scholarly journals Profile and Prospects of Fish Processing In Rokan Hilir Regency

2021 ◽  
Vol 934 (1) ◽  
pp. 012093
Author(s):  
D Dahlia ◽  
I Effendi ◽  
E Elizal ◽  
W D Listihana ◽  
R Wiyati ◽  
...  

Abstract Post-harvest handling and processing of fishery products is an aspect of the development of the fisheries industry in an area. Rokan Hilir Regency is one of the main fish-producing areas in Riau. This study aims to describe the profile of processed fishery and its development prospects in the future. This research was conducted from July to September 2020. Primary data was obtained through direct field observations of fish processing objects and accompanied by interviews with the owners and workers of the fish processing businesses. Interviews were also conducted with community leaders, related industries, government officials and academics. Secondary data was collected from reports of government and other agencies. Includes SWOT analysis, situation analysis, participatory analysis, problem analysis, objective analysis, and development analysis. Processed fish products in Rokan Hilir are; dried prawns, salted fish, prawn powder, fish meal, dried trash fish, fish lamps, shrimp paste and smoked fish. The centers for producing fish are sub-districts; Bangko, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Babussalam and Rantau Kopar. The long distance to consumers, difficulty in accessing production centers and limited supporting infrastructure are problems in processing fishery products in this area. The types of processed fish products that are more prospective are shrimp flour, salted fish and smoked fish. The recommended development strategies include; human resource training in the field of business management, providing stimulants and ongoing guidance from the government and industry.

2013 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 81
Author(s):  
Aldy Adrianus Tatali ◽  
Eddy Mantjoro ◽  
Florence V. Longdong

PERKEMBANGAN EKONOMI SUBSEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA1 Economic Development Fisheries Subsector in the South Minahasa Regency Aldy Adrianus Tatali2, Eddy Mantjoro3, Florence V Longdong3   ABSTRACT The Development of fisheries in North Sulawesi refers to fisheries subsector progress and national marine. Also look at the potential of natural resources, so that fisheries and marine sector to be one of the flagship program of economic development of North Sulawesi. By knowing the great potential of fisheries resources and the development of fishing effort, aquaculture and fisheries management efforts, the government set the fisheries subsector as one driving force of development. Fishermen fishing in coastal South Minahasa regency fishing along the coast and in the Celebes Sea. Most fishermen only catch about 2-3 miles away from the coast. For fishermen purse seine at a distance far enough from the coast 7-12 mill. Mariculture potential to be developed because it is supported by the marine and coastal areas of South Minahasa regency broad and potent. Some commodities, seeded mariculture in South Minahasa Regency is seaweed, grouper, giant travelly (bobara) and sea cucumbers. Production of processed fishery products in South Minahasa Regency is very diverse both in the traditional and modern though. Commodities processed fishery products in the form of wooden fish, salted fish, smoked fish/fufu and bakasang. Keywords : economic, development, fisheries   ABSTRAK Pengembangan usaha perikanan di Sulawesi Utara mengacu pada pembangunan subsektor perikanan dan kelautan nasional. Juga melihat potensi sumberdaya alam, sehingga dari sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu program unggulan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara. Dengan mengetahui potensi sumberdaya perikanan yang besar dan perkembangan usaha penangkapan, budidaya dan usaha pengelolaan hasil perikanan maka pemerintah menetapkan subsektor perikanan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan. Nelayan perikanan tangkap di pesisir Kabupaten Minahasa Selatan menangkap ikan sepanjang pantai maupun di Laut Sulawesi. Kebanyakan nelayan tradisional hanya menangkap ikan sekitar 2-3 mil jauhnya dari pantai. Bagi nelayan Purse Sein cukup jauh dengan jarak 7-12 mill dari pantai. Budidaya laut sangat potensial untuk dikembangkan karena di dukung oleh wilayah laut dan pesisir Kabupaten Minahasa Selatan yang luas dan potensial. Beberapa komoditi yang menjadi unggulan budidaya laut di Kabupaten Minahasa Selatan adalah rumput laut, ikan kerapu, ikan kuwe (bobara) dan teripang. Produksi olahan hasil perikanan di Kabupaten Minahasa Selatan sangat beragam baik yang di olah secara tradisonal maupun modern. Komoditas olahan hasil perikanan itu berupa ikan kayu, ikan asin, ikan asap/fufu dan bakasang.   Kata kunci : ekonomi, pengembangan, perikanan   1 Bagian dari skripsi 2 Mahasiswa Program Studi Agrobisnis Perikanan FPIK-UNSRAT 3 Staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi


Author(s):  
Jardie A. Andaki

Abstract The purpose of this study to determine the model of economic strengthening of fisher families through a variety of fish processing post-arrest. This study design case study, which researchers are trying to describe and give explanations about the model of economic strengthening families through a variety of post-processing of fishermen fishing. Qualitative methods used in this study, the research aims to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of the study such behavior, perception, motivation, action and others, holistically and by way of description in the form of words and language, in a special natural context and with using various scientific methods (Moleong, 2009). Sources of data in the form of primary data obtained from informants who were subjected to the study. Informants are certain individuals who gave a detailed interview for information purposes in getting data. Acquisition of data sourced directly from the field into the observation. Secondary data were obtained from sources of relevant literature such as books, journals, magazines, and the internet. Data collection techniques and data recording is done by direct observation, interviews and documentation. Learning simple accounting, including financial analysis simple, able to open up the minds of the group in determining the accuracy of financial and business development potential for the processing of fishery products. Through counseling and discussion, both groups "Ester Jaya" and "Mawengi Bulude", willing to develop processing business prospective that we offer, the processing of fish to produce fish timber. Some examples of products that we brought (the fish samples processing results) are sold on the market (salted fish, fish "fufu", canned fish, fish, wooden sticks and shavings), open up horizons of creative thinking that these products are able to provide fish-processing group, associated fisheries resources and human resources in the village Barangkalang Manganitu District of Sangihe Islands Regency. Keywords: fish processing, various processing, strengthening the economy   Abstrak Tujuan penelitian ini menentukan model penguatan ekonomi keluarga nelayan melalui ragam pengolahan ikan pasca penangkapan. Penelitian ini berdesain studi kasus, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang model penguatan ekonomi keluarga nelayan melalui ragam pengolahan pasca penangkapan ikan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2009). Sumber data yang berbentuk data primer diperoleh dari informan yang menjadi sasaran penelitian. Informan adalah individu tertentu yang diwawacarai untuk keperluan informasi dalam mendapatkan data. Perolehan data bersumber langsung dari lapangan yang menjadi amatan. Data sekunder diperoleh dari sumber literatur yang relevan seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan internet. Teknik pengumpulan data dan pencatatan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Pembelajaran pembukuan sederhana, termasuk analisis finansial sederhana, mampu membuka cakrawala berpikir kelompok dalam menentukan ketepatan pembiayaan dan potensi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan. Melalui penyuluhan dan diskusi, baik kelompok ”Ester Jaya” maupun ”Mawengi Bulude”, bersedia mengembangkan usaha pengolahan prospektif yang kami tawarkan, yaitu pengolahan hasil perikanan menghasilkan ikan kayu. Beberapa contoh produk yang kami bawa (sampel ikan hasil pengolahan) yang laku dipasaran (ikan asin, ikan ”fufu”, ikan kaleng, ikan kayu batangan dan serutan), membuka cakrawala berpikir kreatif bahwa produk-produk ini mampu disediakan kelompok pengolahan ikan, terkait sumberdaya perikanan dan sumberdaya manusia yang ada di Desa Barangkalang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kata kunci: pengolahan ikan, ragam pengolahan, penguatan ekonomi


Author(s):  
Ernawati Ernawati ◽  
Muhammad Rafiy ◽  
Surianti Surianti

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketersediaan bahan baku dan skala pemasaran industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 21 responden pelaku usaha. Data sekunder diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan. Data diolah melalui analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan karena bahan baku bersumber dari potensi lokal, namun kelemahannya adalah bahan baku tersebut masih fluktuatif. Kendala bahan baku dialami khususnya oleh industri fermentasi, pengasapan, dan pengeringan ikan. Selain faktor musiman, ketersediaan bahan baku juga terkendala karena bahan baku sebagian besar berasal dari nelayan tradisional dengan struktur armada perikanan yang didominasi oleh nelayan skala kecil. Dengan demikian, pengembangan industri hasil perikanan mensyaratkan perbaikan di sektor hulu melalui sinergitas kebijakan penanganan keterbatasan bahan baku dari berbagai lembaga terkait. Sementara itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa 24% unit usaha telah menembus pasar nasional. Ketersediaan bahan baku juga terkendala karena 28% telah menembus pasar regional, sisanya 48% hanya mampu memasarkan produknya di wilayah lokal. Kelompok industri yang hanya menjangkau skala lokal, yaitu industri pelumatan, pengasapan, dan pemindangan, serta beberapa usaha makanan olahan hasil perikanan. Bagi industri yang mengalami jangkauan pasar yang rendah akibat minimnya ketersediaan bahan baku, maka dapat menggunakan bahan baku pengganti namun tetap mempertahankan kualitas produk sesuai dengan selera pasar.Title: Fish Processing Industry in South Konawe Regency,  South East SulawesiThis study aimed to examine the availability of raw materials and the marketing scale of fish processing industry in South Konawe Regency. This research was conducted in 2017 and 2018 using primary and secondary data. Primary data were collected through questionnaires from 21 respondents. Secondary data were collected from Statistics Indonesia, Fisheries and Marine Affairs Office, and Industry and Trade Affairs of South Konawe Regency. Data were analyzed with descriptive analysis and SWOT analysis. The results found that raw material from local sources is the major force of fish processing industry. However, the fluctuating condition of its availability becomes the weakness. Fermentation, smoked fish, and dried fish processing industries suffer from this raw material problems. In addition, the availability of raw materials also largely depends on fishing results from small-scale traditional fishers. Therefore, the development of the fish industries need some specific improvement in the upstream section through the synergy on policies regarding raw material management from related institutions. Meanwhile, the research finding showed that 24% of business units have penetrated national market 28% have penetrated regional market, while the remaining 48% have only penetrated local market. The local industries were pulverized, smoked fish, fish brine, and some other fish processing industries. Those who could only reach small market area due to limited availability of raw materials are able to use substitute materials in a similar quality of market preferences.


2016 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 41
Author(s):  
Ruslan A. Daeng ◽  
Hens Onibala ◽  
Agnes T. Agustin

Title (Bahasa Indonesia): Penggunaan alat pengering ikan untuk meningkatkan mutu ikan teri (Stolephorus heterolobus) asin kering selama penyimpanan Dried salted fish processing, in general, is still traditional, since it is drying directly without using a dryer so that the resulting product can be easily damaged and quickly contaminated by bacterial decay. The use of fish dryers to be one solution in addressing the problems in the processing of fishery products such as dried salted fish. The purpose of this study was to look at the benefits of using fish dryers to the quality of dried salted fish products from various storing methods. Results showed that during 1, 2, and 3 months storage of dryer-based salted fish, total TPC and total fungi were still in the quality standards condition and below the threshold. Panelist’s assessment reflected that organoleptic appearance, odor, flavor, and consistency of the dryer-based salted fish products still met standards established by National Standard of Indonesia. Jenis usaha pengolahan ikan asin kering, pada umumnya, masih bersifat tradisional melalui penjemuran langsung tanpa menggunakan alat pengering sehingga produk, yang dihasilkan, mudah rusak dan cepat terkontaminasi oleh bakteri pembusuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat manfaat penggunaan alat pengering ikan (tipe bongkar pasang) terhadap nilai mutu dari produk ikan teri asin kering, yang dihasilkan dengan berbagai metode penyimpanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total TPC dan total kapang ikan teri asin kering, yang dikeringkan menggunakan alat pengering, masih sesuai dengan standar mutu dan jauh dari ambang batas. Hasil penilaian panelis terhadap nilai organoleptik kenampakan, bau, rasa, dan konsistensi pada produk ikan teri asin kering, yang dikeringkan dengan menggunakan alat pengering, secara keseluruhan, masih sesuai dengan standar mutu organoleptik yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI).


2017 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 69-96
Author(s):  
Siti Yuliaty Chansa Arfah ◽  
Harianto . ◽  
Suharno .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396. Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao. The purpose of this study is to assess the competitiveness of cocoa in Central Sulawesi and to investigate the role of government in improving the competitiveness of cocoa. The primary data were generated through observation, interviews and some questionnaires. The secondary data were obtained from the agency or the institution related to the research. This study uses the Policy Analysis Matrix (PAM) and sensitivity analysis. The study found that the PCR value for Parigi Moutong district was 0.589 and Sigi district was 0.396. While, the DRC value for Parigi Moutong district was 0.387 and Sigi district was 0.319. This indicates that cocoa beans farming in Central Sulawesi has competitiveness, but not economically beneficial because Central Sulawesi produces unfermented cocoa beans consequently farmers receive low prices. Based on the results of the government's impact on output analysis, the government did not provide protection for domestic cocoa seed prices through the reference price of cocoa beans, consequently the price of domestic cocoa beans, particularly in the research area, was relatively low compared to the price of cocoa beans at the international market. Seen from the government policy on inputs, the government have provided subsidies to farmers but they need to improve the distribution and management of aid to be evenly distributed. It is necessary to set up good government policy on inputs and outputs in order to increase cocoa seed productivity, decrease production cost and increase the price which simultaneously can improve its competitiveness in the research location.


Unity Journal ◽  
2021 ◽  
Vol 2 ◽  
pp. 251-262
Author(s):  
Sumitra Karki

Nepal has been a home to diversified settlement in terms of ethnicity, religion, dialect and culture since its outset in civilization. It also lies between two great military and economic giants of Asia – India and China – that are hostile to each other. While these bring abundant opportunities for Nepal, it possesses several internal and external security threats. Nepal suffers from cyber-attack, environmental degradation, pandemic, ethnic, racial or religious conflicts, inequality and poverty, extremism, human trafficking, corruption, migration and trans-boundary crime. In addition, Nepal also faces several security threats, traditional and non–traditional, including terrorism and insurgency. These threats possess serious implications on peace and security of Nepal and the South Asian region. There is a need of serious study about the major internal and external security challenges that Nepal faces in recent decades. This study aims at examining some of the major security challenges, explore the factors behind it, and attempt to suggest few policy recommendations to the government of Nepal to deal with them. The study is conducted by reviewing the primary and secondary sources of data. The primary data includes documents of the government agencies, press release, joint statement and organizational reports. It also includes the interviews with security experts, bureaucrats, policy makers and academicians. Similarly, secondary data includes books, news reports, academic journals, seminars report and reports of research institutes and think tanks. The study highlights that Nepal should prepare itself to meet with the emerging internal and external security challenges what have emerged in recent times. With the rise of India and China, two adversarial powers in the region, Nepal possess extreme challenges in days to come. Similarly, hardly any countries of the world had prepared itself to deal with recent pandemic like COVID-19 that has shattered even the most powerful countries of the world. Taking lessons from these, it is time for Nepal to learn and prepare to mitigate the challenges.


Tunas Agraria ◽  
2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 53-75
Author(s):  
Dedy Setyo Irawan ◽  
Harvini Wulansari

Abstract: Complete Systematic Land Registration is a program which taken by the government in providing legal certainty in the field of land in Indonesia. PTSL activities at Sidoarjo Regency and Pasuruan Regency Land Office are carried out with third parties. Before starting the measurement, it is necessary to carry out the contradictoire delimitatie principle to ensure legal certainty of ownership of land rights. The research used a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis carried out by compiling logically proportional statements to answer research questions. Problem analysis is carried out by making a description based on premier data and secondary data obtained through interviews and observations of implementation. The results of the research showed that the implementation of the contradictoire delimitatie principle is broadly following PP. No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No. 3 of 1997. The results of the study also showed that there were obstacles in the implementation of the contradictoire delimitatie principle, such as the third parties were not following technical guidelines No. 01 / JUKNIS-300/1/2018 annex 10 in the making of measurement drawings. Quality control is needed to improve the quality of work and results of third party products and minimize land problems in the future.Keywords: principle of contradictoire delimitation, third party. Intisari : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya melalui tahapan asas contradictoire delimitatie untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa yang dilakukan yaitu dengan menyusun pernyataan-pernyataan proposional secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisa permasalahan dilakukan dengan membuat uraian berdasarkan data premier dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas contradictoire delimitatie secara garis besar telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 1997 dan PMNA KaBPN No. 3 Tahun 1997. Dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yakni  pembuatan Gambar Ukur oleh Pihak Ketiga tidak sesuai dengan pedoman JUKNIS No. 01/JUKNIS-300/1/2018 lampiran 10. Sehingga diperlukan pengawasan kendali mutu terkait pekerjaan dan hasil produk dari Pihak Ketiga agar kedepannya hasil pekerjaan yang dihasilkan lebih baik dan tidak menjadi permasalahan pertanahan dikemudian hari.Kata Kunci : asas contradictoire delimitatie, pihak ketiga.


2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government


2020 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 443
Author(s):  
Muhammad Adib ◽  
Sri Kusriyah Kusriyah ◽  
Siti Rodhiyah Dwi Istinah

Government Regulation No. 53 of 2010 regarding the discipline of the Civil Servant loading obligations, prohibitions, and disciplinary action which could be taken to the Civil Servant who has been convicted of the offense, is intended to foster a Civil Servant who has committed an offense, the form of disciplinary punishment is mild, moderate, and weight. Disciplinary punishment for the Civil Servant under Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning the Discipline of Civil Servants. The formulation of this journal issue contains about how the process of disciplinary punishment, and constraints and efforts to overcome the impact of the Civil Servant disciplinary punishment in Government of Demak regency. The approach used in this study is a sociological juridical approach or juridical empirical, that is an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data normative. The process of giving disciplinary sanctions for State Civil Apparatus in Government of Demak regency begins with the examination conducted by the immediate supervisor referred to in the legislation governing the authority of appointment, transfer and dismissal of civil servants. The results showed that in general the process of sanctioning / disciplinary punishment of civil servants in the Government of Demak be said to be good and there have been compliance with the existing regulations / applied in Government Regulation No. 53 of 2010, although it encountered the competent authorities judge still apply tolerance against the employee, but also a positive impact among their deterrent good not to repeat the same offense or one level higher than before either the Civil Servant concerned or the other. Obstacles in carrying out disciplinary punishment in Government of Demak regency environment is still low awareness of employees to do and be disciplined in performing the tasks for instance delays incoming work, lack of regulatory discipline, lack of supervision system and any violations of employee discipline. There must be constraints to overcome need for cooperation with other stakeholders comprising Inspectorate, BKPP, and the immediate superior civil servants in this way can be mutually reinforcing mutual communication, consultation, coordination so that if later there is a problem in the future could be accounted for.Keywords: Delivery of Disciplinary Sanctions; Civil Servant; Government Regulation No. 53 of 2010.


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 26-37
Author(s):  
Sukharanjan Debnath

As per rules, the Savings practice of Government salaried people is mandatory up to a stipulated amount of monthly salary. According to GPF, EPF and NPS Rules, a predetermined amount is deducted by the employer at source for the future wellbeing of the concerned employee and invest to GPF, EPF, NPS, etc. In addition to these mandatory savings, employees can save their money to other savings instruments according to their capability and other conditions. As most of the government employees in Unakoti district of Tripura are working with small designations and salaries, they are not able to save more in addition to mandatory savings. Fixed Pay Employee (FPE), Contract Base Worker (CBW), Per Time Worker (PTW), Monthly Pay Worker (MPW), Daily Rate Worker (DRW) are the working conditions where employees get less amount of salary in comparison to regular employees. Under these conditions, their savings rate is also low in comparison to other employees. Other Sources of income, spouse job, dependency ratio, age, literacy level, educational qualification and availability of savings instruments nearby employees are an important aspect for better understanding of savings improvement in the District. The present study entitled “Savings behavior of Government Salaried People in Unakoti District of Tripura” is an empirical study based on primary data and secondary data. The study reveals that the savings rate of salaried people in Unakoti District of Tripura is growing slowly. Financial literacy, reduction of dependency ratio by employment generation programs, Massive awareness program and availability of savings instruments in the rural areas may make a vigorous savings environment in Unakoti District of Tripura.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document