scholarly journals PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PASCA UU NO 6 TAHUN 2014

2018 ◽  
Author(s):  
iis dahlia

AbstractThe main problem in this study is how the implications of UU No.6 Year 2014 on Village against village authority. The authority of the village in question is the authority of the village derived from the right of origin and the local authority of the village scale, since these two forms of village authority are the spirit of village autonomy. The results show that the village can’t be treated the same as treating the district, because the essence of village autonomy is different from regional autonomy. The district was formed as an implementation of centralization, which carried out some of the powers granted by the Center. Different villages, because they have authority derived from the right of origin, not a gift from the center. The autonomy of the village existed long before the republic was established, and although redesigned many times through the central policy of the village, the autonomy of the village still exist, one of which is the existence of the authority of the origin right attached to the social status of the village head and the village official the name and the mention of it, and reflected by the behavior of the village community who uphold the social life of the culture. In the end the design of village authority is proposed as part of the solution, which tries to accommodate two constructs on the authority of the village, where the existing village authority enters the "container" No. 6 Year 2015 on the Village.AbstrakMasalah utama dalam studi ini adalahbagaimana implikasi berlakunya UUNo. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Kewenangandesa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentukkewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksanadesentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa.Kata kunci : kewenangan desa, hukum negara, hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa

Author(s):  
S.N. Korusenko

This paper aims at reconstructing the genealogy of Siberian Tatars of Knyazevs (Western Siberia), identifying the origins of their surname, which is not characteristic of the Tatars, and at analysis of the influence of socio-political and socio-economical processes in Russia in the 18th through 20th centuries on the social transformation of the family. The sources were represented by the materials of the Inventory Revision Book of Tarsky District of 1701 and census surveys of the end of 18th through 19th centuries, which allowed tracing the Knyazev family through the genealogical succession and identifying social status of its members. In this work, recordkeeping ma-terials of the 18th–20th centuries and contemporary genealogical and historical traditions of the Tatars have been utilized. In the research, the method of genealogical reconstructions by archival materials and their correlation with genealogies of modern population has been used. The history of the Knyazev family is inextricably linked to the history of modern village of Bernyazhka — one of the earliest settlements of the Ayalintsy (a group of the Si-berian Tatars) in the territory of the Tarsky Irtysh land which became the home to the Knyazevs for more than three centuries. The 1701Inventory Revision Book cites Itkuchuk Buchkakov as a local power broker of the Aya-lynsky Tatars in the village. During the 18th century, this position was inherited by his descendants who eventually lost this status in the beginning of the 19th century in the course of the managerial reforms by the Russian gov-ernment. Nevertheless, the social status of the members of the gens remained high. In the mid. 19th century, the village moved — the villagers resettled from the right bank of the River Irtysh onto the left one. As the result, the village was situated nearby the main road connecting the cities of Omsk and Tara. At the same time, the village became the center of the Ayalynskay region. That led to the strengthening of the social status and property en-richment of the descendants of Itkuchuk Buchkakov. The Knyzevs’ surname first appeared in the materials of the First All-Russia Census Survey of 1897. Some of the descendants signed up under this surname later in the Soviet period. During the Soviet years, members of the Knyzev’s gens had different destinies: some worked in the local government, whereas the others were subjected to political repressions and executed. Knyazevs took part in the Great Patriotic War and seven of them perished. Presently there are no descendants of the Knyazevs in Bernyazhka as they spread over the villages of the Omskaya Region, some living in Omsk and other towns of Russia and abroad.


2020 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 121-140
Author(s):  
Yessyca Femilia ◽  
Uu Nurul Huda

 AbstrctThis research is in the background by article 69 paragraph (4) of Law No. 6 of 2014 about Village Juncto Article 8 Regulation of the Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and transmigration number 1 year 2015 about the Authority guidelines based on rights of origin and local authority of the village scale that gives authority to the village to arrange its own space based on the right of origin Although this rule has long been applied, in fact it is very rare that villages make village regulations on spatial planning. Village authority in the arrange­ment of space implemented based on the right of origin of the village and local authority of the village scale arranged in reference to the village's Medium term development plan (RPJM Des), the Village deve­lop­ment work plan (RKP Des). This authority is the original autho­rity mandated by the village LAW. This authority has not been effective due to lack of human resources; No technical guidance to the village gover­nment; The amount of budget required; And the absence of regulations governing the authority of the village and the mechanism for the arran­ge­ment of rural spaces is clearer. The arrangement of this Regulation in fact is difficult to implement because there is no technical guidance on the village government because the district government considers the village does not need its own space arrangement; The absence of coor­di­nation with the District government; and unavail­abi­lity of human re­sour­ces.  The authority of this village room arrangement can acco­mmo­date the aspirations of the village community in accor­dance with local culture but if the coordination is not going well it will cause various problems. AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur penataan ruangnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Meskipun peraturan ini sudah lama diterapkan, nyatanya sangat jarang sekali desa yang membuat peraturan desa mengenai tata ruang. Kewenangan desa dalam penataan ruang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pem­bangunan Desa (RKP Des). Kewenangan ini merupakan kewe­nangan asli yang diamanatkan oleh UU Desa. Kewenangan ini belum berjalan efektif karena kurangnya sumber daya manusia; belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa; besarnya anggaran yang dibutuhkan; serta belum adanya peraturan yang mengatur kewenangan desa dan meka­nisme penyusunan penataan ruang desa yang lebih jelas. Penyu­sunan peraturan ini nyatanya sulit dilaksanakan karena belum ada­nya bim­bingan teknis terhadap pemerintah desa karena pemerintah keca­matan menganggap desa belum memerlukan pengaturan ruangnya sendiri; belum adanya koordinasi bersama pemerintah kabupaten; dan tidak tersedianya sumber daya manusia.  Kewenangan penataan ruang desa ini dapat menampung aspirasi masyarakat desa sesuai dengan budaya lokalnya akan tetapi jika koordinasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan.


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-12
Author(s):  
Hikmah Muhaimin

UU telah mengatur tentang hak untuk mengelolah potensi desa salah satunya dalam sektor pariwisata. Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Pembangunan desa berbasis wisata tidak semerta-merta, melainkan perlu memperhatikan potensi desa yang ada di wilayah tersebut. Begitu pula dengan Desa Ketapanrame, kepala desa setempat menemukan ada potensi untuk dijadikan desa wisata. Dengan demikian, perangkat desa dan masyarakat bekerja sama guna merealisasikannya, salah satunya adalah Taman Ganjaran. Taman Ganjaran ini digadang-gadang menjadi alun-alun Desa Ketapanrame. Dengan adanya Taman Ganjaran ini perangkat desa berharap akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Selain itu, untuk kedepannya pemerintah desa juga akan membangun inovasi-inovasi lain guna tetap mempertahankan jumlah pengunjung yang datang. Kata Kunci : Pariwisata, Potensi Desa, Taman Ganjaran Abstract The law regulates the right to manage village potential, one of which is in the tourism sector. The development of tourist villages is a realization of the implementation of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Autonomy. Tourism-based village development needs to pay attention to the potential of villages in the region. Likewise with Ketapanrame Village, the local village head there found the potential to become a tourist village. Thus, the village apparatus and the community work together to make it happen, one of which is Ganjaran Park. This Ganjaran Park is predicted to become the Ketapanrame Village square. With the existence of the Ganjaran Park, village officials hope to be able to improve the economy of the Ketapanrame Village community. In addition, for the future the village government will also build other innovations in order to keep the number of visitors coming. Keyword : Tourism, Village Potency, Ganjaran Park


2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 117-132
Author(s):  
Betha Rahmasari

This article aims to find out the developmentidea or paradigm through village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In this study, the researcher used a normative research methodby examining the village regulations in depth. Primary legal materials are authoritatuve legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development funds is intended to support activities in the management of Regional Development organizations. Therefore, development funds should be managed properly and smoothly, as well as can be used effectively to increase the people economy in the regions. This research shows that the law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the right to obtain information and monitor the planning and implementation of village development.


2021 ◽  
Vol 50 (1) ◽  
pp. 363-378
Author(s):  
Christine Jourdan

This article identifies and presents the main debates and issues that are generating interest in the field of creole studies. It is composed of two main sections. The first one presents the debates currently stimulating creolistics: the nature of pidgins and creoles and the relation between the two, the sociological and typological distinction between pidgins and creoles, the various theories explaining their origin, and their transformation through time. The second part raises issues linked to the social life of these languages, an area of research that, though present since the beginning of creolistics, has remained limited. Using the framework of linguistic ideology, this review surveys the social status of pidgins and creoles, the prejudices that exclude them from being used at schools, and their lack of linguistic legitimacy. It concludes with a discussion of pidgins and creoles on social media.


2017 ◽  
Vol 43 (1) ◽  
pp. 51-71
Author(s):  
Jennifer R. Cash

Research on godparenthood has traditionally emphasized its stabilizing effect on social structure. This article, however, focuses attention on how the practices and discourses associated with marital sponsorship in the Republic of Moldova ascribe value to the risks and uncertainties of social life. Moldova has experienced substantial economic, social, and political upheaval during the past two decades of postsocialism, following a longer period of Soviet-era modernization, secularization, and rural–urban migration. In this context, godparenthood has not contributed to the long-term stability of class structure or social relations, but people continue to seek honor and social respect by taking the social and economic risks involved in sponsoring new marriages.


HUMANIKA ◽  
2018 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
Author(s):  
Nurtanio Agus Puwanto

Education is it doesn't matter always closely related with social life. That thing is in limited scale earned we to see as interaction of school with public around and education in society itself. In public laymen looks into someone based on it’s the social status, like level of it’s (the economics social, education even material properties owned).In public is recognized also social institution as an order applied at one particular certain public. Institution of Social is life pattern standard reference a public so that always adhered by group of the public. If some acquitted outside institution embraced a public hence people or the group will be assumed impinges institution which has been specified. Talks about institution of social don’t get out of development of culture happened in public.Cultural development hardly influenced by public patterned thinking formed by education obtained, experience of public individual or group of people, foreign intervention and change of internal area and external happened.


2020 ◽  
Vol 15 (4) ◽  
pp. 769-782
Author(s):  
Ekaterina L. Kapustina

The article performs the current discussion of such categories as local and global in modern anthropology and suggests the option of using categories for the modern sociocultural reality of Dagestan society. The positions of leading researchers, deconstructing the concepts of “locality” and “community”, offering an alternative view of a traditional society rooted in a particular place, are demonstrated. Deterritorized societies in the face of significant social changes in the world (migration, including transnational and translocal, as well as the process of globalization) are becoming a new form of social interaction, where physical locality gives way to other categories linking people into relevant communities. In relation to the Dagestan realities, it is proposed to consider local deterritized societies through the prism of the conceptual metaphor “global village”. The factors contributing to the formation of such deterritorialized communities are shown. It is also shown the example of such a community - the village of Bezhta situated on the bordeland with the Republic of Georgia. A look at the complex of physical localities united by belonging to this mountain village (the village itself, resettlement villages on the plain of Dagestan, families located outside the republic in labor migration and living a translocal life, and also to a lesser extent the village of Chantliskuri in Georgia) as version of the "global village".


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 113-123
Author(s):  
Belina Pasriana ◽  
Isbandiyah I ◽  
Sarkowi Sarkowi

This study aims to determine the development of the social and economic life of transmigrant communities in A Widodo village Tugumulyo District in 1980-2017. The method that researchers use is descriptive qualitative method. Data collection techniques in research using interview techniques, observation, and documentation. Technical analysis of data with a step triangulation. Based on the results of research and discussion, it is known that the socio-economic life of the A Widodo village in the Tugumulyo District in 1980-2017 has changed from the beginning of the A Widodo feda in 1937 to the present. This changed can be seen from the field of education. Ranging from opening a business, trading, raising livestock, to fish farming and other, other in the fields of education and economic, also seen in the form of social and religious interactin, where individuals interact with each other and help each other help each other, they repect each other’s religions in the village of A Widodo, namely Islam, Protestantism, Catholic Christianity, Hinduism, they do not mock one another or insult religion. Will determine a person’s social status, the higher the level of education the easier it is to find work and the more respected by the surrounding community.


2019 ◽  
Vol 13 (4) ◽  
pp. 697-710
Author(s):  
Elena Vasilyevna Popova

The article deals with food, time and space parameters of the Beserman Maslenitsa ("butter week, crepe week") rite Machencha / Machincha in the folk calendar and their transformation in the modern rite. The time parameters of the holiday were limited by the week of the Maslenitsa, the last week before the Great Lent, which regulated the beginning and end of the ceremony, some types of works, forms of entertainment and meals. Spatial parameters of the ritual, as well as the movement (sledging) had a producing character, aimed at obtaining a good harvest (flax), and are associated with women's crafts. During the Maslenitsa days, the objects of the landscape - mountain, street, village center - were the places of festive sledgings, festivities and meetings. Maslenitsa rituals reflected the social changes of some residents and honours of members of the village community, family, social and age groups in their new status - newlyweds, young women, girls and boys of marriageable age. Meals, visits to relatives and festive walk rounds of the village's youth were part of the celebration. The main dish of the festival were small flatcakes named taban' made of yeast dough. Modern Maslenitsa as a public event refers to the holiday «Farewell of the Russian winter», with changes of the spatial, temporal and nutritional parameters of the traditional rite. The article is based on field materials and observation of the modern rite.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document