scholarly journals KONTEKSTUALISASI HADIS NUSYUZ PADA WANITA KARIR DI DESA JANTI KABUPATEN JOMBANG

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 23
Author(s):  
Nurlaila Indah Setiyoningrum ◽  
Muhammad Albi Albana ◽  
Nasrulloh Nasrulloh

<p class="06IsiAbstrak"><em>Nusyuz</em> seorang istri terhadap suaminya karena istri berkarir dapat berakibat perceraian. Wanita bekerja demi perekonomian keluarga merupakan hal yang sangat terpuji. Namun, dikarenakan istri bekerja kewajibannya menjadi seorang istri terbengkalai dan semena-mena terhadap suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kasus <em>n</em><em>usyuz</em> yang terjadi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan kajian living hadis dalam memandang kasus <em>n</em><em>usyuz</em> tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan metode analisis utamanya menggunakan kajian <em>living hadis </em>dengan<em> </em>pendekatan sosiologis. Dari uraian tersebut diperoleh hasil bahwa penyebab utama dari <em>nusyuz</em>nya para istri ialah karena mereka bekerja sehingga istri melalaikan kewajiban yang seharusnya mereka emban, sedangkan dalam perbuatan <em>nusyuz-</em>nya berbeda-beda seperti tidak taat kepada suami, berani membentak bahkan melawan suami, tidak mau berhubungan intim dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. seorang istri yang bekerja dapat melalaikan kewajibannya karena faktor-faktor penyebab, yaitu faktor berkarir untuk memenuhi perekonimian keluarga. Perbuatan <em>nusyuz</em> yang dilakukan dalam bentuk penolakan hubungan seksual dan ketidakpatuhan terhadap suami. Dalam upayanya para suami masih dalam tahap menasehati saja dalam memberikan efek jera dan tidak memberikan hukuman yang lebih dari itu.</p><p class="06IsiAbstrak">[<strong>Living Hadith: Nuyuz Career Woman to Her Husband in the Village of janti, Mojoagung Subdistrict, Jombang Distric.</strong> <em>Nusyuz</em> a wife towards her hhusband because a wife’s career can result in divorce. Women working for the family economy is a very commendable thing. However, because the wife works, her obligation as a wife is neglected and abuses her husband. This study aims to determine the cause of the case <em>Nusyuz</em> that occurred in the village Janti, Mojoagung Subdistrict, Jombang District and study the living hadith in looking at the <em>nusyuz</em> case. This research method uses empirical research, the main analysis method uses the study of living hadith and the approach is the sociological approach. From this description, it is found that the main cause of the <em>nusyuz</em> of wives is because they work so that the wives neglect the obligations they should carry, while in <em>nusyuz's</em> actions are different such as disobeying their husbands, daring to yell even against their husbands, not wanting to have sex and does not carry out her duties as a wife and mother of her children. A working wife can neglect her obligations due to causal factors, namely career factors to fulfill the family economy. <em>Nusyuz</em> acts that are carried out in the form of refusing sexual relations and disobedience to their husbands. In this effort, the husbands are still in the stage of only giving advice in providing a deterrent effect and not giving more punishment than that.]</p>

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 62-66
Author(s):  
Frahmawati Bumulo ◽  
Sri Endang Saleh

Community Empowerment in the Tourism Sector in Efforts Acceleration of Economic Recovery in Dambalo Village As an effort to grow the economy which is currently slumped as a result of the covid 19 pandemic. He people of Dambalo Village have various livelihoods from self-employed fishermen, farmers and some are civil servants and construction workers, all of which aim to help the family economy. and almost 60% are creative and micro business actors. Here fore, we are interested in providing creative ideas in the tourism sector, where in this village there is a pretty good tourist attraction to be developed, namely the Botudidingga tourism object, as for the tourism objects in this village that have existed since a few years ago which are located on the coast which has its own uniqueness, because to go to this place the tourists seem to go on a trip to the mountains, the vast expanse of sea surrounded by mangroves and has a courtyard to the middle of the sea makes Botudidingga tourism object the maldeves of North Gorontalo. To further beautify and attract tourists, the thematic village community service students create interesting photo spots with materials taken in the village of Dambalo itself


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 19
Author(s):  
Feranita Feranita ◽  
Ery Safrianti ◽  
Nurhalim Nurhalim ◽  
Dian Yayan Sukma ◽  
Yusnita Rahayu ◽  
...  

ABSTRACTThe hijab sewing skills training program is seen as a strategic educational skill to be implemented for women because hijab sewing can be applied for their own needs or become a side business. This skill, if properly trained and mastered, can become a form of business that can help the family economy and create jobs for the community. The village community service activities were carried out in Bunsur Village, Sungai Apit Subdistrict, Siak Regency, Riau Province with the target audience is the housewives of the village. They have given basic knowledge in choosing materials for the hijab. Then skills trained was held, starting how to make pet and headscarves, cutting fabrics according to the patterns that have been made, and sewing headscarves with various existing patterns. After the stitches are finished, then an examination of the results of the stitches so that they are suitable for sale and market. Keywords: Bunsur Village, home industry, sewing training, hijab  ABSTRAKProgram pelatihan keterampilan menjahit jilbab dipandang sebagai sebuah skill pendidikan yang strategis untuk dilaksanakan bagi wanita karena menjahit jilbab dapat diaplikasikan untuk kebutuhan sendiri ataupun menjadi usaha sampingan. Keterampilan ini bila dilatih dan dikuasai dengan baik dapat menjadi bentuk usaha yang dapat membantu perekonomian keluarga dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa ini dilaksanakan di Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau dengan khalayak sasarannya adalah Ibu-ibu rumah tangga desa tersebut. Mereka diberi pengetahuan dasar dalam memilih bahan untuk jilbab. Kemudian diadakan pelatihan keterampilan, mulai cara membuat pola pet dan jilbab, memotong kain sesuai dengan pola yang sudah dibuat, dan menjahit jilbab dengan bermacam pola yang telah ada. Setelah jahitan selesai, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap hasil jahitan sehingga layak untuk dijual dan dipasarkan. Kata Kunci: Desa Bunsur, home industri, pelatihan menjahit, jilbab


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 37-41
Author(s):  
I Gusti Agung Satrya Wiguna S ◽  
Desak Gde Dwi Arini ◽  
Luh Putu Suryani

Abstract-In the governance of the Adat Village in Bali, it has a credit institution, namely the Village Credit Institution, which is a movement of the community of Pakraman Village to improve the economic standard of Pakraman Village. However, if it is not properly mobilized, it will cause new problems and the problems that are most often expressed, one of which is bad credit. If bad credit is carried out by village officials, this can be solved by a rerem or regulations made jointly by the indigenous villagers. But if this bad credit is carried out by non-village officials, according to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD), explain; (LPD) may not give credit to non-village officials. However, in some traditional villages, there are also those in the perarem which are allowed by non-village officials to conduct credit in (LPD) but there must be representatives from the traditional village krama. For this reason, there is no legal certainty for non-village officials who commit bad credit. The problems in this research are: 1. How legitimate is the credit agreement at the LPD that the debtor is non-Village Village ?. 2. What are the legal consequences if there is a bad credit, the debtor is a non-village official? The research method used is the Empirical research method and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study are in the implementation if the LPD allows non-village manners to do credit in their LPD, then there must be a village regulation that regulates the credit process carried out by non-manners of the village. In addition, the settlement of bad loans must also be regulated by regulations in the customary village. Keywords: Bad Credit, Non-Villagers Courtesy, Village Credit Institution. Abstrak-Dalam pemerintahan Desa Adat di Bali, memiliki suatu lembaga perkreditan yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan gerakan masyarakat Desa Pakraman guna meningkatkan taraf hidup ekonomi Desa pakraman. Namun, jika tidak di mobilitasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah yang paling sering diungkapkan salah satunya Kredit Macet. Jika kredit macet yang dilakukan oleh krama desa, hal ini bisa diselesaikan dengan perarem atau peraturan yang dibuat bersama - sama oleh warga Desa adat. Tetapi jika kredit macet ini dilakukan oleh non krama desa, sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menerangkan; (LPD) tidak boleh memberikan kredit kepada non krama desa. Namun didalam beberapa desa adat, ada pula yang dalam peraremnya dibolehkan non krama desa untuk melakukan kredit di (LPD) namun harus ada perwakilan dari krama desa adat setempat. Atas dari hal ini, belumlah adanya kepastian hukum bagi non krama desa yang melakukan kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama Desa?. 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris serta teknik pengumpulam data melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya apabila LPD mengijinkan orang non krama desa untuk melakukan kredit pada LPDnya maka harus ada perarem desa yang mengatur mengenai proses perkreditan yang dilakukan oleh non krama desa. Selain itu penyelesaian kredit macet pun juga harus diatur dengan perarem pada desa adat. Kata Kunci: Kredit Macet, Non Krama Desa, Lembaga Perkreditan Desa.


2018 ◽  
Vol 30 (2) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Ni Made Ary Widiastini ◽  
I Wayan Ardika ◽  
I Gede Mudana

Souvenir vending is one of the jobs done by poor people in tourist areas such as Batur Tengah Village or better known as Penelokan, Kintamani, Bangli Regency, Bali to make their family survive. However, the souvenir vendors’ existence is not only considered by tourism businesses as unacceptable, but it is also regarded as a major factor that hampers the development of tourism in Kintamani. In fact, the Bali Local Regulation No. 2 of 2012 on Cultural Tourism explicitly emphasizes that the development of Bali’s tourism is aimed to encourage an equal distribution of business opportunities and to obtain maximum benefits for the welfare of the community. Therefore, this study was aimed to determine the reasons why the informal sector (souvenir vending) is used as the basis of the family economy, what is the practice of souvenir vending which has become the basis of the family economy, and also what is the struggle for vendor space in the Kintamani tourism area and its relation with the female identity. In this study, several techniques were used such as observations, interviews, and literature study to collect data. Research results show that the people in the Batur Tengah village choose to work as souvenir vendors because of their limited economic capital, education, skills, and time due to other life burdens, especially for those who are already married. In the Kintamani tourism area, souvenir vendors have to interact with various parties which certainly involves a capital struggle because each party has a different interest. As a famous international tourism area which has become a global Geopark, this area is highly contested for its economic, social, cultural, political, and environmental values. Researchers found a new paradigm that shows souvenir vending to be one form of entrepreneurship in a tourism field which is responded to by the people as a multi-purpose industry. The utilization of the informal sector is considered a family economic base by women in the village of Batur Tengah. Married woman are obligated to provide for their families hence they struggle as souvenir vendors in the middle of the tourism competition which has become more strict and less accommodative due to the new government policy. In practice, the community is very obedient to the elite community leaders who are considered as patrons, both by the men and women vendors. Other options to support their families are now very few and becoming less as the tourism areas are becoming more popular.


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 142-147
Author(s):  
Ni Komang Tri Intan Suaristiwayani ◽  
I Ketut Sukadana ◽  
Diah Gayatri Sudibya

For Balinese indigenous people, a woman returning to her parents’ home due to divorce has the status of mulih daha. With this status, a woman will have swadharma (obligations) and swadikara (rights) just like before the marriage took place in their respective homes. Several women who have experienced a mulih daha case have visited Banjar Munggu to regain their rights and carry out their obligations. This study examines the procedure for the return of a Balinese woman with the status of mulih daha and their customary position in Banjar Munggu Mengwi Badung. To achieve this goal, this research was conducted using an empirical legal research method with a sociological approach to law. Data were collected through selecting and summarising the data obtained from applicable legal provisions into relevant data with the object of the study. The results reveal that a woman with mulih daha status as a result of divorce does not have the right to inherit from her husband’s assets and / or that of their parents’, except from joint assets in inheritance. In Banjar Munggu Mengwi, the inheritance provisions for women with mulih daha status are clearly stipulated in the Awig-Awig of Banjar Adat, stipulating that every woman with the status of mulih daha is prohibited from joining in the village organisation.


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 95
Author(s):  
Indah Dwi Qurbani ◽  
Muhammad Lukman Hakim ◽  
Tunggul Anshari S.N

The existence of customary institutions in the village is important because it has a duty to assist the Village Government and as partners in empowering, preserving and developing customs. The Village Customary Institution can occupy its rank with official recognition from the Government through a Village Regulation. Ngadisari Village was chosen as the object of this research because it has its own uniqueness, this village has indigenous people who are still strong in maintaining the traditions of their ancestors' heritage. Meanwhile, Ngadisari village also has a customary institution that carries out customary functions and is part of the original village structure that grows and develops on the initiative of the village community. The research method used is a type of empirical research and using sociological approach. The order of village regulations regarding customary institutions in order to make Adat Institutions as an alternative to dispute resolution, maintain local culture and play a role in village development. In addition, this formalization effort is also needed to maintain the existence of customary villages, provide legal protection and help cooperation between traditional village institutions of Ngadisari and other village customary institutions. This is in accordance with the duties of the customary institutions in Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions.


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 358-365
Author(s):  
I Gede Surya Pratama Putra ◽  
I Nyoman Sukandia ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti

LPD is an economic institution belonging to the Traditional Village. LPD is formed, managed by Desa Pakraman, and serves financial transactions only within the internal environment of Desa Pakraman. LPD administrators are elected, stipulated, legalized, and dismissed by means of the village paruman. From all levels the LPD management comes from indigenous peoples and cannot avoid problems that arise in the institution, thus, this research focuses on to manage loans (credit) to customers so as to avoid bad credit at the Village Credit Institution (LPD) Adat Ungasan and to examine the responsibility of the Ungasan Traditional Village Credit Institution (LPD) in fulfilling the rights of customers who hold deposits. The research method used in this research is empirical research method. Based on the research results, it can be concluded that there are four parts to the procedure for giving credit to the LPD, namely: The Credit Section, the Head of the LPD, the Cashier Section and the Bookkeeping Section. Furthermore, all losses of the Ungasan Traditional Village LPD shall be borne by the Traditional Village, in the event that the Traditional Village is able to back up the losses of the Ungasan Customary LPD, provided that the old Ungasan LPD administrators cover all losses to the Traditional Village because the Traditional Village is a communal customary organization or promoting togetherness


Sarwahita ◽  
2022 ◽  
Vol 18 (02) ◽  
pp. 137-145
Author(s):  
Widya Parimita ◽  
Munawaroh ◽  
Intan Maulida Rizaldy Rizaldy

Many women today have two roles at the same time, the domestic role in charge of taking care of the household and the role of the public who are in charge outside the home or work to meet the needs of family life. The dual role as a woman in this case must be handled wisely and must maximize her duties in both aspects. The partners of this program are representatives of education personnel of The State University of Jakarta with a female gender. The purpose of this devotion is for women to have an overview and input about online business and to invite partners to become independent women through dual roles as housewives and maximize their ability to help the family economy in online business activities as career women. Classic methods with lecture and discussion approaches are applied in this activity. The end result achieved from this activity is increased motivation and knowledge of partners to double role, namely becoming a housewife and becoming a career woman through online business activities.   Abstrak Perempuan masa kini banyak yang memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Peran ganda sebagai perempuan dalam hal ini harus disikapi dengan bijak serta harus memaksimalkan tugasnya dikedua aspek tersebut. Mitra program ini adalah perwakilan tenaga kependidikan Universitas Negeri Jakarta berjenis kelamin perempuan. Tujuan dari pengabdian ini agar wanita mempunyai gambaran dan masukan tentang bisnis online serta untuk mengajak mitra menjadi wanita yang mandiri melalui peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya untuk membantu perekonomian keluarga dalam kegiatan bisnis online sebagai wanita karir. Metode klasikal dengan pendekatan ceramah dan diskusi diterapkan dalam kegiatan ini. Hasil akhir yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya motivasi dan pengetahuan mitra untuk berperan ganda yaitu menjadi ibu rumah tangga serta menjadi wanita karir melalui kegiatan bisnis online.


2021 ◽  
Vol 2 (02) ◽  
pp. 109-123
Author(s):  
Siti Masitoh ◽  
Sofia Gussevi ◽  
Imam Tabroni

The background of the problem: The working mother / career woman first meets the economic needs of the family, the two wives have a bachelor's degree to develop knowledge, the third can share time. The importance of this research is to know and analyze how the role of women according to their nature, Islamic views of housewives career outside the home and the role of career women in children's education. The research method uses qualitative where the data primary and secondary obtained through interviews, observation and documentation. Respondents were female teachers at SDIT Al Bina Purwakarta. The results showed that career women / teachers of SDIT Al Bina can help families in the field of economy / money income. Carry out his nature fitroh properly and correctly. Carry out its functions as a housewife, wife and teacher well, and can raise children at home properly. Can practice science, can pursue a career as a professional teacher and can play a dual role as a mother Wife and Teacher. Keywords: Career woman, Al Bina SDIT teacher


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 240-252
Author(s):  
Widya Indriani ◽  
Hambali Thalib ◽  
Abdul Agis

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative Justice dan dampak penerapannya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di kota Makassar. Metode penelitian ini kalau dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Makassar, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antara pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku. The purpose of this study was to determine and analyze the application of Restorative Justice and the impact of its application in solving cases of traffic accidents by children in the city of Makassar. This research method when viewed from the type is the type of empirical research. The results showed that in resolving cases of traffic violations that occurred at the Makassar Police, the best way is to implement restorative justice settlement, namely bringing together the perpetrator-victim, and the family to resolve the dispute in the presence of the local police. As for the impact arising from the application of the principle of restorative justice in the settlement of cases of traffic crimes, namely there is no more conflict between victims and perpetrators, cases of continuing to court, and can affect criminal sanctions against the perpetrators.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document