scholarly journals Policy Implementation Direct Cash Assistance Program in Corona Virus Disease (COVID-19) in Tondegesan Village Kawangkoan Sub District

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 126
Author(s):  
Fitri H Mamonto ◽  
Thelma Wawointana ◽  
Gloria Ervinsky Moningka
Keyword(s):  
Policy Implementation ◽  
Virus Disease ◽  
Qualitative Approach ◽  
Assistance Program ◽  
Cash Assistance ◽  
Village Community ◽  
Approach Method ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village

This research aims at how the Village Fund Direct Cash Unity program in the 2019 Corona Dessease Virus pandemic (Covid-19) In Tondegesan Village, Kawangkoan District, this research uses a qualitative approach method, and uses data techniques: observation, interviews and documentation, with data sources are : The Tondegesan Village Government and the Tondegesan Village Community, with the results of the research showing 1). The standards and targets that defined the criteria set did not qualify as BLT-DD recipients. 2) Characteristics of Implementers related to the nature and tendency of implementers in the distribution of BLT-DD to go through various stages carried out through village meetings 3) The communication between the village government and the community is due to the absence of socialization from the village government regarding the BLT-DD program. For request 1) Need to be implemented as much as possible with existing standards and the right target. 2) The village government must be more objective in determining the beneficiary families of BLT-DD according to the established criteria. 3) Communication is needed in creating a harmonious relationship.

scholarly journals Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 10
Author(s):  
Tarsim Dan Erga Yuhandra
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Village Community ◽  
Control Functions ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Resource Factor

Abstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa.�THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY)�Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research� are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency� in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government.

scholarly journals PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SIPATUHU DALAM MENOPANG KAWASAN WISATA DANAU RANAU DI KAB. OGAN KOMERINGULU SELATAN

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 118-126
Author(s):  
Hendra Alfani ◽  
Bambang Sulistyo ◽  
Akhmad Rosihan ◽  
Alip Susilowati Utama
Keyword(s):  
Higher Education ◽  
Community Service ◽  
Agricultural Products ◽  
Assistance Program ◽  
Research Technology ◽  
Village Community ◽  
Tourist Village ◽  
Village Government ◽  
The University ◽  
The Village

The village has a lot of potential that can be developed. In many records, there are three main potentials that villages have in general. First, natural resources, second agricultural products and third potential for local wisdom and culture, where these three potentials can support the development of a tourist village. Since the enactment of Law Number 6 Year 2014 Regarding Villages, there has been a massive movement carried out by various groups to awaken the village's potential. The authority of the village government to develop its territory is wide open, but this spirit requires the participation of all components of the village community and synergy with various groups in a sustainable manner. Based on these matters, the Community Service Team of the University of Baturaja, through the Mitra Village Assistance Program, the Director of Research and Community Service of the Ministry of Research, Technology and Higher Education carried out development assistance activities in Sipatuhu Village, Banding Agung District, Ogan Komering Ulu Selatan, South Sumatra Province becoming a souvenir center village and souvenirs in the Lake Ranau tourist area, through excavating village potentials and enhancing the capacity of governance of the Village Owned Enterprises. Keywords: Village potential, Village-Owned Enterprises, souvenir centers, tourism.   Abstrak   Desa memiliki banyak potensi yang dapat terus dikembangkan. Dalam banyak catatan, ada tiga potensi utama yang dimiliki desa pada umumnya. Pertama, sumber daya alam, kedua hasil-hasil pertanian dan ketiga potensi kearifan lokal dan budaya, di mana ketiga potensi ini dapat menunjang pengembangan menjadi desa wisata. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terjadi pergerakan yang begitu massif yang dilakukan berbagai kalangan untuk membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki desa. Kewenangan pemerintah desa untuk mengembangkan wilayahnya semakin terbuka lebar, tetapi semangat ini memerlukan partisipasi seluruh komponen masyarakat desa dan sinergi dengan berbagai kalangan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Baturaja, melalui Program Pendampingan Desa Mitra, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PPDM-DRPM Kemristekdikti) menjalankan kegiatan pedampingan pengembangan Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan menjadi desa sentra souvenir dan oleh-oleh di kawasan wisata Danau Ranau, melalui penggalian potensi desa dan peningkatan kapasitas tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

scholarly journals PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAN KONFLIK SOSIAL YANG DITIMBULKAN DI ERA PANDEMI COVID-19

2021 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Muliawati Darkasyi Mulia ◽  
Novita sari Novita
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Social Conflicts ◽  
Determination Method ◽  
Assistance Program ◽  
Descriptive Research ◽  
Village Community ◽  
Data Collection Process ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Village Government ◽  
The Village

The purpose of this research is to help us understand and examine the process of allocating Cash Direct Assistance from village funds, maps of social conflicts and mitigation efforts against conflicts that occur in Seumadam village, Vocational Muda District. This study uses a qualitative descriptive research method. The results showed that the data collection process, determination, method and mechanism for distributing BLT-DD Kampung Seumadam had been carried out in accordance with existing regulations. Social conflicts caused by the distribution of BLT-Dana Desa Seumadam Village occurred vertically and horizontally. vertical conflicts occur between the Village Government and the community, while horizontal conflicts occur between the Seumadam village community itself. The causes of the conflict occurred, among others, due to the absorption of community aspirations that had not been maximized in the distribution of BLT-Village Funds and the absence of socialization carried out by the village government regarding the process or mechanism for distributing BLT-Village Funds. Mitigation efforts against conflicts that occur are carried out through a process of deliberation and socialization of the assistance program carried out by the village.

scholarly journals KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA

2020 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 121-140
Author(s):  
Yessyca Femilia ◽  
Uu Nurul Huda
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Spatial Planning ◽  
Local Authority ◽  
Medium Term ◽  
Village Community ◽  
District Government ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

 AbstrctThis research is in the background by article 69 paragraph (4) of Law No. 6 of 2014 about Village Juncto Article 8 Regulation of the Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and transmigration number 1 year 2015 about the Authority guidelines based on rights of origin and local authority of the village scale that gives authority to the village to arrange its own space based on the right of origin Although this rule has long been applied, in fact it is very rare that villages make village regulations on spatial planning. Village authority in the arrange­ment of space implemented based on the right of origin of the village and local authority of the village scale arranged in reference to the village's Medium term development plan (RPJM Des), the Village deve­lop­ment work plan (RKP Des). This authority is the original autho­rity mandated by the village LAW. This authority has not been effective due to lack of human resources; No technical guidance to the village gover­nment; The amount of budget required; And the absence of regulations governing the authority of the village and the mechanism for the arran­ge­ment of rural spaces is clearer. The arrangement of this Regulation in fact is difficult to implement because there is no technical guidance on the village government because the district government considers the village does not need its own space arrangement; The absence of coor­di­nation with the District government; and unavail­abi­lity of human re­sour­ces.  The authority of this village room arrangement can acco­mmo­date the aspirations of the village community in accor­dance with local culture but if the coordination is not going well it will cause various problems. AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur penataan ruangnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Meskipun peraturan ini sudah lama diterapkan, nyatanya sangat jarang sekali desa yang membuat peraturan desa mengenai tata ruang. Kewenangan desa dalam penataan ruang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pem­bangunan Desa (RKP Des). Kewenangan ini merupakan kewe­nangan asli yang diamanatkan oleh UU Desa. Kewenangan ini belum berjalan efektif karena kurangnya sumber daya manusia; belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa; besarnya anggaran yang dibutuhkan; serta belum adanya peraturan yang mengatur kewenangan desa dan meka­nisme penyusunan penataan ruang desa yang lebih jelas. Penyu­sunan peraturan ini nyatanya sulit dilaksanakan karena belum ada­nya bim­bingan teknis terhadap pemerintah desa karena pemerintah keca­matan menganggap desa belum memerlukan pengaturan ruangnya sendiri; belum adanya koordinasi bersama pemerintah kabupaten; dan tidak tersedianya sumber daya manusia.  Kewenangan penataan ruang desa ini dapat menampung aspirasi masyarakat desa sesuai dengan budaya lokalnya akan tetapi jika koordinasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan.

scholarly journals PENDAMPINGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI DESA SIDOLUHUR

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 85-93
Author(s):  
Rudi Hermawan
Keyword(s):  
Elderly People ◽  
Social Assistance ◽  
The Elderly ◽  
Qualitative Approach ◽  
Assistance Program ◽  
Mutual Cooperation ◽  
Data Presentation ◽  
Analysis Techniques ◽  
Village Community ◽  
The Village

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pendampingan sosial bagi orang yang lanjut usia di Desa Sidoluhur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidoluhur yang memiliki orang yang lanjut usia di lingkungan keluarganya dan lansia yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan. Tempat penelitian ini di Desa Sidoluhur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan sosial lanjut usia di Desa Sidoluhur yaitu pendampingan lanjut usia pada aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan spiritual. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang terdapat dalam proses pendampingan sosial lanjut usia yaitu saling menghormati dan menghargai; saling menjaga kerukunan; dan menjaga budaya gotong royong. Kata kunci : pendampingan, sosial, lanjut usia   AbstractThis study aims to describe the forms of social assistance for elderly people in Sidoluhur Village. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The informants in this study were the Sidoluhur Village community who had elderly people in their families and elderly who actively participated in the activities. The place of this research is in the village of Sidoluhur. The technique of collecting data uses observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the elderly social assistance program in Sidoluhur Village was mentoring elderly people on social, health, economic, and spiritual aspects. The values of community local wisdom contained in the process of elderly social assistance are mutual respect and respect; maintain harmony; and maintain a mutual cooperation culture. Keywords : mentoring, social, elderly

scholarly journals TATA KELOLA PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA KETAPANRAME KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Hikmah Muhaimin
Keyword(s):  
Community Work ◽  
Regional Autonomy ◽  
Village Community ◽  
Tourism Sector ◽  
The Future ◽  
The Law ◽  
Tourist Village ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village

UU telah mengatur tentang hak untuk mengelolah potensi desa salah satunya dalam sektor pariwisata. Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Pembangunan desa berbasis wisata tidak semerta-merta, melainkan perlu memperhatikan potensi desa yang ada di wilayah tersebut. Begitu pula dengan Desa Ketapanrame, kepala desa setempat menemukan ada potensi untuk dijadikan desa wisata. Dengan demikian, perangkat desa dan masyarakat bekerja sama guna merealisasikannya, salah satunya adalah Taman Ganjaran. Taman Ganjaran ini digadang-gadang menjadi alun-alun Desa Ketapanrame. Dengan adanya Taman Ganjaran ini perangkat desa berharap akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Selain itu, untuk kedepannya pemerintah desa juga akan membangun inovasi-inovasi lain guna tetap mempertahankan jumlah pengunjung yang datang. Kata Kunci : Pariwisata, Potensi Desa, Taman Ganjaran Abstract The law regulates the right to manage village potential, one of which is in the tourism sector. The development of tourist villages is a realization of the implementation of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Autonomy. Tourism-based village development needs to pay attention to the potential of villages in the region. Likewise with Ketapanrame Village, the local village head there found the potential to become a tourist village. Thus, the village apparatus and the community work together to make it happen, one of which is Ganjaran Park. This Ganjaran Park is predicted to become the Ketapanrame Village square. With the existence of the Ganjaran Park, village officials hope to be able to improve the economy of the Ketapanrame Village community. In addition, for the future the village government will also build other innovations in order to keep the number of visitors coming. Keyword : Tourism, Village Potency, Ganjaran Park

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 117-132
Author(s):  
Betha Rahmasari
Keyword(s):  
Regional Development ◽  
Financial Management ◽  
Sustainable Use ◽  
Economic Potential ◽  
Village Community ◽  
Development Organizations ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Village

This article aims to find out the developmentidea or paradigm through village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In this study, the researcher used a normative research methodby examining the village regulations in depth. Primary legal materials are authoritatuve legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development funds is intended to support activities in the management of Regional Development organizations. Therefore, development funds should be managed properly and smoothly, as well as can be used effectively to increase the people economy in the regions. This research shows that the law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the right to obtain information and monitor the planning and implementation of village development.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JAMBU KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Novi Ekri Nurwahyuni ◽  
Muhammad Farid Ma'ruf
Keyword(s):  
Goat Milk ◽  
Descriptive Study ◽  
Community Empowerment ◽  
Fund Allocation ◽  
Village Community ◽  
Tourist Village ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Collection Methods

Desa Wisata Jambu berdiri sejak tahun 2018  berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang meraih penghargaan  nominasi kategori desa wisata terbaik 2018 dan 2019 pada Penghargaan Anugerah Desa. Pada fase awal pembangunan desa wisata menggunakan modal anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Focus penelitian ini adalah meneliti mengenai permasalahan yang diangkat yaitu sumber daya manusia yang kurang responsive terhadap pengelolaan desa wisata. Desa wisata jambu memiliki 17 spot wisata diantaranya yaitu  Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolakah Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu “Ask Craft”, Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah Desa Jambu gencar mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengelola desa wisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Jambu yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan masyarakat desa yang mampu berdaya saing dan mandiri. Dalam proses pengelolaan desa wisata terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu tanggapan masyarakat yang tidak responsive terhadap konsep spot wisata yang sudah disepakati. Selain itu kurangnya akses sarana dan prasarana spot wisata juga menjadikan kondisi desa wisata yang tidak kondusif sehingga akan menurunkan daya tarik wisatawan. Kata kunci : Desa Wisata, Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan Masyarakat   Jambu Tourism Village was founded in 2018, located in Kayen Kidul District, Kediri Regency, which won the nomination award for the best tourism village category 2018 and 2019 at the Village Award. In the early phase of tourism village development using budget capital from the Village Fund Allocation (ADD) with the aim of increasing the empowerment of village communities. This research is a descriptive study using a qualitative approach, and data collection methods are carried out directly in the field with interviews, observation, and documentation. The focus of this research is to examine the problems raised, namely human resources who are not responsive to the management of tourist villages. Guava tourism village has 18 tourist spots including Kediri Seed Garden, Wiwit Paddy Educational Tour, Outbound Games, Niagara Tubing Tour, Catfish Catching Educational Tour, Longan Picking Agro, Avocado Picking Agro, Local Fruit Agro Tourism, Paddy Planting Educational Tour, Grafting Agro tourism and Tabulampat, Education Tour for Buffalo Angon, Education for Yogurt Processing, Education for Ettawa Goat Milk, Education for Making Rengginang, Education for Wood Waste Processing “Ask Craft”, One Million Fish River Tour, Education for Karawitan, Papringan Market. The Jambu Village Government is aggressively seeking the growth of community empowerment by managing a tourist village. The purpose of community empowerment through the management of the Jambu tourism village is to improve the economy of the village community and create a village community that is able to be competitive and independent. In the process of managing a tourism village, there are obstacles or obstacles that occur, namely the response of the community that is not responsive to the agreed tourist spot concept. In addition, the lack of access to tourist spot facilities and infrastructure also makes the condition of the tourist village not conducive so that it will reduce the attractiveness of tourists. Keywords: Tourism Village, Village Fund Allocation, Community Empowerment

scholarly journals IMPLEMENTATION OF THE VOCATION SCHOOL OF LEGISLATION AGENCY IN DISCUSSION AND AGREEMENT VILLAGE REGULATION (Study of The Implementation of The Sriwulan Village BPD in Sayung District, Demak Regency)

2018 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 411
Author(s):  
Siti Rodhiyah Dwi Istinah ◽  
Uyunun Nafisa
Keyword(s):  
Human Resource Development ◽  
Human Resource ◽  
Sociological Approach ◽  
Village Community ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
Priority Needs ◽  
The Village ◽  
The Voice

Reform and regional autonomy is actually a new hope for the goverment and village communities to build their villages according to the needs and aspirations of the community. The implementation of development in the village is intended to improve the standard of living and welfare of the village community itself through the establishment of policies, program activities that are in accordance with the essence of the problem and priority needs of the village community. The Village Consultative Division (BPD in Indonesian) is an institution of the realization pf democracy from the village community or an institution that represents the voice of the community and is a working partner of the village Government in administering The Goverment in the village head along with his device was overseen by the Village Consultative Division (BPD in Indonesian). The method of the approach used in this study is the Juridical Sociological approach, it uses the Juridical Sociological. The selection results obtained include : 1) Inbiting factors influenced by human resource factors both from the village Government itself as the highest office holder in the village, as well as from PD members who are tasked with assisting in the implementation of the legislative functions of approval and discussion of illage regulations. 2) Solutions and efforts, the village Goernment is expected to conduct training in human resource development such as improving the quality of education and developing capabilities in shapping regulations.

scholarly journals IMPLEMENTATION OF THE VOCATION SCHOOL OF LEGISLATION AGENCY IN DISCUSSION AND AGREEMENT VILLAGE REGULATION (Study of The Implementation of The Sriwulan Village BPD in Sayung District, Demak Regency)

2019 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Siti Rodhiyah Dwi Istinah
Keyword(s):  
Human Resource Development ◽  
Human Resource ◽  
Sociological Approach ◽  
Village Community ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
Priority Needs ◽  
The Village ◽  
The Voice

Reform and regional autonomy is actually a new hope for the goverment and village communities to build their villages according to the needs and aspirations of the community.  The implementation of development in the village is intended to improve the standard of living and welfare of the village community itself through the establishment of policies, program activities that are in accordance with the essence of the problem and priority needs of the village community. The Village Consultative Division (BPD in Indonesian) is an institution of the realization pf democracy from the village community or an institution that represents the voice of the community and is a working partner of the village Government in administering The Goverment in the village head along with his device was overseen by the Village Consultative Division (BPD in Indonesian). The method of the approach used in this study is the Juridical  Sociological approach, it uses the Juridical Sociological. The selection results obtained include : 1) Inbiting factors influenced by human resource factors both from the village Government itself as the highest office holder in the village, as well as from PD members who are tasked with assisting in the implementation of the legislative functions of approval and discussion of illage regulations. 2) Solutions and efforts, the village Goernment is expected to conduct training in human resource development such as improving the quality of education and developing capabilities in shapping regulations.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document