scholarly journals Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014

2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Kustiawan Kustiawan ◽  
Kohen Sofi
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Community Participation ◽  
Participatory Development ◽  
Mutual Aid ◽  
Regional Autonomy ◽  
The People ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
The City

Abstract By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village. Keywords: community particiation, rural development Abstrak Dengan memperhatikan pengalaman otonomi daerah di masa lalu yang mencakup prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi lebih adalah kewajiban hak, maka dalam undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan wilayah berbasis kota. pada prinsip desentralisasi sendiri dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dilaksanakannya penelitian di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat Dosis dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan terkait zat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk persalinan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Kontribusi partisipasi dalam bentuk energi adalah yang terbesar dalam proses pembangunan yang diimplementasikan. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat adalah ketika pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, masyarakat akan benar-benar memanfaatkan dan menajaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di desa Kuala Sempang. Meski dalam prosesnya mengalami hambatan kecil namun tidak mengurangi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan

scholarly journals Management of Implementation of Village Government in Empowering Village Enterprises (BUMDes)

2019 ◽  
Author(s):  
Rodiyah .
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Community Participation ◽  
Local Community ◽  
Regional Autonomy ◽  
Indonesian Government ◽  
Strategic Role ◽  
Efficient Alternative ◽  
Village Government ◽  
The Village

Villages have an important and strategic role in creating prosperous independent villages within the territory of Indonesia. The village is a legal community unit that has regional boundaries that are authorized to regulate and manage local community interests based on local origins and customs that are recognized and respected in the Indonesian Government system. This means that the village becomes a pillar of Indonesia in realizing national goals. The achievement of prosperous independent villages is realized by empowering BUMDes. Andragogy theory has become more appropriate in assisting BUMDes to be efficient in optimizing assets, potential, and participation while also being able to increase community participation in developing villages in the context of regional autonomy. The formation of the Village Regulations (Perdes) in the empowerment of BUMDes has become an urgent basic management of the village government. The results showed that BUMDes became an efficient alternative to improve the welfare of rural communities.

scholarly journals Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 10
Author(s):  
Tarsim Dan Erga Yuhandra
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Village Community ◽  
Control Functions ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Resource Factor

Abstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa.�THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY)�Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research� are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency� in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government.

scholarly journals Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah)

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 67
Author(s):  
Fadli Razzak ◽  
Zuly Qodir
Keyword(s):  
Community Development ◽  
Community Participation ◽  
Training Programs ◽  
Fundamental Change ◽  
Regional Autonomy ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Impact ◽  
The Village

A fundamental change in the government system in Indonesia after the reforms is the implementation of decentralization and real regional autonomy. Giving village funds is a form of fulfilling the village's rights for the implementation of its own autonomy to grow and develop following diversity, participation, autonomy, empowerment, democratization of the community and increasing the role of the village government in order to provide services and improve the welfare of the community in areas that are adrift . Therefore, this study aims to reveal the impact of village fund policies on improving people's welfare and reducing unemployment in Ponggok Village, Tegalrejo Village, and Kalangan Klaten Village. Ponggok village was chosen because it is a pilot village that has managed to manage village funds provided for the welfare of its people. Ponggok Village uses its village funds to provide infrastructure to support the sustainability of Ponggok Tourism Village, conduct training programs, toilets for each house, as well as other assistance that can improve the welfare of its citizens, and the entire community participates in the programs. As a result, the program can significantly reduce unemployment. Tegalrejo Village uses its village funds to improve village infrastructure and train its community. Desa Kalangan uses its village funds to improve village infrastructure, reforestation, training and community development. However, the results of the management of the village fund of the two villages have not been able to improve the economy and reducing unemployment, due to the lack of community participation in the programs being implemented. Keywords: regional autonomy, village funds, community welfare, unemployment

scholarly journals Menilai Dampak BUMDES Bersama Danar terhadap Masyarakat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
Author(s):  
Tarlani Tarlani
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Social Economy ◽  
Positive Contribution ◽  
Economic Activities ◽  
Purposive Sampling ◽  
The People ◽  
Village Communities ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstract. After Village Law was published in 2014,  formation of BUMDes enforcement in each village became one of the strategic solutions for welfare of the village community. The issue of poverty and underdevelopment of villages is a priority that needs to be addressed by the government. However, not all problems can be solved in one village, but they need village collaboration to make institutions so that their role is more massive, effective, and efficient in encouraging the growth of the village economy. BUMDES Danar Garut is a form of cooperation between villages so that the resolution of a problem can be done at the village government level. since 2014,  BUMDes has been established many business activities. This paper aims to assess the level of contribution of the Danar BUMDes to the economic activities of rural communities. This research was conducted by means of semi-structured in-depth interviews with key stakeholders from both the village government, the director of the Joint BUMDes and the community as beneficiaries of the BUMDes by selecting purposive sampling. The results of the analysis show that BUMDes Danar has made a positive contribution to the village government, socio-economic village communities and the ability and expertise of the people in Leles District both the direct impact of reducing unemployment, increasing the welfare of the village apparatus and indirectly for the Villages or the scope of Leles District.Keywords: Joint-BUMDes, Social-economy, Village SocietyAbstrak. Setelah terbitnya Undang-Undang Desa tahun 2014,dorongan terbentuknya BUMDes di setiap desa menjadi salah satu solusi strategis dalam menyejahterakan masyarakat desa. Isu kemiskinan dan ketertinggalan desa menjadi prioritas yang perlu ditangani oleh pemerintah. Namun tidak semua masalah  dapat diselesaikan dalam satu desa, melainkan perlu adanya kolaborasi antar lembaga desa sehingga perannya lebih masif , efektif dan efisien dalam mendorong bertumbuhnya ekonomi desa. BUMDES Danar Garut merupakan perwujudan kerjasama antar desa agar penyelesaiaan suatu masalah bisa dilakukan pada tingkat pemerintahan desa. sejak 2014 BUMDes ini berdiri sudah banyak kegiatan usaha yang dilakukan. Paper ini bertujuan menilai tingkat kontribusi BUMDes Danar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur kepada para stakeholder kunci   baik dari kalangan pemerintah desa, direktur BUMDes Bersama maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat  dari adanya BUMDes dengan pemilihan purposive sampling. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa  BUMDes Danar telah memberikan kontribusi positif  bagi pemerintah desa,  sosial-ekonomi masyarakat desa dan kemampuan serta keahlian masyarakat yang ada di Kecamatan Leles baik dampak secara langsung yaitu berkurangnya pengangguran, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa maupun secara tidak langsung bagi Desa-Desa ataupun lingkup Kecamatan Leles.Kata Kunci: BUMDes Bersama, Sosial-ekonomi, Masyarakat Desa

scholarly journals Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran

2017 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 233
Author(s):  
Adhi Iman Sulaiman ◽  
Toto Sugito ◽  
Ahmad Sabiq
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Migrant Workers ◽  
Migrant Worker ◽  
Participatory Development ◽  
Development Communication ◽  
Interactive Analysis ◽  
The People ◽  
The Village ◽  
Empowerment Program

Abstract: The profession of migrant worker in rural communities remains as the most promising job for better welfare. Participatory Rural Apprasial is used as the method, meanwhile the data is collected through FGD, interviews, observation, and documentation. The informants are former and potential migran workers in Sidaurip and Karangtawang village of Cilacap district. Using interactive analysis and SWOT, the results show that participatory development communication is important in planning and implementing empowerment program, to get the people involved to develop their village, including to choose to stay in the village instead of become migrant worker as the most important profession.Keywords: empowering, migrant workers, participative communication, rural communitiesAbstrak: Profesi buruh migran bagi masyarakat desa tetap menjadi harapan utama paling menjanjikan dan menjamin kesejahteraan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan Participatory Rural Apprasial dan pengumpulan data melalui FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian menggunakan purposif sampling yaitu mantan dan calon buruh migran di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang Kabupaten Cilacap. Menggunakan Analisis interaktif dan SWOT, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa, sehingga masyarakat terlibat dalam membangun desa, mendapat pekerjaan, kesejahteraan, dan tidak meninggalkan desa untuk menjadi buruh migran sebagai profesi paling utama.Kata Kunci: buruh migran, komunikasi partisipatif, masyarakat desa, pemberdayaan

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi di DesaTawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

2016 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 35
Author(s):  
Zaini Bidaya ◽  
Ramzin Ardiansyah
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Conceptual Approach ◽  
Construction Company ◽  
Government Organizations ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
Consultative Body ◽  
The Village

Abstrak: Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RJ 1945 yang selanjutnya disingkat (UUDNRI Tahun 1945) yaitu memperhatikan dan menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karenanya mempunyai keharusan bahwa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang guna memcapai hasil yang optimal, mau tidak mau harus mengikutsertakan masyarakatyang ada di desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan agar semakin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (StatuteApproach), pendekatan konseptual (ConceptualApproach) dan pendekatan lapangan. Metode pengelohan dan análisis data yang dipergunakan adalah análisis data dan bahan hukum.Dari hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis pembentukan organisasi pemerintahan desa yaitu pembentukan organisasi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekertaris Desa dan Kepala-kepala Urusan Desa. Dalam melakukan proses pembentukan organisasi pemerintahan desa dilakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan desa. Dalam membuat dan menetapkan, aparatur pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sekarang, Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Daerah KabupatenBima Nomor 02 Tahun 2007 Tentang PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07 Tahun 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima 2006. Abstract:  The village government there right now is the Village Administration in the spirit of the State Constitution 1945, hereinafter abbreviated RJ (UUDNRI 1945) is to pay attention and respect the right of the origin of which is special. Therefore has the necessity that in carrying out development in all fields in order to striking an optimal result, inevitably have to involve the society in the village, the village government as the organizer of the lowest government that directly deal with the public as the construction company to be more able to mobilize the people to participate in development.Metodeyang used in this research is empirical approach legislation (StatuteApproach), the conceptual approach (ConceptualApproach) and the field approach. Pengelohan methods and analysis of data used is the analysis of data and legal material.Hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis establishment of the village government organizations namely the establishment of the organization Village Chief, Village Consultative Body (BPD), Village Secretary and Heads of Village Affairs. In the process of the establishment of the village government organization conducted the formation of village government stewardship. In making and sets, apparatus village administration can not be separated from the regulations that exist and apply now, It can be seen in the Government Regulation No. 72 of 2005 and Regional Bima Regency Number 02 Year 2007 on PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07, 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima, 2006.

scholarly journals Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung

2020 ◽  
Vol 12 (03) ◽  
pp. 196-212
Author(s):  
Andri Irawan ◽  
Edy Sunandar
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Community Involvement ◽  
Public Awareness ◽  
Local People ◽  
Development Programs ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
Village Government ◽  
The Village

Community participation is a component that plays a very important role in implementing development in the village, because community involvement will have an impact on the benefits of development results for the village community, starting from planning, implementing, and utilizing the results of development in the village. The results showed that the coverage indicators were not implemented properly. Village development programs were only discussed by a few elements and did not involve all elements of society. Then there is still minimal space given by the village government to the community. In addition, the livelihoods of local people who require going to fields and forests make it difficult for the village government to empower them so that indicators of empowerment are still not visible there. Obstacles to participation in the community related to the development of Kampung Kamangi include the lack of public awareness of the importance of being involved in any development in the village, and the lack of space provided by the village government to the people who will participate.

scholarly journals HEALTH WATER MANAGEMENT SYSTEM IN URBAN AREA

2020 ◽  
Vol 4 (01) ◽  
Author(s):  
Agustyarum Pradiska Budi ◽  
Junaedi Junaedi
Keyword(s):  
Water Resources ◽  
Community Participation ◽  
Large Scale ◽  
Multinomial Logistic Regression ◽  
Water Management System ◽  
Policy Choices ◽  
The People ◽  
The Right ◽  
Hierarchy Process ◽  
The City

Conservation of water resources in Indonesia is based on the management of springs on a large scale or in terms of water production. The approach that is often used is management from the demand side so that the mindset of the people is still trapped that water resources are free goods that can be taken without having to renew them again. This research tries to achieve direct community participation to participate in realizing and managing water resources directly. Community participation techniques use advice on implementing policies to improve water resources. The policies offered include infiltration wells, biopori, and reforestation. The policy offer is the right alternative for households/communities directly. The purpose of this study is divided into 3, namely knowing the level of community WTP, knowing the variables that affect the WTP and preference analysis of alternative policy choices. The results of the analysis show that the WTP level of the city of Surakarta is still low, which is equal to WTP ≤ Rp. 50,000. Policy variables can influence the level of willingness to pay by 42.60% compared to other variables only able to influence by 15.95% calculated using multinomial logistic regression. The results of the Analytical Hierarchy Process (AHP) analysis show that the ranking 1 weighting is the infiltration well policy.

Politicization Bureaucracy in the Implementation of Regional Chief Election

2017 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 52-58
Author(s):  
Ahmad Yamin
Keyword(s):  
The Political ◽  
Local Elections ◽  
Regional Autonomy ◽  
The People ◽  
General Elections ◽  
The Will ◽  
The Right ◽  
And Function ◽  
The City ◽  
Role And Function

Bureaucracy is an important instrument in the country as a bridge between people and government. However, the strength of the role and function of bureaucracy often makes the rulers abusing bureaucracy for political ends, especially the perpetuation of power. The era of regional autonomy with direct regional head elections made the head of the region have the right to determine its bureaucratic officials in the region. Later, officials of the bureaucracy are also likely to be used for award of the tool in the context of general elections that followed for the next period. It is expressed as the politicization of the bureaucracy for winning the local elections. The local elections in Medan city became one example of the phenomenon of the politicization of the bureaucracy. Harahap Rahudman victory at the General Election of Medan in 2010 to form the politicization of the bureaucracy that causes power can be continued in the next period. This happens because the positions of the existing bureaucracy have intervened before to follow the will of the political authorities in the city of Medan. Own bureaucratic officials follow the will of the Mayor of Medan and keep the position or position in government institutions. The phenomenon of the politicization of the bureaucracy will give rise to a negative meaning of the bureaucracy which initially should be the government’s tool to serve the people and also lead to disruption of the bureaucratic model that should be professional (merit).

scholarly journals The Role of Village Governments in Community Empowerment Through Village Owned Enterprises (BUMDes) (Study on BUMDes Amanah, Karang Indah Village, Mandastana District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province)

2021 ◽  
Vol 04 (11) ◽  
Author(s):  
Muhammad Anugrah ◽  
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Community Participation ◽  
Community Empowerment ◽  
Provincial Government ◽  
Savings And Loans ◽  
Business Units ◽  
New Business ◽  
Village Government ◽  
The Village

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a very big opportunity for every village to develop village potential and assets in order to improve the village economy through Village-Owned Enterprises (BUMDes). Karang Indah Village, Mandastana District, Barito Kuala Regency has established BUMDes since 2012 whose capital comes from a grant from the South Kalimantan Provincial Government with savings and loan businesses and cattle. The role of the Village Government in terms of fostering and equity participation is still considered lacking by BUMDes managers so that it has an impact on the community empowerment process, especially community business empowerment through BUMDes. The purpose of the study was to determine 1) the role of the village government in empowering the community through BUMDes. 2) Implementation of community empowerment through BUMDes carried out by the Village Government. 3) The inhibiting and supporting factors of the Village Government in empowering the community through BUMDes. Methods This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The sources of data used in this study were obtained from the first source which is directly related to the object of research with the research instrument, namely the interview guide. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the role of the Village Government in empowering the community through BUMDes in Karang Indah Village is to provide business access to the community through the establishment of BUMDes, increase community participation and provide benefits to the community through the BUMDes business unit. The implementation of community empowerment through BUMDes carried out by the Karang Indah Village Government is to support businesses that are mostly engaged in by the village community such as cattle business, providing savings and loans to the community, handing over clean water management to BUMDes and providing capital participation to BUMDes to open new business units. The inhibiting factors for the Karang Indah Village Government in empowering the community through BUMDes are bad credit from customers, lack of capital, death of cattle, difficulty in finding good feed, operational costs and the absence of human resources to manage equipment. While the supporting factors are community participation and the potential possessed by Karang Indah Village itself. The suggestions from the results of this study are for the Karang Indah Village Government to be able to carry out guidance to BUMDes in developing their business. Because through BUMDes, Villages can increase Village Original Income (PADes) and improve the economy of rural communities. For BUMDes management, it is hoped that they will be able to develop the business run by BUMDes while still paying attention to the potential of the village itself and utilizing existing assets in the village.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document