scholarly journals KELEMBAGAAN KOMUNITAS DALAM PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA PETANI MISKIN DI DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO

Jurnal Niara ◽  
2019 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 53-61
Author(s):  
Andriana Andriana ◽  
Abdul Mahsyar
Keyword(s):  
Language Use ◽  
Direct Interaction ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Cutting Edge ◽  
Institutional Work ◽  
Work Related ◽  
Poor Farmer ◽  
The Village ◽  
Descriptive Qualitative

abstract Community institutionalization in empowering the household community of poor farmers in Kapita Village, Bangkala District, Jeneponto Regency, in the implementation, there are still many obstacles that have not run optimally.The purpose of this research is to know the institutional community in community empowerment (household) poor farmers in the village of capita. This research uses descriptive qualitative approach, which uses a method of interviewing, observation, documentation, and libraries to explore studies on existing groups are able to become a strong community and institutional work related to community empowerment that has been running in the village of Capita into a more directional and cutting edge. Empowerment will affect direct interaction, relationships, goals and setup rules in the group created good, a group that is in the capita as farmers group, goat and cattle still need in language use and given a motivation in the development of the group in order to be effective, efisen bias, just and prosperous.   Keywords: Institutional, Community, Community Empowerment, Poor Farmer Households Abstrak Kelembagaan komunitas dalam pemberdayaan masyarakat rumah tangga petani miskin di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak kendala sehingga belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kelembagaan komunitas dalam pemberdayaan masyarakat (rumah tangga) petani miskin di Desa Kapita. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi  kepustakaan untuk mengeksplorasi tentang kelompok-kelompok yang ada apakah mampu menjadi kelembagaan komunitas yang kuat dan melembaga terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan di Desa Kapita ke jalan yang lebih terarah dan terdepan. Pemberdayaan yang baik akan mempengaruhi langsung interaksi, tata hubungan, tujuan dan penataan aturan dalam kelompok terjalin baik, kelompok yang ada di kapita seperti kelompok tani, dan ternak kambing masih perlu di dampingi dan diberi motivasi dalam pengembangan kelompoknya agar bias efektif, efisen, adil dan sejahtera. Kata Kunci : Kelembagaan, Komunitas, Pemberdayaan Masyarakat, Petani Miskin

scholarly journals Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 120-130
Author(s):  
Richard Djiko ◽  
Bagus Subardi
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Government Policies ◽  
Is Development ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Descriptive Qualitative

This study aims to determine how the implementation of government policies regarding the priority of the use of village funds for community empowerment and village development activities in the villages of Telaga Paca and Wangongira, North Halmahera district. This study use descriptive qualitative approach. Source of data used in this study uses primary and secondary data. And the results of the study can be concluded that what is mandated by the law is not in line with what is the reality in the field, whether it is development activities and community empowerment, because the village has village autonomy so that each village has the right to regulate and manage its own household according to the needs of the village

scholarly journals Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi pada Perpustakaan Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember)

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 77
Author(s):  
Anita Tri Widiyawati
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Validity And Reliability ◽  
Full Responsibility ◽  
Information Center ◽  
Strategic Position ◽  
Village Government ◽  
The Village

Abstract The Village Library has full responsibility in terms of empowering knowledge for the community. This is because the village library has a strategic position in rural communities. The empowerment of this knowledge is very closely related to the achievement of prosperity both materially and nonmaterial. In the empowerment of knowledge refers to the existing conditions of the village library, potential maps, and problems that exist in the Paseban Village community. This research uses a case study with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, audio-visual material (Creswell). Analysis of the data used is Creswell data analysis. The researcher chooses to use qualitative validity and reliability to demonstrate the validity of the data as well as the accuracy of the research results. The results of this study are that the Paseban Village Government has carried out empowerment related to tourism development, BumDes, and through the provision of the internet. However, it is not under the auspices of the village library. The empowerment carried out is partial, not centered on the village library. Paseban Village Government has not fulfilled the three aspects of empowerment, namely a) enabling, b) empowering, and c) protecting. So that there is a need to develop a model of knowledge empowerment in the Paseban Village Library, including: a) enabling (village library as a center of knowledge, village library creates an atmosphere that allows the potential of the community to develop by maximizing the function of the library; b) empowering (strengthening the village library as a center of knowledge , strengthening the village library in creating an atmosphere that enables the potential of the community to develop by maximizing the function of the library with concrete steps, the concept that is in enabling is practiced with concrete steps and the availability of infrastructure that can support the creation of community empowerment; c) protecting ( the village library as a knowledge center establishes an information center that can protect and defend the community in terms of knowledge and information related to the distribution of the results of community innovation, the village library covers everything needed community in developing welfare literacy. Keywords: village library, knowledge empowerment, welfare literacy. Abstrak Perpustakaan Desa mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal pemberdayaan pengetahuan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan perpustakaan desa mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan baik secara materi maupun nonmateri. Dalam pemberdayaan pengetahuan mengacu pada kondisi eksisting perpustakaan desa, peta potensi, dan permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Paseban. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, materi audio-visual (Creswell). Analisis data yang digunakan adalah analisis data Creswell. Peneliti memilih menggunakan validitas dan realibilitas kualitatif untuk menunjukkan keabsahan data sekaligus keakuratan hasil penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Paseban sudah pernah melaksanakan pemberdayaan terkait pembangunan wisata, BumDes, dan melalui penyediaan internet. Akan tetapi, tidak di bawah naungan perpustakaan desa. Pemberdayaan yang dilakukan bersifat parsial, tidak terpusat pada perpustakaan desa. Pemerintah Desa Paseban belum memenuhi tiga aspek pemberdayaan, yakni a) enabling, b) empowering, dan c) protecting. Sehinggan perlu adanya pengembangan model pemberdayaan pengetahuan pada Perpustakaan Desa Paseban, antara lain: a) enabling (perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan, perpustakaan desa menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang dengan memaksimalkan fungsi perpustakaan; b) empowering (memperkuat perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan, memperkuat perpustakaan desa dalam menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang dengan memaksimalkan fungsi perpustakaan dengan langkah-langkah nyata, konsep yang ada pada enabling dipraktikkan dengan langkah-langkah nyata dan tersedianya sarana prasarana yang dapat mendukung terciptanya pemberdayaan pada masyarakat; c) protecting (perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan mendirikan juga pusat informasi yang dapat melindungi dan membela masyarakat dalam hal pengetahuan dan informasi terkait pendistribusian hasil inovasi masyarakat, perpustakaan desa meng-cover segala hal yang dibutuhkan masyarakat dalam mengembangkan literasi kesejahteraan. Kata kunci: perpustakaan desa, pemberdayaan pengetahuan, literasi kesejahteraan.

scholarly journals PENYUSUNAN MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Kajian Pada Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan Desa Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon)

2019 ◽  
Vol 17 (2) ◽  
pp. 117-127
Author(s):  
Stenly Salenussa
Keyword(s):  
Research Design ◽  
Financial Management ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Management Model ◽  
Medium Term ◽  
Descriptive Research ◽  
The People ◽  
Village Government ◽  
The Village

With the preparation of the village financial management model according to the Undang-Undang No. 2 of 2014 and the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, it will facilitate the village government in managing the Village Fund Budget which is given specifically to Liliboi village, West Leihitu District, Central Maluku Regency and Rutong village, South Leitimur District Ambon City. The village medium term development plan, which was initiated through the village Musrembang forum up to the principles of transparent, accountable, participatory financial management, and carried out in an orderly discipline and the budget is the basis for implementation of village financial management. The results achieved were the absorption of village funds for the field of community empowerment, enjoyed by the people of both villages. To achieve the target, the study was designed with a qualitative approach, i.e. the data collected was not in the form of figures, but rather came from interviews, questionnaires, and other official documents. The research design in this study is descriptive research.

scholarly journals Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 61
Author(s):  
Ayumiati Ayumiati ◽  
Isnaliana Isnaliana ◽  
Jalilah Jalilah
Keyword(s):  
Community Development ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
The State ◽  
Fund Management ◽  
State Revenue ◽  
Fund Governance ◽  
The Village

Village funds represent funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which is intended for villages that are transferred through the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to fund governance, development implementation, community development, and community empowerment, and transparency. The purpose of this study is to find out the transparency of village fund management in Bireun District. This type of research is descriptive analysis with a qualitative approach. The results showed that the management of village funds in Bireun district was transparent as evidenced by the openness in the process of planning, drafting and implementing the Village Fund Budget.Keywords: Budget, Village Funds, Transparency

scholarly journals Indonesian Nationalism Insight in the Three Pillars of Higher Education: Reflection at IAIN Pekalongan

2020 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Ade Dedi Rohayana ◽  
Muhammad Jauhari Sofi
Keyword(s):  
Higher Education ◽  
Data Analysis ◽  
Community Service ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Early Years ◽  
Policy Level ◽  
Reflective Study ◽  
Descriptive Qualitative

<p class="06IsiAbstrak">This paper aims to portray the role of Higher Education in mainstreaming Indonesian nationalism insight amid the dynamic issue of nationalism in society. It specifically focuses on the extent to which the insight is implemented in the Three Pillars of Higher Education or Tridharma Perguruan Tinggi at IAIN Pekalongan. The study used a descriptive-qualitative approach with data sourced from Renstra, academic instructional guideline, research and community service in 2017 and 2018, period that marks early years of IAIN Pekalongan after its conversion from STAIN. From data analysis, this reflective study argues that, first; the implementation of Indonesian nationalism insight in teaching has been effective only at the policy level. Second, its implementation in research is still limited, i.e. 11 of 134 studies (8.2%). Third, its implementation in community service has not been accommodated explicitly because the existing programs revolve around community empowerment in specific social and religious areas. The study also presents challenges analysis in the end of discussion.</p>

scholarly journals Village (Gampong) Owned Enterprises with Local Wisdom Between Opportunities and Threats in The Area Of COVID-19 Pandemic (Research at The Government Environment of Lhokseumawe City)

2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 212
Author(s):  
Muhammad Muhammad ◽  
Hadi Iskandar ◽  
Rasyidin Rasyidin ◽  
Juni Ahyar ◽  
Rudi Kurniawan
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Swot Analysis ◽  
Central Government ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Government Administration ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Before the emergence of Covid-19 which developed throughout the world, the Indonesian Central Government had issued Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which is a policy that regulates the level of Village administration. However, in this law there is no allocation of development funds and village empowerment which is the basis of the community at the level of village government administration (Gampong). Funds sourced from APBN, APBD Province or Regency, hope to support the progress of the village to become an independent village capable of organizing and managing. The allocation of village funds in the form of a Village Revenue and Expenditure Budget (APBG) is directed to finance government activities, development and community empowerment. For this reason, the Government has issued a special policy to handle Covid-19 by allocating Village Funds to address problems arising from the Covid-19 pandemic. Especially for the economic sector through the formation of Village-Owned Enterprises (BUMG) which is a business driver to improve the quality of life and realize the welfare of rural communities. With a descriptive qualitative approach using three methods, namely observation, interviews and documentation analysis. This study aims to determine business potential with local wisdom through a SWOT analysis with a focus on Village-Owned Enterprises. Based on the SWOT analysis, in the end, Village-Owned Enterprises will facilitate activities in realizing plans in accordance with local wisdom for the welfare of the community, especially in the era of the Covid-19 pandemic.

PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 60
Author(s):  
Ruth Likubua ◽  
Nur Fitra ◽  
Ahmad Saleh
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Community Participation ◽  
Community Empowerment ◽  
Village Community ◽  
The Right ◽  
The Village ◽  
Descriptive Qualitative

The purpose of this study was to identify and describe the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in accommodating and channeling community aspirations in development in Mamasa Village, Mamasa Regency and the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in increasing community participation in development in Mamasa Village, Mamasa Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. The results of the study indicate that the role of LPMK in accommodating and channeling community aspirations has not been maximized. LPMK does not schedule the right time to hold a meeting with each head of the environment, so it is not effective in conveying the aspirations of each head of the environment to LPMK.

scholarly journals Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

2019 ◽  
Vol 11 (3) ◽  
pp. 218-245
Author(s):  
Umar Sune
Keyword(s):  
Community Empowerment ◽  
Communication Process ◽  
Infrastructure Development ◽  
Internal Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Government Leadership ◽  
Research Interviews ◽  
The Village ◽  
Made In ◽  
Descriptive Qualitative

The problem in this study is the Performance of the Village Head in Infrastructure Development in Sidorukun Village, Randangan District, Pohuwato Regency and What are the inhibiting factors. As for the purpose of this study is to determine the Performance of the Village Head in Sidorukun Village Infrastructure Development, Randangan Subdistrict, Pohuwato Regency and its inhibiting factors. The design of this study the authors chose the type of descriptive qualitative research, using descriptive qualitative study methods that describe methods that are directed to solve problems by describing or describing what the results of the study are. Data collection techniques in this study use several ways, among others, observation, namely, to look directly at and find information that is related to research, interviews, that is, to obtain information directly from respondents through a two-way communication process, namely questionnaire, list of questions from researchers to respondents either directly or indirectly. Analysis of the data where the data obtained in the field will be analyzed qualitatively. Qualitative analysis is used to describe the efforts made in the form of the performance of the village head in infrastructure development in Sidorukun Village, Randangan sub-district, Pohuwato Regency. The results obtained show that the Performance of the Village Head in Infrastructure Development in Sidorukun Village, Randangan District, Pohuwato Regency. Seen in Coordinating community empowerment activities, Coordinating efforts to implement peace and public order and Coordinating the application and enforcement of laws and regulations is still lacking or not working as well as in village infrastructure development there is active participation of the community in development, the existence of a sense of community responsibility for development and community capacity villages to develop can be improved, this does not work and the inhibiting factors where the Internal Factors are Awareness or Willingness Factors and External Factors namely Government Leadership.

scholarly journals TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)

2019 ◽  
Vol 3 (02) ◽  
Author(s):  
Dyah Evita Dewi ◽  
Priyo Hari Adi
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Financial Management ◽  
Qualitative Approach ◽  
The Village ◽  
Descriptive Qualitative

The purpose of this study is to describe the application of transparency, accountability, and community participation in the management of village financial funds, which are in the village of Candirejo, Pringapus District, Semarang Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. The results of the research that has been carried out, it can be concluded that the existence of periodic reports on the management of village funds and publication in the form of banners or announcements during deliberations on the financial details of village funds to the community prove that Desa Candirejo has implemented transparency. The application of accountability in Candirejo Village involves the community in achieving the goals set. Community participation in the village of Candirejo went well so that the benefits of village funds could be immediately felt by the community. The presence of the community in deliberations is an opportunity to be able to provide proposals and channel community aspirations so that what has been agreed can actually be realized. Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Financial Management Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan transparansi,akuntabilitas, serta partisipasi masyarakatdalam pengelolaankeuangan dana desa, yang berada di desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.penerapan akuntabilitas Desa Candirejo melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat di Desa Candirejo berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah merupakan kesempatan untuk dapat memberikan usulan-usulan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan. Kata Kunci: Tranparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Dana Desa

scholarly journals POLITICAL CAMPAIGN LANGUAGE ON THE OUTDOOR MEDIA: IS IT A REGISTER?

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 129-136
Author(s):  
Nana Raihana Askurny
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Speech Acts ◽  
Language Use ◽  
Qualitative Approach ◽  
Capital City ◽  
Political Campaign ◽  
Language Variety ◽  
Street Furniture ◽  
Surface Construction ◽  
Descriptive Qualitative

The election of district chiefs (Pemilihan Kepala Daerah: Pilkada)took place in all Indonesia provinces, in 2018. Tanjungpinang, the capital city of Riau Islands province also performs this such election. There are two couples of candidates who compete in achieving people votes. The candidates organized their ideas, visions, missions, by using the outdoor medias, like banners, billboards, posters, and street furniture. This study attemps to find out the surface construction of the election of district chiefs sentences of political campaign. This is a linguisticresearch. It analysed the language use in political aims in terms of register. Register is a language variety which applies a set of specific vocabularies and speech acts. And it also defines mode, setting, and topic of utterances. The researcher uses descriptive qualitative approach, in which data are collected, categorized, and analysed. The data collection conssists of words, phrases, and clauses on the outdoor media. Specific vocabularies of each candidate occured distinctively. Like the word,” sabar”, “baik”, “agen perubahan”, “Tanjungpinang baru”, are frequently occured by candidate number one. While, the words, “lanjutkan pembangunan”, “laman hati”,” rajut”, and “doa” are applied by candidate number two. The use of commissive acts are effective to deliver aims and intention of candidate, which is proved the candidate who used mostly commissive acts won the election.This research comes to the result that political campaign in Tanjungpinang remains as a register. AbstrakPemilihan kepala daerah (Pilkada) terjadi di seluruh provinsi Indonesia, pada tahun 2018. Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan pilkada ini. Ada dua pasangan calon yang bersaing dalam meraih suara masyarakat. Para kandidat mengorganisasikan ide, visi, misi, dengan menggunakan media luar ruang, seperti spanduk, baliho, poster, dan perabot jalan. Penelitian ini mencoba mengetahui konstruksi permukaan kalimat pilkada kampanye politik. Penelitian ini adalah penelitian linguistik. Penelitian ini menganalisis penggunaan bahasa dalam tujuan politik dalam hal register. Register adalah variasi bahasa yang menerapkan seperangkat kosakata dan tuturan tertentu. Register juga menjelaskan tentang mode, pengaturan, dan topik ujaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara, data dikumpulkan, dikategorikan, dan dianalisis. Pengumpulan data terdiri atas kata-kata, frasa, dan klausa pada media luar ruang. Kosakata spesifik dari masing-masing kandidat muncul secara khusus. Seperti kata, “sabar”, “baik”, “peniti”, “Tanjungpinang baru”, sering terjadi oleh kandidat nomor satu. Sementara, kata-kata, “lanjutkan pembangunan”, “laman hati”, “rajut”, dan “doa” digunakan oleh kandidat nomor dua. Penggunaan tindakan komisif efektif untuk menyampaikan tujuan dan niat kandidat, yang terbukti kandidat yang paling banyak menggunakan tindakan komisif memenangkan pilkada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye politik di Tanjungpinang tetap sebagai register.Kata kunci: media luar ruang, kampanye politik, dan tindak tutur

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document