scholarly journals Regulate DPR’s Committees: Making Indonesian Presidential System More Representative

FIAT JUSTISIA ◽  
2019 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 129
Author(s):  
Zulkarnain Ridlwan ◽  
Zainal Arifin Mochtar
Keyword(s):  
Comparative Approach ◽  
Checks And Balances ◽  
The Public ◽  
Us Congress ◽  
The People ◽  
The Us ◽  
Presidential System ◽  
The Will ◽  
The Government ◽  
Performance Satisfaction

The evaluation of the DPR's oversight function always considered not to represent the will of critical supervision of the people in almost every DPR's performance satisfaction survey. The DPR Committees institutionally the main actor of supervision, but has not been effective. 11 DPR committees compared to 113 work partners suspected to be one of the causes. Committees formed by DPR and can be adjusted according to needs. Based on a comparative approach on regulations in the US Congress and the British Parliament, it is recommended to narrow the oversight work by increasing the number of DPR committees to balance a large number of partners. The division of supervision work into more committees makes the scope of work narrow so that supervision is more focused. Changes in the arrangement of the number of committees in Law 17/2014 and the DPR 2014 Rules of Conduct need to be done by stating the maximum number of five working partners for each committee. The creativity of the committee to form sub-committees in accordance with needs must also be confirmed in the 2014 DPR Rules of Conduct. Such regulation is expected to make the performance of checks and balances between the DPR and the Government be better assessed by the public as a unitary presidential government system, namely a presidential system that better represents the will of the people's supervision. 

scholarly journals EXAMINING THE DRAFT CIPTA KERJA BILL IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS TO ACHIEVE RESPONSIVE, ASPIRATIONAL AND PROGRESSIVE NATIONAL LAW DEVELOPMENT

2021 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Rama Halim Nur Azmi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Comparative Approach ◽  
National Interests ◽  
The Public ◽  
Critical Attitude ◽  
Employment Sector ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Made In ◽  
Laws And Regulations

Abstract:President Joko Widodo in 2018 revealed the government's target of making a law by means of the omnibus law to overcome the existence of regulatory obesity and overlapping regulations in Indonesia. One of the sectors the government has targeted for the enactment of the omnibus law is the employment sector. The drafting of the omnibus law bill on labor began in 2019 with the target completed within 100 days. At that time the draft law was called the Draft Cipta Lapangan Kerja Bill. However, in the draft last in February 2020 the draft law was named the Draft Cipta Kerja Bill. According to the Chairperson of the People's Legislative Assembly, Puan Maharani, in the DraftCipta Kerja Bill, which was made in an omnibus law, consisted of 79 laws. In the Draft Cipta Kerja Billnotonly includes the employment sector but also other sectors such as the environment. However, the Cipta Kerja Bill has so far drawn rejection from the public, laborers, activists, academics, and practitioners because it is considered in the drafting of the Cipta Kerja Bill that it has problems both formally and materially, even according to some experts the Cipta Kerja Bill has the potential to violate human rights if authorized. In this paper, we will discuss the existence of the omnibus law as one of the mechanisms for the formation of laws and regulations and how the problems in the Draft Cipta Kerja Bill. The method used in this research is a normative juridical method with the statutory and comparative approach. The results of this study are an analysis of the existence of the omnibus law as one of the mechanisms for the formation of legislation and the existence of a picture and a critical attitude towards the issue of the Cipta Kerja Bill. So that through this paper, it can be seen whether the drafting of the Cipta Kerja Bill is intended for the interests of the people or only for the sake of investment which will certainly sacrifice human rights and harm national interests.   Keywords: omnibus law, Draft CiptaKerja Bill, employment, human rights.   Abstrak:Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 mengungkapkan target pemerintah yakni membuat suatu undang-undang dengan cara omnibus law untuk mengatasi adanya obesitas regulasi dan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Salah satu sektor yang menjadi target pemerintah untuk dibuatkan undang-undang omnibus law adalah sektor ketenagakerjaan. Penyusunan rancangan undang-undang omnibus law tentang ketenagakerjaan dimulai sejak tahun 2019 dengan target selesai dalam waktu 100 hari. Saat itu rancangan undang-undang tersebut dinamakan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Namun, dalam draft terakhir pada Februari 2020 rancangan undang-undang tersebut bernama Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dalam RUU Cipta Kerja yang dibuat secara omnibus law tersebut terdiri dari 79 undang-undang. Dalam RUU Cipta Kerja tersebut tidak hanya memuat tentang sektor ketenagakerjaan saja tetapi juga sektor-sektor lainnya seperti lingkungan hidup. Tetapi, RUU Cipta Kerja tersebut hingga saat ini menuai penolakan baik dari masyarakat, buruh, aktivis, akademisi, dan praktisi karena dinilai dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut memiliki masalah baik secara formil maupun materiil bahkan menurut sebagian ahli RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila disahkan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana keberadaan omnibus law sebagai salah satu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana permasalahan dalam RUU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya analisis terhadap keberadaan omnibus law sebagai salah satu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan adanya suatu gambaran dan sikap kritis terhadap permasalahan RUU Cipta Kerja. Sehingga melalui tulisan ini dapat terlihat apakah penyusunan RUU Cipta Kerja memang diperuntukkan kepentingan rakyat atau hanya demi kepentingan investasi semata yang tentunya akan mengorbankan hak asasi manusia dan merugikan kepentingan nasional.   Kata Kunci:omnibus law, RUU Cipta Kerja, ketenagakerjaan, hak asasi manusia.  

scholarly journals Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

Jurnal Common ◽  
2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Mahi M Hikmat
Keyword(s):  
Information Dissemination ◽  
Local Area ◽  
The Public ◽  
Positive Side ◽  
The People ◽  
The Will ◽  
The Government ◽  
Local Representative ◽  
The Voice

Salah satu perubahan paradigma yang mendasar dari lahirnya kebijakan otonomi daerah adalah penguatan aksebilitas rakyat terhadap kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah. Hal itu diwujudkan dengan penguatan eksistensi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai representasi kehendak rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, DPRD dipilih melalui Pemilu oleh rakyat daerah, sehingga suara DPRD merupakan suara rakyat daerah.Diseminasi informasi kinerja Legislatif Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penguatan DPRD, sehingga harus dioptimalkan dalam kerangka mendorong kualitas demokrasi di daerah. Untuk mengungkap tujuan tersebut dilakukan kajian yuridis dengan menggunakan pendekatan subyektif dan metode deskriptif kualitatif.Kajian ini menghasilkan kesimpulan, 1). Banyak peraturan perundangan yang terkait dengan lembaga Legislatif Daerah mengamanahkan urgensi diseminasi informasi kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dan merupakan bagian penting dari penguatan kualitas demokrasi di daerah; 2). Semua kegiatan dalam implementasi amanah peraturan perundangan terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, merupakan hal penting untuk didiseminasikan kepada publik, kecuali informasi yang harus dirahasiakan menurut peraturan perundangan; 3) Model alternatif diseminasi informasi kinerja adalah Model Persuasi Hugh Rank yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi diseminasi informasi lainnya yang bernilai kebaikan dan kelebihan sisi positif) serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (downplay) aspek-aspek sisi negatif. AbstractOne of the paradigm changes which inherent from the birth of local autonomy policy is strengthening the accessibility of the people to the policies of the government made by local government. It occurred in strengthening existence of local representative (DPRD) as representatives of the will of the people. As the mandate of article 18 paragraph ( 3 ) 1945 constitution, local representative was elected through general election by local people, that the voice of local representative is the voice of the local people.Information dissemination of local legislative performance becomes really important part in strengthening parliament. To uncover the purpose of juridical, the study was conducted with the use of subjective approach and a method of descriptive qualitative study.This study finds several conclusions, 1) Many laws relating to the legislative institutions gives urgency disseminate information performance as part of accountability public and an essential part of strengthening the quality of democracy in the local area; 2) All activities implementation of legislation relating to the function, responsibility and authority, rights and obligations, are crucial to be disseminated to the public, except for information which should be confidential according to legislation; 3) Model of alternative disseminate information performance is a persuasion model of Hugh Rank, which more strengthens the principal engagement, exposes intensively ideas, events, activity or other substance of information dissemination which is good and excess (the positive side) and which plays, disguises, or downplays the negative sides.

The concept of types of popular representation

2021 ◽  
Vol 30 (1) ◽  
pp. 17-46
Author(s):  
Dmitry Kireev
Keyword(s):  
Electoral System ◽  
The State ◽  
Checks And Balances ◽  
Parliamentary Elections ◽  
The People ◽  
The Will ◽  
Party Composition ◽  
The Government ◽  
Legal Mechanism

Democracy has many appearances. The principle of democracy is implemented in republics as well as monarchies, unitary states and federations. This article proposes a new dimension of democracy – the type of popular representation – which depends on the electoral system used in national parliamentary elections. The ownership of power in the state by the people is ensured by the functioning of a representative body elected by citizens and having exclusive authority to pass laws that are binding on all. In addition, the parliament participates in the formation of bodies of other branches of power and approves the budget. Thus, research into the manifestations of the institution of popular representation is important not only for countries with a parliamentary government, but also for all other states. The direct dependence of the composition of the legislature on the will of the people guarantees that the actions of the state are subordinated to the interests of this entity. An electoral system is used to identify this will of the people. However, the significance of this legal mechanism is not limited to the role of a guide between votes and parliamentary mandates alone. The electoral system is a “double-edged” instrument that can influence the exercise of power by the people. The purpose of this article is to analyse this influence and demonstrate the existence of three types of popular representation formed by different categories of electoral systems. Types of people’s representation arise as a result of the repeated application of a certain mechanism and the following establishment of the party composition of the parliament and party structure of the government. The established type of people’s representation is characterised by the varying degree of effectiveness of political parties in expressing and realising the interests of the people. In addition, the implementation of the principle of alternation of power and the functioning of the checks and balances are also dependent on the electoral system used. This article formulates a concept that makes it possible to differentiate the way democracy is developed in the state and to consider transparently the constitutional and legal consequences of the choice of the electoral system.

scholarly journals Preservation of Federal Government Publications in Multiple Formats Proposal

2016 ◽  
Vol 44 (3) ◽  
pp. 28
Author(s):  
GODORT Preservation Working Group
Keyword(s):  
Round Table ◽  
Public Access ◽  
Digital Government ◽  
The Public ◽  
Us Congress ◽  
Government Documents ◽  
National Conversation ◽  
The Us ◽  
Library Program ◽  
The Government

The GODORT Preservation Working Group urges the Government Documents Round Table (GODORT) to promote a national conversation about the value of preserving historic Government publications in multiple formats in order to serve a diverse public and to publicize the need for Government publications librarians to help the public access those publications. GODORT should urge ALA to ask the US Congress to appropriate funds for preservation of Federal Depository Library Program government publications. This money should be used for direct support of depository libraries who want to preserve their paper and digital government publications.

scholarly journals FORMAT PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MK NO. 55/2019: Kajian dan Analisis Sosiologi Politik

2020 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Syarifuddin Jurdi
Keyword(s):  
Presidential Elections ◽  
National Level ◽  
Voting Rights ◽  
Legislative Elections ◽  
Checks And Balances ◽  
Political Issues ◽  
The Public ◽  
Presidential System ◽  
Political Choices ◽  
The Government

In the practice of the Indonesian presidential system, the presidential elections held after the legislative elections do not strengthen the presidential system, checks and balances mechanism  between the government and the People’s Representative Council have not run according to the mandate of the constitution yet. By using hermeneutic and verstehen approaches, as well as political sociology perspective, this paper considers that strengthen checks and balances mechanism between the government and People’s Representative Council is by carrying out regional and national simultaneous elections. The merging of legislative elections (People’s Representative Council and Regional representative Council) and presidential elections at national level also merging legislative and executive elections at  regional level have several functions:  first, the merging will result an effective and efficient governance in running the government; second, an easier and lighter electoral unification model, both for organizers in preparing stages of elections or for voters in channeling their voting rights; third, political issues that are programmed by candidate pairs and legislative candidates will be more focused and directed so that the public is clearer in determining their political choices. Dalam praktik sistem presidensial Indonesia, pemilu presiden yang diselenggarakan setelah pemilu legislatif tidak memperkuat sistem presidensial, mekanisme saling mengawasi (checks and balances) antara pemerintah dan DPR belum berjalan sesuai konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan verstehen serta perspektif sosiologi politik dan kelembagaan, tulisan ini memandang bahwa memperkuat checks and balances antara pemerintah dan parlemen melalui penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal. Penggabungan pemilu legislatif (DPR dan DPD) dan pemilu presiden pada level nasional serta penggabungan pemilu legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan eksekutif (gubernur, bupati, walikota) pada level daerah menjadi pilihan; pertama, penyatuan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan kekuasaannya; kedua, model penyatuan level pemilu lebih mudah dan ringan, baik bagi penyelenggara dalam menyiapkan tahapan maupun bagi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya; ketiga, isu politik yang diprogramkan pasangan calon maupun calon legislatif akan lebih fokus dan terarah sehingga masyarakat lebih jelas dalam menentukan pilihan politiknya.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Syariah

Liquidity ◽  
2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 110-118
Author(s):  
Iwan Subandi ◽  
Fathurrahman Djamil
Keyword(s):  
Health Care ◽  
Financial Institution ◽  
Social Supports ◽  
Religious Leaders ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Ministry Of Finance ◽  
Health Support ◽  
The Government

Health is the basic right for everybody, therefore every citizen is entitled to get the health care. In enforcing the regulation for Jaringan Kesehatan Nasional (National Health Supports), it is heavily influenced by the foreign interests. Economically, this program does not reduce the people’s burdens, on the contrary, it will increase them. This means the health supports in which should place the government as the guarantor of the public health, but the people themselves that should pay for the health care. In the realization of the health support the are elements against the Syariah principles. Indonesian Muslim Religious Leaders (MUI) only say that the BPJS Kesehatan (Sosial Support Institution for Health) does not conform with the syariah. The society is asked to register and continue the participation in the program of Social Supports Institution for Health. The best solution is to enforce the mechanism which is in accordance with the syariah principles. The establishment of BPJS based on syariah has to be carried out in cooperation from the elements of Social Supports Institution (BPJS), Indonesian Muslim Religious (MUI), Financial Institution Authorities, National Social Supports Council, Ministry of Health, and Ministry of Finance. Accordingly, the Social Supports Institution for Helath (BPJS Kesehatan) based on syariah principles could be obtained and could became the solution of the polemics in the society.

Interaction of Ukrainian Diaspora and the USA Government Regarding Celebration of Ukrainian Independence Day on January 22

2018 ◽  
Vol 1 (47) ◽  
pp. 136-145
Author(s):  
Halyna Shchyhelska
Keyword(s):  
United States ◽  
House Of Representatives ◽  
The United States ◽  
100Th Anniversary ◽  
Totalitarian Regime ◽  
The Public ◽  
Us Congress ◽  
The Us ◽  
Public Consciousness ◽  
The Usa

2018 marks the 100th anniversary of the proclamation of Ukrainian independence. OnJanuary 22, 1918, the Ukrainian People’s Republic proclaimed its independence by adopting the IV Universal of the Ukrainian Central Rada, although this significant event was «wiped out» from the public consciousness on the territory of Ukraine during the years of the Soviet totalitarian regime. At the same time, January 22 was a crucial event for the Ukrainian diaspora in the USA. This article examines how American Ukrainians interacted with the USA Government institutions regarding the celebration and recognition of the Ukrainian Independence day on January 22. The attention is focused on the activities of ethnic Ukrainians in the United States, directed at the organization of the special celebration of the Ukrainian Independence anniversaries in the US Congress and cities. Drawing from the diaspora press and Congressional Records, this article argues that many members of Congress participated in the observed celebration and expressed kind feelings to the Ukrainian people, recognised their fight for freedom, during the House of Representatives and Senate sessions. Several Congressmen submitted the resolutions in the US Congress urging the President of United States to designate January 22 as «Ukrainian lndependence Day». January 22 was proclaimed Ukrainian Day by the governors of fifteen States and mayors of many cities. Keywords: January 22, Ukrainian independence day, Ukrainian diaspora, USA, interaction, Congress

Normative Juridical Review Comparison of Land Acquisition Regulations for Railway Infrastructure between Indonesia and Malaysia

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
Author(s):  
Dhina Setyo Oktaria ◽  
Agustinus Prasetyo Edi Wibowo
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Influencing Factor ◽  
Land Acquisition ◽  
Infrastructure Development ◽  
The Public ◽  
Indonesian Government ◽  
The People ◽  
Railway Infrastructure ◽  
The World ◽  
The Government

Land acquisition for public purposes, including for the construction of railroad infrastructure, is a matter that is proposed by all countries in the world. The Indonesian government or the Malaysian royal government needs land for railroad infrastructure development. To realize this, a regulation was made that became the legal umbrella for the government or royal government. The people must agree to regulations that require it. Land acquisition for public use in Malaysia can be completed quickly in Indonesia. The influencing factor is the different perceptions of the understanding of what are in the public interest, history and legal systems of the two countries as well as the people's reaction from the two countries

The Right to Information in India Implementation and Impact

2015 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 17
Author(s):  
_______ Naveen ◽  
_____ Priti
Keyword(s):  
Public Life ◽  
Public Authorities ◽  
The Public ◽  
Know How ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Right To Information ◽  
The Right ◽  
The Impact

The Right to Information Act 2005 was passed by the UPA (United Progressive Alliance) Government with a sense of pride. It flaunted the Act as a milestone in India’s democratic journey. It is five years since the RTI was passed; the performance on the implementation frontis far from perfect. Consequently, the impact on the attitude, mindset and behaviour patterns of the public authorities and the people is not as it was expected to be. Most of the people are still not aware of their newly acquired power. Among those who are aware, a major chunk either does not know how to wield it or lacks the guts and gumption to invoke the RTI. A little more stimulation by the Government, NGOs and other enlightened and empowered citizens can augment the benefits of this Act manifold. RTI will help not only in mitigating corruption in public life but also in alleviating poverty- the two monstrous maladies of India.

Regulatory Administration: An Evolving and Neglected Area of Public Administration in India

2018 ◽  
Vol 64 (4) ◽  
pp. 686-702
Author(s):  
Yudhishthira Sapru ◽  
R.K. Sapru
Keyword(s):  
National Level ◽  
Current Phase ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Policies And Procedures ◽  
Governance Process ◽  
Regulatory Bodies ◽  
The Government ◽  
Political Economic ◽  
And Control

In the current phase of liberalisation, privatisation and globalisation, and now broadly governance, regulatory administration has acquired growing importance as an instrument of achieving socio-economic objectives. It is through instrumentality of regulatory administration that the government is able to exercise effective political and economic sovereignty and control over the country’s governance process and resources. Governments of nearly all developing countries have initiated policies and procedures to promote and strengthen regulatory bodies and agencies. However, the results of these promotional and regular activities have varied considerably, often reflecting large inadequacies in policies, organisational structures and procedures. Increasing emphasis is now being placed at the national level on a more flexible regulatory administration to enforce compliance with nationally established policies and requirements in various political, economic and social spheres. As a watchdog for the public interest, governments both at central and state levels should engage in activities for the promotion of social and economic justice, so as to ensure the happiness and prosperity of the people.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document