Indonesia is an agricultural country because most of the population has a livelihood in agriculture. In addition, agriculture is the second largest contributor to national economic growth and Gross Domestic Product (GDP). Rural areas have vast agricultural land, but not all communities have land so most farmers work on land owned by other people and then get a share of the results by a variety of methods. The research objective is to analyze the implementation of muẓāraʻah contract based on Law No. 2 of 1960 and Islamic law and It’s implications for the socio-economic life of the society in Cianjur. Data collection was carried out using the method of observation, interview and documentation (library) and data analysis deductively, inductively and comparatively, then presented in a qualitative descriptive manner. The population in this study was 120 people, and the study sample was 12 people (10%) who were selected by purposive sampling method. The results of the research are (1) the implementation of muẓāraʻah contract in Cianjur, West Java is not fully in accordance with Law No. 2 of 1960 and Islamic law, (2) The implications of muẓāraʻah on the economic life of farmers are the fulfillment of ḍarūriyyah needs, namely consumption and secondary education, while landowners can meet more complex needs., including fulfillment of ḍarūriyyah, can allocate part of the funds to go on pilgrimage, charity to other people in need. And (3) The Implications of muẓāraʻah contract on the social life of society is a concern between landowners and farmers that is realized by helping each other when in trouble. However, attention from the government is still needed to ensure good relations between the two parties that are cooperating.[Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk mempunyai pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, pertanian merupakan kontributor kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). Daerah pedesaan mempunyai lahan pertanian yang sangat luas, namun tidak semua masyarakat mempunyai lahan sehingga sebagian besar petani menggarap lahan milik orang lain kemudian mendapatkan bagi hasil dengan metode yang beragam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan konsep muẓāraʻah berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 dan hukum Islam dan implikasinya terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat di Cianjur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi (perpustakaan) dan analisis data secara deduktif, induktif dan komparatif, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini 120 orang, dan sampel penelitian sebanyak 12 orang (10%) yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian adalah (1) pelaksanaan perjanjian bagi hasil akad muẓāraʻah di Cianjur belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil lahan pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Hambatan dalam melaksanakan peraturan No 2 Tahun 1960 dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian adalah tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun. (2) Implikasi akad muẓāraʻah terhadap kehidupan ekonomi petani adalah pemenuhan kebutuhan ḍarūriyyah yaitu konsumsi dan pendidikan keturunanya, sedangkan pemilik lahan dapat memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks, antaranya pemenuhan ḍarūriyyah, dapat mengalokasikan sebagian dana untuk pergi haji, bersedekah dan zakat kepada orang lain yang membutuhkan. Dan (3) Implikasi akad muẓāraʻah kehidupan sosial adalah adanya kepedulian antara pemilik lahan dan petani yang diwujudkan dengan saling membantu ketika dalam kesulitan. Namun demikian, perhatian dari pemerintah tetap diperlukan untuk menjamin hubungan baik antara kedua belah pihak yang bekerjasama.]
Dynamic Governance Capabilities in Regional Budget Policy Formulation to Create Agile Bureaucracy During Covid-19
