: 1) to know the characteristics of seaweed farming in East Lombok, 2) to analyze the perception of cultivators on the development of seaweed cultivation, and 3) to analyze the perception of farmers on stakeholder participation in the development of seaweed cultivation. This research was conducted in Seriwe Village, Jero Waru District in 2018 using survey methods. The type of data collected is primary data and secondary data. Data analysis uses descriptive methods and simple statistical analysis. In general, seaweed cultivation by farmers is good. The results showed that people's perceptions of all seaweed farming activities were in a good category.

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Agus Sjafari ◽  
Kandung Sapto Nugroho ◽  
Arenawati Arenawati ◽  
Oki Otaviana ◽  
Guntur Fernanto

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan.   Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan   ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate  pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate   Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen


Author(s):  
Lathifatul Rosyidah ◽  
Achmad Zamroni ◽  
Subhechanis Saptanto

Persepsi masyarakat mengenai usaha budi daya  perikanan sangat penting dalam pengembangan usaha budi daya. Hal ini dikarenakan pengembangan budi daya  perikanan membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama keberhasilan budi daya  perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pembudidaya  terhadap aktivitas budi daya  KJA di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada Tahun 2017 dengan menggunakan metode survey melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan publikasi ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu baik berupa laporan tahunan, data kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka dan publikasi lainnya. Wawancara dilakukan secara purposive kepada informan dengan menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi persepsi masyarakat yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pesisir di Kabupaten Buleleng bekerja sebagai nelayan dan atau pembudidaya KJA yaitu budi daya ikan kerapu dan menjadi alternatif mata pencaharian masyarakat yang menjanjikan keuntungan. Persepsi masyarakat mengenai aktivitas budi daya  yang dijalankan secara umum cukup baik dan memberikan keuntungan. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian kepada pelaku usaha perikanan budi daya  dengan memberikan pendampingan dan pelatihan yang diperlukan oleh pembudi daya  yaitu pelatihan mengenai pengendalian hama dan penyakit, teknis pembesaran di KJA sesuai standar, cara budi daya  yang baik, pelatihan seleksi benih, dan pelatihan pemasaran. Title: Community Perception to Marine Culture Activity in Buleleng Regency, Bali ProvinceCommunity perceptions about the cultivation of fisheries are very important in the development of aquaculture business. This is due to the development of aquaculture requires community participation as the main factor to successful cultivation of fisheries. The purpose of this study was to determine the perceptions of aquaculture farmers on floating net cage cultivation activities in Buleleng Regency. This research was conducted in Buleleng Regency, Bali Province during 2017 using survey methods with qualitative and quantitative approaches (mix method). Primary data was collected through interviews, observation, and documentation. While secondary data was collected from literature studies and scientific publications, annual reports, statistical data of Buleleng Regency such as regency in figures and other publications. Interviews were conducted purposively to informants using a structure questionnaire including community perceptions. Data analysis used descriptive statistics. The results of this study shows that the cultivation of floating net cages in Buleleng Regency, namely cultivation of grouper aquaculture and an alternative livelihood that promises benefits. Public perceptions of cultural activities in general, which are carried out in a fairly good manner and provide benefits. The government is expected to pay attention to aquaculture fisheries entrepreneurs by providing assistance and training needed by farmers, namely training on pest and disease control, technical enlargement in floating net cages according to standards, good cultivation practices, seed selection training, and marketing training.


2017 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 69-96
Author(s):  
Siti Yuliaty Chansa Arfah ◽  
Harianto . ◽  
Suharno .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396. Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao. The purpose of this study is to assess the competitiveness of cocoa in Central Sulawesi and to investigate the role of government in improving the competitiveness of cocoa. The primary data were generated through observation, interviews and some questionnaires. The secondary data were obtained from the agency or the institution related to the research. This study uses the Policy Analysis Matrix (PAM) and sensitivity analysis. The study found that the PCR value for Parigi Moutong district was 0.589 and Sigi district was 0.396. While, the DRC value for Parigi Moutong district was 0.387 and Sigi district was 0.319. This indicates that cocoa beans farming in Central Sulawesi has competitiveness, but not economically beneficial because Central Sulawesi produces unfermented cocoa beans consequently farmers receive low prices. Based on the results of the government's impact on output analysis, the government did not provide protection for domestic cocoa seed prices through the reference price of cocoa beans, consequently the price of domestic cocoa beans, particularly in the research area, was relatively low compared to the price of cocoa beans at the international market. Seen from the government policy on inputs, the government have provided subsidies to farmers but they need to improve the distribution and management of aid to be evenly distributed. It is necessary to set up good government policy on inputs and outputs in order to increase cocoa seed productivity, decrease production cost and increase the price which simultaneously can improve its competitiveness in the research location.


2020 ◽  
Vol 11 (4) ◽  
pp. 395-430
Author(s):  
Adi Susilo

Purpose The purpose of this study at the level of sustainability of oxbow lake was intended to determine the status of sustainability, leverage attributes and driving factors in the management of oxbow lake in Buluh Cina village in Kampar, Riau, Indonesia. Design/methodology/approach The types of data collected include primary data and secondary data. Data was collected using survey methods, library research, laboratory analysis and interviews. The analytical method used this study is multidimensional scaling (MDS) analysis and prospect analysis. Sustainability analysis is done using the MDS analysis approach with the help of RapOxbow software and compared to Monte Carlo analysis results. Findings The current sustainability status of the management of Lake Baru ecosystem according to a number of dimensions is considered sustainable with a sustainability index value of 50.95. Meanwhile, the analysis results of each dimension shows that the sustainability index for the ecological dimension is 42.56 and the sustainability index for the economic dimension is 47.44, which means that the index is less sustainable. Originality/value The approach of this research is MDS analysis and prospect analysis and research locations in Buluh Cina village in Kampar, Indonesia which have never been studied before. This is one of few studies that investigates comprehensively the analysis of management sustainability, especially in the dimensions of ecology, economics and socio-culture, especially in Indonesia.


Unity Journal ◽  
2021 ◽  
Vol 2 ◽  
pp. 251-262
Author(s):  
Sumitra Karki

Nepal has been a home to diversified settlement in terms of ethnicity, religion, dialect and culture since its outset in civilization. It also lies between two great military and economic giants of Asia – India and China – that are hostile to each other. While these bring abundant opportunities for Nepal, it possesses several internal and external security threats. Nepal suffers from cyber-attack, environmental degradation, pandemic, ethnic, racial or religious conflicts, inequality and poverty, extremism, human trafficking, corruption, migration and trans-boundary crime. In addition, Nepal also faces several security threats, traditional and non–traditional, including terrorism and insurgency. These threats possess serious implications on peace and security of Nepal and the South Asian region. There is a need of serious study about the major internal and external security challenges that Nepal faces in recent decades. This study aims at examining some of the major security challenges, explore the factors behind it, and attempt to suggest few policy recommendations to the government of Nepal to deal with them. The study is conducted by reviewing the primary and secondary sources of data. The primary data includes documents of the government agencies, press release, joint statement and organizational reports. It also includes the interviews with security experts, bureaucrats, policy makers and academicians. Similarly, secondary data includes books, news reports, academic journals, seminars report and reports of research institutes and think tanks. The study highlights that Nepal should prepare itself to meet with the emerging internal and external security challenges what have emerged in recent times. With the rise of India and China, two adversarial powers in the region, Nepal possess extreme challenges in days to come. Similarly, hardly any countries of the world had prepared itself to deal with recent pandemic like COVID-19 that has shattered even the most powerful countries of the world. Taking lessons from these, it is time for Nepal to learn and prepare to mitigate the challenges.


2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government


2020 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 443
Author(s):  
Muhammad Adib ◽  
Sri Kusriyah Kusriyah ◽  
Siti Rodhiyah Dwi Istinah

Government Regulation No. 53 of 2010 regarding the discipline of the Civil Servant loading obligations, prohibitions, and disciplinary action which could be taken to the Civil Servant who has been convicted of the offense, is intended to foster a Civil Servant who has committed an offense, the form of disciplinary punishment is mild, moderate, and weight. Disciplinary punishment for the Civil Servant under Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning the Discipline of Civil Servants. The formulation of this journal issue contains about how the process of disciplinary punishment, and constraints and efforts to overcome the impact of the Civil Servant disciplinary punishment in Government of Demak regency. The approach used in this study is a sociological juridical approach or juridical empirical, that is an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data normative. The process of giving disciplinary sanctions for State Civil Apparatus in Government of Demak regency begins with the examination conducted by the immediate supervisor referred to in the legislation governing the authority of appointment, transfer and dismissal of civil servants. The results showed that in general the process of sanctioning / disciplinary punishment of civil servants in the Government of Demak be said to be good and there have been compliance with the existing regulations / applied in Government Regulation No. 53 of 2010, although it encountered the competent authorities judge still apply tolerance against the employee, but also a positive impact among their deterrent good not to repeat the same offense or one level higher than before either the Civil Servant concerned or the other. Obstacles in carrying out disciplinary punishment in Government of Demak regency environment is still low awareness of employees to do and be disciplined in performing the tasks for instance delays incoming work, lack of regulatory discipline, lack of supervision system and any violations of employee discipline. There must be constraints to overcome need for cooperation with other stakeholders comprising Inspectorate, BKPP, and the immediate superior civil servants in this way can be mutually reinforcing mutual communication, consultation, coordination so that if later there is a problem in the future could be accounted for.Keywords: Delivery of Disciplinary Sanctions; Civil Servant; Government Regulation No. 53 of 2010.


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 26-37
Author(s):  
Sukharanjan Debnath

As per rules, the Savings practice of Government salaried people is mandatory up to a stipulated amount of monthly salary. According to GPF, EPF and NPS Rules, a predetermined amount is deducted by the employer at source for the future wellbeing of the concerned employee and invest to GPF, EPF, NPS, etc. In addition to these mandatory savings, employees can save their money to other savings instruments according to their capability and other conditions. As most of the government employees in Unakoti district of Tripura are working with small designations and salaries, they are not able to save more in addition to mandatory savings. Fixed Pay Employee (FPE), Contract Base Worker (CBW), Per Time Worker (PTW), Monthly Pay Worker (MPW), Daily Rate Worker (DRW) are the working conditions where employees get less amount of salary in comparison to regular employees. Under these conditions, their savings rate is also low in comparison to other employees. Other Sources of income, spouse job, dependency ratio, age, literacy level, educational qualification and availability of savings instruments nearby employees are an important aspect for better understanding of savings improvement in the District. The present study entitled “Savings behavior of Government Salaried People in Unakoti District of Tripura” is an empirical study based on primary data and secondary data. The study reveals that the savings rate of salaried people in Unakoti District of Tripura is growing slowly. Financial literacy, reduction of dependency ratio by employment generation programs, Massive awareness program and availability of savings instruments in the rural areas may make a vigorous savings environment in Unakoti District of Tripura.


2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 76-86
Author(s):  
Dhevi Amalia Hermawan

SMAN 10 Malang began implementing learning from home activities since the issuance of a circular from the government regarding the implementation of education policies during the Covid-19 emergency. Japanese language learning which is one of the subjects at SMAN 10 Malang that is studied by students majoring in Language and Mathematics and Natural Sciences, is also carried out online. In meeting these challenges, Youtube media is used for Japanese language learning during home learning activities (BDR). This study aims to describe the use of Youtube in Japanese language class dan to determine how interest and student learning outcomes in Japanese language learning using Youtube media during BDR activities. The method used in this research is descriptive qualitative method with the process of collecting primary data through the results of student response questionnaires, as well as secondary data through the results of evaluation of student learning in Japanese language learning using Youtube media. The results of data analysis showed that students' interest in using Youtube media as a medium for learning Japanese language during BDR activities was in highest criteria. Moreover, the data has shown a satisfactory result in learning Japanese language through Youtube as a learning media.


2018 ◽  
Vol 14 (3) ◽  
pp. 79
Author(s):  
Julia ., Lendombela ◽  
Melsje Y. Memah ◽  
Agnes E. Loho

This study aims to identify internal factors and external factors of UD Betris, as well as to determine the strategy for developing the business of bamboo batik handicraft industry UD Betris. Betris in Meras Village. This research was conducted from April to June 2018. The data used were primary data and secondary data. Primary data is obtained through observation and interviews which are divided into two parties, namely internal parties (business owners and labor) and external parties (local government and consumers) with 8 (eight) respondents. Meanwhile, secondary data was obtained from literature studies. Analysis of the data used is by using a SWOT analysis. The results showed that internal factors include: raw materials, quality of raw materials, price of raw materials, product uniqueness, business spirit and craftsman skills, product prices, product durability and quality, not having financial records, traditional production equipment, product arrangement that has not been arranged neat, promotion is not efficient, does not have a special place of business, and there is no parking space. external factors include: high market opportunities, government support, opportunities for training, opportunities to participate in exhibitions, plastic substitute goods, interest in business successors, and the existence of competitors using modern production tools. Based on the SWOT diagram, the chosen strategy is a combination of SO, namely: 1) Maintaining product quality and continuing to develop products by innovating to create bamboo handicraft products with new designs. 2) Continue to work with the government and related agencies to develop and expand marketing areas so that products are better known to local and foreign communities through training and exhibition events. *jnkd*.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document