scholarly journals KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME PADA MASA PANDEMI COVID-19

2021 ◽  
pp. 1111
Author(s):  
Yuwono Prianto ◽  
Nabila Annisa Fuzain ◽  
Afif Farhan
Keyword(s):  
Higher Education ◽  
Law Enforcement ◽  
Human Resources ◽  
Computer Network ◽  
Secondary Data ◽  
Cyber Crime ◽  
Legal Research ◽  
Time Limits ◽  
Strong Commitment ◽  
Cyber Crimes

Digital activity during the pandemic is increasing this is because people are asked to stay at home doing all activities online, this makes people vulnerable to becoming victims of cyber crime. Cybercrime itself is a cyber crime by using a computer or computer network as a tool, or as a target, as well as the location of the crime, the absence of space and time limits makes it easier for cyber criminals to carry out their actions in the cyber world. The author's purpose in conducting this analysis is to discuss what are the obstacles in handling cybercrime cases during the Covid-19 pandemic and how to enforce the law for cybercrime perpetrators. This article is the result of normative legal research that focuses on the use of secondary data. Cyber crimes need special attention from law enforcement, both national and international. The perpetrators of cybercrime have not been fully prosecuted due to the weakness of the cyber legislation system in Indonesia and the limited number of experts to handle this case. Cyber law has not been clearly spelled out in the regulations governing the technical implementation. The perpetrators of cyber crime come from various countries, limited human resources and infrastructure are the main obstacles. It requires a strong commitment from the leadership, law enforcement institutions to improve the quality and quantity of human resources as well as to prepare an adequate budget for the procurement of facilities and infrastructure as well as to establish cooperation with higher education to accelerate the handling of existing limitations. Aktivitas digital pada masa pandemi semakin meningkat hal ini disebabkan masyarakat diminta untuk tetap di rumah melakukan semua kegiatan dilakukan secara daring, hal ini membuat masyarakat rawan menjadi korban kejahatan cyber. Cybercrime sendiri adalah kejahatan dunia maya dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, atau sebagai sasaran, serta lokasi terjadinya kejahatan, tidak adanya batasan ruang dan waktu memudahkan penjahat cyber untuk melakukan aksinya di dunia cyber. Tujuan penulis melakukan analisis ini  adalah untuk membahas apa saja yang menjadi kendala dalam menangani kasus cybercrime di saat masa pandemi Covid-19 dan bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku cybercrime. Artikel ini meruupakan hasil dari penilitian hukum normatif yang fokus pada penggunaan data sekunder. Kejahatan cyber  crime perlu mendapatkan perhatian khusus dari penegak hukum baik nasional maupun Internasional. Pelaku cybercrime belum seluruhnya dapat di proses hukum karena lemahnya sistem perundangan-undangan siber di Indonesia dan terbatasnya tenaga ahli yang dimilki untuk menangani kasus ini, Undang-Undang cyber belum dijabarkan dengan jelas didalam Peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya. Pelaku cyber crime berasal berbagai dari negara, terbatasnya SDM dan prsarana menjadi kendala utama. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan, Institusi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitaf SDM serta penyiapan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasana serta menjalin kerjasama dengan pendidikan tinggi untuk mempercepat penanganan keterbatasan yang ada.

KEBIJAKAN APLIKASI TINDAK PIDANA SIBER (CYBER CRIME) DI INDONESIA

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Budi Kristian Bivanda Putra
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Service Providers ◽  
Secondary Data ◽  
Cyber Crime ◽  
Internet Service ◽  
Community Factors ◽  
Secure Information ◽  
The Future ◽  
Cyber Crimes ◽  
The Government

Abstract The government initiated the birth of the Law on Information and electronic transactions in an effort to prevent the occurrence of ciber crimes. The percentage of cyber crimes in Indonesia is 32%. This figure is certainly not a small number and certainly can have a serious impact on the protection and welfare of the Indonesian people This research emphasizes first, how the cyber crime policy in Indonesia in mitigating the second, how cyber prevention efforts in the future. The research method in this research is normative juridical using primary and secondary data analyzed qualitatively. First, law enforcement in dealing with cyber crimes in Indonesia has not been optimally implemented. Factors that influence law enforcement against cyber crimes include legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities in law enforcement and community factors Second, prevention of cyber crimes in the future can be done by increasing facilities, knowledge and specialization and training of law enforcement officers in the cyber field as well as efforts to secure information systems through collaboration with Internet Service Providers (ISP).Keywords:  Policy, Criminal Act,  Cyber 

scholarly journals PERSPEKTIF MENGENAI PATROLI SIBER SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI MEDIA SOSIAL

2021 ◽  
pp. 1279
Author(s):  
Cindy Cindy ◽  
Lydia Imelda Rachmat ◽  
Yahya Abdi Nugroho ◽  
Tatang Ruchimat
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Law Enforcement ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Cyber Crime ◽  
Legal Basis ◽  
Fake News ◽  
Deductive Logic ◽  
The Law ◽  
Cyber Crimes

Information technology has important functions both now and in the future. Advances in technology make it easier for us to get information, but apart from having a good impact, technology can also have a bad impact, such as breaking the law. One example of a violation of the law on social media is cyber crime, which uses computers as a tool or target for criminal means (Widodo: 2011). The spread of fake news is an example of cyber crime that is quite rampant in Indonesia. no exception in the current pandemic, it also makes people afraid of information on social media and sometimes panics. The rise of this incident has made law enforcement in Indonesia run a cyber patrol system with the aim of monitoring the activities of spreading fake news (hoaxes), or the movement of terrorist networks, as well as other crimes related to social media. This is regulated in the ITE Law, Article 390 of the Criminal Code, Articles 14 and 15 of Law No.1 Year 1946 which is the legal basis for handling cyber crimes. The police are trying to overcome all the impacts of hoaxes and cybercrimes by establishing the Directorate of Cyber Crime. using research methods that focus on secondary data processing and data analysis is carried out qualitatively using deductive logic (Soekanto and Mamudji 2007). The results of this study are known that cyber crimes, especially hoax news, create panic in the community and solutions that can be done in overcoming these crimes that occurred. Teknologi informasi memiliki fungsi penting baik sekarang maupun di masa depan. Kemajuan teknologi mempermudah kita untuk mendapatkan informasi, namun selain berdampak baik teknologi juga bisa berdampak buruk, seperti pelanggaran hukum. Salah satu contoh pelanggaran hukum di media sosial adalah cyber crime, yang menggunakan komputer sebagai alat ataupun sasaran untuk sarana kejahatan (Widodo:2011).Penyebaran berita bohong merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang cukup marak terjadi di Indonesia .Persentase penyebaran berita bohong sangatlah tinggi tidak terkecuali di masa pandemi seperti saat ini,juga membuat masyarakat menjadi ketakutan dengan informasi yang ada di media sosial dan  terkadang membuat menjadi panik.Maraknya kejadian ini membuat penegak hukum di indonesia menjalankan sistem patroli cyber dengan tujuan untuk memantau aktivitas penyebaran berita bohong (hoaks), atau pergerakan jaringan terorisme, serta kejahatan lainnya yang berkaitan dengan media sosial. Hal ini diatur dalam UU ITE, Pasal 390 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU No.1 Thn.1946  yang menjadi landasan hukum terhadap penanganan kejahatan dunia maya. Kepolisian berupaya untuk menanggulangi semua dampak dari berita bohong (hoaks) maupun kejahatan dunia maya dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber.Artikel ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih kritis terhadap setiap berita yang disebarkan di media sosial dan semakin bijak dalam menggunakannya .Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yang berfokus pada data sekunder pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif(Soekanto dan Mamudji(2007). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kejahatan siber terutama berita hoaks membuat panik masyarakat dan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi

scholarly journals Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy)

2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 217-234
Author(s):  
Luthvi Febryka Nola
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Bankruptcy Law ◽  
Legal Research ◽  
Legal Principles ◽  
Time Period ◽  
Library Studies ◽  
The Impact

Article 31 paragraph (1) and paragraph (2) of the Indonesian Bankruptcy Law stipulate that all seizures that have been determined on the debtor's assets are null and void since the bankruptcy verdict is pronounced and since then the only validity is general seizure. However, in its practice various seizures are still stipulated on bankrupt assets ranging from civil, criminal and tax seizures. This paper discusses the forms of seizure in the bankruptcy process, the position of general seizure of other seizures in bankruptcy and the impact of the position of general seizure on debt payments to creditors. The research method used is normative legal research using secondary data collected through library studies and document studies. The various data were then analyzed descriptively and qualitatively. This writing found that there are rules in other laws such as Article 39 paragraph (2) KUHAP and Article 6 paragraph (1) Law No. 19 of 2000 that have ruled out the position of general seizure. The experts in each field of science also have different views regarding the position of general seizure. This condition has resulted in the emergence of friction between law enforcement, inconsistency of judges’ decisions, length of bankruptcy proceedings, injustice, unclear data on bankruptcy assets and reduced bankruptcy assets. Therefore, the understanding of law enforcement regarding legal principles, especially the principle of lex specialis derogate legi generalis, needs to be improved. The use of prejudgment seizure in the bankruptcy process must be socialized to maximize control over bankrupt assets. To avoid prolonged process of bankruptcy, the bankruptcy law should limit the time period for the settlement of assets to the curator.AbstrakPasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak.  Tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk sita dalam proses kepailitan, kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan dan dampak dari kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulisan ini menemukan bahwa adanya aturan dalam UU lain seperti Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 telah mengesampingkan kedudukan sita umum. Ahli masing-masing bidang ilmu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kedudukan sita umum.  Kondisi ini berdampak pada munculnya pergesekan antara penegak hukum, inkonsistensi putusan hakim, lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit, berkurang bahkan hilangnya harta pailit. Oleh sebab itu, pemahaman penegak hukum tentang asas hukum terutama asas lex specialis derogate legi generalis perlu ditingkatkan. Penggunaan lembaga sita jaminan dalam proses kepailitan harus disosialisasikan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap harta pailit. Supaya proses kepailitan tidak berlarut-larut, UU kepailitan harusnya membatasi jangka waktu penyelesaian aset kepada kurator.

scholarly journals PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2009 TERKAIT DENGAN POGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

2014 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
Author(s):  
Ni Nyoman Budi Sentana
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Local Government ◽  
Compulsory Education ◽  
Secondary Data ◽  
Cultural Factors ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research ◽  
Local Regulation ◽  
Community Factors ◽  
Interview Techniques

The local government of Bali Province issued a policy that was formulated in The Local Regulation of Bali Province Number 9 of 2009. In appendix of The Local Regulation Number 9 of 2009 is described a 12-year compulsory education. This study discusses the effectiveness of The Local Regulation of Bali Province Number 9 of 2009 related to the implementation of 12-years compulsory education in Bali Province and the factors that influence the effectiveness of the implementation of The Local Regulation Number 9 of 2009 related to the implementation of 12-years compulsory education in Bali Province. This research is empirical legal research. The nature of research is descriptive. The data in this study include primary data that was collected through interview techniques and secondary data that was collected through the study of literature. The research location is in Bali Province with sample in Denpasar and Bangli regency. The data collected was analyzed qualitatively and descriptively presented analytically. Effectiveness of The Local Regulation of Bali Province Number 9 of 2009 related to the implementation of 12-years compulsory education in Bali Province is not optimal in some areas. The factors that influence the effectiveness of the implementation of The Local Regulation Number 9 of 2009 related to the implementation of 12-years compulsory education in Bali Province are legal factors, law enforcement factor, means and facilities in law enforcement factor, community factors and cultural factors

scholarly journals Bottlenecks in Expanding Science and Technology Education in Nepal: An Exploratory Study

2021 ◽  
Vol 2021 ◽  
pp. 1-10
Author(s):  
Man Kumar Dhamala ◽  
Madan Koirala ◽  
Ram Prasad Khatiwada ◽  
Rashila Deshar
Keyword(s):  
Higher Education ◽  
Science Education ◽  
Human Resources ◽  
Technology Education ◽  
Management Practices ◽  
Science And Technology ◽  
Secondary Data ◽  
Current Status ◽  
Science And Technology Education ◽  
Study Results

Higher education and research for socioeconomic development are well recognized in developed and developing countries. Studies have shown that a high participation rate in higher education with a high share of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education is critical for competitiveness in the global market. Nepal would not fulfill people’s aspirations for prosperity by perpetuating the status quo scenario of the education system. This study aimed at exploring and assessing the factors influencing science and technology education in Nepal and tried to assess the current status of science education and critically examine the factors affecting the development of science education in Nepal. The study used both primary and secondary data. The primary source of data is from interviews, observations, focused group discussions, and semistructured questionnaires. Secondary data were collected from National Examination Board, universities, colleges, and campuses. The study found a decreasing trend of student enrollment in science and technology (S&T) education in Nepal. In addition, the results revealed a decreasing trend of women students, so it should be taken as a matter of concern. Some key bottlenecks identified were insufficient and broken physical infrastructures (classrooms, laboratories, and libraries); inadequate and incapable human resources; and improper management practices. However, the study results show positive perceptions of society towards S&T education in Nepal. The study recommends developing modern infrastructures, building human resources, and improving management practices for better S&T education.

scholarly journals Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

2018 ◽  
Vol 15 (3) ◽  
pp. 502
Author(s):  
Vidya Prahassacitta
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Secondary Data ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Problem ◽  
Literature Study ◽  
Public Officials ◽  
Legal Research ◽  
Original Meaning ◽  
Before And After

Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Ketiga, efek dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam meminimalisir kriminalisasi perbuatan pegawai negeri sipil atau pejabat publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian kualitatif maka data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengubah rumusan delik dari formil menjadi materiil yang menjadikan makna pasal tersebut semakin menjauh dari makna awalnya. Pada akhirnya, keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan hukum yang telah ada sebelumnya bahkan putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.The problems on this research are, first: the meaning of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before and after Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. Second, the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before Constitutional Court Decision Number 25/ PUU-XIV/2016. Third, the effects of Constitutional Court Decision in minimizing criminal actions conducted by civil servants and public officials. This research is a legal research using normative legal approach. As qualitative research, this research uses secondary data consist of primary, secondary, tertiary legal data collected from literature study. The results show that the constitutional court decision has changed the formulation of the offense from formal to material which makes the meaning of the article different from its original meaning. At last, the constitutional court deciasion could not solve the existing legal problem, but contrary it potentially creates a new problem which obstructs law enforcement process in combating corruption in Indonesia.

scholarly journals COUNTERMEASURE POLICY ON MINING CRIME UNDER THE LEGAL PROGRESSIVE PERCEPTIVE

2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 226
Author(s):  
Faisal Faisal ◽  
Derita Prapti Rahayu
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Secondary Prevention ◽  
Research Method ◽  
Criminal Policy ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
Mining Areas ◽  
Mining Law ◽  
Basic Ideas ◽  
Rational Actions

<em>The complexity of mining business governance affects rational actions to tackle mining crime using the criminal policies in a progressive legal dimension. This research focuses on dealing with mining crime using criminal policies and rational efforts in the progressive legal dimension. It was conducted using normative legal research method using secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The urgency of this research is to provide guidance towards the application of appropriate rules of mining for the actors in the business. It was also directed to provide references in mining law enforcement through an integral policy. The results showed that criminal policy through penal means in the formulation stage has the ability to regulate licensing crimes, corporate crimes, crimes against reclamation, and criminal obstruction of mining businesses. Moreover, the application stage involves the legal construction of material and formal offenses while the execution stage requires integral law enforcement. It is also important to note that the non-penal means which focuses on prevention maps potential actors with the ability to create the victims while the secondary prevention maps the mining areas with potential conflicts. This means the progressiveness of mining criminal policies rationally in the progressive law dimension enforces certainty and basic ideas underlying the norms.</em>

KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 283
Author(s):  
Riska Andista Indriyani ◽  
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Law Enforcement ◽  
Data Collection ◽  
Secondary Data ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Descriptive Data ◽  
Causal Factors ◽  
Enforcement Effort ◽  
The Family

<p>Abstract</p><p>This article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation  or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.</p><p>Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Artikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak  kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.</p><p>Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.</p>

scholarly journals RELEVANSI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI ERA GLOBAL

2015 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Titik Handayani
Keyword(s):  
Higher Education ◽  
Labor Market ◽  
Human Resources ◽  
Secondary Data ◽  
Poor Quality ◽  
University Graduates ◽  
Decent Work ◽  
Global Era ◽  
Global Labor Market ◽  
Fierce Competition

Global labor market that is marked by the integration of labor between countries is also accompanied by the emergence of variety - the kind of new jobs in line with the science-technology innovation and increased creativity to answer the increasingly fierce competition. To that higher education increasingly demanded able to respond to the needs of the workforce that is more dynamic and complex. On the other hand in Indonesia currently is the tendency of many new universities be opened a massive, and more profit-oriented without being followed by the provision of adequate infrastructure, resulting in an increasing number of graduates but has not been matched by an increase in quality. Meanwhile productive employment in Indonesia is also limited, so that the educated unemployed is relatively high.Another problem , the prediction of the McKinsey Global Institute ( MGI ) shows that in the global labor market , in 2030 Indonesia is expected to experience a labor shortage of educated and skilled, but excess workers non-skilled.. Meanwhile , at the same time between the years 2010-2035 Indonesia also is undergoing a period in which the population dependency ratio reached its lowest point is equal to 46.9 in 2028 . This gives the possibility of a demographic bonus that is an economic benefit to the welfare of the population , in terms of which the qualified human resources and decent work opportunities. Various predictions and these opportunities will be a tough challenge because Indonesia still faced with the reality of the poor quality of human resources and lack of decent employment opportunities.Based on these issues this paper will examine the relevance of university graduates in Indonesia and requirement labor in the global era. The approach used is a quantitative approach using secondary data from various sources such as the Directorate General of Higher Education of the Ministry of Education, the Central Bureau of Statistics, ILO and the World Bank and several studies are relevant

scholarly journals ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DI ERA DIGITALISASI

2014 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 169
Author(s):  
Andri Winjaya Laksana ◽  
Suratman Suratman
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Procedure ◽  
Research Library ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
Criminal Investigations ◽  
Library Research

Pornography is a crime that is privacy so that enforcement against the eradication of pornography there are many difficulties. One of the factors inhibiting the eradication of pornography among others due to lack of cooperation from the public and the various parties in reporting this crime. Criminal law enforcement have a tendency to be influenced by the structure of society, that is a constraint that allows the criminal law enforcement can be run and can provide barriers that lead to the enforcement of criminal law can’t be started or can't be maximize. As happens to the pros cons on current legislation Law No. 44 Year 2008 concerning the Crime pornography. This research method using normative juridical approach. Normative juridical research also called legal research library research is done by checking library materials or secondary data. The results of the study refers to Article 34 in conjunction with Article 8 of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, (1) that the elements of the crime of pornography consists of Subjective elements that error, which means intentionally or consent was committed and objective elements that act ( be) which means that objects or models that contain pornographic content. (2) In the process of criminal investigations conducted pornography remains based on Criminal Procedure unless otherwise provided in the Act No. 44 of 2008

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document