scholarly journals PELATIHAN AKUNTANSI DAN WIRAUSAHA PENGELOLA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM JALIN MATRA PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 DI DESA KAIBON KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 14
Author(s):  
Nanang Cendriono ◽  
Titin Eka Ardiana ◽  
Wahna Widhianingrum
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Poverty Alleviation ◽  
Community Empowerment ◽  
Provincial Government ◽  
Economic Potential ◽  
Economic Activities ◽  
Entrepreneurship Training ◽  
Training Activities ◽  
Village Government ◽  
The Village

<p><strong><em>Abstract. </em></strong><em>Implementation of Poverty Matriculation Mitigation (PK2) Program in Kaibon Village, Geger Sub-district, Madiun District is a model of pilot activity in the framework of testing the process and the result of the activity so that it can be known the level of effectiveness and improvement efforts on the implementation of programs or activities that are larger and spacious. The objectives of community service at Jalin Matra PK2 Program in Kaibon Village are: (a) To encourage vulnerable villagers of Kaibon Village to be able to overcome their own vulnerability based on local social-economic potential in their village; (b) Encourage the vulnerable community of Kaibon Village to conduct productive economic activities based on the local socio-economic potential of the village, and (c) Encouraging the growth and development of Kaibon Village to be able to manage community empowerment activities, poverty alleviation and village economics. The target of community devotion of Jalin Matra Penanggulangan PK2 Program in Kaibon Village is target household (RTS) of PK2 beneficiaries and BUMDDa Kaibon village PK2 aid managers whose value is Rp. 100,000,000 received by East Java Provincial Government in 2016 through Jalin Matra Program. The selected target audience is the member of BUMDesa and the Beneficiary of Jalin Matra PK2 of Kaibon Village, Geger Sub-district, Madiun Regency, amounting to 17 people. The dedication to beneficiaries PK2 and BUMDDa Kaibon Jalin Matra beneficiaries include (1) Training Accounting to BUMDesa Kaibon as a fund manager of Jalin Matra PK2 Rp. 100.000.000, - (2) Entrepreneurship training for PK2 loan beneficiaries in Kaibon village, and (3) Submission of marketing technique of PK2 Program recipient business in Kaibon Village, Geger District, Madiun District. The result of Community Service at Jalin Matra PK2 Program in Kaibon Village is the training activity was held on 22 September 2017 at 15.30 WIB, located in Kaibon Village, Geger Sub-district, Madiun Regency. Participants of the training are members of BUMDesa and Recipients of the Constituents of Constituent of Kayu Matra PK2 of Kaibon Village totaling 17 people. So the conclusion after the accounting and entrepreneurship training activities for members of BUMDesa and beneficiaries of Jalin Matra PK2 Desa Kaibon to improve the financial performance of village government and business activities for beneficiaries in order to run smoothly. All participants enthusiastically attended the event to completion and felt the benefits of training for the progress of their business.<strong></strong></em></p><p><strong><em>Keywords: Improvement of Herbal Medicine Business, Jalin Matra Program Beneficiary</em></strong></p><p><strong>                                                                                                               </strong></p><p><strong>Abstrak.</strong> Pelaksanaan Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah sebagai model kegiatan percontohan dalam rangka pengujian proses maupun hasil kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat efektifitas serta upaya-upaya perbaikan pada implementasi program atau kegiatan yang skalanya lebih besar dan luas. Tujuan pengabdian masyarakat pada Program Jalin Matra PK2 di Desa Kaibon antara lain: (a) Mendorong masyarakat rentan Desa Kaibon agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya, (b) Mendorong agar masyarakat rentan Desa Kaibon  mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya, dan (c) Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa Kaibon supaya mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian desa. Sasaran pengabdian masyarakat Program Jalin Matra Penanggulangan PK2 di Desa Kaibon adalah rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan PK2 dan BUMDesa Kaibon pengelola bantuan PK2 yang nilainya Rp. 100.000.000,- yang menerima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada  tahun 2016 lewat Program Jalin Matra. Khalayak sasaran yang dipilih adalah anggota BUMDesa dan Penerima Bantuan Jalin Matra PK2 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang berjumlah 17 orang. Adapun pengabdian  terhadap penerima bantuan PK2 dan BUMDesa Kaibon penerima bantuan Jalin Matra meliputi (1) Pelatihan Akuntansi kepada BUMDesa Kaibon sebagai pengelola dana bantuan Jalin Matra PK2 yang nilainya Rp. 100.000.000,- (2) Pelatihan wirausaha terhadap penerima pinjaman PK2 di desa Kaibon, dan (3) Penyampaian Teknik pemasaran usaha penerima pinjaman Program PK2 di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Hasil dari Pengabdian Masyarakat pada  Program Jalin Matra PK2 di Desa Kaibon adalah Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2017 waktu pukul 15.30 WIB, yang bertempat di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Peserta pelatihan adalah anggota BUMDesa dan Penerima Bantuan Jalin Matra PK2 Desa Kaibon yang berjumlah 17 orang. Sehingga kesimpulannya setelah kegiatan pelatihan akuntansi dan kewirausahaan bagi anggota BUMDesa dan penerima bantuan Jalin Matra PK2 Desa Kaibon untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan desa dan kegiatan usaha bagi penerima bantuan agar bisa berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi kemajuan usaha mereka.                                                                                                                   </p><strong>Kata kunci : Peningkatan Usaha Jamu, Penerima Bantuan Program Jalin Matra</strong>

scholarly journals PENGENALAN KEPEMIMPINAN DALAM KEWIRAUSAHAAN PADA ORGANISASI KARANG TARUNA DI DESA SUKAMANIS KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 41
Author(s):  
Surya Perdana ◽  
Arif Rahman
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Leadership Training ◽  
Community Empowerment ◽  
Youth Organizations ◽  
Entrepreneurship Training ◽  
Entrepreneurial Attitudes ◽  
Training Activities ◽  
The Village ◽  
Service Location ◽  
And Training

ABSTRAKKegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif kepada pemuda Karang Taruna Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pertama dengan observasi langsung yaitu: pengabdi langsung datang ke lokasi pengabdiaan untuk memperoleh data. Hal ini kami lakukan pada saat menjelang maupun saat kegiatan berlangsung. Observasi berguna untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh Karang Taruna terutama untuk peningkatan sikap leadership dan juga kewirausahaan bagi para anggota Karang Taruna. Observasi sangat penting untuk mewujudkan kesuksesan kegiatan pengabdiaan masyarakat itu sendiri. Metode kedua adalah melakukan pelatihan mengenai kepemimpinan dan juga kewirausahaan, memberikan cara-cara untuk membentuk sikap kepemimpinan yang baik, memberikan tips untuk menjadi seoarang wirausahaan yang sukses. Hasil dari kegiatan pelatihan kepemimpinan dalam kewirausahaan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pemuda Karang Taruna, ditambah dengan dukungan dari Kepala Desa Sukamanis sehingga para pemuda Karang Taruna sangat antusias dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan.ABSTRACTThis activity aims to provide leadership training and training on community empowerment through the development of productive economic enterprises for youth youth in Sukamanis Village, Kadudampit District, Sukabumi Regency. The method used in community service is first by direct observation, namely: servants directly come to the service location to obtain data. We did this before and during the activity. Observation is useful to find out the conditions and needs needed by  youth, especially for improving leadership and entrepreneurial attitudes for members of youth organizations. Observation is very important to realize the success of community service activities themselves. The second method is conducting training on leadership and entrepreneurship, providing ways to shape good leadership attitudes, giving tips for becoming a successful entrepreneur. The results of leadership training activities in entrepreneurship are very useful because they can add insight and knowledge to youth youth organizations, coupled with the support of the Village Head Sukamanis in providing support so that youth youth are very enthusiastic in participating in leadership and entrepreneurship training.

scholarly journals DAMPAK DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA ( Studi Di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang)

ASKETIK ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Zainal Fatah
Keyword(s):  
Social Service ◽  
Community Empowerment ◽  
Disposal Site ◽  
Economic Activities ◽  
Development Activity ◽  
Economic Infrastructure ◽  
Village Government ◽  
Basic Infrastructure ◽  
The Impact ◽  
The Village

The Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget that is designated for the Village that is transferred through Budget 21 of the District / City Expenditure and is used to finance the administration, and the empowerment of the community. (Law Number 6 Year 2014 Article 1 About the Village). The Village Fund is managed in an orderly manner, obedient to the provisions of legislation, efficient, economical, effective, transparent and accountable with due regard to the sense of justice and compliance and prioritizing the interests of the community. With the Village Fund, the village government is required to manage the village funds effectively and accountably. effective is the extent to which the target (quantity, quality and time) has been achieved by the village government in the utilization of village funds. This research is conducted to give an illustration of the extent of the impact of village funds in village development in Tunjungtirto Village Singosari Subdistrict and whether the village funds are used according to the program. The impact analysis focuses on the areas of development which includs the construction of basic facilities and infrastructure, the construction of basic social service facilities and infrastructure, the construction of economic facilities and infrastructure. Based on the program of the implementation of village funding during the last three years from 2015 to 2017, it can be explained that the impact of village funds on the development of Tunjungtirto village are: First, in the field of basic infrastructure facilities, an improvement of residential environment and transportation in the area Tunjungtirto has been made because a number of programs have been carried out for the development of physical facilities and infrastructure such as the construction and improvement of existing water drainage in the neighborhoods of each RT in the Tunjung Tirto Village area, the environmental supporting facilities of the Garbage Disposal Site (TPS). 2. Secondly in the field of social services infrastructure, has had a very good impact on the education needs of children and health of residents in the village Tunjungtirto with the program development activities and repairs of school buildings early childhood, Taman Pendidikan Alquran (TPQ), health posts in some RT and RW in the village Tunjungtirto. 3. The three impacts of the economic infrastructure, by providing facilities by building a community economic facility (Sareko) on the Karangploso highway to provide an ease of place to sell various results of economic activities based on the household. The conclusions of the research results are: 1. Village Fund Implementation in Tunjungtirto Village has been implemented for development activity program in accordance with development priority set by Permendes PDTT, 2. Determination of Program of development activity funded by Village Fund is done through participative process (buttom up) , transparent and accountable by implementing Deliberation of Village Development Plan (Musrenbangdes). 3. The Impact of Village Funds in the development of village development areas covering basic infrastructure, basic social service facilities, and economic infrastructure have a positive impact for the village community. 4. The impact of village funds on community empowerment is useful in mobilizing household-based economic activities in management, production and distribution. 5. Impact of Village Funds for Village Governments can give acceleration of village development in order to achieve the vision and mission of Tunjungtirto village government in RPJMDes.

scholarly journals PELATIHAN BRANDING DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI MENTE DESA SOKET LAOK, KABUPATEN BANGKALAN, MADURA

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 418
Author(s):  
Santi Isnaini ◽  
Dina Septiani ◽  
IGAK Satrya Wibawa ◽  
Rani Sukma Ayu Suteja ◽  
Irfan Wahyudi ◽  
...  
Keyword(s):  
Information And Communication Technology ◽  
Community Service ◽  
Communication Technology ◽  
Community Empowerment ◽  
Economic Potential ◽  
Information And Communication ◽  
Extended Program ◽  
The Village ◽  
The City ◽  
And Training

AbstractSoket Laok is a village located in Tragah District, Bangkalan Regency, Madura. This village has the greatest economic potential in agriculture because the majority of its residents, which are around 4000 people, work as farmers. However, the village, which is not far from the city of Surabaya, is still lagging behind and has not been able to properly utilize the village's potential for community empowerment. Cashew product is the greatest potential by the residents of Soket Laok Village, but the community does not understand how to create and design proper packaging for their cashew products. In addition, Soket laok community also has no experience and knowledge utilising information and communication technology to optimalise the marketing of the cashew products. Therefore, the Communications Department of FISIP Unair conducts a community service program entitled Branding Workshop for Economic Empowerment of the Cashew Farmer in Soket Laok Village, Bangkalan Regency, Madura. This program is an extended program that has been carried out in 2020. This community service focuses on creating and training to manage the community website, training on packaging and brands, as well as registration of brands and business license for their business.Keywords: Economic Potential, Marketing Communications, BrandingAbstrakSoket Laok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tragah, Kabpupaten Bangkalan, Madura. Desa ini  memiliki potensi ekonomi terbesar di bidang pertanian karena mayoritas warganya yang berjumlah sekitar 4000 jiwa berprofesi sebagai petani. Meskipun demikian, desa yang berada tidak jauh dari Kota Surabaya tersebut masih tertinggal dan belum mampu memanfaatkan dengan baik potensi desa untuk pemberdayaan masyarakat. Produksi mente merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh warga Desa Soket Laok namun para petaninya sendiri belum mengerti cara mengemas produk mente untuk dipasarkan di luar daerah Soket Laok sesuai dengan standar yang berlaku. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor kurang optimalnya pemasaran produk mente. Dengan berbagai alasan tersebut, Departemen Komunikasi FISIP Unair kembali mengadakan pengabdian masyarakat bertajuk Pelatihan Branding dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Mente Desa Soket Laok, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Pengabdian masyarakat kali ini berfokus pada pembuatan dan pelatihan mengelola website Desa Soket Laok, pelatihan membuat kemasan dan merek, serta pendaftaran merek dan perizinan usaha pada produk yang telah dihasilkan.Kata kunci: potensi ekonomi desa, komunikasi pemasaran, branding,

scholarly journals THE VILLAGE GOVERNANCE MODEL THAT EMPOWERS COMMUNITIES IN INDONESIA'S BORDER AREAS

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 16
Author(s):  
Rizca Yunike Putri
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Poverty Alleviation ◽  
Community Empowerment ◽  
Human Resource Capacity ◽  
Governance Model ◽  
Poor Families ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Depth Interviews ◽  
Resource Capacity

The problems that arise in relation to the implementation of village government are human resource capacity and institutional capacity in community empowerment. It is undeniable that villages in the Border have diversity in terms of the capacity of the village human resources and village institutions. For established villages, the implementation of the Village Law and the PP Village does not raise serious problems that can actually provide space for innovation to improve the welfare of rural communities. However, another story is that villages with minimal capacity certainly need efforts so that the village government is able to do better things for its people. Especially community empowerment for poverty alleviation through increasing income of poor families. By using qualitative research methods, supported by in-depth interviews in data collection and supporting sekounder data, this study provides an illustration of how village government empowered communities in villages as well as Indonesia's border areas.Keywords: community empowerment, village government, border area

scholarly journals PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE

2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 18
Author(s):  
Jopang Jopang ◽  
Arifin Utha ◽  
Eko Harianto
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Community Empowerment ◽  
Focus Group Discussions ◽  
Interactive Approach ◽  
Group Discussions ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
The Subject ◽  
Descriptive Approach ◽  
Village Government ◽  
The Village

ABSTRACTThe shift in the principle of setting of the principle of "decentralization" and "residuals" on previous legislation became the principle of subsidiarity and the principle of recognizing in Act No. 6 of the year 2014 of the village became hope and renewed energy for the village to be able to determine the position, role and authority over him. This research aims to analyze the implementation of the budget of the village Fund in the field of community empowerment in Wowonii Island.This research uses qualitative descriptive approach. The subject specified in purposive that describe the representation of topology village (the region of mainland coast, and inland). The technique of data collection was done through interviews, the study document, Focus Group Discussions and observations. The technique of data analysis performed with the interactive approach in the form of model reduction data, display data, verification and conclusion.The results of showing the budget of the village during the time brackets 4 (four) years have contributed to the village and community in the County Wowonii Island. Although the budget of the fund of the village in the field of development and the empowerment of the community very small but their impact is very beneficial for community interests. The Village Government and the Improved Quality in 2014 The Village Government and the Improved Quality in 2014, the Village Fund Budget Year 2014, 2015 and 2016, do not contribute directly to the community. of community service. The village Fund Budget activity 2015-2017 year, especially through the village of interior Shield, is considered to be highly contributing to society, especially the poor and women. Surgical program home and Businesses Productive is the flagship program of the community throughout the village District Wowonii Island.    Keywords: Implementation, Allocation Of The Village Fund, Community Empowerment

scholarly journals The Role of Village Governments in Community Empowerment Through Village Owned Enterprises (BUMDes) (Study on BUMDes Amanah, Karang Indah Village, Mandastana District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province)

2021 ◽  
Vol 04 (11) ◽  
Author(s):  
Muhammad Anugrah ◽  
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Community Participation ◽  
Community Empowerment ◽  
Provincial Government ◽  
Savings And Loans ◽  
Business Units ◽  
New Business ◽  
Village Government ◽  
The Village

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a very big opportunity for every village to develop village potential and assets in order to improve the village economy through Village-Owned Enterprises (BUMDes). Karang Indah Village, Mandastana District, Barito Kuala Regency has established BUMDes since 2012 whose capital comes from a grant from the South Kalimantan Provincial Government with savings and loan businesses and cattle. The role of the Village Government in terms of fostering and equity participation is still considered lacking by BUMDes managers so that it has an impact on the community empowerment process, especially community business empowerment through BUMDes. The purpose of the study was to determine 1) the role of the village government in empowering the community through BUMDes. 2) Implementation of community empowerment through BUMDes carried out by the Village Government. 3) The inhibiting and supporting factors of the Village Government in empowering the community through BUMDes. Methods This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The sources of data used in this study were obtained from the first source which is directly related to the object of research with the research instrument, namely the interview guide. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the role of the Village Government in empowering the community through BUMDes in Karang Indah Village is to provide business access to the community through the establishment of BUMDes, increase community participation and provide benefits to the community through the BUMDes business unit. The implementation of community empowerment through BUMDes carried out by the Karang Indah Village Government is to support businesses that are mostly engaged in by the village community such as cattle business, providing savings and loans to the community, handing over clean water management to BUMDes and providing capital participation to BUMDes to open new business units. The inhibiting factors for the Karang Indah Village Government in empowering the community through BUMDes are bad credit from customers, lack of capital, death of cattle, difficulty in finding good feed, operational costs and the absence of human resources to manage equipment. While the supporting factors are community participation and the potential possessed by Karang Indah Village itself. The suggestions from the results of this study are for the Karang Indah Village Government to be able to carry out guidance to BUMDes in developing their business. Because through BUMDes, Villages can increase Village Original Income (PADes) and improve the economy of rural communities. For BUMDes management, it is hoped that they will be able to develop the business run by BUMDes while still paying attention to the potential of the village itself and utilizing existing assets in the village.

scholarly journals Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa dan Penguat Otonomi Desa

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 70-75
Author(s):  
Citra Etika
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Poverty Reduction ◽  
Community Empowerment ◽  
City Government ◽  
Poor People ◽  
Training Activities ◽  
The Government ◽  
Consultative Body ◽  
Head Of Government ◽  
The Village

The Village Fund is one of the policies made by the government to alleviate poverty in the village and strengthen village autonomy. The use of Village Funds is used in the field of village development and the field of community empowerment, of the total Village Funds channeled to the Village 75 percent for the development sector while for the community empowerment sector only 25 percent so that the way to overcome poverty is still relatively small. The objectives to be achieved in this study are to find out about poverty reduction policies through the Village Fund and strengthening village autonomy in Prabumulih City. The research was conducted in the villages of Jungai, Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karangan, Talang Batu, Kemang Tanduk. The method in this study is a qualitative method using Focus Group Disussion (FGD), interviews with parties related to poverty alleviation issues (officials of the Village Consultative Body, Village Chief, Village Treasurer, Village Secretary, Planning Head, Head of Public division, head of finance division, Head of Government, Head of People's Welfare, Head of construction division, community leaders). The results of this study are that the Prabumulih City Government has implemented policies by gradually channeling Village Funds based on village performance. However, villages in Prabumulih City have not fully focused on poverty alleviation efforts. This can be seen from the APB Village Responsibility Report at the expenditure point in the field of community empowerment which is used for “posyandu” empowerment activities, Up2K, SisKeuDes training activities. Furthermore, the number of poor people in Prabumulih City is still high, namely BPS data of 43,464 people.  Keywords: Poverty Alleviation Policies, Village Funds, Village Autonomy

scholarly journals PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TIRTONIRMOLO DI TENGAH PANDEMIK COVID-19

Dharma LPPM ◽  
2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Eko Nursubiyantoro ◽  
Astrid Wahyu Adventri Wibowo ◽  
Ismianti Ismianti
Keyword(s):  
Community Empowerment ◽  
Working Environment ◽  
Economic Activities ◽  
Administrative Services ◽  
Government Services ◽  
Service Information ◽  
Healthy Working ◽  
Service Activity ◽  
Village Government ◽  
The Village

Tirtonirmolo is one of the villages from Kasihan District whose routine activities are administrative services, which are supported by Bumdes so that the economic activities of the community grow and make a positive stretch for the village economy and the welfare of the community. Such dynamic economic and governmental activities at this time suddenly seem to stop, there is no activity as usual, because of the corona virus outbreak which has changed the structure of society, both government services and the economic movement of the community. The problem of the Tirtonirmolo Village Government is that it must continue to carry out government service duties and encourage community empowerment to continue to carry out economic activities, with the guarantee that the implementation of government services and economic activities must run safely. The service activity method is to design a service information system based on the needs of the village government, design an automatic disinfectant tool to meet protocols, design a social distancing-based work environment, empower the economy by providing training in the application of information systems for products and services online so that the economy of the Tirtonirmolo community will recover as before. there was a Covid-19 outbreak. The expected output target is to restore a clean and healthy working environment and an ever increasing economic movement.

scholarly journals Pendampingan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

2019 ◽  
Vol 1 ◽  
pp. 46-50
Author(s):  
Citra Darminto ◽  
Haryadi Haryadi
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Community Empowerment ◽  
Village Community ◽  
Sustainable Community ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
The City

The assistance in the management of Village-Owned Enterprises aims to provide input on constraints faced by the village government to achieve the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) that have not been optimal. In accordance with law No. 6 of 2014, that villages are given the authority to carry out the administration of government in accordance with the interests of the village community. Village authority has been granted based on village propositions which cover government affairs provided by the district / city that have been submitted to the village. Villages have an obligation to provide governance that aims to prosper their society. In order to achieve this, the Village Original Income (PADes) was also supported to strengthen the village economy, through strengthening BUMDes that sided with the institution in optimizing Village Original Income. Inaccessibility of Village Original Income (PADes) occurs due to the lack of role of BUMDes. It also has an impact on society in strengthening the economy of the community. This is what happened in Penyengat Olak Village, jambi sub-district outside the city of Muaro Jambi district, which caused it to be unable to be independent in various aspects. Therefore, the existence of socialization in community service is expected to provide a better impact and solutions in solving the problems that occur and aim to explore the potential of the village in the context of sustainable community empowerment. 

scholarly journals Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

2018 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 139-149
Author(s):  
Habib Muhsin Syafingi ◽  
Dyah Adriantini Sintha Dewi ◽  
Alan Bayu Aji
Keyword(s):  
Community Development ◽  
Development Strategy ◽  
Central Government ◽  
Community Empowerment ◽  
Religious Activities ◽  
Central Java ◽  
Training Activities ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
The Village

Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document